Minggu, 02 Agustus 2015 23:20 WIB

Penegakan Hukum Yang Tegas Kepada Pelaku Pembakaran Hutan/Lahan

 Penegakan Hukum yang Tegas Kepada Pelaku Pembakaran Hutan/Lahan
Syamsul Bahri SE

(Balai Taman Nasional Berbak membantu memadamkan api di lahan masyarakat)

By Syamsul Bahri, SE dan Syaiful Bahri, Conservationist di Balai Taman Nasional Berbak

Musim kemarau panjang akan melanda Indonesia termasuk kemarau dan kekeringan di Provinsi Jambi, diperkirakan sampai bulan November 2015, dan diakui Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan mengalami ancaman bahaya kebakaran bersama 4 Provinsi lainnya di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan  yang paling tinggi memberi kontribusi asap yang mengganggu lingkungan dan dapat merugikan yang cukup besar terhadap ekonomi dan nama baik negara di dunia Internasional.

Diawali bulan Juli 2015 sampai awal Agustus 2015, ancaman kebakaran hutan dan lahan akibat dari musim kemarau dan kekeringan sudah dirasakan termasuk di Provinsi Jambi, bahkan Provinsi Jambi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, penetapan status tersebut itu menyusul lonjakan pertumbuhan titik panas baru Provinsi Jambi (kompas/22/07/2015).

Dari beberapa data yang terpantau di lapangan kecenderungan disamping disebabkan faktor musim pengaruh el nino, dan kondi kawasan dan lahan, baik kebun sawit, belukar, lahan gambut, namun faktor utama lebih disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan secara sengaja atau tidak senagaja, yang menimbulkan dampa kebakaran semakin meluas, dan cenderung berada diluar kawasan hutan, jikapun terjadi dalam kawasan hutan, itupun pada kawasan hutan yang sudah di ocupasi oleh manusia.

Kebakaran lahan disekitar kawasan dan dalam kawasan Taman Nasional Berbak, terutama disebabkan oleh faktor manusia, seperti yang terjadi di wilayah Desa Cemara, Sungai Sayang Kecamatan Sadu, Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang, Sungai Palas Rantau Rasau Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, semuanya sudah dapat di atasi, berkat kerja sama antara Balai Taman Nasional Berbak di tingkat lapangan yaitu Seksi Pengelolaan Wilayah 2 dan 3 dan masyarakat sekitar kawasan yang ikut berpartisipasi dalam memadam api, untuk mencegah jangan sampai meluas masuk kawasan konservasi, di samping bantuan alam seperti turunnya hujan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan pemantauan dan pengamatan dilapangan, bahwa faktor utama kebakaran hutan dan lahan adalah adalh dari unsur manusia yang ingin berhemat secara ekonomi, namun tidak melihat kerugian secara lingkungan bahkan memberikan kerugian dimensi ekonomi, yaitu pembakaran yang disengaja dan kelalaian yang dilakukan oleh masyarat. Kondisi ini akan tetap berlangsung terus menerus, jika tidak ada upaya untuk menindak secara hukum bagi pelaku yang melakukan kelalain dan kesengajaan yang menimbulkan kebakaran hutan.

Beberapa upaya untuk memimalkan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan terutama di Provinsi Jambi terutama di wilayah yang sangat rawan yaitu hutan gambut yaitu (1) menindak dengan tegas para pelaku pembakaran hutan serta menertibkan illegal logging dan perambahan, (2) Membuat Perda tentang Kebakaran hutan dan ditindak lanjuti melalui Perdes dimasing-masing Desa dengan sanksi hukum yang jelas, serta (3) memperhatikan peluang dan manfaat, serta resiko dalam pengelolaan lahan/kawasan gambut, dikaji dari perspektif undang-undang serta ketentuan yang berlaku, diharapkan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi saat ini dan yang akan datang, betul-betul lebih arif dalam membuat kebijakan pengelolaan lahan gambut yang ada serta upaya mendukung pengelolaan gambut berdimensi kawasan lindung seperti Berbak Landscape dan Taman Nasional Berbak, serta upaya perbaikan ekosistem gambut secara keseluruhan terutama pada lahan yang termasuk kriteria kritis dan sangat kritis. Untuk itu diperlukan konsep yang tepat dalam upaya penyelamatan lahan gambut sekaligus memberikan peningkatan perekonomian masyarakat, terutama lahan gambut dengan ketebalan di bawah 3 m.

Jika pengelolaan lahan gambut tersebut dikelola dengan baik dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan aspek konservasi, maka lahan/kawasan gambut tersebut akan terkelola dengan baik dan benar, dan lahan gambut tersebut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi dan keuntungan ekologi berdimensi ekonomi dan sekaligus mempertahankan karbon yang tersimpan serta memelihara keanekaragaman hayati. Jika sebaliknya pengelolaan lahan gambut tersebut tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut tidak menjamin keuntungan ekonomi berkelanjutan, bahkan seringkali mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Jika kita cermati dampak negatif dari Kebakaran hutan, dari Aspek ekologi adalah lain (1) terganggunya 5 proses ekologi hutan yaitu : suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi, dan pembentukan tanah; (b) Rusaknya atau hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon; (c) Rusaknya atau hilangnya fungsi hutan sebagai penahan erosi dan banjir; (d) Hilangnya sumber daya genetik, plasma nutfah dan keanekaragaman flora dan fauna (bahkan pada kasus kebakaran lahan gambut, kehilangan sumber daya genetik termasuk sumber daya yang ada dalam tanah. 

Sedangkan dari aspek ekonomi antara lain (a) hilangnya hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi (terganggunya bisnis di sektor kehutanan dan perkebunan); (b) rusaknya bisnis penerbangan (aviation) akibat adanya kabut asap yang berdampak pada bisnis sektor transportasi dan pariwisata; (c) Penyerapan dana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya biaya untuk rehabilitasi hutan yang telah terdeforestasi; (c) Penyediaan anggaran sektor kesehatan akibat munculnya berbagai penyakit saluran pernafasan. 

Kiriman : Syamsul Bahri Editor : Wit

Penegakan | Hukum | yang | Tegas |

Copyright @2015