Senin, 04 September 2017 22:10 WIB

Tanggapi Pernyataan Pemerintah, Sekjen AUI Jambi: Presiden Bukan Ketua LSM

 Tanggapi Pernyataan Pemerintah, Sekjen AUI Jambi: Presiden Bukan Ketua LSM
AUI Jambi saat bertemu Komisi III DPR RI

JAMBI(SR28) - Pernyataan resmi Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Ahad (3/9) kemarin terkait peran Indonesia dalam menyikapi tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar dinilai sebagai diplomasi internasional yang buruk dan bukan solutif. 

Hal tersebut disampaikan Sekjen Aliansi Umat Islam (AUI) Jambi, Nofrianto ditengah konfresnsi Persnya, di Masjid Nurdin Hasanah Kota Jambi. Menurutnya kesembilan poin tersebut bukan langkah nyata menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Ronghiya.

"Kami mencermati betul langkah dan solusi yang disampaikan Presiden Jokowi, dan samasakeli tidak menjawab persoalan muslim Etnic Ronghiya terkait dengan akses perlindungan, keamanan dan pengakuan akan kewarganegaraan mereka," kata Nofrianto.

Pernyataan sikap pemerintah sejauh ini hanya menjelaskan proses komunikasi dan diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah, tetapi mengenai solusi penangan tragedi kemanusiaan yang dialami minoritas muslim tersebut tidak tampak.

Sedangkan langkah nyata yang dimaksud pemerintah dengan pemberian bantuan makanan dan obat-obatan lebih ditujukan kepada korban pengungsian, tetapi 60 % dari 1,1 juta penduduk Etnic Ronghiya yang masih bertahan justru hidup dalam ketakutan dan kemiskinan akibat persekusi yang dilakukan Pemerintah Myanmar.

"Presiden Jokowi tidak memahami kapasitasnya sebagai pimpinan negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, sebagai anggota ASEAN dan anggota PBB.  Sebab jika hanya sekedar pemberian bantuan maka peran Presiden itu hanya selevel Ketua LSM," ketusnya.

Terlebih lagi menurutnya, pemberian bantuan untuk Ronghiya selama ini justru bersumber dari donasi masyarakat Indonesia, sedangkan bantuan pemerintah sangat minim. 

"Hal ini diakui sendiri oleh pemerintah dalam rilis resmi Menteri Luar Negeri (menlu.go.id). Bahwa program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar khsusnya di Rakhine State, baik bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas yang senilai US$ 2 juta merupakan donasi masyarakat Indonesi," jelas Nofrianto.

Mantan mahasiswa Universitas Padang tersebut menekankan agar politik diplomasi Indonesia difokuskan pada penyelesaian masalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan esensi dari mandat konstitusi.

"Jokowi mestinya fokus pada akar masalah tragedi kemanusiaan di Rakhine, yakni tidak diakuinya Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Karena itu, perlu ada tekanan terhadap Pemerintah Myanmar agar Etnis Rohingya diakui sebagai warga negaranya guna meredam persekusi atas minoritas muslim tersebut," tekannya.

Selama ini Pemerintahan Myanmar mengclaim telah bersikap terbuka untuk menerima muslim Ronghiya. Namun faktanya sensus penduduk yang dilakukan pada 30 Maret 2014 lalu, ternyata mengabaikan etnis muslim Rohingya. Dalam sensus itu, dicantumkan kode nomor etnis yang resmi diakui pemerintah tanpa etnis Rohingya.

"Ketidaksukaan  Pemerintah Myanmar untuk menerima muslim Ronghiya tampak dengan penyebutan mereka sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan mengingkari hak kewarganegaraan mereka. Meskipun mereka telah menetap sebelum negara tersebut merdeka pada 4 Januari 1948," pungkasnya.

Karena itu menurutnya, sejauh ini pemerintah belum melakukan aksi nyata.  Sebab yang disampaikan hanya sebatas komunikasi diplomasi dan belum menyentuh substansi penyelesaian kemanusiaan muslim dan etnik Ronghiya secara komperhensif. 

Seruan penghentian kekerasan dan krisis kemanusiaan yang disampaikan Presiden menurutnya, hanya jargon politik sebab pemerintah seperti mengulurkan tangan perdamaian kepada pelanggar HAM di Myanmar.

"Tanpa melakukan tekanan dan penjatuhan sanksi embargo ekonomi kepada Myanmar yang telah berulang-ulang kali melakukan teror dan pembersihan etnis ini maka mustahil tercipta perdamaian kawasan," tutupnya.

Reporter: M.Sidik | Redaktur: Agus Sholihin Abar

Tanggapi | Pernyataan | Pemerintah, | Sekjen |

Copyright @2015