Jumat, 12 Januari 2018 09:35 WIB

Aturan Tamu Diperketat, Aktivis Tanjabbar Minta Perbup Dikaji Ulang

 Aturan Tamu Diperketat, Aktivis Tanjabbar Minta Perbup Dikaji Ulang
Perbup perketat pengawasan terhadap tamu

KUALA TUNGKAL (SR28) -- Soal perbup Nomor 75 tahun 2017 dimana Pemkab Tanjabbar akan perketat pengawasan terhadap setiap tamu yang datang ke kantor Bupati menjadi sorotan LSM seperti KNFI Tanjab Barat.

Pihaknya menilai perbut itu seakan membuat ruang gerak masyarkat untuk bertemu orang nomor satu di tanjabbar tersebut terbatasi, baik ketiak ingin bertamu saat di jam Dinas,demikian pula kepada jajarannya disekretariat.

Ketua KNFI Tanjab Barat,Supra Yogi meminta Perbup Nomor 75 tahun 2017 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat perlu dikaji ulang, karena perbup yang dibuat itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Informasi Pablik nomor 14 tahun 2008, dan atau peraturan pemerintah Pusat (PP) nomor 61 tahun 2010 dan melanggar azas pemerintahan yang baik, menjauhkan pemimpin dengang rakyatnya,kemudian juga telah mengngakangi Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

"Perbup ini akan menghambat ruang gerak hak-hak masyarakat dan juga tidak memberikan contoh pemerintahan yang baik, sebaik pembisik Bupat itu harus memberikan masukan dan Gambaran yang baik dan jelas, jangan asal buat Perbup yang membuat dugaan-dugan saat ini menjadi simpang siur, apa lagi kita tahu pemerintah daerah itu dipilih oeh rakyat" ujar Yogi.

Senada dengan Anand Viqriza yang juga aktivis Tanjab Barat, is amenilai peraturan itu hanya akan menghambat ruang gerak masyarakat yang ingin bertemu Bupati dan jajarannya.

"Perbup itu harusdikaji lebih dalam, sehingga tidak menimbulkan konflik dan pertanyaan,serta dugaan-dugaan yang bisa menyudut kan pemkab sendiri," tegas Viqriza.

Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan Peraturan Bupati Tanjab Barat No 75 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tamu di Lingkup Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs.H.Ambo Tuo menyebutkan, perbup tersebut diterbitkan dalam rangka tertib pelayanan Tamu di Lingkungan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Dimana Pemkab akan mengawasi siapa saja yang berkunjung ke kantor dengan tujuan yang jelas.

"Tujuannya, guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan. Untuk itu Pemkab merasa perlu menyusun standarisasi operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kinerja secara terukur dan terencana. Tujuan kita hanya ingin Safety saja. Kita hanya ingin siapa-siapa tamu yang datang identitasnya jelas, tujuannya jelas, siapa yang dituju dan keperluannya apa," ujar Sekda Ambo Tuo.

COPYRIGHT © SR28 GROUP 2018

Reporter: Sabri  | Redaktur: Agus Sholihin 

Aturan | Tamu | Diperketat, | Aktivis |

Copyright @2015