Minggu, 20 Maret 2016 17:41 WIB

Tes Narkoba Dan Defisit Anggaran

 Tes Narkoba dan Defisit Anggaran
Syamsul Bahri, SE

(Wacana Pensiun Dini SMA ke Bawah)

By Syamsul Bahri, SE ([email protected])

Kasus penangkapan beberapa pejabat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian bukanlah pertama kalinya seorang pejabat negara maupun daerah terseret kasus narkoba, kasus ini membuktikan peredaran narkoba telah menjangkau semua kalangan, bahkan kalangan elite yang terhormat seperti kepala daerah/birokrat/legislator/eksekutif pusat dan daerah.

Sangat disadari bahwa Kejahatan Narkoba untuk negara kita sudah termasuk kategori kejahatan disejajarkan dengan Kejahatan Korupsi dan Terorisme dalam pengertian Extraordinary crime, bahkan ketiga persoalan tersebut yaitu Korupsi, Narkoba dan Terorisme (KNT) dianggap menjadi musuh negara, bahkan sudah dianggap menjadi musuh dunia.

Masuknya penikmat narkoba sampai ke wilayah elite dan eksekutif Negara, sungguh menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi penyelenggaraan Negara yang sedang rapuh saat ini, ini menjadi lampu merah bagi Negara di samping lampu merah lainnnya, karena para penikmat narkoba sudah pasti akan mengganggu jalannya pemerintahan, bahkan cenderung akan masuk ke wilayah korupsi, karena untuk bermain dan memanfaatkan narkoba dibutuhkan biaya dan cost yang tidak kecil.

Besarnya dampak negative dari pemanfaat narkoba bagi Negara dan bangsa baik saat ini maupun masa yang akan datang, dan sekaligus akan menciptakan generasi penerus yang semakin lemah, dan ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan Negara dan ancaman ini setara dengan ancaman serius lainnya seperti Korupsi dan Terorisme.

Ancaman serius tersebut harus disikapi Negara dengan serius melalui kebijakan yang strategis yang mampu meminimalkan dampak dari ancaman tersebut bahkan menghilangkan dampak tersebut.

Untuk pemanfaat narkoba ini cenderung dilakukan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih terutama di level pejabat, birokarat, elite dll, sedangan pelaku lainnya cenderung sebagai perantara untuk mencari nilai ekonomi agar memenuhi aspek ekonomi layak yang cenderung berada di level bawah dalam sebuah unit organisasi  disamping itu juga ikut menjadi penikmat, namun  semua level tersebut merupakan ancaman yang harus dihentikan, karena sesungguhnya semua level akan mempengaruhi kinerja ke arah negatif impact, dan sangat yakin tidak semua pejabat, birokrat, elite, ASN berperilaku seperti itu.

Kondisi tersebut diatas, memunculkan banyaknya kepala daerah membuat opini bahkan rencana untuk melakukan Test urine bagi semua pejabat di daerah untuk mengetahui adanya indikasi Narkoba, bahkan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, perlu dilakukan tes narkoba secara menyeluruh terhadap para pejabat.

Gayung bersambut, keinginan tersebut disambut oleh Gubernur Jambi Zumi Zola yang juga meminta agar semua kepala daerah di wilayah Provinsi Jambi untuk ditest urine agar benar-benar terbebas dari bahaya Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba), bahkan meminta semua PNS di kabupaten/ kota untuk dilakukan tes urine.

Suatu respon yang positif dari Gubernur Jambi, namun ada baiknya tindakan tersebut tidak hanya sekedar Test Urine, namun diharapkan test ini berlaku secara nasional yang lebih permanen yaitu test DNA yang diambil dari sampel rambut dan darah secara komprehensif dan dibiayai sendiri sebagai sebuah persyaratan yang harus dipenuhi.

Mengingat Negara dalam kondisi defisit anggaran dan dalam kondisi berbahaya akan bahaya Korupsi, Narkoba dan Terorisme (KNT), maka untuk pembiayaan test ini disarankan dibebankan kepada masing-masing dan dilakukan secara fair dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan pelaksana test harus sangat-sangat independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan manapun.

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan test ini harus jelas dan memiliki dasar yang kuat, sebagaimana di uraikan dalam PP No 53 tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri dan bersama dengan aturan tambahan lainnya, sekaligus menanggapi adanya wacana pensiun dini bagi lulusan SMA ke bawah.

Dengan adanya tes ini, opini pensiun dini bagi PNS tamatan SMA ke bawah dapat dianulir, karena untuk pensiun dini dapat dilakukan secara objectif dari hasil tes narkoba ini yang dipredeksi akan objektif dan akurat dalam langkah mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

Editor : Sat

Tes | Narkoba | dan | Defisit |

Copyright @2015