Kamis, Januari 28, 2021

Gunung Merapi Kembali Erupsi, Keluarkan Awan Panas Guguran

YOGYAKARTA (SR28) - Gunung Merapi kembali erupsi pada 27 Januari 2021 siang. Jarak luncur awan panas mencapai 3 kilometer. Saat ini, Merapi di...

Jambi Kembali Terima 17.240 Dosis Vaksin Covid-19

JAMBI (SR28) - Berdasarkan rencana pemerintah Jambi, jumlah vaksin Covid-19 itu akan mulai di distribusikan ke 9 kabupaten kota lainnya yang belum...

Belum Ada Laporan Bencana, Status Provinsi Jambi Masih Kesiapsiagaan

JAMBI (SR28) - Berdasarkan pemantauan BPBD Provinsi Jambi, ketinggian muka air sungai Batanghari disejumlah daerah masih berada pada kisaran 12 hingga 13...

Sudah Ada 430 Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Yang Dirawat Di Rumah isolasi Milik Pemprov Jambi

JAMBI (SR28) - Sejauh ini sedikitnya sudah ada 430 pasien yang dirawat di 2 rumah isolasi milik pemerintah provinsi Jambi itu sejak...

Technology

Tak Layak Masuk Dalam Pemiliharaan, Aktivis Endus Dugaan Korupsi Uang Negara Di Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada...
- Advertisement -

Pemprov Jambi Minta Pejabat Fungsional Dahulukan Pencegahan Ketimbang Penindakan

JAMBI - Para pejabat fungsional urusan peemrintahan daerah yang akan dilatih tersebut kedepan lebih didorong untuk mengedepankan pendekatan secara preventif atau mendahulukan pencegahan dibandingkan dengan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan terjadi.

Oleh karena itu, para pejabat fungsional yang kaan dilatih tersebut diharapkan lebih mendalami setiap masalah terkait dengan fokus untuk emndalami sistem serta memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan itu sendiri.

Pulang Kunker dari Bali, Anggota DPRD Jambi Terpapar Covid 19

JAMBI - Satu orang anggota DPRD Jambi dinyatakan positif terpapar Covid-19 setelah pulang melakukan kunjungan kerja dari Bali. Kabar ini dibenarkan langsung oleh Satgas penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah kepada awak media.

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

JAMBI (SR28) - Puluhan wartawan Jambi mengikuti Rapid Tes yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi, di Pendopo Halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (17/9/2020).

Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi karena buntut dari Walikota Jambi Sy Fasha yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Selain wartawan, puluhan pegawai Humas Pemprov Jambi juga dilakukan rapid test.

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

Posted by JAMBI28 TV on Thursday, September 17, 2020
Sumber: JAMBI28 TV

Astaga! Baru Seumur Jagung Jembatan Parit Azan Sudah Retak

KUALA TUNGKAL (SR28) - Jembatan rigit beton parit Azan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sebarang Kota, Kabupaten Tanjab Barat, baru seumur jagung sudah retak dibagian Oprit jembatan (Timbunan tanah).

Salah seorang warga Sebrang Kota, Saini menyebutkan bangunan jembatan parit Azan itu tidak sama dengan jembatan yang dibangun tahun lalu.

"Yang sudah dibangun di Sebrang Kota ini, dimana posisinya masih kokoh, beda dengan jembatan Parit Azan baru seumur jagung sudah retak dibagian opritnya. " ujarnya kepada SR28.

Baru seumur jagung, kondisi jembatan parit Azan sudah tampak retak

Terkait permasalahn jembatan Parit Azan, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seberang Kota tersbeut, Aktivis Tanjab Barat, Anand Viqriza, SH. MH, juga angkat bicara. Ia mengatakan retaknya di bagian oprit jembatan kemungkinan diakbatkan tidak padatnya penimbunan tanah dibagian penurunan jembatan.

"Kalau kita lihat retak dibagikan oprit jembatan tersebut ini akibat tidak padatnya penimbunan di bagian penurunan jembatan, dan indikasinya itu ditimbun dengan tanah lokal, " ujarAnand.

Selain itu, kata Anand kurangnya pengawasan dari Dinas PUPR ini juga menjadi sebab bangunan jembatan parit Azan itu asal jadi saja.

"Karena kalau itu diawasi dengan benar tentu tidak terjadi penyipangan hingga terjadi retak bangunan dibagian oprit jembatan  tersebut, dan atau ada kerja sama terselubung oknum pengawas, oknum Dinas PUPR untuk meraup keuntungan yang besar,  karena ini ada indikasi korupsi yang disengaja dilakukan oleh pihak rekanan," tegas Anand. (Sabri)

Latest News

Pemkab Luruskan Soal Zona Merah COVID-19 Di Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Juru Bicara Satgas COVID-19 bantah jika Tanjab Barat saat ini masuk ke...

TEGA! Bapak Ini Disiram Saat Sedang Tertidur Pulas

Seorang Pria renta disiram orang tak dikenal saat tengah tertidur pulas. Tak diketahui apa maksud dari seseorang yang mneyiram tersebut.

UNIK! Band Ini Gelar Konser Di Dalam Balon, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sebuah grup band asal Amerika Serikat yakni The Flaming Lips Band menggelar sebuah konser di dalam balon. Uniknya mereka tetap mematuhi protokol...

Belasan Rumah Terbakar Di Palembang, Pengakuan Tersangka Bikin Geram

PALEMBANG (SR28) - Tangis histeris mewarnai proses pemadam kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan KH Ahmad Dahlan Palembang, Senin...

Misteri Kematian Rapper K-Pop Iron, Diduga Tewas Dibunuh?

KOREA SELATAN (SR28) - Polisi sebelumnya sempat menyatakan bahwa mereka belum menemukan kecurigaan atau bukti adanya kemungkinan pembunuhan. Karena...

Music

Detik-detik Gunung Sinabung Meletus Lagi, Tinggi Kolom Abu Capai 5 KM

KARO -  Saat ini, Gunung Sinabung berada pada status tingkat III atau siaga. Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi.

Warga juga harus menjauh dan tidak berada di radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Masyarakat juga diimbau untuk memakai masker bila keluar rumah. Hal itu untuk mengurangi risiko dampak kesehatan dari abu vulkanik.

Sumber: JAMBI28 TV

Proyek Jembatan Parit Yusuf Tuai Kritikan, Hingga Kini Didapati Pengerasan Jalan

KUALA TUNGKAL (SR28) – Peningkatan Jembatan Parit Yusuf Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung...

Aneh!! Pembubaran Aktivitas Malam Hari

OLEH: AGUSTIA GAFAR

Sebelumnya penulis mau bercerita terlebih dahulu pada jum'at malam tepatnya pada tanggal 31-oktober-2020 menuju tanggal 1-november-2020 penulis berkumpul dengan teman-teman di sebuah Kafe di bilangan Telanai Pura Kota Jambi.

Maksud kami berkumpul yaitu ingin diskusi mengenai kegiatan  paguyuban ke depan atau kegiatan yang akan dilakukan kedepan, namun waktu asik diskusi datanglah segerombolan Polisi. Polisi itu pun masuk ke cafe tersebut dan meminta kami bubar. Karena hari sudah malam terpaksa kami bubar dengan pembahasan yang belum tuntas.

Hal pembubaran aktivitas dimalam hari ternyata bukan hanya terjadi di kota jambi juga terjadi di kota-kota lainya atau daerah lain yang berada di provinsi jambi.

Hampir setiap daerah melakukan pembubaran aktivitas pada malam hari dengan alasan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona atau covid-19,  namun menurut penulis sangat aneh dan banyak pertanyaan tentang pembubaran aktivitas masyarakat pada malam hari.

Jika alasan hanya untuk memutuskan rantai penyebaran covid19 pertanyaaannya kenapa pembubaran aktivitas masyarakat cuma pada malam hari? Lalu bagaimana dengan aktivitas siang hari? Tentu ini sangat bertentangan sekali dengan pikiran penulis.

Apa yang membedakan aktivitas siang dan malam hari? Bahkan aktivitas siang hari lebih ramai perkumpulan masyarakat dari pada malam hari, di mall contohnya banyak sekali terjadi perkumpulan dan tidak ada petugas yang melakukan pembubaran.

Bahkan pembubaran pada malam hari yang sering terjadi di cafe dan warung-kopi dan dimana di cafe dan diwarung kopi penulis sering berkumpul berdiskusi dengan teman-teman.

Mari kita lihat undang-undang yang mengatur tentang perkumpulan.
Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Sangat jelas sekali penjelasan dalam UUD 1945 ini, kecuali perkumpulan yang membuat keributan, kegaduhan baru boleh dibubarkan dan bahkan bisa dipidana, jika hanya duduk ngopi sambil diskusi, bercerita, dan canda tawa dengan teman perkumpulan maka tidak pantas untuk dibubarkan dan jika memang alasan untuk memutus penyebaran covid 19 maka perlu juga pembubaran pada siang hari.

Selain UUD 1945, hal ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (“UU HAM”) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".

Jelas sekali berkumpul dengan damai mempunyai dasar yang jelas dan dilindungi oleh undang-undang.

Muncul Garda Hamas-Apri, Semangat Baru Di Tubuh Pemenangan Sang Petahana

BUNGO (SR28) - Munculnya Garda Hamas-Apri, ditengah-tengah acara deklarasi sang petahana sebagai calon bupati-wakil bupati Bungo, menambah semangat baru (29/8/2020).

Diketahui, acara deklarasi calon bupati-wakil bupati Bungo Hamas-Apri diselenggarakan di gedung serbaguna MTQ Baru, Kabupaten Bungo. Acara tersebut dihadiri oleh semua pimpinan parpol koalisi dan para undangan. Kemudian hadir wajah baru di acara deklarasi tersebut, yakni para pemuda yang mengatasnamakan dirinya sebagai Garda Hamas-Apri.

Muhamad Irawan atau biasa disapa iwan bungo, adalah ketua dari Garda Hamas-Apri. iwan menyatakan bahwa hadirnya Garda Hamas-Apri adalah apresiasi dukungan atas kinerja Hamas-Apri yang telah membangun Kabupaten Bungo pada periode pertama.

“Hadirnya Garda Hamas-Apri ini, adalah apresiasi kito akan kinerjo cik mashuri dan mas apri” ungkap iwan, alumnus pascasarjana universitas jambi tersebut.

Selain itu, iwan juga menegaskan, bahwa ia dan tim siap memenangkan sang petahana, dari batang jujun hingga pelepat akan kita gaungkan nama Hamas-Apri.

“Kito siap menangkan Hamas-Apri, tidak ado tawar menawar lagi.” tegas demisioner KAMMI UNJA.

Sementara itu, Jhon Kenedy selaku sekretaris Garda Hamas-Apri siap merangkul teman-teman yang ingin bergabung dibarisan ini, agar kemenangan Hamas-Apri dapat diraih secara paripurna.

“Silahkan yang ingin bergabung dibarisan kami, kami terbuka terhadap siapopun. Kemenangan Hamas-Apri harus kito jemput bersamo”. katanya. (Irawan)

H Al Haris: BLT Harus Bermanfaat dan Tepat Sasaran

MERANGIN - Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19 tahap dua, harus bermanfaat dan tepat sasaran. Warga yang menerima BLT tahap dua, harus warga yang sangat membutuhkan, dengan  kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris ketika menyalurkan BLT dampak Covid-19 tahap kedua, untuk Desa Sungai Kapas Kecamatan Bangko di balai desa setempat, Selasa (09/6).

‘’Alhamdulillah penyaluran dana BLT di Desa Sungai Kapas berjalan lancar dan baik.  Saya minta tolong kepada perangkat desa agar dana BLT tahap kedua ini diberikan kepada warga sangat membutuhkan, kondisinya sangat memprihatinkan,’’ujar Bupati.

Jika penyaluran dana BLT tahap kedua tepat sasaran lanjut bupati, Insya Allah clear semua. Bupati pesan kepada penerima BLT tahap kedua, agar dapat menggunakan dana tersebut, dengan sebaik baiknya. Jangan sampai salah penggunaannya.

Ada sebanyak 194 kepala keluarga (KK), yang menerima BLT dampak Covid-19 tahap kedua di Desa Sungai Kapas tersebut. Setiap KK  menerima dana sebesar Rp 600 ribu dari BLT dana desa di Balai Desa Sungai Kapas tersebut.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan program bedah rumah pada 2020 akan terus berlanjut dan dilaksanakan. Ada sebanyak 40 unit rumah yang akan di bedah di Desa Sungai Kapas.

Untuk itu seluruh warga Desa Sungai Kapas dan seluruh masyarakat Merangin diharapkan, bisa membantu menyukseskan program tersebut, terlebih program Kades dan Camat, harus didukung dengan baik.

‘’Kegiatan pengajian mohon diaktifkan lagi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan tetap selalu menjaga jarak,’’pinta Bupati.

Bupati berharap, Virus Corona segera berakhir, sehingga masyarakat dapat dengan aman dan tenang melakukan aktivitas kemasyarakat  di desanya masing masing. Anak-anak dapat besekolah dengan normal.

Culture

- Advertisement -

DPRD Tebo Soroti Guru Tak Pakai Masker

TEBO (SR28) - Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo tingkat SMP, SD maupun TK, sudah mulai dilaksanakan  pekan ini. Meskipun di tengah wabah Covid-19, belajar tatap muka mulai dilaksanakan.

Proses pembelajaran tetap menerapkan protokol kesehatan, sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti terlihat di lapangan, tampak wali murid saat mengantar dan menjemput anak mereka sudah menggunakan masker. Namun ada pandangan yang menarik perhatian, justru para guru di salah satu sekolah tak menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Tebo, Andri angkat bicara. Dirinya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Seharusnya ketika pembelajaran tatap muka dimulai, proses pembelajaran menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kepada dewan guru dan murid saat memasuki areal sekolah, diwajibkan memakai masker sebagai upaya antisipasi penyebaran Virus Corona," kata Andri.

Selain dewan guru dan murid, penerapan yang sama juga di instruksikan kepada warga yang masuk ke areal sekolah, agar mengikuti protokol kesehatan.

Andri juga mengatakan akan membahas hal ini bersama ketua Komisi DPRD Tebo.

"Nanti kita akan turun ke lapangan, untuk memastikan apakah pihak sekolah menjalankan instruksi yang telah ditetapkan sebelum pembelajaran tatap muka.

Kedepan, dewan akan terus memantau sekolah dalam penerapan protokol kesehatan setiap melaksanakan belajar mengajar.

" Jika ada sekolah yang mengabaikan instruksi tersebut, akan diberi peringatan, suhu tubuh siswa juga harus dicek oleh pihak kesehatan maupun sekolah,” ujarnya. (Tim Liputan).

Muklis: Nomor Urut 3 Keberuntungan dan Simbol Persatuan Hulu dan Hilir Juga Persatuan Indonesia

KUALA TUNGKAL (SR28) - Muklis-Supardi akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 3 pada Pilkada Tanjab Barat tahun 2020. Nomor 3 tersebut dianggap sebagai nomor keberuntungan bagi keduanya yaitu Persatuan Indonesia.

"Kalau kita mau nomor 3 itu pencoblosan buka kertas HVS 1, buka surat suaranya 2 dilihat dan teliti nomor 3 di coblos, karena nomor keberuntungna ini salah satu pemersatu 1 dan 2 kemudian 3, nomor 3 itu juga merupakan simbol kami ingin 3 Unggul dalam keimanan, Unggul dalam pengapdian, Unggul dalam prestasi," ujar H.Muklis kepada awak media usai pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Pilkada Tanjab Barat, Kamis (24/09/2020).

Selain itu, bagi Muklis nomor 3 dalam Pancasila berarti Persatuan Indonesia. Dimana ia ingin mempersatukan untuk kemajuan negara Republik Indonesia dalam persatuan.

"Kami ingin mempersatukan, tidak ada Hulu dan tidak ada Hilir, dan tidak ada suku tidak ada agama, seperti yang dibunyikan di dalam Bhanika Tunggal Ika, semua Satu untuk kemajuan Tanjung Jabung Barat dan kemajuan Republik Indonesia,” jelas Muklis.

"Terkait kondisi sekarang kita melakumi mobilisasi massa, andaikan ini virus pilihan kami harus tidak sosialisasi tidak apa - apa yang terpenting keselamatan masyarakat terjamin andaikan kami harus di rumah saja untuk Pilkada kali ini dirumah saja kami juga tetap dirumah saja lah, kenapa? kami ingin masyarakat terjamin kesehatannya jangan sampai kami pembawa Covid itu atau salah seorang dari masyarakat yang mempunyai potensi penyebaran Covid nah kondisi ini yang kita serahkan semua ke Allah," paparnya.

”Allah bilang Allah akan mencabut kekuasaan dari seorang dan menentukan memberikan kekuasaan kepada seseorang ,jadi kita tidak perlu banyak-banyak  konflik yang kita tonjolkan adalah silaturahmi,” pungkasnya. (Sabri)

KPU Tanjabbar Tetapkan Uas-Haira Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pemilu Serantak 2020

KUALA TUNGKAL (SR28) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Tanjab Barat Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil...
- Advertisement -

Must Read

Bupati Tanjabbar Bersama Danlanal Palembang Tanam Mangrove di Kawasan Pelabuhan Roro

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial, MS bersama Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Filda Malari CTMP, tanam mangrove di kawasan Pelabuhan Roro, Jum'at (18/09). Hadir mendampingi Bupati, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli para kepala OPD serta Kabag di lingkup Sekretariat Daerah.

Diawali dengan sarapan bersama di Rumah Dinas Bupati bersama Sekda dan beberapa Kepala OPD, kemudian Bupati mengajak Danlanal menuju Pelabuhan Roro untuk melaksanakan penanaman mangrove. Bupati juga mengajak Danlanal meninjau Kantor Pos AL Kuala Tungkal yang merupakan hibah dari Pemkab Tanjab Barat.

Ditemui di sela pemantauan Pos AL, Bupati H. Safrial mengatakan penanaman Mangrove merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan terutama terhadap pengurangan estimasi gas rumah kaca atau lebih dikenal Global Warning.

"Mudah Mudahan dengan penanaman mangrove ini yang menurut teorinya dapat menyerap Karbondioksida,"ucap bupati Safrial.

Lebih lanjut Bupati menawarkan Danlanal untuk membuat Cabang Lanal Palembang di Tanjab Barat.

"Kalau bersedia Pemkab siap menyediakan lahan untuk pembangunan Lanal di Tanjab Barat, kita siapakan Kantor dan Rumah Dinas disini, harapan kami disini ditempatkan yang jabatannya setara Kapolres atau Dandim, minimal berpangkat Letkol sehingga komunikasi pengamanan pantai kita berjalan baik," harap Bupati.

Sementara Danlanal Palembang Kolonel Fildamalari mengatakan Lanal Palembang memiliki Daerah yang cukup luas dikarenakan Lanal Palembang memiliki 19 Pos, 2 Posal dan 17 Posmad.

"Akan sangat sulit jika hanya di pantau dari Palembang, penawaran pak Bupati tadi akan jadi pertimbangan kami untuk menempatkan perwakilan Danlanal Palembang disini yang berpangkat Minimal Letkol, sehingga akan memudahkan Koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda disini," tandasnya. (Sabri)

Penumpang Angkot Hanya Bayar 200 Rupiah, Supir : Tak Usah Bayar

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=5cO4INqitE4&feature=emb_title

Status Siaga Karhutla Masih Diperpanjang Hingga Akhir Oktober

JAMBI (SR28) - Satuan tugas kebakaran hutan danlahan (Karhutla) hingga akhir bulan Oktober berdasarkan data sepanjang tahun 2020 ini sudah ada sebanyak 200 Hektare lahan terbakar.

Aneh!! Pembubaran Aktivitas Malam Hari

OLEH: AGUSTIA GAFAR

Sebelumnya penulis mau bercerita terlebih dahulu pada jum'at malam tepatnya pada tanggal 31-oktober-2020 menuju tanggal 1-november-2020 penulis berkumpul dengan teman-teman di sebuah Kafe di bilangan Telanai Pura Kota Jambi.

Maksud kami berkumpul yaitu ingin diskusi mengenai kegiatan  paguyuban ke depan atau kegiatan yang akan dilakukan kedepan, namun waktu asik diskusi datanglah segerombolan Polisi. Polisi itu pun masuk ke cafe tersebut dan meminta kami bubar. Karena hari sudah malam terpaksa kami bubar dengan pembahasan yang belum tuntas.

Hal pembubaran aktivitas dimalam hari ternyata bukan hanya terjadi di kota jambi juga terjadi di kota-kota lainya atau daerah lain yang berada di provinsi jambi.

Hampir setiap daerah melakukan pembubaran aktivitas pada malam hari dengan alasan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona atau covid-19,  namun menurut penulis sangat aneh dan banyak pertanyaan tentang pembubaran aktivitas masyarakat pada malam hari.

Jika alasan hanya untuk memutuskan rantai penyebaran covid19 pertanyaaannya kenapa pembubaran aktivitas masyarakat cuma pada malam hari? Lalu bagaimana dengan aktivitas siang hari? Tentu ini sangat bertentangan sekali dengan pikiran penulis.

Apa yang membedakan aktivitas siang dan malam hari? Bahkan aktivitas siang hari lebih ramai perkumpulan masyarakat dari pada malam hari, di mall contohnya banyak sekali terjadi perkumpulan dan tidak ada petugas yang melakukan pembubaran.

Bahkan pembubaran pada malam hari yang sering terjadi di cafe dan warung-kopi dan dimana di cafe dan diwarung kopi penulis sering berkumpul berdiskusi dengan teman-teman.

Mari kita lihat undang-undang yang mengatur tentang perkumpulan.
Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Sangat jelas sekali penjelasan dalam UUD 1945 ini, kecuali perkumpulan yang membuat keributan, kegaduhan baru boleh dibubarkan dan bahkan bisa dipidana, jika hanya duduk ngopi sambil diskusi, bercerita, dan canda tawa dengan teman perkumpulan maka tidak pantas untuk dibubarkan dan jika memang alasan untuk memutus penyebaran covid 19 maka perlu juga pembubaran pada siang hari.

Selain UUD 1945, hal ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (“UU HAM”) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".

Jelas sekali berkumpul dengan damai mempunyai dasar yang jelas dan dilindungi oleh undang-undang.

Bupati Safrial Hadiri Peresmian Mushola Fakultas Perternakan Universitas Jambi

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat DR. Ir. H.Safrial yang juga merupakan civitas akedemika dan Alumni Fakultas Pertenakan Universitas Jambi (UNJA) menghadiri acara Peresmian Musholla Fakultas Perternakan Universitas Jambi, Selasa (11/08). Peresmian musholla ditandai dengan pengguntingan pita oleh Safrial.

Dalam peresmian mushola ini juga turut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Jambi Prof. Drs. Sutrisno, M. Si, para Dekan Kampus, Dosen, Anggota Komis III DPRD Provinsi Ahmad Fauzi, serta Mahasiswa Fakultas perternakan Universitas Jambi.

Bupati Safrial dalam sambutannya menyampaikan mushola sangat penting terutama sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Menurutnya, selain bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda juga perlu dibekali dengan iman dan taqwa.

"Kami di Tanjab Barat, juga berupaya menciptakan generasi muda yang tidak hanya berilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek), namun juga dibekali Iman Taqwa (Imtaq)," ujar Safrial saat berikan sambutan.

Safrial juga mengajak kepada Alumni Fakultas Peternakan Universitas Jambi untuk mengajarkan generasi muda tidak takut berkecimpung dalam dunia peternakan. Lebih lanjut, Safrial juga sampaikan terkait adanya program hibah ternak yang menurutnya perlu adanya kerjasama dengan Fakultas Peternakan dalam pelaksanaannya

."Kami sekarang ada Program Hibah Ternak, keinginan saya fakultas perternakan terlibat dalam hal itu, karena dampaknya cukup bagus.”Ini akan kami hibah ke Bumdes dan Petani sebagai upaya Pemkab dalam  mendorong ketahanan pangan Tanjab Barat," tandas Safrial.

Sementara itu diwaktu yang berbeda dan ditempat yang sama Rektor Unja Prof. Drs. Sutrisno, M. Si dalam sambutan nya mengucapkan terima kasih  dan apresiasi  Kepada para Alumni Fakultas Peternakan atas atas partisipasi dan kontribusi dalam Pembangunan Mushola.

Sejalan dengan Bupati, menurutnya sarana ibadah seperti musholla, merupakan hal penting dalam rangka pembentukan moral generasi muda.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjab Barat juga menyerahkan bantuan guna penyelesaian pembangunan musholla Fakultas Peternakan Universitas Jambi. (Sabri)

Dana Covid-19 Menipis, Pemkot Jambi Berhemat

KOTA JAMBI (SR28) - Pemerintah Kota Jambi kini tengah mengambil langkah-langkah penghematan untuk bisa mempertahankan dana Covid-19 yang tersisa Rp18 Milyar agar tetap bisa dipergunakan untuk penanganan Covid-19 hingga akhir tahun 2020.

Lifestyle Magazine

2,4 Juta Lebih Pemilih Siap Nyoblos di Pemilihan Gubernur Jambi

JAMBI (SR28) - Mendekati pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebanyak 2.415.862 pemilih.

Breaking News! DPP PDIP Resmi Usung Yunninta-Mahdan Untuk Pilbup Batanghari

(KOTA JAMBI SR28)- Setelah melewati proses panjang dan alot, hari ini (Selasa 11 Juli 2020) Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) resmi mengumumkan calon kepala daerah. Salah satu calon kepala daerah yang resmi diumumkan untuk mengikuti pesta demokrasi adalah pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batanghari.

Diumumkan secara virtual dan disaksikan oleh berbagai pengurus DPD, DPP PDIP resmi mengusung pasangan Yunninta Asmara dan Mahdan untuk Calon Bupati Kabupaten Batanghari. pengumuman tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Kantor DPP PDIP.

Guna memeriahkan pengumuman tersebut, pasangan Yunninta Asmara dan Mahdan tampak turut memeriahkan dengan didapatkan dukungan tersebut melalui selebrasi yang digelar di Kantor DPD PDIP di bilangan Talang Banjar Kota Jambi. Dalam prosesi tersebut, Yunninta dan Mahdan juga turut dikawal oleh puluhan pendukungnya.

Hal yang unik dari pengumuman ini adalah justru tertuju pada Mahdan. Pasalnya, Mahdan merupakan anggota DPRD Kabupaten Batanghari yang 2019 kemarin maju dari Partai Amanat Nasional. Namun sikap frontalnya dia tunjukkan hari ini. Dengan menggunakan masker, Mahdan dengan percaya diri memakai jas resmi PDIP.

Informasi yang berhasil tim himpun, Mahdan diperkirakan maju pada Pilkada Batanghari bersama Yunninta Asmara karena PAN tidak mendukungnya. PAN secara resmi telah menyatakan dukungan di Muhammad Havis dan Camelia Puji Astuti.

Muhammad Sidik

IDAI Keberatan Dengan Keputusan Nadiem Makarim Terkait Sekolah Tatap Muka

JAKARTA (SR28)-Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan pendapatnya mengenai transisi pembelajaran tatap muka di sekolah mulai Januari tahun depan. Menurut IDAI, pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah seperti saat ini adalah format terbaik sekalipun banyak kendala disana sini.

Alasannya, jumlah kasus Covid-19 yang masih meningkat di Indonesia. Data yang disertakan dalam pendapatnya itu menyebutkan satu dari sembilan kasus positif Covid-19 di tanah air adalah mereka yang berusia 0-18 tahun.

"Sedapatnya keputusan membuka kembali sekolah dalam waktu singkat dihindari karena berdampak pada rutinitas keseharian anak dan keluarga," kata Aman, Pengurus IDAI dalam keterangannya, Selasa (1/12).

IDAI mencatat setidaknya 3,2% dari total korban Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai Negara terbesar dengan jumlah korban yang berusia anak-anak.

IDAI juga mengkhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus dalam jumlah yang besar jika kebijakan sekolah tatap muka tetap dilaksanakan.

"Bukti-bukti menunjukkan bahwa anak juga dapat mengalami gejala Covid-19 yang berat dan mengalami suatu penyakit peradangan hebat akibat terinfeksi Covid-19 yang ringan sebelumnya," lanjut Aman.

Di luar itu, Aman menyatakan IDAI mendapati fakta bahwa tingkat stres pada anak juga meningkat selama 10 bulan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Itu, sambungnya, membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari banyak pihak.

Selain itu, IDAI pun memberikan imbauan kepada para orang tua untuk memberi edukasi penerapan protokol kesehatan pada buah hati mereka.

"Ketika anak-anak belum mampu hendaknya tidak dimarahi, melainkan diberi apresiasi ketika ia mampu melakukan dengan benar, serta terus diberikan contoh, kesempatan, dan bimbingan secara berulang-ulang hingga lancar dan menjadi kebiasaan," tutup Aman

H Al Haris: New Normal, ASN Jadi Panutan

MERANGIN - Pada penerapan New Normal, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Untuk itu para ASN harus berdisiplin keprotokolan kesehatan.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris, ketika memimpin jalannya apel Gelar Pasukan dalam rangka menghadapi tatanan kehidupan baru (New Normal) di halaman depan kantor bupati Merangin, (04/6).

‘’Jadi sekarang ini, tidak ada ASN maupun masyarakat  yang tidak memakai masker. Semua harus saling mengingatkan, demi kepentingan kita bersama memutuskan matarantai Covid-19,’’ujar Bupati.

Selain harus memakai masker dalam menjalankan aktivitasnya, para ASN dan masyarakat juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun di air  yang mengalir, menjaga  jarak dan dilarang berkumpul-kumpul.

Semua pinta bupati, jangan segan-segan dengan bahasa yang santun, untuk menegur satu sama lainnya, bila ada ASN atau masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker.

‘’Jangan lupa memakai bahasa yang santun, misalnya begini, ‘Bapak dan ibu mau tidak virus Corona hilang dari kita, maka tolonglah pakai maskernya’,’’dicontohkan Bupati ketika akan menegur orang yang tidak mengunakan masker.

Untuk memastikan seluruh masyarakat dan ASN mengenakan masker, bupati akan mendirikan posko di titik-titik keramaian. Bagi masyarakat atau ASN yang ditemukan tidak memakai masker, akan diberi sanksi.

‘’Nanti mereka  yang tidak mengenakan masker, akan kita suru memungut sampah di titik-titik keramaian tersebut. Semua ini untuk kepentingan kita bersama, sehingga kita bisa menormalkan kondisi kembali ke semula,’’tegas Bupati.

Rahima Minta DWP Provinsi Jambi Tingkatkan Peranan Bangun Jambi

JAMBI (SR28) - Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi Hj.Rahima Fachrori berharap agar kinerja DWP terus meningkat terutama dalam membangun Provinsi Jambi. Harapan tersebut dikemukakannya dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN, DWP Dinas Nakertrans, DWP Bakesbangpol, DWP RSUD Raden Mattaher, dan DWP Rumah Sakit Jiwa Daerah, di Aula DWP Provinsi Jambi, Rabu (23/9/2020).Rahima berpesan agar DWP dapat menjalankan peran dan fungsinya, terutama menjadi mitra pemerintah dalam membangun Provinsi Jambi.

"Saya menaruh harapan yang cukup besar terhadap Dharma wanita Persatuan Provinsi Jambi untuk dapat memainkan peran dan fungsinya secara baik dan terarah. Bekerjalah dengan baik dan profesional," ungkap Rahima.

Rahima juga berharap agar DWP dapat mendorong kaum perempuan di Provinsi Jambi secara umum  dan anggota DWP khususnya untuk terus berkiprah dan berkarya, mampu mandiri secara ekonomi dan berperan lebih luas untuk turut serta menggerakkan roda pembangunan di Provinsi Jambi.

"Saya meminta DWP Persatuan Provinsi Jambi  menciptakan hubungan harmonis dengan dinas/instansi terkait di Povinsi Jambi, maupun dinas/instansi terkait lainnya di jajaran pemerintah pusat, serta masyarakat Provinsi Jambi.  Dharma wanita Persatuan Provinsi Jambi selama ini telah memberikan warna bagi proses perjalanan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di Provinsi Jambi," ujar Rahima.

Rahima mengatakan, tujuan utama pendirian DWP yang kuat adalah meningkatkan sumber daya anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai kesejahteraan nasional.

"Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan kesejahteran bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu membina anggota, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial serta melakukan pembinaan sosial," kata Rahima.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Hj.Iin Kurniasih Sudirman menyampaikan bahwa Dharma Wanita adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri sipil/ASN.

"Dharma wanita persatuan wajib bersyukur dan patut berbangga karena telah menjadi sebuah organisasi perempuan yang besar dan semoga tujuan organisasi DWP sebagai center of excellent bisa tercapai,” kata IIn Kurniasih.

Iin Kurniasih mengemukakan, DWP Provinsi Jambi harus yakin dan optimis dalam membangun organisasi yang lebih modern, profesional, disertai dengan program-program pengembangan dan peningkatan kualitas anggota DWP yang berkesinambungan, dan menjadikan anggota DWP secara aktif memberikan kontribusi, pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan di negeri yang kita cintai.

Iin Kurniasih Sudirman mengajak para pengurus dan anggota DWP Provinsi Jambi untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas, sebagai organisasi istri ASN agar mampu bekerja secara profesional dan menjalankan program kerja secara terintegrasi.

"Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang solid, menyamakan gerak dan langkah untuk mencapai tujuan," jelas Iin Kurniasih (Humas)

Video News

- Advertisement -

Kasus Baru Positif Covid 19 di Petro China, Sekda Himbau ASN Patuhi Protokol Kesehatan

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait adanya penambahan kasus baru terkonfirmasi positif covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru-baru ini, Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi himbau ASN agar disiplin terapkan protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Sekda dalam arahannya saat menjadi inspektur Apel rutin Sekretariat Daerah yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati, Senin (27/07/2020).

Sekda mengutarakan, "Meskipun kita terapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, saya himbau kepada masyarakat, khususnya ASN, untuk betul-betul terapkan protokol kesehatan, seperti yang kita tau, beberapa hari ini di kabupaten Tanjung Jabung Barat ada penambahan kasus Baru positif covid 19 di salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Betara, untuk diketahui, hingga Minggu (26/07) kemarin, ada 13 karyawan perusahaan Petrochina International Jabung Ltd yang terkonfirmasi positif covid 19 dari hasil tracking disertai uji swab," beber Sekda.

Menurut Sekda, menyikapi adanya kasus baru positi covid 19 di Tanjab Barat, Tim Satgas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi akan turun langsung lakukan peninjauan ke lokasi perusahaan.

"Selain itu, rencananya hari ini Tim Satgas Tanjab Barat dan Provinsi Jambi akan lakukan pengambilan sampel di salah satu pasar di Kecamatan Betara untuk memantau perkembangan covid 19, rencananya sekitar 500 sampel," jelas Sekda.

Lanjut sekda terkait hal tersebut hari ini juga akan dilakukan pembahasan terhadap Raperda Penegakan Protokol Kesehatan yang beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat.

"Semoga pembahasan Raperda ini nantinya berjalan lancar dan bisa segera diberlakukan, tujuannya agar protokol kesehatan bisa benar-benar diterapkan di masyarakat," pungkasnya. (Sabri)

Terkendali Dari Penularan Covid-19, Relaksasi Ekonomi Diperpanjang Hingga Satu Bulan Ke Depan

KOTA JAMBI - Lantaran situasi dan kondisi Kota Jambi sudah dianggap terkendali dari penularan Covid-19. Pemkot Jambi memutuskan untuk memperpanjang waktu relaksasi ekonomi sosial dan kemasyarakatan di amsa pandemi Covid-19 hingga satu bulan kedepan.

Jika ASN Kedapatan Langgar Pemilu, Pemprov Jambi Serahkan ke Bawaslu

JAMBI (SR28) - Pemprov Jambi telah memberikan komitmen untuk menyerahkan seluruh proses pelanggaran pemilu yang diakukan oleh ASN apabila nantinya dalam proses masa kampanye ini ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

Nonton berita menarik lainnya di JAMBI28.TV

Aktivis Tanjab Barat Terus Soalkan Rehab Rumah Dinas Kejari

KUALA TUNGKAL (SR28) - Proyek rehab rumah dinas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Tungkal yang menggunakan Dana APBD-P Tanjab Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.237.354.000 yang sedang dikeerjakan CV Dinamika Metro Technology, Konsultan pengawas CV Rekanns Tri Prakasa terus disoalkan aktivis Tanjab Barat.

Aktivis Tanjab Barat Anand Viqriza. SH.MH menduga ada kelaborasi dan konspirasi terselubung di proyek Rehab rumdis Kejari Kuala Tungkal tersebut.

"Kita menduga ada konspirasi terselubung sehingga proyek tersebut melenggang bebas dan tanpa pengawasan oleh instansi terkait demikian juga dengan kunsultan pengawas, hal ini sangat kita sayangkan, ada apa, " demikian tutur Anand Viqriza. SH. MH kepada SR28.

Terkait hal ini, oknum Dinas PUPR hingga kini belum dapat ditemui awak media,untuk dimintai keterangan terkait rehab Rumah Dinas Kejari Kuala tungkal namun ternyata dilokasi didapati unit bangunan baru, demikian terkait diameter cerucup yang digunakan rekanan. (Sabri)

KPK Tegur Pemkot Jambi, 12 Hotel dan Restoran Menunggak Pajak Hingga Milyaran

JAMBI (SR28) - Permasalahan pajak hotel dan restoran di Kota Jambi menjadi sorotan KPK. Berdasarkan data, ada 12 pelaku usaha yang menunggak pajak dengan nominla hingga ratusan bahkan milyaran rupiah.

Sumber: JAMBI28 TV

Fenomena Dinasti Politik Dan Kotak Kosong, Kegiatan yang Legal Tapi Kurang Disetujui

Pemilu-KADA serentak tahun 2020 ini, yang direncanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, diduga pelaksanaannya masih berlangsungnya Covid 19, menjadi sangat menarik, karena munculnya Dinasti Politik secara terstruktur, systimatis massive (TSM), fenomena ini yang mengarah kotak kosong, atau pasangan tunggal, umumnya berasal dari Dinasti Politik, dan bukan hanya menjadi isu lokal di daerah, melainkan telah menjadi isu nasional.

Pilkada menjadi menarik dan unik, karena para kontestannya, terdiri dari dan merupakan anak dan menantu presiden, anak wakil presiden, anak dan adik para menteri, Bupati atau walikota dan dari keluarga pejabat lainnya.

Memang disadari bahwa Dinasti Politik ini semakin hangat Ketika proses rekruitmen oleh DPP Parpol yang ada di pusat, Dinasti Politik ini bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan telah dipersiapkan berbulan bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, tentunya Ketika orang tua atau saudaranya dan keluarganya sedang berkuasa. Persiapan-persiapan tersebut tentunya bukan hanya sekedar financial, termasuk Infrastruktur Politik, pemanfatan segala potensi dan infrastruktur yang ada di wilayah, baik SDM, Proyek, SDA, sponsor dll.

Dengan persiapan-persiapan tersebut, sehingga dalam proses rekruitmen di DPP yang diawali dengan proses di tingkat tapak, fakta sampai hari ini, ada indikasi mengarah pemborongan partai pengusung oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik atau partai yang minta diborong oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik, sehingga mempersulit Baca-KADA yang non Dinasti Politik untuk mendapatkan partai pengusung baik sendiri maupun koalisi.

Indikasi borong partai memang sangat kental, karena Baca-KADA dari dinasti Politik telah melakukan pendekatan melalui Infrastruktur Politik dari daerah sampai ke pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan bahkan beberapa Partai Politik yang masih memberikan signal akan memberikan rekomendasi ke Baca-KADA Dinasti Politik.

Kondisi ini tentunya tidak saja tidak merusak demokrasi, melainkan akan menghancurkan demokarsi itu sendiri, karena menghambat para Baca-KADA lainnya untuk ikut berkompetisi, karena kecenderungan Rekruitmen bukan berbasiskan Integritas, visoner, track record dll, namun berindikasi lebih menonjolkan “ISI TAS”. Kondisi ini sudah memunculkan dagang sapi dan demokrasi yang bersifat liberal murni, yang memberi kesan bahwa Dinasti Politik dan Kotak Kosong merupakan pemilu-KADA adalah sistem kerjaaan berbungkus Demokrasi.

Dinasti Politik muncul, sebagai bagian dari keinginan dan keserakahan para pejabat, yang memaksakan diri dan ingin keluarganya berkuasa. Keangkuhan para elite, dalam menempatkan sanak familynya, menjadi penerus kekuasaannya. Akhirnya, orang lain tak boleh berkuasa. Orang lain tak boleh menjabat apa-apa. Seolah-olah hanya keluarga pejabat tersebut, yang berhak untuk berkuasa dan memiliki jabatan. Seolah-olah rakyat yang berprestasi, tak boleh menjadi kepala daerah.

Dinasti Politik yang muncul akhir-akhir ini, lebih diwarnai oleh politik aji mumpung. Mumpung ayahnya presiden, mumpung ayahnya wakil presiden, mumpung kakaknya menteri, mumpung ayah atau ibunya anggota DPR, dan mumpung keluarganya sedang jadi pejabat, mumpung Bapaknya Bupati atau Wali Kota,maka mereka memperluas kekuasaannya, dengan cara mendorong keluarganya jadi kepala daerah.

Akibat dari dinasti politik yang menginkan kekuasaan dengan mudah, berusaha untuk memborong partai sebagai sebuah scenario yang dimainkan dan akan menciptakan pasangan tunggal atau kotak kosong, sehingga fenomena Pemilu-KADA kotak kosong muncul dan bahkan kian Terstruktur, Systimatis dan Masive (TSM) pada 2020.

Tentunya kondisi Pemilu-KADA Tahun 2018 termasuk tahun 2020 dan Pemilu sebelumnya ini hendaknya menjadi catatan bagi Pengamat dan Pembuat UU atau DPR serta penyelengara Pemilu-KADA, bahwa penyebab munculnya kotak Kosong dalam Pemilu-KADA, perlunya penyempurnaan regulasi, baik bagi parpol dan gabungan parpol, maupun bagi kandidat perseorangan.

Sesungguhnya Fenomena Dinasti Politik dan Kotak Kosong, sebagaimana terjadi di Makasar tahun 2018, kotak kosong menjadi pemenang dan Pemilu-Kada akan berlangsung atau dilanjutkan Pemilu-KADA selanjutnya. Sebaiknya fenomena tersebut perlu dipikirkan kembali sehingga sistem pemilu di Indonesia ke depan lebih baik lagi. Karena kemenangan kotak kosong ini tidak memberikan manfaat bagi negara sebab dengan menangnya kotak kosong, pemilihan ulang terpaksa dilakukan dan berdampak pada keuangan negara. Begitu juga kemenangan oleh Pasangan Tunggal yang memberi arti bahwa demokrasi tidak demokrasi.

Dinasti Politik dengan pola dan startegi untuk mendapatkan kekuasaan yang mudah, dengan kekuatan financial yang besar, cenderung ingin menang by atau pasangan tunggal atau kotak kosong, yang berarti Demokrasi sudah rusak dan hampir mati, disamping dapat merugikan negara, karena membebani keuangan kepada negara. Ke depan perlu dipikirkan bagaimana masalah kotak kosong ini. Ini juga merupakan pemikiran bersama sehingga memberikan kefaedahan bagi negara dan bangsa ini. Kita harus memikirkan sistem apa yang harus tepat dilaksanakan barangkali dengan hal-hal lain, tetapi tetap memenuhi asas demokrasi.

Terkesan Dinasti Politik dan kotak kosong karena Parpol terutama kadernya tidak atau kurang bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya sehingga para elite parpol akhirnya hanya ”memperjualbelikan” yang memiliki otoritas untuk pemberi rekomendasi bagi setiap Baca-KADA yang hendak berkompetisi dalam pilkada. Ini tentu sebuah ironi di tengah begitu tingginya ekspektasi publik atas peningkatan kualitas demokrasi kita.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat pemilih pada wilayah yang kecenderungan adanya dinasti politik yang cenderung memborong Partai Politik dan menciptakan kotak kosong, mulai ditolak oleh masyarakat, dan adanya gerakan social anti dinasti politik. Walaupun sesungguhnya Dinati Politik bukan sebuah perbuatan melanggar hukum konstitusi, namun dari beberapa catatan cenderung merusak demokarsi dan membungkus Demokarsi dengan kerajaan

Dengan memperhatikan factor-faktor tersebut, Dinasti Politik tidak dapat dihentikan, dan merupakan kegiatan legal dan syah, namun Gerakan moral yang bergerak bukan berdasarkan hukum positif, untuk menghentikan dan mencegah harus menjadi Gerakan nasional, dan tidak mungkin adanya kebijakan Undang-undang, maka yang harus dilakukan dari luar kebijakan. Antara lain beberapa cara untuk mengatasinya (1) dengan meningkatkan literasi politik masyarakat agar memilih calon sesuai kompetensinya dan bukan hanya karena populer (modal awal para calon dinasti politik); (2) menghilangkan politik uang dalam pemilihan, agar lebih banyak orang bisa berpartisipasi dalam ajang pilkada/pemilu; (3) Edukasi sosialisasi politik kesemua pemilih baik pemula atau pemilih secara continyu dan konsisten terkait dengan muncul subur Dinasti Politik secara TSM; (4) Pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang peduli dengan Pemilu Langsung, umum bebas dan rahasia, dan pola one man, one vote (OMOV) bekerja sama dengan Lembaga penyelengara dan pengawas, serta Lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK dan GNPK.

Karena kita semua harus memahami bahwa pemilu sebagai proses demokrasi itu adalah persaingan dalam pemilihan seperti persaingan dalam pemilihan Kepala Daerah, bukan persaingan dengan kotak kosong, sehingga pasangan tunggal itu identic dengan merusak demokrasi dan tidak memenuhi azas pemilu-KADA sebagai sebuah kompetisi. Kompetisi yang sesungguhnya adalah persaingan dalam pemilihan dan pencoblosan di Bilik suara secara Jujur dan Adil, langsun umum bebas dan rahasia (Jurdil, luber) beserta One man, one vote (OMOT).

Memang disadari Dinati Politik bukan kegiatan yang dilarang, maka perlunya Gerakan social yang besifat edukasi politik kepada semua pemilih serta pemantauan dan upaya pencegah serta upaya penegakan hukum secara khusus melalui BANWASLU dan Instansi Hukum terkait, terutama pada Indikasi wilayah yang memiliki indikasi dan munculnya Politik Dinasti, merupakan keharusan, termasuk KPK, GNPK dan masyarakat yang peduli dengan demokrasi dan Pemilu-KADA bersih, melalui pembentukan POSKO Bersama di masing-masing Kecamatan dalam wilayah tersebut sedari dini.

Masyarakat pemilih sangat mengharapkan himbaun kami terkait dengan edukasi politik dan upaya pencegahan dan Tindakan hukum, mohon dapat ditindak lanjuti sedini mungkin, harapan kami dimulai dari pra persiapan, persiapan dan Pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan, terutama pada tahapan (1) Proses receuitmen oleh Partai di tingkat tapak, sampai di tingkat Pusat (DPP), (2) Saat sosialisasi pra tahapan; (3) saat kampanye, (4) Saat menjelang pemilihan/Pencoblosan, dan pasca Pencobosan dalam artian perhitungan suara saat di TPS, PPK sampai tingat Kabupatan/kota, merupakan wilayah rawan invisible hand.

Penulis: Syamsul Bahri
- Advertisement -

Music

Perbakin Jambi Buka Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum

JAMBI (SR28) - Perbakin Provinsi Jambi, tak lama lagi akan menggelar Musprov masa bhakti 2020-2024. Rencananya, Musprov ini akan dilaksanakan Sabtu (24/10) mendatang, di salah satu hotel di Kota Jambi dengan Tema yang diusung (Satukan langkah dan Etika Menuju Prestasi - Perbakin Baru) .

"Saat ini, Pengprov Perbakin Jambi telah membentuk panitia pelaksana dan Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum Pengprov Perbakin Jambi. Panitia Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum Perbakin Jambi pun telah membuka pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Perbakin Provinsi Jambi,“pendaftsran ini Kita buka dari 9 Oktober hingga 20 Oktober,” ujar Saptono, Ketua Penjaringan Bakal Calon, didampingi Ketua Pelaksana Musprov, Zuwanda, Rabu (14/10) kemarin.

Tambah Saptono, "Ada pun Untuk peryaratan, dan mekanisme serta pengambilan formulir pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Perbakin Provinsi Jambi, Jalan Kapten Sujono Nomor 140, Kecamatan Kota Baru, pada jam kerja setiap hari," ujarnya.

Dijelaskan Saptono, hak suara pada Pemilihan Ketua Umum Perbakin Provinsi Jambi masa bhakti 2020 – 2024 adalah pada klub–klub/perkumpulan menembak yang terdaftar resmi di bawah naungan Pengprov Perbakin Jambi. (Sabri)

Warga Geruduk Kantor Pos Indonesia di Jambi Persoalkan BLT Covid-19

KOTA JAMBI (SR28) - Sejumlah warga yang tergabung dalam Laskar Merah Putih Perjuangan menggeruduk Kantor Pos Wilayah Jambi yang terletak di Kawasan Pasar Kota Jambi.

Mereka menuding jika PT Pos tidak menyalurkan sejumlah BLT terhadap masyarakat yang masuk kategori penerima.Informasi yang terhimpun, lembaga swadaya masyarakat ini menemukan fakta jika ada sekitar 2800 penerima BLT tahap pertama tidak mendapat BLT lagi pada tahap kedua penyaluran BLT pandemi Covid 19 ini.

Dalam aksinya, massa langsung diterima oleh Kepala Kantor Pos Wilayah Jambi dan menggelar audiensi.Menyikapi tudingan itu, Kepala Kantor Pos Wilayah Jambi menyebut jika mengenai jumlah penerima berikut pengurangan jumlah penerima itu adalah wewenang Kementerian Sosial RI.Massa akhirny membubarkan diri setelah mendapat klarifikasi dari Kepala Pos Jambi. (Sidik)

Sumber: JAMBI28 TV

Berita Duka, Alfred Reidl Meninggal Dunia

AUSTRIA (SR28)- Kabar duka muncul dari dunia sepak bola tanah air. Pelatih timnas kelas senior yang sempat membawa Indonesia maju ke babak final versus Malaysia dalam ajang AFF 2010 itu telah meninggal dunia. Reidl meninggal di Negara Austria pada Selasa malam (8/9/2020) dalam usia 70 tahun.

Meski kala itu Indonesia belum juara dalam melawan kesebelasan Malaysia, namun performa dan capaian timnas yang digawangi oleh Alfred kala itu mampu membangkitkan semangat optimisme yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam dunia persepakbolaan.

Selamat jalan Mr.Alferd

Jelang Natal Dan Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Mulai Melonjak Naik

KOTA JAMBI - Menjelang perayaan natal dan tahun baru 2021, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar Angso Duo Kota Jambi mulai melonjak seperti komoditas cabai.

Beberapa kebutuhan pokok masyarakat lainnya juga ikut mengalami peningkatan harga, seperti harga dagingayam potong yang juga mengalami kenaikan.

Sport News

Musim Hujan Datang, Masyarakat Diminta Waspada Angin Kencang

JAMBI (SR28) - Berdasarkan predisksi Badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sultan Thaha Jambi, pada minggu ke 3 bulan September 2020 seluruh wilayah di Provinsi Jambi sudah memasuki musim penghujan dan puncaknya akan terjadi pada bulan November 2020.

Memasuki musim hujan, waspadai angin kencang

Masih Lemahnya Kesadaran Masyarakat di Indonesia Dengan Terbukti Banyaknya Pelanggaran Terhadap Larangan Melakukan Kerumunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Corona Virus

Oleh : Haidir S.Ag.,M.H.

Manusia saat ini tengah menghadapi suatu krisis global yang mungkin menjadi salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan elit politik untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkan dari mulai kesehatan, ekonomi, sosial politik, sampai budaya. Karena Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power.

Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

Awalnya, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Idham pada 19 Maret 2020, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas empat hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Kapolri pun juga mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah. "Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2),"

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pmberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun kenyataannya ditengah Langkah hukum yang telah diambil pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19 masih saja banyak  masyarakat tidak mematuhinya. Meskipun penyebaranCovid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat tetapi dengan  berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Berbagai hoax mengenai kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai kondisi yang tidak akan menimbulkan penyebaran luas atau hoax terkait ramuan ataupun obat-obatan yang dianggap dapat mencegah timbulnya Covid 19 ternyata mampu mempengaruhi masyarakat untuk tidak sepenuhnya menganggap virus ini sebagai ancaman sehingga masih banyaknya pelanggran pelangran emnegenai protocol kesehtan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masayrakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin.

Terkait dengan hal tesrebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker umumnya di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Merangin agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Namun ketegasan di sini juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Merangin agar pesan-pesan dari pemegang kekuasaan dapat didengar dan anjurannya dapat dilaksananan. Sikap Pemerintah seperti ini sangat urgen di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya dan sisi negatifnya yang sangat berpenguh terutama dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan masyarakat.

DPRD Tebo dan Bupati Ikuti Upacara Kenegaraan Secara Virtual

TEBO (SR28)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tebo bersama Bupati dan Wakil Bupati mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI secara virtual. Kegiatan setahun seklai tersebut digelar di Aula Rapat DPRD pada hari  Jum'at (14/08/2020).

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan dan Wakilnya Aivandri serta diikuti anggota DPRD Kabupaten Tebo lainnya.

Dalam sambutannya pada sidang tersebut, Mazlan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan HUT RI Ke-75 ini sebagai momentum instrospeksi diri dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif.

"Pada peringatan HUT RI Ke-75 ini baiknya kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri dan bersyukur karena kita bisa menikmati kemerdekaan. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memberikan kontribusi nyata untuk perbaikan ditengah masyarakat." ujarnya.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan mengatakan meskipun peringatan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan pandemi Covid-19, namun semangat untuk mengisi kemerdekaan harus semakin baik.

"Mari kita jadikan momentum musibah pandemi sebagai kebangkitan baru untuk melakukan lompatan besar di berbagai aspek. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar." ajaknya.

Kemudian Presiden Jokowi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan krisis yang disebabkan pandemi ini dijadikan pembelajaran. Dia mengibaratkan kondisi saat ini seperti sebuah komputer dimana ketika ada kendala akan memiliki kesempatan menyetting ulang semua sistemnya.

"Jangan sia siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum Krisi ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan." tegasnya.

Rapat Paripurna turut diikuti oleh Sekretaris Daerah, Drs. Teguh Arhadi, MM, Unsur Forkopimda, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, dan Kepala OPD dan Bagian Lingkup Pemkab Tebo

Jurnalis Muhammad Sidik

- Advertisement -

Sungai Batanghari Berstatus Waspada Banjir

JAMBI (SR28) - Terus mengalami kenaikan. Debit air sungai Batanghari kini berstatus waspada dengan ketinggian muka air sudah mencapai 12,25 meter. Hal tersebut dipicu dengan tingginya curah hujan di wilayah hulu sungai.

Hanya Beda 0,4-0,5%, Semakin Keujung Persaingan CE-Haris Kian Bersaing Sengit

JAMBI (SR28)- Pergerakan angka menjelang 100% pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 terus saling berkejaran dan kian sengit. Hingga pukul 12.00 WIB pertanggal 14 Desember 2020 misalnya, persaingan suara Cek Endra-Ratu dan Haris-Sani berada diangka 37,9% dan 37,4%.

Untuk diketahui hingga saat ini suara yang telah masuk adalah mencapai 91%.

Sementara itu, berbagai laporan antar timses terhadap calon gubernur yang berlaga tahun ini terus berlanjut. Terkait dugaan kampanye dihari tenang misalnya, kini Bawaslu Tanjabtim dan Kota Jambi tengah menangani dugaan kasus kampanye terselubung tersebut.

Terus pantau perkembangan pilkada diseluruh wilayah di Indonesia melalui https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp .

Bikin Ngakak, Begini Reaksi Kaesang Ditanya Netizen Soal Pernah Jumpa Presiden

Kaesang Pangarep membuat video TikTok yang kocak. Ia termangu saja dalam rekaman singkat di aplikasi tersebut.

Kaesang Pangarep terdiam setelah melihat ada netizen yang bertanya sudah pernah ketemu presiden atau belum. Selama video TikTok itu diunggah, ia cuma melamun saja dengan ekspresi datar.

Pjs Gubernur Jambi Didesak Mundur Oleh 6 Organisasi Mahasiswa Terbesar di Indonesia

JAMBI (SR28)- Pjs Gubernur Jambi Restuardy Daud didesak mundur dari jabatannnya oleh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam kealiansian Cipayung Plus. Desakan itu disampaikan secara langsung  oleh perwakilan masing-masing organisasi Cipayung Plus pada Kamis sore (22/10) di markas DPD IMM Jambi melalui tajuk konferensi pers.

Secara kronologis, para aktivis mahasiswa ini merasa telah dibohongi oleh Pjs Gubernur Jambi terkait demonstrasi UU Omnibus Law pada tanggal 12 Oktober lalu. Kala itu Asisten 1 Gubernur Jambi A.Pani didampingi Karo Humas Johansyah menyatakan jika Pemerintah Provinsi Jambi akan menyurati Presiden Jokowi agar membatalkan pengesahan UU Omnibus Law.

“Kami dari OKP yang telah melakukan aksi turun di jalanan juga mencoba melakukan pertemuan atau dialog dengan Pihak Pemprov dalam hal ini Pjs. Gubernur Jambi Restuardy Daud pada tanggal 20 oktober 2020. Waktu itu kami bertemu  asisten 1 Pemprov Pak Pani dan Kepala Biro Humas Pemprov Pak Johansyah” Ungkap Nurhasan Dani dalam keterangan persnya, Kamis 22 Oktober 2020.

Dani melanjutkan jika para mahasiswa menjadi kesal saat mengetahui janji yang telah disampakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dianulir oleh Pjs Gubernur Jambi.

“Hasil pertemuan itu, bahwa Pak Restuardi selaku Pjs Gubernur Jambi berjanji akan menyurati Presiden besoknya pada tanggal 21 paling lama pukul 12.00 wib siang, dala kata lain meneruskan aspirasi masyarakat jambi baik mahasiswa, OKP dan buruh ke Presiden RI. Setelah besoknya, keputusan tersebut di anulir pihak pemprov melalui pak johansyah, dan tidak menepati janjinya. Inkonsistensi dari pihak pemprov ini bagi kami merupakan salah satu bukti nyata bobroknya birokrasi pemerintah Provinsi Jambi ini” Tambah Dani.

Berangkat dari hal itulah hari ini 5 organisasi mahasiwa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menyatakan kekecewaannya Pjs Gubernur Jambi Restuardy Daud. adapun 6 organisasi yang tergabung dalam aliansi Cipayung plus itu adalah PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jambi, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jambi, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jambi

Berikut pernyataan resminya:

Pernyataan sikap bersama Aliansi Cipayung Plus

  1. Dengan tegas menolak UU Omnibuslaw

2. Kami mengutuk keras tindakan represif pihak keamanan kepada para demonstran

3. Meminta Pjs Gubernur Jambi untuk mundur dari jabatannya karna tidak memiliki integritas tidak mampu mengayomi masyarakat jambi

4. Kami menyampaikan mosi tidak percaya kepada pihak Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Pjs Gubernur Jambi yang cendrung abai, tidak aspiratif dan inkonsisten dalam perkataannya. masyarakat tidak butuh pemimpin seperti beliau , kami menuntut Pak Restuardy selaku Pjs Gubernur Jambi supanya mengundurkan diri.

5. Kami pastikan pengesahan UU Omnibuslaw ini kami OKP Cipayung akan terus melakukan konsolidasi untuk menolak UU Omnibuslaw sampai tuntas, terutama di provinsi jambi

6.  Tidak ada yang bisa membungkan suara mahasiswa terkecuali Tuhan

TV

Mengenal Batik Asal Jambi Yang Memikat Hati

KOTA JAMBI (SR28) - Batik Jambi merupakan warisan budaya asli dari Provinsi Jambi. Batik Jambi juga merupakan batik tertua di Sumatera yang keindahannya selalu memikat para pecinta batik nusantara.

DPRD Tebo Gelar Sidang Paripurna Dengar Pendapat Akhir Fraksi Tentang 8 Ranperda dan APBD 2021

TEBO (SR28) - DPRD Tebo menggelar Sidang Paripurna tentang pendapat akhir fraksi - fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah APBD Tebo 2021 dan 8 Perda lainnya, Senin (16/11/2020).

Tampak Bupati Tebo Dr. H. Sukandar, S. Kom, M.Si bersama Wabup Syahlan, SH menghadiri Sidang Paripurna DPRD Tebo tersebut dengan tetap mengikuti protokol kesehetan.

Ketua DPRD, Mazlan memimpin jalannya sidang paripurna

Sidang Paripurna dibuka langusng oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan, S.Kom yang didampingi Wakil Ketua Aivandri, AB  dan Syamsurizal, SE, M.Si serta diikuti Anggota Dewan lainnya.

"Sidang paripurna hari ini untuk memberikan kejelasan dan ketegasan kepada seluruh anggota DPRD Tebo apakah rancangan peraturan daerah Kabupaten Tebo tentang APBD 2021 dan 7 ranperda eksekuitf serta 1 ranperda inisiatif tahun 2020 dapat disetujui untuk dijadikan Perda Tebo," ujar Mazlan dalam persidangan.

Penandatangan dokumen oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan S.Kom

Semenatara itu, Bupati Tebo H. Sukandar dalam pidatonya mengatakan, Paripurna kali ini merupakan momentum strategis bagi Pemkab Tebo dan DPRD Tebo.

"Paripurna kali ini menjadi momentum strategis, sebab di tengah pandemi Covid-19 kita dapat menyusun dan membahas rancangan Perda tentang APBD Tebo 2021 dan 8 Ranperda lainnya,' papar bupati Sukandar.

Penandatanganan dokumen oleh Bupati Tebo, H. Sukandar

Atas penyusunan Ranperda tersebut,Pemkab. Tebo memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi- tingginya kepada Pimpinan dan anggota Dewan.

"Kami menyadari bahwa dalam pembahasan ini ada dinamika, namun atas dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tebo maka pembahasan Ranperda berjalan dengan kondusip, terarah dan sesuai tahapan ", ungkap Bupati H. Sukandar.

Seluruh anggota dewan dan undangan tetap mematuhi protokol kesehatan

Jalannya sidang paripurna dapat berjalan dengan tertib dimana setiap anggota dan undangan yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan yakni dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak antara satu dan lainnya.

Berita Duka, Alfred Reidl Meninggal Dunia

AUSTRIA (SR28)- Kabar duka muncul dari dunia sepak bola tanah air. Pelatih timnas kelas senior yang sempat membawa Indonesia maju ke babak final versus Malaysia dalam ajang AFF 2010 itu telah meninggal dunia. Reidl meninggal di Negara Austria pada Selasa malam (8/9/2020) dalam usia 70 tahun.

Meski kala itu Indonesia belum juara dalam melawan kesebelasan Malaysia, namun performa dan capaian timnas yang digawangi oleh Alfred kala itu mampu membangkitkan semangat optimisme yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam dunia persepakbolaan.

Selamat jalan Mr.Alferd

Bupati Merangin Pimpin Rakor LPPK

MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris didampingi Wabup H Mashuri, memimpin jalannya rapat kerja (rakor) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK), di Aula Utama Kantor Bupati Merangin, Rabu (10/6).

Rakor yang diikuti satu orang utusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tetap menerapkan keprotokolan kesehatan Covid-19 tersebut, disebut bupati bukan sebagai ajang mengevaluasi anggaran.

‘’Rakor ini cenderung sebagai media saya untuk menyampaikan kepada para pimpinan OPD, terhadap situasi dan kondisi anggaran terkini. Dimana dimasa pendemi Covid-19 semua anggaran OPD dikurangi,’’terang Bupati.

Namun demikian harap bupati, Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan masing-masing OPD tetap bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, meskipun dengan kondisi anggaran yang jadi sangat terbatas.

"Jujur sekarang ini anggaran di OPD tinggal cukup untuk membayar gaji pegawai, tagihan listrik, air, telepon dan sedikit dana perjalanan dinas dalam daerah,’’terang Bupati usai memimpin jalannya rakor LPPK.

Tugas para pejabat di jajaran Pemkab Merangin jelas bupati, menyesuaikan kondisi anggaran yang ada dan mengikuti intruksi Pemerintah Pusat. Jangan mengeluh dan tetaplah bersemangat dalam bekerja.

"Untungnya sekarang ini, serapan anggaran di setiap OPD menjadi sangat tinggi, karena anggarannya dikurangi untuk Covid-19. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan pada anggaran perubahan,’’harap Bupati.