SR28JambinewsBerita Jambi Terkini

MERANGIN - Wabup Merangin H Mashuri, meresmikan Pertashop (Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum untuk Desa) di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan, Kamis (16/7).

Dikatakan Wabup, keberadaan Pertashop tersebut, merupakan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Pertamina. Jadi lanjutnya Pertashop merupakan pembinaan dari Pertamina.

‘’Tujuan dari keberadaan Pertashop dengan SK Mendagri ini,  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Untuk tahap awal ini baru Desa Tambang Emas, tanti akan didirikan di desa-desa lainnya,’’ujar Wabup.

Pada kesempatan itu, wabup mengucapkan terimakasih kepada Pertamina Fuel Jambi yang telah menjadikan Desa Tambang Emas menjadi salah satu desa dari 13 desa di Provinsi Jambi yang mendapatkan program tersebut.

‘’Kedepannya untuk pengelolaannya nanti, Pertashop ini akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Baik pengelolaan pendistribusian ke masyarakat maupun pengelolaan administrasinya,’’terang Wabup.  

Diakui wabup, selama ini warga Tambang Emas bisa mendapatkan BBM hanya dari para pengecer yang membeli di SPBU di Ibukota Kabupaten. Namun sekarang warga sudah bisa mendapkan BBM dari Pertahsop di desanya.

Sementara itu, Alan Budi Kusuma Perwakilan Fuel Pertamina FBBM Jambi mengatakan,  untuk tahap awal ini BBM yang dijual di Pertahsop Pertamina ini baru jenis  Pertamax, tapi kedepannya akan banyak pilihan jenis BBM.

‘’Keberadaan Pertashop Pertamina di Desa Tambang Emas ini merupakan SK dari Mendagri. Alhamdulillah sekarang warga Tambang Emas sudah bisa mendapatkan Pertamax berkualitas,’’ujar Alan Budi Kusuma.

Selain berkualitas lanjut Alan, harga  Pertamax di Pertashop harganya juga sama dengan di SPBU Rp 9.200 perliternya. Ini berbeda dengan harga di tingkat pengecer yang tentunya lebih tinggi dari harga Pertamax di SPBU.

Begitu juga untuk pengiriman Pertamax tersebut lanjut Alan. Pengiriman Pertamax langsung dikirim dari Fiul Pertamina Jambi. ‘’Intinya kita berupaya bagaimana warga desa bisa sejahtera,’’ tegasnya.

JAMBI (SR28)- Pjs Gubernur Jambi Restuardy Daud didesak mundur dari jabatannnya oleh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kealiansian Cipayung Plus. Desakan itu disampaikan secara langsung  oleh perwakilan masing-masing organisasi Cipayung Plus pada Kamis sore (22/10) di markas DPD IMM Jambi melalui tajuk konferensi pers.

Secara kronologis, para aktivis mahasiswa ini merasa telah dibohongi oleh Pjs Gubernur Jambi terkait demonstrasi UU Omnibus Law pada tanggal 12 Oktober lalu. Kala itu Asisten 1 Gubernur Jambi A.Pani didampingi Karo Humas Johansyah menyatakan jika Pemerintah Provinsi Jambi akan menyurati Presiden Jokowi agar membatalkan pengesahan UU Omnibus Law.

“Kami dari OKP yang telah melakukan aksi turun di jalanan juga mencoba melakukan pertemuan atau dialog dengan Pihak Pemprov dalam hal ini Pjs. Gubernur Jambi Restuardy Daud pada tanggal 20 oktober 2020. Waktu itu kami bertemu  asisten 1 Pemprov Pak Pani dan Kepala Biro Humas Pemprov Pak Johansyah” Ungkap Nurhasan Dani dalam keterangan persnya, Kamis 22 Oktober 2020.

Dani melanjutkan jika para mahasiswa menjadi kesal saat mengetahui janji yang telah disampakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dianulir oleh Pjs Gubernur Jambi.

“Hasil pertemuan itu, bahwa Pak Restuardi selaku Pjs Gubernur Jambi berjanji akan menyurati Presiden besoknya pada tanggal 21 paling lama pukul 12.00 wib siang, dala kata lain meneruskan aspirasi masyarakat jambi baik mahasiswa, OKP dan buruh ke Presiden RI. Setelah besoknya, keputusan tersebut di anulir pihak pemprov melalui pak johansyah, dan tidak menepati janjinya. Inkonsistensi dari pihak pemprov ini bagi kami merupakan salah satu bukti nyata bobroknya birokrasi pemerintah Provinsi Jambi ini” Tambah Dani.

Berangkat dari hal itulah hari ini 5 organisasi mahasiwa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menyatakan kekecewaannya Pjs Gubernur Jambi Restuardy Daud. adapun 6 organisasi yang tergabung dalam aliansi Cipayung plus itu adalah PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jambi, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jambi

Berikut pernyataan resminya:

Pernyataan sikap bersama Aliansi Cipayung Plus

1. Dengan tegas menolak UU Omnibuslaw

2. Kami mengutuk keras tindakan represif pihak keamanan kepada para demonstran

3. Meminta Pjs Gubernur Jambi untuk mundur dari jabatannya karna tidak memiliki integritas tidak mampu mengayomi masyarakat jambi

4. Kami menyampaikan mosi tidak percaya kepada pihak Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Pjs Gubernur Jambi yang cendrung abai, tidak aspiratif dan inkonsisten dalam perkataannya. masyarakat tidak butuh pemimpin seperti beliau , kami menuntut Pak Restuardy selaku Pjs Gubernur Jambi supanya mengundurkan diri.

5. Kami pastikan pengesahan UU Omnibuslaw ini kami OKP Cipayung akan terus melakukan konsolidasi untuk menolak UU Omnibuslaw sampai tuntas, terutama di provinsi jambi

6.  Tidak ada yang bisa membungkan suara mahasiswa terkecuali Tuhan

JAMBI (SR28) - Angka Covid-19 di Provinsi Jambi terus meningkat tinggi, langkah percepatan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Provinsi Jambi, Pemprov Jambi melakukan swab gratis untuk masyarakat Jambi di RSUD Raden Mattaher Jambi.

“Uji swab ini gratis ini segera kita lakukan, ini untuk mempercepat penanganan covid-19 di Provinsi Jambi,” kata Restuardy Daud Pjs Gubernur Jambi saat rapat evaluasi covid-19 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Lanjutnya, nantinya swab gratis ini akan dibebankan pada APBD Provinsi Jambi. Saat ini pihaknya hanya menunggu legal formal, untuk melakukan swab secara gratis kepada masyarakat Jambi. “Tak ada masalah yang terjadi untuk uji swab ini,” tambahnya.

Kata dia, seharusnya uji swab ini sudah dilakukan minggu kemarin. Namun realisasinya akan dilakukan pertengahan minggu ini. Pasalnya, ini hanya bersifat internal di Provinsi Jambi dan tak sama dengan perda, dan ini sudah bahas untuk segera dilakukan.

“Sudah diproses di Biro Hukum dan rumah sakit, namun sekarang sudah di sekretariat daerah dan sudah disampaikan ke rumah sakit,” sebutnya.

Kemudian, Ardy menyebutkan jika masyarakat ingin melakukan swab baik yang ada gejala covid-19 atau tidak, bisa langsung datang ke rumah sakit. Ini juga bertujuan untuk mengejar target sebanyak 3.500 spesimen per minggu, sesuai dengan standar WHO.

“Kita terus berupaya untuk membasmi covid-19, langkah-langkah terus kita upayakan dan yang paling penting tetap jaga jarak dengan protokol kesehatan,” ucapnya.