Kamis, 03 September 2015 21:57 WIB

Kabareskrim Buwas Bakal Dicopot Karena Bikin Gaduh, Bagaimana Dengan Jaksa Agung?

 Kabareskrim Buwas Bakal Dicopot karena Bikin Gaduh, Bagaimana dengan Jaksa Agung?
Komjen Polisi Budi Waseso

Pencopotan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sejak Rabu kemarin santer diberitakan. 

Bahkan kabar menyebut salah satu alasan pencopotan karena Buwas, sapaan Budi Waseso, karena sepak terjangnya yang dinilai terlalu gaduh sehingga mengganggu stabilitas ekonomi. Belum lama ini, penyidik Bareskrim sempat mengusut kasus penimbunan daging sapi dan menggeledah Kantor Pelindo terkait kasus dwelling time.

Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mengatakan, jika Budi Waseso dicopot karena membongkar kasus-kasus itu, maka seharusnya bukan hanya dia yang dicopot, tapi juga Jaksa Agung HM Prasetyo, yang diketahui tengah menangani kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

"Bila Budi diperlakukan seperti itu, seharusnya dia gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penanganan yang tengah dilakukan Jaksa Agung," kata Wenny, Jakarta, Kamis 3 September 2015.

Penyidikan kasus cessie memang dinilai DPR berkaitan dengan krisis ekonomi, karena kasus itu bersentuhan langsung dengan dunia perbankan. "Dari (kasus) BPPN itu maka harusnya bongkar semua, dari korupsi BLBI maka semua itu sedap," ujar Wenny.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan mengapa pencopotan itu harus dilakukan. Apalagi jika pencopotan itu terkait masalah mengganggu stabilitas ekonomi. "Dia orang baik. Kalau masalah ekonomi, masa ekonomi terpuruk salah Budi Waseso?" tanya Wenny.

Sedangkan Kejaksaan diketahui juga tengah menyidik kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas pembelian sebidang tanah di Karawang oleh Victoria Sekuritas Indonesia.

Polemik itu berawal saat sebuah perusahaan bernama PT Adistra Utama meminjam Rp469 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di lahan seluas 1.200 hektare di Karawang pada sekitar akhir tahun 1990.‎ Dua tahun sebelumnya, kala Indonesia mengalami krisis moneter 1998, pemerintah memasukkan BTN dalam program BPPN untuk diselamatkan. ‎Sejumlah kredit macet kemudian dilelang, termasuk utang PT AU. PT VSI membeli aset itu dengan harga Rp 26 miliar.

Seiring waktu, PT AU ingin menebus aset tersebut dengan nilai Rp 26 miliar. Tapi, PT VSI menyodorkan nilai Rp 2,1 triliun atas aset itu. Tahun 2012, PT AU kemudian melaporkan PT VSI ke Kejaksaan Tinggi DKI atas tuduhan permainan dalan penentuan nilai aset itu. Saat ini, kasus itu diambil alih Kejaksaan Agung.

viva.co.id

Wit

Kabareskrim | Buwas | Bakal | Dicopot |

Copyright @2015