Kamis, 19 Oktober 2017 10:24 WIB

Tak Kantongi Izin, PT. Muara Jambi Sawit Lestari Di Tanjab Timur Menghindar Dari Ormas & Awak Media

 Tak Kantongi Izin, PT. Muara Jambi Sawit Lestari di Tanjab Timur Menghindar Dari Ormas & Awak Media
Pengolahan sawit PT. Muara Jambi Sawit Lestari

TANJAB TIMUR (SR28) - Banyaknya perusahaan swasta yang beroprasi di wilayah Kabupaten Tanjab Timur  seperti perusahaan sawit PT.  Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) menjadi salah satu tolak ukur untuk peningkatan PAD pemkab itu sendiri maupun masyarakatnya

Namun bagi setiap perusahaan yang beroperasi harus memperhatikan warga sekitarnya dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyrakat. Diwilayah nya itu sendiri.

Sementara itu, PT.  Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) dari hasil Investigasi sejumlah media dan Ormas didapati masalah yang serius  dilapangan, dimana keberadaan perusahaan PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) yang bermuara dilokasi Desa Pandan Lagan, Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjab Timur diduga tak mengantongi izin Hak Layak Operasi (HO) diperusahaan tersebut termasuk terkait pembuangan limbah.

Terkait permasalahan izin Hak Operasi dan Limbah PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) itu ormas Raja Wali yang diketuai oleh Sudirman dan beberapa awak media di Tanjab Timur kemarin mendatangi ke perusahaan tersebut untuk meminta konfirmasi langsung ole pihak perusahaan, namun kedatangan media dan ormas dihalang-halangi oleh seorang  oknum yang mengaku sebagai Ketua Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi, Humas PT. Petro China international Go, Humas PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) bernama Eko.

"Padahal Kedatangan kami kesana dikarenakan adanya laporan langsung dari warga setempat, bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin HO, limbah dan yang lain-lainnya, dan limbah tersebut disinyalir dibuang kesatu tepat aliran air yang tidak diolah sebagaimana mestinya. Hal yang dilakukan oleh perusahaan itu sangat membahayakan bagi masyarakat setempat, dikarenakan limbah akan mecemari lingkungan,dan aliran sungai, sementara masyarakat setempat sangat khawatir tentang limbah tersebut" jelas Sudirman

Ketua Ormas Rajawali ini mengatakan seharusnya pemerintah setempat hendaknya segera mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, "Jika ini dibiarkan begitu saja nanti siapa yang akan bertanggung jawab apabila masyarakat serempat terkena Penyakit akibat limbah tersebut, disamping itu perusahaan yang tidak mengantongi izin HO Limbah, perusahaan tersebut juga diduga tidak memilik tempat khusus untuk penampungan limbahnya, terlibih pengolahan,dan hingga akhir nya dibuang setelah diolah menjadi air bersih" seloroh Sudirman.

Diketahui, sebelumnya Bupati Kabupaten Tanjab Timur Romi Haryanto SE, juga mengakui tentang adanya permasalahan tersebut di PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL).

Dalam statmen Bupati Tanjab Timur mengaatakan dirinya akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, "Kita akan mengambil tindakan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) ini, Pemda Kabupaten Tanjab Timur tidak akan main-main, karena limbah ini menyangkut dengan masyarakat" ujar Bupati seperti dijelaskan oleh Sudirman.

"Ini memang sangat berbahaya, artinya jika ini memang ada pelanggaran ini segera harus kita tindak lanjuti, tentu tetap akan kita berikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang ada, untuk itu kita beri limit waktu agar perusahaan itu dapat membenahi perusahaannya, kalau masih juga dikasih limit waktu perusahaan tersebut masih juga tidak mengindahkan dan main-main kita tidak akan ada teloransi lagi" ujarnya lagi.

Hal serupa juga diakui Kadis Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Tanjab Timur, Gustin Wahyudi  bahwa PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL) memang belum mengatongi izin tentang pengelolahan limbah, ironisnya lagi perusahaan tersebut melakukan pembuangan limbah hasil produksi pengelolahan minyak kelapa sawit ke sumber air tanpa melalui pengelolahan sesuai dengan Standar Kelayakan.

Limbah pabrik ini tentu sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar."Selain tidak mengantongi izin limbah, mereka juga tidak menjalankan aturan izin lingkungan,susahnya lagi perusahaan itu mereka melakukan penambahan kegiatan diluar izin lingkungan. Masalah ini sudah kita sampaikan kepada perusahaan agar segera mengelolah dan membenahi cara pengelolahan hasil produksi dan limbah tersebut, jika mereka masih juga mengabaikan aturan yang sudah berlaku ini, terpaksa perusahaan tersebut tutup saja untuk sementara menjelang mereka membenahi perusahaannya," jelas Gustin.

Ormas Rajawali menjelaskan bahwa ada oknum berinisialkan (E) yang bekerja sebagai Humas di perusahaan PT. Petro China International  dan Eko juga mengaku sebagai Humas dari PT. Muara Jambi Sawit Lestari (MJSL)  dan Ketua Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dianggap  sama sekali tidak memperhatikan kesehatan, keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Onum E ini juga menghalang-halangi kita  ormas dan awak media untuk melakuan Investigasi terkait permasalahan itu dilokasi perusahaan tersebut. Ketika aliansi dan awak media ingin menggali kebenaran apa-apa yang terjadi dilokasi perusahaan itu, Eko selalu berdalih dan menantang aliansi yang akan investigasi dilokasi perusahaan tersebut, namun tantangan Eko hanyalah bohong belaka, ketika aliansi ingin masuk kelokasi perusahaan itu, aliansi ormas tidak mendapatkan izin dari satpam, hingga menimbulkan pertanyaan dong ada apa sebenarnya" beber Sudirman.

Kepada ormas dan Media, Satpam Perusahaan mengatakan bahwa aliansi ormas dan awak media tidak dibenarkan untuk peliputan di perusahaan tersebut.

Ormas menilai pihak perusahaan telah menyalahi aturan Undang-Undang PERS No. 40 Tahun 1999. Barang siapa yang menghalang-halangi tugas Jurnalistik akan dikenakan kurungan 2 tahun penjara atau denda 500 Juta Rupiah.

Reporter: Sabri| Redaktur: Agus Sholihin Abar

Tak | Kantongi | Izin, | PT. |

Copyright @2015