Selasa, 29 Maret 2016 10:22 WIB

Integritas Dan Moral Dalam Pelayanan Publik

 Integritas dan Moral dalam Pelayanan Publik

oleh ALFIKRI NOER S.IP., M.AP

Dosen STIT AD Al-Azhar Jambi

Persoalan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Demokratisasi  yang telah berhasil memperkuat  posisi warga melalui pengakuan hak-hak politiknya untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan ternyata belum berhasil menempatkan warga benar-benar  sebagai panglima dalam system pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 

Menurut Undang-Undang Kepegawaian Nomor. 43 Tahun 1999, Pegawai negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu. Jadi PNS berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani masyarakat, bukannya justru minta dilayani oleh masyarakat. Dari perspektif masyarakat, hal penting dari pelayanan publik adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang jelas, apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya dan bagaimana bentuk pelayanan itu.

Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu indicator gagalnya reformasi birokrasi. Harapan memperbaiki pelayanan publik sebenarnya muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sayangnya implementasi undang-undang ini belum maksimal. Undang-Undang Pelayanan Publik seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik. Undang- Undang ini akan memaksa birokrasi untuk bekerja secara baik. Jika birokrasi bekerja secara baik dan dipercaya masyarakat, maka keadaan ekonomi juga bisa membaik. 

Persoalannya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik masih dipandang sebelah mata oleh para pejabat publik. Seperti yang dilansir oleh Liputan6.com,  pada saat Gubernur Jambi Zumi Zola melakukan sidak ke kantor Samsat Provinsi Jambi pada hari Jumat  pagi  (11/03/2016) sekitar pikul 09.00 WIB, Zola mendapati kantor masih sepi. Banyak pegawai terlihat tidak ada ditempat. Hal ini menyebabkan pelayanan terganggu. Kemarahan dan kekesalan Zumi Zola ini bukannya yang pertama kalinya. Zola sebelumnya pernah memarahi bawahannya yakni Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi. Seperti yang dilansir oleh Sumatera.bisnis.com, Provinsi Jambi masuk zona merah merah dalam pelayanan publik. Ombudsman menilai empat pemerintahan daerah di Jambi masih memiliki kepatuhan aturan pelayanan publik yang sangat rendah atau zona merah. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi  Taufik Yasak mengungkapkan, keempat pemerintahan daerah itu yakni Pemprov Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kerinci. Menurut dia, masih rendahnya kepedulian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu membuat empat Pemda itu masuk kategori sebagai pelayanan publik terburuk. Sikap dan perilaku pejabat pelayan publik cenderung menonjolkan nilai-nilai yang jauh sebagai seorang public servant. Sikap  yang ditunjukkan kebanyakan pejabat pelayanan publik lebih sebagai orang yang ingin dilayani oleh warga sehingga warga dalam posisi yang selalu dirugikan dan bukan seorang yang seharusnya meletakan warga sebagai tuan yang harus dilayani. 

Otonomi Daerah yang seharusnya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan, ternyata justru melahirkan banyak masalah seperti, kesenjangan pelayanan publik, alokasi anggaran yang banyak diserap untuk kepentingan birokrasi (elite capture ), dan semakin maraknya korupsi. Pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Integritas dan moral dalam pelayanan publik berkaitan dengan komitmen kejujuran untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen ini merupakan system ekstra yudisial dalam rangka mencegah terjadinya mal-administrasi di jajaran birokrasi, khususnya berkaitan dengan administrasi, pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik itu sendiri. Satu diantara kendala paling serius untuk mewujudkan good governance  adalah prilaku korupsi yang menggerogoti hampir setiap lembaga penyelenggara pemerintah dalam pelayanan publik. 

Mengapa ajaran moral dan religiusitas individual gagal menjamin lahirnya pejabat berintegritas? Padahal itu adalah prasyarat bagi pelayanan public yang berkualitas, mudah dan murah. Mengapa pula kejujuran dan keberanian pribadi seorang pejabat tidak cukup untuk membendung korupsi sekaligus memastikan perubahan sosial yang berintikan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan? Buruknya pelayanan public selama ini berakar pada terabaikannya etika/moral publik. Yakni, refleksi filosofis tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu tindakan dan keputusan yang diambil. Sederet perundang-undangan tentang Pelayanan Publik yang dibuat antara lain, 1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK. 5. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 6. SK Men PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Pelayanan Publik. Perubahan global telah mengubah lingkungan dimana pemerintahan beroperasi dan memperkenalkan aktor-aktor baru pada proses pembangunan dan kepemerintahan (governance). 

Transformasi global menuntut reformulasi peran dan tanggung jawab para pegawai negeri sebagai pengelola sumber-sumber publik dan penjaga mandat kepercayaan masyarakat. Eskalasi perubahan global ini juga telah menimbulkan issue-issue moral seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, crony capitalism, sweatheart deal privatization dan perilaku pemerintah yang tidak professional dan etis lainnya (UNDESA, 2000).

Kegiatan administrasi publik yang memunculkan pelayanan publik terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya pemerintahan dan negara. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari penyelenggaraan negara meniscayakan hubungan antar negara dan rakyat, karena dari relasi antar negara dan rakyat lahirlah kebijakan publik dan pelayanan publik. Penyelenggaraan negara dipercaya oleh rakyat melalui kontrak sosial bahwa mereka yang disebut penyelenggra negara bertindak mewakili rakyat untuk mengatur kepentingan orang banyak. 

Dengan sendirinya relasi dan kontrak ini mengikat aktor penyelenggara negara agar selaras dengan kepentingan mereka yang mempercayai atau mereka yang memberikan mandatnya (rakyat). Maka secara otomatis dalam konteks relasi ini terdapat unsur kekuatan yang diperlukan yaitu kepercayaan (trust), integritas sosial, altruism, gotong royong, partisipasi, jaringan sosial, kolaborasi atau kerjasama sosial. Jadi, kontrak sosial yang memberi legitimasi kepada penguasa untuk melaksanakan mandat orang banyak (menyelenggarakan fungsi pelayanan publik) meniscayakan kebutuhan integritas. Pelayanan publik yang berintegritas dan bermoral  adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna pelayanan tersebut. Karena sejatinya warga masyarakat adalah pemberi mandat kepada para pemegang kekuasaan politik yang menyelenggrakan pelayanan publik. Untuk tegaknya integritas dan moral dalam pelayanan publik ini hendaknya lebih selektif lagi dalam penerimaan dan seleksi pegawai dengan menggunakan merit system atau carrier system, pejabat-pejabat dalam pelayanan publik harus professional dan masyarakat juga perlu diberdayakan dan dilibatkan sesuai paradigm good governance melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan bergainning position mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan pejabat negara. 

Parpol, LSM, mahasiswa, pers dan masyarakat umum hendaknya tetap menyuarakan pesan moral dan budaya malu terhadap tindakan pejabat-pejabat negara  penyelenggara pelayanan publik yang tercela. Di akhir tulisan ini penulis teringat dengan sosok (alm) Prof. Dr. Damardjati Supadjar, Guru Besar Filsafat UGM yang sering memekikkan revolusi spiritual demi menempatkan kembali Tuhan dalam kehidupan manusia modern. Menurut hemat penulis perlu diterapkannya nilai-nilai agama dalam pelayanan publik agar para pejabat penyelenggara pelayanan publik ini bisa bersikap Amanah, Sidiq, Fathonah, Tabliq, Inovatif dan Silaturahmi. Sesuai dengan apa yang terkandung dalam Sila Pertama dari Pancasila. Karena sebaik apapun konsep good governance dan perundang-undangan tentang Pelayanan Publik dibuat tapi yang mengimplementasikannya adalah individu-individu yang jauh dari nilai-nilai Ketuhanan/agama maka konsep dan perundang-undangan itu hanyalah sebagai macan kertas saja. 

 

Editor : Sat

Integritas | dan | Moral | dalam |

Copyright @2015