Kamis, 19 Oktober 2017 16:40 WIB

Pembukaan Jalan Baru Di Desa Padang Jering Dinilai Janggal, Anggota DPRD Sarolangun Turun Ke Lokasi

Pembukaan Jalan Baru di Desa Padang Jering Dinilai Janggal, Anggota DPRD Sarolangun Turun ke Lokasi
Anggota DPRD, Bambang Gunawan SE cek lokasi

SAROLANGUN(SR28) - Warga Desa Padang Jering, Kecamatan Batang Asai mempertanyakan proyek pengerjaan pembukaan jalan desa, yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, yang sudah bekerja selama tiga hari ini. Pasalnya proyek tersebut terkesan janggal karena tidak ada kejelasan anggaran sumber dana.

Tokoh pemuda, Muhammad Tabii,  mengatakan bahwa pihaknya pernah mempertanyakan proyek tersebut saat pertama kali dilaksanakan kontraktor, yang diketahui bernama Thabroni.

"Kami mempertanyakan proyek ini anggarannya dari mana, tidak ada kabar tau tau datang membuka jalan ini dengan alat berat,"Katanya.

Ironisnya, lanjutnya saat ditanyakan kontraktor malah mengatakan sumber dananya berasal dari sisa dana DAK, sebesar lebih kurang 180 juta rupiah. Namun, tidak dipasang papan proyek di lokasi pekerjaan.

"Pas kami tanya, katanya sisa dak, sebesar 180 juta. Tapi papan proyek tidak ada, inikan sudah pembohongan masyarakat,"Jelasnya.

Sementara itu, Pj Kades Padang Jering, Sopyan mengatakan bahwa pihaknya menilai proyek tersebut janggal karena tidak surat perintah kerja (SPK).

"Kalau dana desa bukan, yang jelas ini ada kejanggalan," katanya.

Bukan hanya itu, terkait proyek pembukaan jalan baru tersebut, mendapat sorotan dari anggota DPRD Sarolangun asal Batang Asai, Bambang Gunawan SE, yang turun langsung ke lokasi, namun pada saat turun alat eksapator yang bekerja serta operatornya tidak berada ditempat, begitu juga kontraktornya.Menurut Bambang, proyek tersebut sudah dianggarkan pada APBD-Perubahan, namun masih dalam evaluasi oleh pemerintah Provinsi Jambi.

"Kita mendukung proyek ini, bahkan kita ikut memperjuangkan anggaran proyek itu pada Apbd-p, sebesar 150 juta dan itu sedang evaluasi provinsi jambi. Tapi, kenapa kontraktor sudah berani bekerja tanpa kontrak kerja dan surat perintah kerja,"Kata Bambang.

Ia juga menilai atas kondisi itu seolah olah Pelaksanaan proyek tidak ada aturan lagi, karena tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya, proyek itu bisa dilaksanakan setelah anggaran perubahan yang sedang evaluasi di Jambi, disetujui dan disahkan.

"Dinas PUR, Menunjuk kontraktor melalui kontraktor dan membuat SPK baru bisa bekerja, tapi yang terjadi aturan itu tidak dilaksanakan bahkan kontraktor bekerja tanpa SPK,bahkan informasi yang berkembang kontraktor mengatakan itu sisa dana DAK" tukasnya.

Reporter: Bule Jo| Redaktur: Agus Sholihin Abar

Pembukaan | Jalan | Baru | di |

Copyright @2015