SR28JambinewsBerita Jambi Terkini

JAMBI (SR28) - Penjabat Gubernur Jambi Restuardy Daud, berupaya menguatkan komunikasi guna mengetahui kebutuhan sekolah yang saat ini kegiatan belajar mengajar mengalami perubahan menghadapi Pandemi Covid-19, Sabtu (10/10).

Audiensi bersama Kepala Sekolah SMAN/SMKN se Kota Jambi yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi menjadi harapan Pjs.Gubernur Jambi untuk meningkatkan kemajuan dan ketertiban sekolah dengan bangunan komunikasi yang baik sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana maksimal. "Generasi Z merupakan generasi yang lahir 1998 hingga tahun 2010 akan berbeda gaya komunikasi dan saya yakin para guru sudah menerapkan dan punya strategi," ungkap Pjs.Gubernur Jambi.

Dunia pendidikan memiliki sosok penting yaitu guru yang bertatap muka secara langsung juga banyak memahami kondisi mental dan keinginan peserta didik, menyikapi hal tersebut Pjs.Gubernur Jambi menitikberatkan perhatian,"Saat anak-anak didik tidak dapat bertatap muka langsung diharapkan pembelajaran serta bimbingan tetap berlangsung baik dan Pemerintah Daerah juga berusaha memberikan fasilitas penunjang belajar yang dibutuhkan sekolah," jelas Pjs.Gubernur Jambi.

Sumbang saran dari beberapa kepala sekolah menginginkan adanya penambahan sarana dan prasarana sekolah guna memfasilitasi kebutuhan penerimaan dan pembelajaran siswa, serta kebijakan lain yang perlu dilakukan untuk kemajuan sekolah.

"Terima kasih atas masukan untuk Pemerintah Daerah dengan komunikasi ini kita dapat mengetahui secara langsung adanya pembinaan untuk siswa, keberadaan ruang kelas dan kebutuhan penting lainnya juga membangun kerja sama pemerintah, pihak sekolah dan orang tua," kata Ardy Daud.

MERANGIN - Wakil Bupati Merangin H Mashuri sangat mengapresiasi Momerandum of Understanding (MoU) antara Kodim 0420/Sarko Dengan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Merangin.

MoU tentang pembinaan kehidupan umat beragama secara sistematik, menyeluruh, integral dan integratif itu, ditandatangani Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Tomi Radya Diansyah dengan Kepala Kemenag Merangin H Marwan Hasan.

‘’Jelasnya nanti kedua belah pihak akan saling  tukar menukar data dan informasi, yang berkaitan dengan tata kehidupan beragama di wilayah Kabupaten Merangin,’’ujar Wabup pada acara yang berlangsung di Aula Kemenag Merangin itu.

Tak kalah penting terang wabup, pembinaan masyarakat dalam rangka mendeteksi dini dan cegah dini berkembangnya paham redikal. Diharapkan wabup, unsur Babinsa dan Penyuluh Agama mampu mendeteksi dini paham radikal itu.

Tidak hanya paham radikal tegas wabup, tapi juga paham-paham lain yang terindikasi menimbulkan gejolak di mayarakat, sehingga keamanan, kenyamanan , keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia ini terjaga dengan baik.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin H Marwan Hasan menerangkan, kerjasama tersebut tindak lanjut dari MoU Korem 042 Garuda Putih Jambi dengan Kementerian Agama Provinsi Jambi beberapa bulan lalu.

Tampak hadir pada acara penandatanganan MoU itu, para pejabat di jajaran Kodim 0420/Sarko, seluruh Danramil di wilayah kerja Kabupaten Merangin, sebanyak 15 orang Babinsa dari masing-masing Danramil di wilayah kerja Kabupaten Merangin.

Selain itu dari Kemenag Merangin, seluruhpejabat di jajaran Kemenag Merangin dan para kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  kecamatan dalam wilayah kerja Kabupaten Merangin.

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hj. Cici Halimah SE dan Drs. H. Abdul Jalil MM mengusung Visi Tanjab Barat SMART (Sdm unggul Maju Aman Ramah dan Tangguh) dengan mengedepankan Kearifan Lokal.

Balon Wakil Bupati Drs. H. Abdul Jalil MM mengatakan hal tersebut sesaat setelah melakukan uji Swab di RSUD Raden Mattaher Jambi, Rabu (02/09) kemarin.

"Sebagai Kabupaten Berjuluk Serambi Mekah "Jambi" , selayaknya nilai nilai Kearifan Lokal diangkat dan menjadi referensi dalam pembangunan," ujar H. Jalil.

Senada dengan H. Jalil,Hendra Koto yang terlihat setia mendampingi Cici - Jalil saat melakukan Uji Swab Di RSUD Raden Mattaher Jambi, saat di tanya media juga mengatakan.

"Kedepannya Kita akan Melibatan Kelompok Masyarakat Lokal seperti Komunitas Adat Terpencil  (KAT) yang ada, akan diberdayakan dan dilestarikan sebagai Aset Daerah dan tentunya demi menjaga Kearifan Lokal yang ada," ujar Hendra Koto.

Lanjut Hendra Koto, kepada SR28 dia juga mengatakan pentingnya peran dan pemberdayaan kaum perempuan melalui PKK dan Kelompok Masyarakat berbasis perempuan.

"Pemberdayaan dan peran serta Kaum Perempuan melalui PKK dan Kelompok kelompok masyarakat berbasis Perempuan akan di maksimalkan. Hal ini sinergi dengan munculnya Hj.CICI HALIMAH, SE  sebagai Calon Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Tanjab Barat," pungkas Koto. (Sabri)

MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris memulangkan lima pasien Covid-19, setelah tim medis Rumah Sakit Daerah (RSD) Kol Abundjani Bangko menyatakan kelima pasien tersebut telah sembuh totol dan hasil Swab terakhir negatif.

Kelima pasien Covid-19 yang sebelumnya mendapat perawatan insentif dan sekarang dipulangkan dari rumah isolasi RSD Kol Abundjani Bangko pada Selasa malam (23/6) itu, JG (23), WI (16), AK (54), B (40) dan AHM (20).

Lima pasien Covid-19 yang dipulangkan itu jelas bupati, merupakan akhir dari sebanyak 21 pasien Covid-19 yang sebelumnya dirawat insentif di RSD Kol Abundjani Bangko. Artinya semua pasien Covid-19 Merangin sudah sembuh semua.

“Alhamdulillah, Allah memberikan kita keyakinan. Alhamdulillah pasien sembuh semua dan bisa berkumpul bersama keluarga. Saya juga bernazar kalau semua sembuh saya akan memotong kerbau,’’ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, bupati mengucapkan terima kasih kepada tim medis RSD Kol Abundjani Bangko, Satgas Covid-19 Merangin dan semua pihak yang terlibat dalam menangani pasien Covid-19.

Selain itu, bupati juga mengungkapkan rasa maafnya kepada para mantan pasien Covid-19 Merangin, jika selama dalam perawatan terjadi berbagai kekurangan atau pelayanan perawat yang belum memuaskan.

Bila sampai berakhirnya wabah Corona dan Kabupaten Merangin benar-benar bersih dari virus Covid-19, tidak ada warga Merangin yang meninggal dunia karena Covid-19, bupati segara akan membayar nazar memotong satu ekor kerbau.

Bupati juga mengingatkan agar pasien Covid-19 yang sudah sembuh, agar tetap mengindahkan protokol kesehatan Covid-19, dengan selalu mengenakan masker, menjaga jarak dan selalu mencucitangan dengan sabun di air yang mengalir.

‘’Pertahankan apa yang menjadi acuan Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Mudahan tidak ada lagi pasien Corona dan Merangin akan bersih serta bebas dari wabah Covid-19,”harap Bupati.

JAMBI (SR28) - Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyampaikan penjelasan dan jawaban atas tanggapan dewan terhadap lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi Jambi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9/2020). Penjelasan gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2020, yang telah disampaiakan oleh gubernur kepada dewan dalam rapat paripurna pada Jumat, 11 September 2020.

Agenda rapat paripurna tersebut adalah :1.Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, 2.Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Jambi terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas 5 (lima) Ranperda Provinsi Jambi dan Pembentukan Pansus.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto,SH.I,M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra, dan diikuti oleh 32 orang dari 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi.

Juru bicara fraksi-fraksi yang membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah: Fraksi PDIP Wartono Priyo Kusumo, Faksi Gerindra Hakiman, Fraksi Golkar Dra.Hj.Mai Masnah, Fraksi Demokrat Ahmad Fauzi Ansori, Fraksi PAN H.Musharudin,SE, Fraksi PKB Hj.Eka Marlina, Fraksi PKS H.Rudi Wijaya, Fraksi P3 Berkarya Kamaluddin Havis,S.Ag, dan Fraksi Nasdem Hanura Sofwan.

Pada intinya, semua fraksi di DPRD Provinsi Jambi memberikan saran agar penyusunan dan pelaksanaan APBD benar-benar memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Gubernur memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhatap lima Ranperda Provinsi Jambi. Kelima ranperda tersebut adalah:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan PERDA Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Asing

Gubernur memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan seluruh fraksi terhadap lima ranperda, secara runut dan menyeluruh. Ia berharap agar tanggapan dan jawaban yang diberikannya memberikan penjelasan yang baik dan memadai terhadap pertanyaan fraksi-fraksi.

Gubernur mengemukakan, dirinya yakin bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan kualitas lima ranperda Provinsi Jambi, dari segi isi dan redaksional, serta agar Perda yang dihasilkan nantinya implementatif.

Dalam Ranperda tentang Cadangan Pangan, gubernur mengatakan, peran pemerintah daerah dan stakeholder adalah memberikan informasi terkait bencana alam, bencana sosial, gagal panen, dan keadaan kronis yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, mulai dari tingkat desa yang terkena bencana dengan melakukan pendataan yang diketahui oleh kecamatan dan diusulkan kepada bupati/wali kota. Informasi ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyaluran cadangan pangan berupa beras, sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat per kapita per hari dan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi, gubernur menerangkan, Ranperda tersebut telah disusun berdasarkan kajian naskah akademik dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam proses perumusannya, telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Ranperda ini juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Jambi.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Asing, gubernur mengucapkan terima kasih kepada Dewan atas saran untuk melakukan pemantauan tenaga kerja asing di Provinsi Jambi.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan PERDA Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, gubernur mengungkapkan bahwa pada dasarnya dengan adanya ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

Pada kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Jambi membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami pembahasan lima ranpeda Provinsi Jambi.

Pemilu-KADA serentak tahun 2020 ini, yang direncanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, diduga pelaksanaannya masih berlangsungnya Covid 19, menjadi sangat menarik, karena munculnya Dinasti Politik secara terstruktur, systimatis massive (TSM), fenomena ini yang mengarah kotak kosong, atau pasangan tunggal, umumnya berasal dari Dinasti Politik, dan bukan hanya menjadi isu lokal di daerah, melainkan telah menjadi isu nasional.

Pilkada menjadi menarik dan unik, karena para kontestannya, terdiri dari dan merupakan anak dan menantu presiden, anak wakil presiden, anak dan adik para menteri, Bupati atau walikota dan dari keluarga pejabat lainnya.

Memang disadari bahwa Dinasti Politik ini semakin hangat Ketika proses rekruitmen oleh DPP Parpol yang ada di pusat, Dinasti Politik ini bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan telah dipersiapkan berbulan bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, tentunya Ketika orang tua atau saudaranya dan keluarganya sedang berkuasa. Persiapan-persiapan tersebut tentunya bukan hanya sekedar financial, termasuk Infrastruktur Politik, pemanfatan segala potensi dan infrastruktur yang ada di wilayah, baik SDM, Proyek, SDA, sponsor dll.

Dengan persiapan-persiapan tersebut, sehingga dalam proses rekruitmen di DPP yang diawali dengan proses di tingkat tapak, fakta sampai hari ini, ada indikasi mengarah pemborongan partai pengusung oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik atau partai yang minta diborong oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik, sehingga mempersulit Baca-KADA yang non Dinasti Politik untuk mendapatkan partai pengusung baik sendiri maupun koalisi.

Indikasi borong partai memang sangat kental, karena Baca-KADA dari dinasti Politik telah melakukan pendekatan melalui Infrastruktur Politik dari daerah sampai ke pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan bahkan beberapa Partai Politik yang masih memberikan signal akan memberikan rekomendasi ke Baca-KADA Dinasti Politik.

Kondisi ini tentunya tidak saja tidak merusak demokrasi, melainkan akan menghancurkan demokarsi itu sendiri, karena menghambat para Baca-KADA lainnya untuk ikut berkompetisi, karena kecenderungan Rekruitmen bukan berbasiskan Integritas, visoner, track record dll, namun berindikasi lebih menonjolkan “ISI TAS”. Kondisi ini sudah memunculkan dagang sapi dan demokrasi yang bersifat liberal murni, yang memberi kesan bahwa Dinasti Politik dan Kotak Kosong merupakan pemilu-KADA adalah sistem kerjaaan berbungkus Demokrasi.

Dinasti Politik muncul, sebagai bagian dari keinginan dan keserakahan para pejabat, yang memaksakan diri dan ingin keluarganya berkuasa. Keangkuhan para elite, dalam menempatkan sanak familynya, menjadi penerus kekuasaannya. Akhirnya, orang lain tak boleh berkuasa. Orang lain tak boleh menjabat apa-apa. Seolah-olah hanya keluarga pejabat tersebut, yang berhak untuk berkuasa dan memiliki jabatan. Seolah-olah rakyat yang berprestasi, tak boleh menjadi kepala daerah.

Dinasti Politik yang muncul akhir-akhir ini, lebih diwarnai oleh politik aji mumpung. Mumpung ayahnya presiden, mumpung ayahnya wakil presiden, mumpung kakaknya menteri, mumpung ayah atau ibunya anggota DPR, dan mumpung keluarganya sedang jadi pejabat, mumpung Bapaknya Bupati atau Wali Kota,maka mereka memperluas kekuasaannya, dengan cara mendorong keluarganya jadi kepala daerah.

Akibat dari dinasti politik yang menginkan kekuasaan dengan mudah, berusaha untuk memborong partai sebagai sebuah scenario yang dimainkan dan akan menciptakan pasangan tunggal atau kotak kosong, sehingga fenomena Pemilu-KADA kotak kosong muncul dan bahkan kian Terstruktur, Systimatis dan Masive (TSM) pada 2020.

Tentunya kondisi Pemilu-KADA Tahun 2018 termasuk tahun 2020 dan Pemilu sebelumnya ini hendaknya menjadi catatan bagi Pengamat dan Pembuat UU atau DPR serta penyelengara Pemilu-KADA, bahwa penyebab munculnya kotak Kosong dalam Pemilu-KADA, perlunya penyempurnaan regulasi, baik bagi parpol dan gabungan parpol, maupun bagi kandidat perseorangan.

Sesungguhnya Fenomena Dinasti Politik dan Kotak Kosong, sebagaimana terjadi di Makasar tahun 2018, kotak kosong menjadi pemenang dan Pemilu-Kada akan berlangsung atau dilanjutkan Pemilu-KADA selanjutnya. Sebaiknya fenomena tersebut perlu dipikirkan kembali sehingga sistem pemilu di Indonesia ke depan lebih baik lagi. Karena kemenangan kotak kosong ini tidak memberikan manfaat bagi negara sebab dengan menangnya kotak kosong, pemilihan ulang terpaksa dilakukan dan berdampak pada keuangan negara. Begitu juga kemenangan oleh Pasangan Tunggal yang memberi arti bahwa demokrasi tidak demokrasi.

Dinasti Politik dengan pola dan startegi untuk mendapatkan kekuasaan yang mudah, dengan kekuatan financial yang besar, cenderung ingin menang by atau pasangan tunggal atau kotak kosong, yang berarti Demokrasi sudah rusak dan hampir mati, disamping dapat merugikan negara, karena membebani keuangan kepada negara. Ke depan perlu dipikirkan bagaimana masalah kotak kosong ini. Ini juga merupakan pemikiran bersama sehingga memberikan kefaedahan bagi negara dan bangsa ini. Kita harus memikirkan sistem apa yang harus tepat dilaksanakan barangkali dengan hal-hal lain, tetapi tetap memenuhi asas demokrasi.

Terkesan Dinasti Politik dan kotak kosong karena Parpol terutama kadernya tidak atau kurang bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya sehingga para elite parpol akhirnya hanya ”memperjualbelikan” yang memiliki otoritas untuk pemberi rekomendasi bagi setiap Baca-KADA yang hendak berkompetisi dalam pilkada. Ini tentu sebuah ironi di tengah begitu tingginya ekspektasi publik atas peningkatan kualitas demokrasi kita.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat pemilih pada wilayah yang kecenderungan adanya dinasti politik yang cenderung memborong Partai Politik dan menciptakan kotak kosong, mulai ditolak oleh masyarakat, dan adanya gerakan social anti dinasti politik. Walaupun sesungguhnya Dinati Politik bukan sebuah perbuatan melanggar hukum konstitusi, namun dari beberapa catatan cenderung merusak demokarsi dan membungkus Demokarsi dengan kerajaan

Dengan memperhatikan factor-faktor tersebut, Dinasti Politik tidak dapat dihentikan, dan merupakan kegiatan legal dan syah, namun Gerakan moral yang bergerak bukan berdasarkan hukum positif, untuk menghentikan dan mencegah harus menjadi Gerakan nasional, dan tidak mungkin adanya kebijakan Undang-undang, maka yang harus dilakukan dari luar kebijakan. Antara lain beberapa cara untuk mengatasinya (1) dengan meningkatkan literasi politik masyarakat agar memilih calon sesuai kompetensinya dan bukan hanya karena populer (modal awal para calon dinasti politik); (2) menghilangkan politik uang dalam pemilihan, agar lebih banyak orang bisa berpartisipasi dalam ajang pilkada/pemilu; (3) Edukasi sosialisasi politik kesemua pemilih baik pemula atau pemilih secara continyu dan konsisten terkait dengan muncul subur Dinasti Politik secara TSM; (4) Pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang peduli dengan Pemilu Langsung, umum bebas dan rahasia, dan pola one man, one vote (OMOV) bekerja sama dengan Lembaga penyelengara dan pengawas, serta Lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK dan GNPK.

Karena kita semua harus memahami bahwa pemilu sebagai proses demokrasi itu adalah persaingan dalam pemilihan seperti persaingan dalam pemilihan Kepala Daerah, bukan persaingan dengan kotak kosong, sehingga pasangan tunggal itu identic dengan merusak demokrasi dan tidak memenuhi azas pemilu-KADA sebagai sebuah kompetisi. Kompetisi yang sesungguhnya adalah persaingan dalam pemilihan dan pencoblosan di Bilik suara secara Jujur dan Adil, langsun umum bebas dan rahasia (Jurdil, luber) beserta One man, one vote (OMOT).

Memang disadari Dinati Politik bukan kegiatan yang dilarang, maka perlunya Gerakan social yang besifat edukasi politik kepada semua pemilih serta pemantauan dan upaya pencegah serta upaya penegakan hukum secara khusus melalui BANWASLU dan Instansi Hukum terkait, terutama pada Indikasi wilayah yang memiliki indikasi dan munculnya Politik Dinasti, merupakan keharusan, termasuk KPK, GNPK dan masyarakat yang peduli dengan demokrasi dan Pemilu-KADA bersih, melalui pembentukan POSKO Bersama di masing-masing Kecamatan dalam wilayah tersebut sedari dini.

Masyarakat pemilih sangat mengharapkan himbaun kami terkait dengan edukasi politik dan upaya pencegahan dan Tindakan hukum, mohon dapat ditindak lanjuti sedini mungkin, harapan kami dimulai dari pra persiapan, persiapan dan Pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan, terutama pada tahapan (1) Proses receuitmen oleh Partai di tingkat tapak, sampai di tingkat Pusat (DPP), (2) Saat sosialisasi pra tahapan; (3) saat kampanye, (4) Saat menjelang pemilihan/Pencoblosan, dan pasca Pencobosan dalam artian perhitungan suara saat di TPS, PPK sampai tingat Kabupatan/kota, merupakan wilayah rawan invisible hand.