Selasa, 05 April 2016 14:52 WIB

Pesta Belum Usai

 Pesta Belum Usai

Oleh:  Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Dosen STIT AD Al – Azhar Jambi

Birokrasi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil merupakan kelompok potensial yang dianggap bisa memberikan kontribusi suara yang cukup besar dalam setiap Pilkada. Oleh karena itu politisi birokrasi rentan dimanfaatkan, terutama oleh calon incumbent yang masih memiliki kekuasaan mengendalikan birokrasi. Banyak PNS terlibat langsung untuk calon incumbent. Padahal mereka paham dengan konsekuensi yang harus diterima.  Setiap momentum politik, terutama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Walikota dan Gubernur, Pegawai Negeri Sipil sering menjadi korban. Walaupun larangan Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam kancah politik telah diatur dengan peraturan perundang-undangan ( Pasal 61 UU N0. 32/2004, Pasal 3 UU No. 43/1999, Pasal 2 PP No. 37/2004 dan Pasal 4 PP No. 53/2010) dan di pertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran MenPan-RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN. Kemudian UU Nomor 5/2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. 

Pada kenyataannya hal itu masih tetap terjadi. PNS secara sukarela, terpaksa dan dipaksa masuk dalam pusaran politik karena dipastikan akan ada pesta usai Pilkada yaitu mutasi atau promosi PNS. Mutasi atau promosi usai Pilkada inilah yang menjadi biang kegaduhan dan kehancuran birokrasi di daerah. Kepala Daerah terpilih dalam melakukan mutasi atau promosi PNS lebih mengutamakan mendukung atau tidak mendukung ketika Pilkada. Peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) digantikan oleh Tim Sukses Kepala Daerah. 

Tidak mengherankan apabila seusai Pilkada, PNS didaerah harus siap untuk jadi korban atau di korbankan karena dengan bersikap netralpun akan dianggap tidak bagus dan dari pengalaman masa lalu sudah banyak bukti PNS yang ikut berperan pada pihak yang menang akan mendapat imbalan jasa dan balas budi berupa jabatan pada mutasi yang dilakukan setelah Pilkada oleh Kepala Daerah pemenang Pilkada. Sebaliknya, PNS yang berada di pihak lain, hanya tinggal menunggu waktu dimatikan karirnya. Banyak diantara mereka yang berada dipihak yang kalah langsung mengundurkan diri atau minta pindah kedaerah lain.

Sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan mutasi atau promosi PNS yang berbau politik usai Pilkada belum diatur secara tegas dan cenderung  dianggap sebagai persoalan Hukum Administrasi Negara yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal Keputusan PTUN dianggap sebagai macan ompong sehingga banyak Kepala Daerah tidak takut digugat atau divonis kalah di PTUN dan dibanyak tempat banyak Kepala Daerah tidak melaksanakan Keputusan PTUN yang mengalahkannya. 

Oleh karena itu untuk menciptakan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap hukum yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat sepatutnya sanksi pemberhentian juga dikenakan atau dimasukan dalam salah satu pasal terhadap Kepala Daerah yang telah dinyatakan kalah oleh PTUN. Kepala Daerah memang mempunyai kewenangan yang besar terhadap PNS di lingkungan Pemerintahan Daerahnya. 

Kepala daerah berwenang untuk mengangkat, memutasi, memberi promosi, menghukum bahkan memberhentikan seseorang dari jabatannya. Hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. Tetapi kewenangan itu tidak bisa dilakukan semau-maunya sendiri. Dan kewenangan itu tidaklah sama dengan hak preogratif Presiden dalam membentuk kabinetnya. Karena ada aturan kepegawaian yang harus dipedomani.

Ada sebuah pameo yang mengatakan adalah wajar seorang Kepala Daerah mencari dan menempatkan orang-orangnya di Birokrasi Pemerintahan dengan alasan dan tujuan agar segala proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan lancar. Anggapan dan pendapat seperti ini tidak dapat dibenarkan karena, sesungguhnya kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, lebih-lebih Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di Daerah adalah kemampuan untuk mencari dan menyeleksi serta menempatkan  para pejabat yang sudah ada di daerah, bukan dengan sengaja menempatkan pejabat yang diinginkan atau mengimport pejabat dari daerah lain sesuai dengan keinginan Kepala Daerah, tanpa mempertimbangkan tingkat kompetensi yang dimiliki pejabat yang bersangkutan. Tindakan dan kebijakan Kepala Daerah seperti ini sangat merugikan pejabat yang ada, yang memang memiliki pengetahuan, kemampuan serta pengalaman dalam bidangnya namun tergeser dengan kepentingan Kepala Daerah. 

Keadaan ini juga akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena pejabat yang ditempatkan Kepala Daerah belum tentu memiliki pengetahuan, kemampuan dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang diembannya. Akibatnya lagi, fungsi pelayanan public sedikit banyaknya akan terganggu. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan belum dapat terealisasi oleh karena adanya penyakit kronis yang menghampiri. Hal ini dapat dilihat dari kendala-kendala yang terdapat pada birokrasi Administrasi Publik. 

Pelaksanaan pembangunan berlangsung demikian lamban atau banyak mengalami kegagalan karena para birokrat tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar karena memang pejabat yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan tingkat kompetensi, kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Ini adalah salah satu bentuk tindakan dan kebijakan politis dari Kepala Daerah yang sangat menyimpang dari ketentuan yang ada dan berlaku. Bila keadaan ini dikaitkan dengan Birokrasi Pemerintahan, maka tindakan tersebut sudah jauh dari makna birokrasi pemerintah yang sesungguhnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam aturan tersebut seorang Kepala Daerah terpilih harus menunggu 6 bulan setelah dilantik untuk bisa melakukan rotasi dan promosi pejabat. Artinya akan ada perubahan signifikan dalam birokrasi dan pemerintahan selepas 6 bulan pasca pelantikan Kepala Daerah. Bongkar pasang pejabat atau mutasi pejabat yang dilakukan Kepala Daerah terpilih terkesan balas dendam politik. Dengan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang mutlak di daerahnya, tanpa ada orang atau aturan hukum yang harus ditaati. 

Dalam mutasi pejabat yang dilakukan, bukti riil menunjukkan bahwa penempatan pejabat tidak dilandasi aturan hukum kepegawaian sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (perubahan dari PP RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil), Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa pembebasan dari jabatan adalah merupakan termasuk jenis hukuman disiplin berat. Dari ketentuan itu jelas bahwa pembebasan tugas pejabat dari jabatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah selama ini adalah merupakan Arogansi Kepala Daerah. Dalam kaitannya dengan penempatan pejabat ini, memang ada beberapa Kepala Daerah yang melakukan fit and propertest sebelum mutasi dilakukan akan tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa penempatan pejabat setelah fit and propertest itu belum mencerminkan hasil dari pelaksanaan fit and propertest yang telah dilakukan karena masih banyak pejabat yang ditempatkan pada jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi nuansa kolusi dan nepotisme dari Kepala Daerah masih tampak jelas.

Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan administrasi public. Menurut Prof. Miftah Thoha dalam bukunya Birokrasi dan Politik di Indonesia,  Satu komponen yang amat menentukan untuk melahirkan tata kepemerintahan yang baik ialah moral. Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian yang seksama dalam birokrasi pemerintahan, hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja. 

Ketika birokrasi melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, maka lalu disusun  rangkaian kalimat sumpah jabatan yang memuat perintah yang bersumber dari moral. Akan tetapi setelah sumpah diucapkan dan pejabat  birokrasi pemerintah mulai memangku jabatannya, sumpah tersebut mudah untuk dilupakan. Sumpah tidak akan menerima apapun dari seseorang yang ditenggarai ada hubungan dengan jabatan atau pekerjaannya  oleh pejabat birokrasi  pemerintah. Dengan demikian moral harus dijadikan faktor utama yang menyinari sikap, perbuatan, perilaku baik setiap individu maupun prinsip-prinsip good governance. Semoga Kepala Daerah yang sudah dan akan dilantik dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance dan moral sebagai landasan berpijak untuk mencapai visi dan misi kepemimpinannya dalam membangun daerahnya sesuai dengan program-program kampanyenya.

 

Editor : Sat


Copyright @2015