Kamis, 18 Agustus 2016 00:46 WIB

Tidak Memberikan Dokumen Lahan Kehidupan 20 Persen Ketua DPRD Akan Laporkan Ke-KLH Dan Menteri Kehutanan

 Tidak Memberikan Dokumen Lahan Kehidupan 20 persen Ketua DPRD Akan Laporkan ke-KLH dan Menteri Kehutanan

KUALATUNGKAL(SR28) - Walaupun pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Tanjung Jabung Barat memberikan batas waktu untuk PT Wira Karya Sakti (WKS) hingga akhir bulan ini tidak memberikan jawaban surat yang telah dilayangkan oleh DPRD Tanjab Barat, atas permintaan berkas lokasi lahan yang menjadi tanaman kehidupan PT WKS atas lahan yang digarapnya, dimana ada tanaman kehidupan 20 persen. Hal ini dipaparkan langsung oleh ketua DPRD Tanjab Barat, Faizal Riza ST saat dibincangi wartawan diruang kerjanya, kemarin sore.

Faizal Riza ketua DPRD yang juga ketua Partai Gerindra ini, mengaku apabila pihak PT WKS tidak juga merespon untuk memberikan data kepada kita DPRD Tanjab Barat dan tidak mampu menunjukan atau membuktikan keberadaan 20 persen tanaman kehidupan seperti yang dibeberkan pihak Humas PT WKS beberapa waktu lalu ketika Anggota Dewan terhornat ini sidak. Maka Dewan akan melaporkan pihak perusahaan PT WKS ini, ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Kehutanan,” tegasnya.

“Kita dipertanyakan SR28 dan sejumlah media apakah sampai hari ini belum ada surat balasan yang kita layangkan kemarin,” dikatakan Riza.

“Sampai sekarang belum ada niat baik dari pihak perusahaan untuk memberikan data yang mereka janjikan itu. Makanya kemarin surat permohonan data tanaman kehidupan itu kita layangkan kembali kemarin. Apakah mereka belum siap data atau apa, kita belum tahu juga, sebab tidak ada jawaban dari perusahaan, yang mereka berikan kekita DPRD Tanjab Barat," jawabnya kecewa.‎

Selain mengancam akan melaporkan PT WKS ke Kementerian Kehutanan, Ketua DPRD Tanjab Barat ini berjanji akan turun kembali bersama rekan-rekan dewan lainnya kekantor PT WKS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten Tanjab Barat, untuk memastikan apakah pihak PT WKS ini punya itikat baik untuk masyarakat Tanjab Barat ini," selorohnya.

Ketua DPRD mengungkapkan kembali kekecewaan dirinya atas keterangan pihak perusahaan yang dianggap kurang transparan. Bahkan, lahan tanaman hidup yang ditujukan justru kebun milik masyarakat.

"Kita jelas-jelas sudah dibuat kecewa, tapi kita akan tetap memberikan waktu untuk PT WKS untuk memberikan bukti yang konkrit kepada kita, atas tanaman kehidupan 20 itu yang hingga kini kita duga cuma rekayasa saja. Kita juga heran, ada apa dan apa maksudnya, kita akan tanyakan langsung juga ini ke Kementrian Kehutanan, kalau pihak perusahaan masih bandel juga belum juga memberikan laporannya kekita DPRD Tanjab Barat,” tukasnya.

Sab/Ags

Tidak | Memberikan | Dokumen | Lahan |

Copyright @2015