Senin, 25 Juli 2016 16:20 WIB

Demokrasi Dalam Bahaya, Popularitas VS Kapabilitas !

 Demokrasi Dalam Bahaya, Popularitas VS Kapabilitas !
Ilustrasi Istimewa

JAMBI(SR28) - Penjaringan Calon Kepala Daerah (Cakada) di Partai Politik, hanya pertarungan popularitas bukan kapabilitas. Opini ini pernah saya sampaikan saat menjadi narasumber FGD dengan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tema "Pilkada Sebagai Instrument Sirkulasi Elit Politik Lokal". Akan saya sajikan dalam konsep wawancara (karena beberapa teman wartawan Jambi sempat mewawancarai saya terkait masalah ini).

Pertarungan lobi-lobi antar kandidat dengan partai politik pada di Pilkada 2017 semakin sengit, apa tanggapan anda terkait proses pejaringan di parpol ?

Rakyat di tiga daerah yakni Muaro Jambi, Sarolangun, dan Tebo harus benar-benar waspada menghadapi pilkada nanti, karena proses penjaringan calon kepala daerah di hampir semua parpol hanya mementingkan popularitas dan elektabilitas calon, bukan kapabilitasnya. Hal ini terlihat dari statemen para ketua parpol di media," Kita tunggu hasil survei internal partai, siapa calon yang memiliki elektabilitas tinggi itu yang kita dukung."

Parpol sebagai pemegang tiket untuk masuk ke arena pilkada semakin kehilangan kepercayaan diri untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya yang harusnya sudah dipersiapkan kapabilitasnya untuk masuk ke arena pilkada. Faktanya kaderisasi tidak berjalan dan hari ini parpol mengambil jalan singkat dengan membuka proses penjaringan, kemudian "melempar" calon yang telah mendaftar kemasyarakat melalui survei. Indikator yang digunakan pun sangat sederhana apakah anda kenal dengan calon A, B, C (popularitas)? Bila Pilkada dilaksanakan hari ini siapakah dari ketiga kandidat yang akan anda pilih (elektabilitas)?

Inilah letak bahaya yang penulis maksud. Hari ini kita menyaksikan partai politik semakin kehilangan kepercayaan diri. Partai hanya mencari "untung" dengan menggandeng pihak lembaga survei, melakukan survei siapa calon yang elektabilitasnya paling tinggi. Partai politik seakan kehilangan ruhnya sebagai wadah kaderisasi dan agregasi yang harusnya menghasilkan kader-kader potensial yang siap secara pengetahuan dan pengalaman untuk memimpin suatu daerah.

Namun yang terjadi saat ini partai politik bertindak pragmatis yang sebenarnya merusak proses kaderisasi dipartai itu sendiri, yaitu dengan mencari orang yang terkenal (populer) dan mencari pejabat-pejabat lokal baik anak, suami, istri, ibu dan sebagainya untuk diusung menjadi cakada. Kalau partai politik mengajukan calon yang tidak mempunyai kapabilitas akhirnya pembangunan terhambat karena menyusun RPJMD saja tidak mampu, memilih pejabat-pejabat teknis tidak sesuai kompetensi, jangankan berfikir inovasi yang rutin saja tidak terselesaikan dengan baik.

Silahkan melakukan survei, namun menurut penulis bukan mensurvei siapa yang elektabilitasnya paling tinggi, tetapi mensurvei kepala daerah seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Partai juga harus benar-benar turun ke masyarakat untuk menggali informasi bagaimana kondisi rakyat yang sebenarnya, apa masalah yang ada di masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Berdasarkan informasi tentang berbagai permasalahan dan tipe pemimpin yang diinginkan masyarakat, maka partai politik mencari dan melamar sosok-sosok yang sesuai dengan harapan masyarakat. Bila calon yang dianggap kapabel hanya satu, maka segera dideklarasikan. Apabila calonnya banyak maka bisa menggunakan mekanisme konvensi.

Pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih penting, calon yang kapabel atau populer ?

Semua orang ingin menjadi pemenang begitupun partai politik, tidak mungkin partai mendukung calon yang tidak mampu bersaing khususnya dalam hal popularitas dan elektabilitas, akan tetapi mengingat begitu beratnya tanggung jawab seorang kepala daerah maka kriteria kapabilitas harusnya menjadi urutan pertama dalam proses seleksi di partai politik. Hal ini yang tidak terjadi. Hari ini partai hanya akan memberikan tiket bagi calon yang mempunyai elektabilitas tinggi masalah kapabilitas seakan dilupakan dan dianggap tidak penting.

Bila berkaca pada pemilihan presiden di Amerika Serikat yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2016, saat ini di Partai Demokrat sedang melaksanakan proses seleksi dan konvensi. Mekanisme konvensi merupakan contoh demokrasi dan pendidikan politik yang baik, artinya siapa yang akan dicalonkan oleh partai untuk menjadi calon presiden dan atau kepala daerah tidak ditentukan oleh ketua umum (elit di DPP) semata.

Mekanisme konvensi yang obyektif dan transparan seharusnya dicontoh oleh parpol-parpol di Indonesia khususnya dalam menghadapi pilkada. Melalui mekanisme konvensi yang dilakukan keliling disetiap kecamatan, para kandidat yang mengikuti penjaringan menunjukkan kapabilitasnya dengan memaparkan ide/gagasan dalam bentuk visi misi dan program 5 atau bahkan 10 tahun kedepan untuk membangun daerah, sehingga calon yang diusung oleh parpol benar-benar mempunyai kapabilatas dan juga elektabilitas yang bagus.

Melihat proses penjaringan yang sedang berlangsung yang dilakukan parpol ditiga daerah, penulis pesimis rakyat akan mendapatkan pasangan calon yang kapabel yang benar-benar mampu membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Bila partai politik sebagai benteng demokrasi sudah tidak mampu menyaring calon yang kapabel maka pertahanan terakhir berada di tangan rakyat pada tanggal 15 Februari 2017 nanti, karena rakyat yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai kapabilitas dan sebaliknya.

Penulis berharap kepada orang-orang yang masih "waras" mau membisikkan kepada elit-elit parpol untuk mengedepankan kapabilas dalam proses penjaringan, serta terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih calon kepala daerah yang mempunyai kapabilitas.

Penulis Mochammad Farisi

Dosen Fisipol Universitas Jambi 

Demokrasi | Dalam | Bahaya, | Popularitas |

Copyright @2015