Rabu, 12 Juli 2017 11:01 WIB

Komisi III DPRD Tanjabbar Bakal Panggil Dinas PU Soal Proyek Siluman Penimbunan Halaman Balai Adat

 Komisi III DPRD Tanjabbar Bakal Panggil Dinas PU Soal Proyek Siluman Penimbunan Halaman Balai Adat
Penimbunan halaman di Gedung Balai Adat

KUALATUNGKAL (SR28) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi III Kabupaten Tanjab Barat bakal memanggil Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkait proyek penimbunan halaman Gedung Balai Adat, yang tanpa memasang papan plang merek.

DPRD Tanjab Barat menilai dan mengaminkan kalau proyek ini berasal dari anggaran siluman. Anggota Komisi III DPRD Tanjab Barat, H. Saifuddin Marzuki, SE saat dikonfirmasi SR28 di kantornya, Selasa (11/07/17) mengatakan, benar jika proyek yang tidak memasang plang merek artinya dikerjakan oleh CV dan Dana siluman.

Wajar sajalah kalau hal ini menjadi sorotan keras oleh masyarakat dan ini menjadi pengawaan DPRD Tanjabbar.

"18 tahun saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang namanya proyek itu kelazimannya harus memasang plang merk agar tahu unit apa yang bertanggung pekerjaan itu. Kalau PU, apakah dibidang Cipta Karya atau Bina Marga dan pekerjaan penimbunan halaman Balai Adat  itu suatu pelanggaran kalau suatu pekerjaan tidak memasang plang merk" tegas Saifuddin.

Dirinya juga menyoroti soal penumpukan tanah ketengah jalan, "Kalau hujan coba dilihat tidak ada profesional sama sekali kan, seandainya itu sudah terjadi kita minta kepada kontraktor agar dibersihkan. Dampaknya banyak juga becek dan bahaya bagi pengguna jalan apa lagi itu jalan lintas Kuala Tungkal ke Jambi," imbuhnya.
 
Dalam sebuah pekerjaan proyek, papan plang merk menjadi hal penting karena merupakan informasi untuk masyarakat, sehingga sumber dana dari mana bisa tranparansi. Mengingat,  DPRD berhak mengawasi masalah ini sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

"Itu apa swakelola atau darimana dana nya, kita minta kejelasan kepada Dinas PU nanti. Kemarin kita juga sudah rapat dengan Dinas PU terkait, tetapi saudara H. Andi Ahmad Nuzul, Kadis PU nya tidak hadir, dan sering kali tidak datang, alasan tidak jelas. Katanya lagi operasi mata di Sulawesi Selatan, begitu juga dengan saudara Apridasman Kabid Binamarga Dinas PU, saya sudah melapor sama Ketua Komisi III, saya mengeluh mitra kerja komisi ini menganggap kita sepele. Kita harus tegas,karena sudah tiga kali dipanggil tidak hadir dan kalau mau kita bisa layangkan dengan paksa," selorohnya.

Terkait penimbunan halaman Balai Adat ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat meminta transparansi dan  tidak lagi sembunyi sembunyi.

DPRD Tanjab Barat  berjanji akan terus mengawasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat dan Penataan Ruang Tanjab Barat.

Anggota Komisi III ini juga mengaku pihaknya sudah membantu program pemerintah demi mensejahterakan untuk masyarakat Kabupaten Tanjab Barat.

"Masalah PU ini jadi peringatan lah dan supaya Bupati bisa mempertimbangkan kinerja oknum dinas PU Tanjab Barat ini" ujarnya lagi.

"Kita bilang sama Bupati kita bantu seperti masalah air bersih itu kita bantu. Kita minta kerja PU cara penjelaskannya ke Dewan itu pakai Infokus jangan proyek 300 Milliar tapi menjelaskan nya auauau gak jelas, kami juga jadi bingung" tegasnya.

Terkait masalah ini DPRD Tanjabbar harapkan penjelasan yang lugas dan tegas dari Dinas PU setempat.

."Kita mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat ini sepenuhnya, asalkan itu tepat sasaran dan transparansi kepada publik," pungkasnya.

Reporter: Sabri | Redaktur: Agus Sholihin Abar


Copyright @2015