Kamis, 08 Pebruari 2018 06:34 WIB

Zumi Zola Hadiri Rapat Kerja Penanganan Radikalisme, Terorisme Dan Bencana

 Zumi Zola Hadiri Rapat Kerja Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana
Zola hadiri raker di Jakarta

JAKARTA (SR28) -- Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA menghadiri Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia dalam rangka Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Rabu (7/2). 

Dalam rapat kerja (Raker) yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia tersebut, Zola didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi Asnawi AB, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan beberapa pejabat lainnya juga hadir dalam raker itu.

Sebelumnya, dalam pembukaan raker, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto menyatakan, Indonesia merupakan negara yang begitu besar, mempunyai sumber daya alam yang berlimpah ruah, serta budaya beraneka ragam.

“Sayangnya, terkadang elit politik bangsa kurang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita justru terlibat masalah-masalah, saling menista, saling memberikan ujaran kebencian. Kita sebagai pemimpin negara dan daerah, ayo kita akhiri ini, mari kita bersatu, karena persatuan yang membuat kita menag.’ Ajak Wiranto.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemerintah telah mencabut 51 Kepmendagri yang menghambat rantai biroraksi yang cukup panjang, baik di bidang pemerintahan, bidang kepegawaian, bidang penanggulangan bencana, perpajakan, bidang komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, bidang usaha kecil dan menengah, bidang wawasan kebangsaan, di bidang kepamongprajaan, serta bidang perencanaan dan pembangunan.

“Selain itu, rekomendasi dari rakor PMK yang lalu, juga mencabut RPJMT Desa, agar kepala Desa bisa mengikuti program kerja bupati/walikota dan gubernur untuk mencapai suatu pembangunan,” lanjut Mendagri.

"Dengan berbagai pertimbangan, saya sebagai Mendagri membantalkan/mencabut Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan, dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan, khususnya akademisi dan lembaga. 

Reporter: Sapra | Foto: Novriansah

NEWS © SR28 GROUP 2018

 

Zumi | Zola | Hadiri | Rapat |

Copyright @2015