Senin, Januari 18, 2021

Sriwijaya Air Wajib Ganti Rugi Rp1,25 M per Penumpang SJ182

JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 berhak atas ganti rugi dari pihak maskapai. Hal tersebut mengacu pada Pasal 141 ayat (1)...

Besok Divaksin, Begini Kondisi Kesehatan Jokowi

JAKARTA - Sekretariat Presiden memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) besok di Istana Kepresidenan Jakarta....

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan kerumunan di Petamburan, Tanah...

BREAKING NEWS:Black Box Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan!

JAKARTA - Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan. Kotak hitam itu kemudian dibawa ke daratan. Seperti dikutip dari Antara,...

Technology

Kedepankan Kearifan lokal dan pemberdayaan perempuan, Cici- Jalil Siap Mengusung Visi (SMART)

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hj. Cici Halimah SE dan Drs. H. Abdul Jalil MM mengusung Visi Tanjab Barat SMART (Sdm unggul Maju Aman Ramah dan Tangguh) dengan mengedepankan Kearifan Lokal.

Balon Wakil Bupati Drs. H. Abdul Jalil MM mengatakan hal tersebut sesaat setelah melakukan uji Swab di RSUD Raden Mattaher Jambi, Rabu (02/09) kemarin.

"Sebagai Kabupaten Berjuluk Serambi Mekah "Jambi" , selayaknya nilai nilai Kearifan Lokal diangkat dan menjadi referensi dalam pembangunan," ujar H. Jalil.

Senada dengan H. Jalil,Hendra Koto yang terlihat setia mendampingi Cici - Jalil saat melakukan Uji Swab Di RSUD Raden Mattaher Jambi, saat di tanya media juga mengatakan.

"Kedepannya Kita akan Melibatan Kelompok Masyarakat Lokal seperti Komunitas Adat Terpencil  (KAT) yang ada, akan diberdayakan dan dilestarikan sebagai Aset Daerah dan tentunya demi menjaga Kearifan Lokal yang ada," ujar Hendra Koto.

Lanjut Hendra Koto, kepada SR28 dia juga mengatakan pentingnya peran dan pemberdayaan kaum perempuan melalui PKK dan Kelompok Masyarakat berbasis perempuan.

"Pemberdayaan dan peran serta Kaum Perempuan melalui PKK dan Kelompok kelompok masyarakat berbasis Perempuan akan di maksimalkan. Hal ini sinergi dengan munculnya Hj.CICI HALIMAH, SE  sebagai Calon Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Tanjab Barat," pungkas Koto. (Sabri)

- Advertisement -

Jambi Masih Butuh Hujan Buatan Guna Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

KOTA JAMBI (SR28) - Ditengah puncak musim kemarau pada pertengahan Agustus ini, BMKG Jambi menilai Satgas Karhutla Jambi perlu melakukan TMC Hujan Buatan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provnsi Jambi.

Sumber: JAMBI28 TV

Bupati Tanjabar Safrial MS Salurkan Bantuan Sosial Beras Untuk PKH

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial MS serahkan langsung secara simbolis Bantuan sosial beras (BSB) Tahun 2020 kepada perwakilan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) Di Gudang Bulog Kuala Tungkal, Selasa(20/10).

Disampaikan Kadis Sosial Drs. Syarifudin MM dalam laporannya, bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) ini, diperentukan bagi keluarga harapan yang terdampak covid 19 yang mencapai 11. 435 KPM.

"Beras yang disiapkan yaitu kualitas premium dengan kemasan 15 kilogram, dan penyaluran bantuan sosial tersebut akan dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak Agustus sampai Oktober 2020," jelas Syarifudin.

Sementara itu Bupati H. Safrial dalam sambutannya berharap bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi covid 19. Namun, Bupati juga ingatkan kepada masyarakat untuk tetap produktif selama masa pandemi.

"Kita berharap dengan bantuan ini dapat mengurangi beban ekonomi, yang paling penting kita tekankan, selain bantuan ini kita harus bekerja, karena di era new normal ini kita harus bekerja, ekonomi berjalan dan kesehatan harus dijaga" katanya

Bupati H. Safrial juga menghimbau masyarakat untuk selalu patuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terlebih dengan adanya Perda yang mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjab Barat untuk selalu patuhi protokol kesehatan apalagi kita sudah ada perda tentang Covid 19, artinya jika ada Peraturan Daerah pasti ada sanksinya, jadi saya berharap masyarakat betul-betul menyadari Covid 19 ini sangat berbahaya maka Protokol kesehatan harus dilaksanakan" tegas Bupati.

Ditanya soal persedian Beras di Gudang Bulog , Bupati Safrial langsung Gudang Beras Bulog mengatakan, persedian beras yang tersedia di Gudang Bulog diperkirakan cukup untuk 3 bulan kedepan."hadir dalam acara ini, Para Kepala OPD, Camat, Ka Bulog, Masyarakat Penerima Bantuan serta tamu undangan lainnya. (Sabri)

Gubernur Jambi Lepas Petugas Patroli Pencegahan Karhutla

JAMBI (SR28) - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum melepas petugas patroil pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Apel Pelepasan Petugas Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pembalakan Liar di Provinsi Jambi Tahun 2020, di lapangan dalam Makorem 042/Gapu, Minggu (02/08/2020) pagi. Fachrori mengatakan, dalam mengatasi dan pencegahan karhutla di Provinsi Jambi, ditempatkan 254 personil gabungan di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, agar mudah terpantau dan mudah diatasi.

Sebelum pelepasan, Gubernur Jambi Fachrori Umar didampingi Kapolda Jambi Irjen Pol.Firman Santyabudi dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Zulkifli melakukan pengecekan persiapan personil yang akan melaksanakan tugas patroli pencegahan karhutla.

Fachrori mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian daerah Jambi dan Komandan Korem 042/Gapu Jambi beserta jajaran dan seluruh peserta apel siaga. Fachrori berharap momen ini bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam upaya bersama penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Fachrori mengatakan, kebakaran hutan dan lahan banyak menimbulkan dampak negatif yang merusak ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas trasportasi darat, laut, dan udara. ”Pada tahun 2019 yang lalu, kita pernah merasakan dampak yang sangat buruk dari kebakaran hutan dan lahan, selain menyebabkan kerugian, material berupa terbakarnya lahan-lahan produktif dan kawasan hutan, termasuk lahan gambut yang mestinya terjaga kondisi tutupannya, juga menyebabkan merebaknya penyakit, khususnya Inveksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta terganggunya berbagai aktivitas kehidupan manusia,” terang Fachrori.

Fachrori menegaskan agar kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi, semua pemangku kepentingan harus waspada dan selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Fachrori menjelaskan, paradigma penanggulangan bencana dewasa ini sudah berubah dari responsif yang menitikberatkan penanganan saat telah terjadi bencana, menjadi preventif, yang menitikberatkan penanganan sebelum terjadinya bencana. ”Untuk mendukung paradigma tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Karhutla yang melibatkan Pemrov Jambi, Pemkab/Pemkot, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha bidang kehutanan dan perkebunan serta masyarakat. Satgas yang telah dibentuk akan ditempatkan di 171 desa/kelurahan rawan kebakaran hutan dan lahan,” jelas Fachrori.

“Untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, kita akan menempatkan petugas patroli di beberapa titik wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Saya berharap kepada petugas di lapangan dapat berkerja dengan baik dan efektif serta efisien, fokus pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, bukan pemadaman. Tindakan pemadaman harus tetap dilakukan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali,” tutur Fachrori.

Selain itu, Fachrori juga berpesan kepada petugas dilapangan yang, dalam suasana pandemi Covid-19, selalu memedomani protokol kesehatan dalam semua tindakan di lapangan. ”Seluruh petugas di lapangan tetap utamakan keselamatan dan menjalankan protokol kesehatan dalam bertugas. Kepada komandan Korem 042/Garuda Putih, Brigjen TNI Zulkifli, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 540/Kep.Gub/BPBD-2/2020 tanggal 1 Juli 2020, gubernur selaku komandan Satuan Tugas menunjuk saudara Danrem 042/Gapu sebagai Pelaksana Harian Komandan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi tahun 2020. Saya yakin dan percaya bahwa Danrem mampu melaksanakan tugas harian (Dansatgas) tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujar Fachrori.

Korem 042/Gapu Brigjen TNI Zulkifli menyampaikan, bahwa hari ini Satgas akan menempatkan petugas di beberapa titik yang rawan kebakaran hutan dan lahan, petugas akan berkerja sama dengan petugas koramil yang ada di wilayah tertentu seperti di Sadu dan Muaro Jambi. ”Pasukan yang kita kirim merupakan gabungan dari semua istansi, ada TNI, Polri, BPBD, Polhut, Manggala Agni. Minggu depan kita akan megirim pasukan ke daerah Kumpeh untuk antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Korem mengimbau masayarakat dan pengusaha perkebunan untuk berkerja sama dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” jelas Danrem 042/Gapu.

Kapoda Jambi Irjen Pol. Firman Santyabudi menyampaikan, Polda Jambi sudah menyiapkan 1.500 personil, sebagian sudah masuk di polres/polsek kabupaten/kota se Provinsi Jambi yang disebut dengan Gugus Tugas Kabupaten. ”Personil yang kita siapkan agar mendekatkan ke lokasi titik rawan kebakaran hutan dan lahan, guna pencegahan lebih dini, agar cepat memadamkan api. Kita minta masyarakat agar bisa berkerja sama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan bersama-sama. Selain itu, kita terus melakukan patroli dan pemantauan dari jauh. Kita minta perusahan untuk berkerja sama untuk memadamkan api di wilayah perusahannya masing-masing,” terang Kapolda. (Muhammad Sidik)

Pilkada Di Masa Pandemi, Pemkab Tanjabbar Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

KUALA TUNGKAL (SR28) - Gelaran Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk itu Pemkab Tanjab Barat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Balai Pertemuan Kantor Bupati yang dibuka oleh Sekretaris Daerah, Ir. H. Agus Sanusi M,Si, Kamis (17/09).

Sekda Tanjabbar H. Agus Sanusi saat membacakan sambutan Bupati mengatakan Pemilihan Kepala Daerah tahun ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Pandemi Covid-19 membuat penyelenggara pilkada 2020 memasuki babak baru, sempat tertunda namun akhirnya tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang dengan berbagai penyesuaian yang baru.

"Protokol kesehatan yang akan dijadikan salah satu regulasi pada pilkada tahun ini adalah menjadi salah satu kewajiban moral yang harus selalu kita ingatkan kepada masyarakat dan para pendukung masing-masing pasangan bakal calon," ujarnya.

"Kita berharap pilkada berlangsung Aman, Damai dan semua sehat, bukan hanya pilkadanya sukses tapi cluster Covid 19 dapat dikendalikan." melalui pertemuan ini diharapkan dapat diperoleh rumusan yang komprehensif, konkret dan antisapasif dalam mewujudkan sukses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang bebas dari Cluster Covid 19.'Mengakhiri sambutannya Sekda mengajak untuk saling menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya serta ketentraman dan ketertiban masyarakat ditengah pandemi Covid-19," timpalnya.

Sebelumnya Kepala Kesbangpol Tanjab Barat, Drs. R. Azis Muslim M.AP menyampaikan Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendagri tanggal 14 September 2020 perihal pelaksanaan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayahnya untuk menekan penyebaran Covid-19 saat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Melalui rakor ini diharapkan terbangun komitmen dan persamaan persepsi bersama peningkatan disiplin protokol kesehatan.

Turut serta menjadi pembicara dalam rakor KPU Kab. Tanjab Barat memaparkan PKPU nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil bupati, Walikota/Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi  bencana non alam Covid 19.

Kemudian materi dari Bawaslu tentang Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid 19."Hadir dalam rakor ini, Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Para Kepala OPD, Para Camat serta tamu undangan lainya. (Sabri)

Latest News

Tak Layak Masuk Dalam Pemiliharaan, Aktivis Endus Dugaan Korupsi Uang Negara Di Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 (Satu)...

Di Akhir Jabatannya, Bupati Safrial Resmikan Proyek Fisik Infrastruktur 2016-2020

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir.H.Safrial didampingi Wabup Drs. H. Amir Sakib, Senin (11/01/21) kemarin di Laman Orang...

Yuk Intip, Ini Daftar Kekayaan 5 calon Kapolri

JAKARTA (SR28)- Perrgantian Kapolri direncanakan akan rampung pada akhir Januari 2021 ini. Sederet nama pun mulai muncul ke publik, mulai dari petinggi...

Nelayan Melihat Pesawat Jatuh Saat Hujan Deras di Sekitar Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

JAKARTA - Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surachman mengatakan, nelayan Pulau Lancang mendengar ledakan di...

LSM Petisi: Hasil Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Didesa Tungkal 1 Tanggung Jawab PPK-PPTK

KUALA TUNGKAL (SR28) – Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 Kecamatan...

Music

Gisel Gerah, Apakah Video Panas Itu Benar Dirinya? Cek Disini

JAKARTA (SR28)- Artis Gisella Anastasia mulai angkat bicara soal video yang berisikan beradegan panas antara pria dan wanita  yang mirip dirinya.

Video yang beredar luas diberbagai aplikasi sosial media dan isu tersebut menjadi trending topic ditwitter.

Gisel yang mulai gerah pun mulai angkat bicara kepada awak media.

"Aku bingung klarifikasinya gimana, soalnya juga udah bukan kali pertama ya kena di aku. Jadi sebenarnya sedih juga. Cuma ya udah enggak apa-apa, hadapi aja" Kata Gisel (Sabtu 7 November 2020).

Lanjut Gisel, dia hanya meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar masalah ini lekas-lekas berlalu.

"mohon doanya ya biar cepat lewat" ujarnya

Gisel pada oktober 2019 juga pernah mengalami kasus serupa. pada tahun 2019, sempat beredar video panas yang mirip dirinya.

Atas kejadian itu, Gisel mengaku telah melaporkan siapapun yang pertama kali menyebarkan video yang mirip dirinya itu.

Sementara itu,pakar telematika Roy Suryo pun mengaku telah mengamati kehebohan warganet seputar video mirip Gisel tersebut. Dia menyebut jika tahap pertama untuk mengenali apakah benar itu Gisel atau bukan adalah dengan seksama melihat 2 orang yang ada dalam video tersebut.

"Untuk dapat memastikan dua sosok yang berada dalam Video berdurasi 19 detik tersebut. Sebenarnya netizen bisa melihat selain kepada Wanita-nya juga kepada lelakinya,” kata Roy Suryo

Aksi penyebaran video tak etis ini mendapat perhatian publik. Mereka yang mengedarkan terancam denda hingga hukum pidana. Penyebar video porno itu bisa dijerat dengan UU Anti Pornografi pasal 29 dan UU ITE pasal 27. Dalam pasal tersebut dinyatakan bagi siapa saja yang menyiarkan atau menyebarkan video yang mengandung konten porno bisa didenda hingga Rp 6 miliar atau penjara 12 tahun.

UU ITE Pasal 27 ayat (1) menyatakan bagi siapa yang sengaja mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan bisa dikenakan denda 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang telah disahkan tahun lalu memperketat konten-konten yang beredar di dunia maya, terutama media sosial.

PP PSTE dibuat untuk memudahkan pemerintah memberikan sanksi kepada platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, atau lainnya yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Pengedar akan dikenai sanksi kisaran Rp 100 juta hingga Rp 500 juta per konten. Sanksi denda saat ini tengah dipersiapkan oleh pemerintah, hingga nanti akan menjadi turunan dari revisi PP PSTE.

Kecelakaan Maut di F1 Bahrain, Mobil Meledak Terbelah Dua

BAHRAIN - Romain Grosjean mengalami kecelakaan mengerikan pada gelaran F1 Bahrain malam tadi. Pebalap Tim Haas itu nyaris tewas dalam insiden tersebut, untungnya dia selamat. Api besar membakar VF-20 milik Grosjean. Dari udara terlihat kalau mobil tersebut terbelah dua nyaris tepat di tengah, memisahkan bagian depan dan belakang.

Kejari Tanjabbar Musnahkan Barang Bukti Hasil Ingcrah di Pengadilan Negeri

KUALA TUNGKAL (SR28) - Kejari Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, melakukan pemusnahan sejumlah barang hasil ingcrah atau putusan tetap oleh hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Kajari Kuala Tungkal Trijoko, SH, MH, Selasa (25/8).

Ada pun Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 18 kasus perkara narkotika jenis shabu shabu kurang lebih seberat 2 kilo gram, dan 34 perkara kasus tindak pidana lain. Pemusnahan ini di laksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, dalam pemusnahan tersebut turut dihadiri para Kasubbag, Para Kasi dan Anggota Polres Tanjab Barat.

Kajari Tanjung Jabung Barat Trijoko,SH.MH mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan perkara tahun 2019 dan sudah diputus di tahun 2020 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat yang mana ada 43 perkara kasus.

"Dari 34 kasus perkara, diantara nya 18 kasus narkotika jenis shabu shabu dan sisa nya perkara tindak pidana lain," ujar Tri Joko.

"Memang perkara narkoba ini di Tanjab Barat sangat signifikan terjadi di Tanjab Barat bukti saja ditahun 2019 ada sekitar 40 kasus lebih kita tangani, dan ditahun 2020 sampai bulan Juli ini saja kita tangani sudah sekitar 50 kasus perkara,"Narkoba shabu shabu yang kita musnahkan ini kurang lebih 2 kilo, kalau diharga kan sekitar 2 Milliar," tambahnya.

Adapun Pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu shabu tersebut dilakukan dengan cara diblender,  sedangkan perkara lain dimusnahkan dengan cara dibakar dalam kobaran api yang sangat panas.

"Kalau perkara lain barang bukti yang kita musnahkan berupa kasus pencurian dan perkara burung," pungkasnya. (Sabri)

Syafril Nursal Hadiri Konsolidasi Partai Gelora Se-Provinsi Jambi

KOTA JAMBI (SR28) - Forum konsolidasi Partai Gelora se Provinsi Jambi yang digelar pada Minggu pagi mendadak terhenti. Hal tersebut dikarenakan  adanya lawatan Calon wakil Gubernur Syafril Nursal ke partai pendukung dia dan Fachrori ini.

Syafril yang didampingi rombongan pun langsung disambut hangat oleh partai berlogo ombak laut ini.

Syafril pun secara singkat diperkenalkan dengan seluruh petinggi partai Gelora yang hadir.

Dalam pertemuan singkat itu, Syafril yang didampingi langsung oleh ketua DPW Gelora Provinsi Jambi, Mahyudi menyampaikan sederet apresiasi dan arahan kepada Partai Gelora untuk memenangkan dia dan petahana tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras Partai Gelora selama ini telah menggerakkan kader-kader dan simpatisan untuk mendukung kami bersama Pak Fachrori" ungkap Syafril.

Selain itu, Syafril juga memotivasi agar kader-kader Partai Gelora untuk semangat hingga 9 Desember 2020 mendatang.

"Target kita 80% suara. Semoga kita bisa merealisasikan target tersebut" tutup Syafril. (Sidik)

Tangis Haru Keluarga Sambut Kedatangan Ratusan TNI di Jambi

JAMBI (SR28) - Setelah melaksanakan tugas selama hampir 12 bulan. 400 personel Yonif Raider 142 Ksatria Jaya penjaga perbatasan RI-Timor Leste disambut haru keluarga di Jambi.

Sumber: JAMBI28 TV

Culture

- Advertisement -

Sudirman: Pembinaan Kemampuan Penyidik Polri dan PPNS Kunci Penting Penegakan Perda

JAMBI (SR28) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H.Sudirman,SH,MH mengemukakan, pembinaan kemampuan penyidik Polri dan PPNS kabupaten/kota se Provinsi Jambi merupakan kunci penting dalam penegakan peraturan daerah (Perda), yakni untuk upaya peningkatan kompetensi penyidik, dengan harapan bisa bekerja secara professional.

Hal itu disampaikan Sekda dalam Pembukaan Pembinaan Peningkatan Kemampuan bagi Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas/Balai di Provinsi Jambi, dengan tema “Efektivitas Penegakan Hukum oleh PPNS Melalui Dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan Berkeadilan Tahun 2020,” di Hotel BW Luxury Jambi, Kamis (12/11/2020).

Sekda mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi dan menyambut baik diselenggaranya kegiatan in, yang diharapkan mampu berkontrabusi dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hokum oleh PPNS untuk mewujudkan penyidik yang profesional dan berkeadilan.

“Berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap kepolisian, khususnya PPNS dan bentuk pengamanan swakarsa, yang dimaksud dengan PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing,” ujar Sekda.

Dalam pasal 2 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintahan daerah, lanjut Sekda, menyebutkan bahwa PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penunutut umum dan berkoordinasi dengan penyidik polisi negara Republik Indonesia setempat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” kata Sekda.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan pesan kepada seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus melakukan koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah dapat terlaksana dengan optimal.

Sekda menjelaskan, instansi/lembaga atau badan pemerintahan tertentu yang memiliki PPNS masing-masing melaksanakan tugasnya diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik dari kepolisian, baik dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan, dan penangkalan serta penindakan non yustisial. ”Untuk meindaklanjuti, perlu adanya dukungan dari segala pihak, baik itu dari SKPD serta pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS di lingkupnya masing-masing,” jelas Sekda.

Sekda mengharapkan dalam pertemuan ini dapat ditemukan jalan keluar terhadap berbagai permasalahan profesionalitas bagi penyidik. “Dalam pelaksanaan tugas PPNS yang berada di bawah koordinasi penyidik Polri, perlu adanya peningkatan kinerja PPNS sehingga pelaksaan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam melakukan penegakan hukum, keberadaan dan peranan PPNS perlu ditingkatkan kinerjanya, sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana,” pungkas Sekda.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol.Yudawan Roswinarso menyatakan, kegiatan pembinaan penyidik Polri dan PPNS sangat penting dalam rangka peningkatan kemampuan dari penyidik, dalam minyikapi persoalan agar lebih profesional terutama dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah dibuat pemerintah daerah. “Perkembangan persoalan hukum yang ada tentu harus diiringi juga dengan kemampuan untuk mengimplementasikan dan menegakkan hukum. Mari kita tingkatkan kompetensi diri agar semua persoalan bisa kita selesaikan secara bijaksana,” ungkap Wakapolda. (Sidik)

DPRD Tebo dan Bupati Ikuti Upacara Kenegaraan Secara Virtual

TEBO (SR28)- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tebo bersama Bupati dan Wakil Bupati mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI secara virtual. Kegiatan setahun seklai tersebut digelar di Aula Rapat DPRD pada hari  Jum'at (14/08/2020).

Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan dan Wakilnya Aivandri serta diikuti anggota DPRD Kabupaten Tebo lainnya.

Dalam sambutannya pada sidang tersebut, Mazlan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan HUT RI Ke-75 ini sebagai momentum instrospeksi diri dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif.

"Pada peringatan HUT RI Ke-75 ini baiknya kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri dan bersyukur karena kita bisa menikmati kemerdekaan. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memberikan kontribusi nyata untuk perbaikan ditengah masyarakat." ujarnya.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan mengatakan meskipun peringatan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan pandemi Covid-19, namun semangat untuk mengisi kemerdekaan harus semakin baik.

"Mari kita jadikan momentum musibah pandemi sebagai kebangkitan baru untuk melakukan lompatan besar di berbagai aspek. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar." ajaknya.

Kemudian Presiden Jokowi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan krisis yang disebabkan pandemi ini dijadikan pembelajaran. Dia mengibaratkan kondisi saat ini seperti sebuah komputer dimana ketika ada kendala akan memiliki kesempatan menyetting ulang semua sistemnya.

"Jangan sia siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum Krisi ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan." tegasnya.

Rapat Paripurna turut diikuti oleh Sekretaris Daerah, Drs. Teguh Arhadi, MM, Unsur Forkopimda, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, dan Kepala OPD dan Bagian Lingkup Pemkab Tebo

Jurnalis Muhammad Sidik

Gawat! Ruang Isolasi di Jambi Penuh Akibat Lonjakan Pasien Covid-19 Terus Bertambah

JAMBI (SR28) - Akibat kasus baru pasein terkonfirmasi positif Covid-19. Ruang isolasi yang sudah disiapkan kini tak lagi mampu menampung pasien. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi kini tengah mneyiapkan beberapa gedun alternatif.

Nonton berita menarik lainnya di JAMBI28 TV
- Advertisement -

Must Read

Bertambah Positif Covid-19 di PT PetroChina, Jubir Gugus Tugas Sebut Penutupan Sementara Akan Dikaji

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait belasan orang karyawan PT. Petrochina yang positif terkena covid-19 (korona) hingga kini perusahaan tersebut masih mempekerjakan karyawan hal tersebut menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat Tanjab Barat.

Jubir gugus Tugas Covid-19 H. Taharuddin ketika dikonfirmasi melalui ponselnya terkait belasan orang karyawan PT. Petro China posiitf Covid-19 membenarkan hal tersebut, namun ketika ditanyakan akankah ada upaya penutupan terhadap perusahaan tersebut, pihaknya masih mengkaji terleih dahulu.

"Kita masih mempelajari dan mengkaji hal itu, akan tetapi saat ini kita minta perusahaan tersebut mengikuti protokol kesehatan, dan itu sudah dilakukan, saat pihak perusahaan masih melakukan tes sweb dengan mengandek pihak Rumah Sakit Seloam Jambi," ujar H. Taharuddin, Senin (27/7/2020).

Taharuddin juga menjelasan positifnya belasan karyawan PT. Petrochina saat ini, menurutnya tidak menutupi kemungkinan akan terus bertambah, karena saat ini pihak perusahaan masih melakukan test swab kepada semua karyawan di perusahaan tersebut.

Terhadap masyarakat sekitar Desa pematang Lumut, Gugus Tugas menghimbau untuk mengikuti imbauan Tim Gugus Tugas Covid-19 Tanjab Barat dengan mengurangi perkumpulan jam malam, gunakan masker bila keluar rumah, cuci tangan pakai sabun.

"Hal tersebut harus masyarakat lakukan demi menjaga dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19," pungkasnya. (Sabri)

LSM Petisi: Hasil Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Didesa Tungkal 1 Tanggung Jawab PPK-PPTK

KUALA TUNGKAL (SR28) – Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 Kecamatan...

Pjs Gubernur Jambi Harapkan Pilkada Aman dari Covid-19

JAMBI (SR28) - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Ir.Restuardy (Ardy) Daud,M.Sc mengharapkan agar seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 bisa dilaksanakan dengan lancar dan aman dari Covid-19. Harapan itu disampaikannya saat menerima audiensi Ketua KPU Provinsi Jambi H.M. Subhan berserta komisioner KPU Provinsi Jambi, di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Jambi, Senin (02/11/2020).

Ardy Daud didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Apani Saharudin, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rahmad Hidayat, Kepala Kesbangpol yang diwakil Kabid Muhamad Nur Agus.

Dalam pertemuan tersebut, komisioner KPU Provinsi Jambi membahas progres tahapan Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 serta kesiapan daerah. Di Provinsi Jambi, akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Bupati dan Wakil Bupati Bungo, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh.

Ardy Daud mengarahkan agar seluruh persiapan Pilkada segera diselesaikan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilihan.

Ardy Daud mengharapkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. “Mudah-mudahan Pilkada tahun 2020 ini bisa berjalan lancar dan partisipasi masyarakat dapat meningkat,” harapnya.

Selanjutnya, Ardy Daud berharap agar penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan ditengah situasi pandemi tetap berjalan secara demokratis, langsung, umum bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), dan paling penting tetap aman dari Covid-19. ”Sehingga, ada dua hal yang menjadi penekanan utama bahwa Pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan juga aman dari Covid-19. Jadi, aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta dan juga tentu saja pemilih harus menjadi prioritas,” tutur Ardy Daud. (Sidik)

Bupati pimpin apel siaga Karhutla di Merangin

MERANGIN - Sampai jelang akhir Juli 2020 sekarang ini, kondisi Kabupaten Merangin masih aman terhadap kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Belum ditemukan adanya titik api di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H. Al Haris usai menjadi Inspektur upacara kedisiplinan dan Apel Siaga Karhutla 2020 di halaman depan kantor bupati Merangin, Senin (27/7/2020).

‘’Mudah-mudahan Merangin selalu aman dari Karhutla. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu siaga, jangan ditatanan kehidupan New Normal Covid-19 ini kita lengah dengan Karhutla,’’ujar Bupati.

Jaga betul pinta bupati, hutan Merangin jangan sampai ada  yang terbakar. Jangan ada lagi warga  yang membuka lahan dengan cara membakar.  Jika masih ada warga yang membuka lahan dengan cara membakar akan diusut tuntas.
Sedikit saja ada warga yang membakar lahan terang bupati, akan terpantau lewat Satelit.

‘’Pada tatanan kehidupan New Normal ini, jangan sampai daerah kita kena asap karena udara yang berasap dapat menurunkan imun tubuh,’’harap Bupati.

Bupati minta seluruh masyarakat Kabupaten Merangin konsisten menjaga keutuhan hutan dan lahan dari kabakaran, sehingga kondisi udara di Bumi Tali Undang Tambang Teliti tetap segar.

‘’Pada Juni 2020 lalu mamang sempat terbaca ada dua titik panas atau hotspot yang diduga dari Karthula di Merangin. Tapi sekarang sudah hilang dan Karhutla di Merangin dalam kondisi nihil,’’terang Bupati.

DPRD Tebo Setujui Ranperda Perubahan RPJMD

TEBO (SR28)-DPRD Kabupaten Tebo menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017- 2022 menjadi Peraturan Daerah, Kamis (04/06/2020)..Hal tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo Dalam Rangka Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda Perubahan RPJMD yang diselenggarakan terpisah melalui konferensi video serta dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Syamsulrizal, SE., M. Si., dan Aivandri, AB..

Wakil Bupati Tebo, Syahlan, SH., dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pandangan akhir tersebut terlihat semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah ditengah pandemi proses tersebut dilakukan dengan semangat demokrasi..Beliau juga mengatakan bahwa RPJMD merupakan instrumen yang diarahkan untuk memecahkan masalah dan menjawab isu isu strategis yang akan dihadapi kedepannya. Substansi pokok di dalam perubahan tersebut adalah sasaran pembangunan dapat tercapai..

"Substansi perubahan RPJMD adalah agar sasaran pembangunan daerah Tahun 2021-2022 tercapai. Hal tersebut diawali dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang ditandai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta indikator lainnya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks gini dan indeks pembangunan manusia." jelas beliau.

Diakhir sambutannya, Wabup Syahlan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan mengawal dan mengevaluasi prosesnya untuk percepatan pembangunan menuju Tebo Tuntas 2022.

Jurnalis: Rd Ari

Fachrori Dorong Ekonomi Kerakyatan Melalui Peremajaan Sawit Rakyat

BATANGHARI (SR28) - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan, perkebunan sawit memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi Jambi, yang merupakan bagian dari aset serta modal dasar bagi pembangunan ekonomi masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Fachrori mendukung dan mendorong ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui replanting (peremajaan) sawit rakyat. Hal itu dikemukakannya dalam Pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Barokah Tahun Buku 2019 dan Penanaman Perdana Peremajaan/Replanting Kelapa Sawit Anggota KUD Barokah Desa Karya Mukti Kecamatan Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, Senin (20/07/2020.)

Sebelumnya, Gubernur Jambi yang didampingi Bupati Batanghari Syahirsyah dan Wakil Ketua DPRD Batanghari Yunita Asmara melakukan penanaman kelapa sawit secara simbolis, peremajaan sawit rakyat seluas 212 hektar, bantuan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Fachrori menyampaikan, RAT dipadukan dengan penanaman peremajaan kelapa sawit, cerminan bahwa seluruh pengurus KUD Barokah telah berusaha menfasilitasi kepentingan anggotanya untuk kelanjutan usaha perkebunan kelapa sawit untuk jangka panjang.

Fachrori menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada ketua dan seluruh jajaran Koperasi Barokah yang telah berhasil mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional, yang telah berhasil menjadi koperasi berprestasi di tinggkat nasional tahun 2020.”Iini bisa menjadi motivasi bagi para pengurus koperasi lainnya yang ada di Provinsi Jambi, untuk senantiasa berinovasi dalam melaksanakan kegiatan koperasi, dengan tujuan kita bersama agar perekonomian masyarakat dapat meningkat,” ujar Fachrori.

“Perkembangan koperasi di Provinsi Jambi saat ini cukup menggembirakan, terlihat dari jumlah masyarakat yang menjadi anggota koperasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi belum diikuti dengan kualitas, dapat terlihat dari data jumlah koperasi tahun 2020 posisi per 30 Juni 2020, sebanyak 3.652 unit yang terdiri dari 2.126 koperasi aktif dan 1.526 koperasi tidak aktif. Koperasi aktif yang bisa melaksanakan rapat tahunan baru mencapai 652 unit koperasi baru mencapai 24 persen. Ini tantangan bagi kita semua, baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor perkoperasian,” ungkap Fachrori.

Selain itu, Fachrori mengimbau seluruh pemangku kepentingan koperasi dan UMKM di provinsi maupun kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk dapat memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi. ”Pada saat ini, pemerintah memberikan kemudahan, dimana proses pelayanan akan dilakukan secara online, jika persyaratannya sudah lengkap, paling lama 3 hari nomor Badan Hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK) sudah diterbitkan,” kata Fachrori.

“Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengesahan Badan Hukum Koperasi dilakukan oleh Kepala daerah, untuk sekarang ini pengesahan Badan Hukum Koperasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui sistem Administrasi Badan Hukum,” tutur Fachrori.

Sebelumnya, Bupati Batanghari Ir.H.Syahirsyah.Sy menyampaikan, penanaman perdana kelapa sawit petani anggota KUD Barokah sebagai peremajaan kebun sawit rakyat yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi Jambi dengan mengunakan anggaran APBN, yang sepenuhnya dipergunakan sebagai replanting sawit yang perlu didukung sepenuhnya agar para petani bisa menjadi petani mandiri yang bukan tergantung dengan perusahan-perusahan besar.

Selain itu, Syahirsyah minta para petani bisa mendirikan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Batanghari. ”Melalui koperasi, kita bisa berkerjasama untuk mendirikan pabrik kelapa sawit, dengan adanya pabrik bisa menopang perekonomian masyarakat,” pungkas Syarhirsyah.

Sementara itu, Ketua KUD Barokah Rafles menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Gubernur Jambi berserta rombongan atas penanaman perdana kebun kelapa sawit, guna meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai peningkatan ekonomi masyarakat. Pada peremajaan tahap pertama seluas 212 hektar dan tahap kedua nanti seluas 334 hektar yang berkerja sama dengan PT Sentia Abadi selaku kontraktor pengerjaan. (Muhammad Sidik)

Lifestyle Magazine

Selain Bupati, 23 Pegawai Sekretariat Daerah Juga Positif Covid-19

SENGETI (SR28)- Kabar terbaru muncul dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini (Minggu 4/10) misalnya, Bupati Masnah Busroh resmi mengumumkan bahwa dirinya positif terkena Covid-19. Dia dinyatakan positif Covid-19 setelah melakukan uji swab pada hari Sabtu siang dan hasil dketahui pada malam harinya.

Selain Bupati, ternyata sebanyak 23 Pegawai Pemerintahan di Sekretariat Daerah Muaro Jambi juga dinyatakan positif Covid-19. Mereka disebut-sebut tertular dari salah seorang pegawai yang ada di Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi beberapa waktu lalu.

Informasi berhasil dihimpun, 14 orang diantaranya adalah perempuan dan 9 lainnya laki-laki.

Dilansir dari Jambinews.com,  Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Yes Isman menyatakan jika positifnya 23 pegawai tersebut adalah benar.

"iya informasi itu benar" ungkap melalui pesan singkat Whatsapp.

Sementara itu, Wakil Bupati Bambang Bayu Suseso menyampaikan melalui konferensi pers yang digelar siang ini jika Kantor Bupati akan mulai ditutup selama  14 hari kedepan.

"Menyikapi hal tersebut, maka Kantor Sekretariat Daerah akan ditutup mulai tanggal 5 hingga 16 Oktober 2020" Tegas  Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno

Wabup: Senin, 13 Juli Sekolah Mulai Dibuka

MERANGIN - Senin (13/7)  sekolah-sekolah di Kabupaten Merangin mulai dibuka. Ini setelah hampir lima bulan anak-anak sekolah diliburkan karena mewabahnya virus Corona melanda dunia, termasuk di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.

Hal tersebut ditegaskan Wabup Merangin H Mashuri usai memimpin jalannya rapat persiapan masuk sekolah tahun ajaran 2020/2021, yang berlangsung di ruang rapat kerja bupati Merangin, Kamis (09/7).

’’Jadi mulai Senin itu, baru masa transisi bagi anak-anak sekolah. Proses belajar mengajar yang dilakukan belum normal seperti biasa. Bisa saja nanti untuk satu jam pelajaran yang biasanya 45 menit menjadi 30 menit,’’ujar Wabup.

Begitu juga dengan jumlah siswa untuk setiap kelasnya lanjut wabup, dibatasi dan harus wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.

Nanti proses belajar mengajarnya sambung Wabup, juga akan diberlakukan shift. Jadi dalam seminggu itu tidak utuh belajar enam hari. ‘’Jelasnya kita mengacu ke Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri itu,’’terang Wabup.

Kadis Dikbud Merangin M Jubir menambahkan, setelah masa transisi itu berlangsung dua bulan, nanti akan diterapkan sistem kebiasaan new normal. Kurikulum yang akan diterapkan juga menyesuikan kebiasaan new normal.

‘’Jadi untuk Senin itu, anak-anak baru kelas satu akan mengikuti orientasi sekolah yang wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sekolah-sekolah di setiap kelasnya wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir,’’terang M Jubir.

Kemenag Merangin H Marwan Hasan juga mengungkapkan hal yang sama. Mulai diberlakukannya belajar tatap muka tersebut jelasnya, mengacu ke SKB empat Menteri. Disamping itu juga telah ditetapkannya Merangin sebagai Zona Hijau.

‘’Nanti sebelum masuk ke perkarangan sekolah, suhu anak-anak yang harus memakai masker itu dites terlebih dahulu oleh petugas di pintu gerbang sekolah. Sebelum masuk ke kelas, anak-anak juga wajib mencuci tangan,’’ujar H Marwan Hasan.

Plt Sekda H Hendri Maidalef mengungkapkan, ditetapkannya Kabupaten Merangin sebagai Zona Hijau, serentak dengan sebanyak 104 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. ‘’Kalau di petanya itu berubah otomatis wilayah Merangin jadi warna hijau,’’ujarnya.

Untuk diketahui SKB empat menteri itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI nomor 01/KB/2020, nomor 516 tahun 2020, nomor HK.03.03/Menkes/363/2020, nomor 440-882 tahun 2020.

SKB empat menteri itu, tentang Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemic Corona virus disease 2019 (Covid-19).

Waduh! 97 Napi Lapas Kota Jambi Reaktif Corona Saat Rapid Test

KOTA JAMBI (SR28) - Sebanyak 95 warga binaan termasuk2 petugas Lapas Kelas II A Kota Jambi dinyatakan reaktif peemriksaan rapid test. Hal tersebut diketahui setelah tim satgas penanganan Covid-19 Provinsi Jambi melakukan rapid test masal, lantaran salah satu warga binaan terindikasi Covid-19.

Bupati Tanjabbar Ingatkan Lurah Tidak Lakukan Mark Up dan Fiktif Kelola Dana Kelurahan

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pemerintah pusat sejak tahun 2019 telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. Di Tahun 2019 dan 2020 Pemkab Tanjab Barat juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk 20 kelurahan.

Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial, MS saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Tanjab Barat di Balai Pertemuan Kantor Bupati, rabu (30/9), secara tegas mengingatkan Lurah agar mengelola dana kelurahan dengan baik sesuai aturan.

"Jangan ada mark up dan fiktif. Bikin proyek padat karya dengan melibatkan masyarakat lokal secara swakelola. Para Camat juga awasi dan pantau dana kelurahan. Bantu dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)," tegasnya.

Bupati H. Safrial juga berpesan kepada lurah agar dalam pengelolaan dana desa di rapatkan dulu dengan masyarakat. Jangan sampai ada kepentingan lurah dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kegiatan Lurah harus aktif berkoordinasi dengan Camat, Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Kelurahan, Inspektorat ataupun langsung dengan BPKP.

"Melalui Rakor Percepatan Dana Kelurahan ini saya harap Camat dan Lurah dapat menyamakan persepsi, sehingga sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan bisa berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan,"timpal Bupati.

Sebelumnya Kabag Tata Pemerintahan Setda Hermansyah, S.STP melaporkan kegiatan Rakor Camat dan Lurah bertujuan untuk memberikan info dan pemahaman kepada Camat dan Lurah agar anggaran dana kelurahan 2020 berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Bupati, Sekda Ir. H. Agus Sanusi, M.Si dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Hidayat, SH, MH. Sebagai pemateri, Inspektur Drs. Encep Zarkasih dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Kelurahan KabupatenTanjab Barat. (Sabri)

Peningkatan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Dikerjakan CV. Siluman

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pembangunan rumah dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal yang dikerjakan oleh CV. Siluman. Hal tersebut terpantau oleh sejumlah media dilokasi pekerjan tepat di jalan Sriwijaya perkantoran Bupati Tanjab Barat.

Terkait hal tersebut instansi terkait, Selasa (03/11) yang mengelontorkan proyek tersebut saat ingin dimintai keterangan tidak dapat ditemui, terkait pembangunan penambahan rumah dinas Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut, karna dari awal pekerjaan tidak ada plang merek dilokasi tersebut, alias dikerjakan CV. Siluman.

Menyikapi hal tersebut aktivis Tanjab Barat Anand Viqriza, SH. MH angkat bicara, ia menegaskan bahwa seharusnya setiap proyek yang sedang dikerjakan sudah semestinya memasang papan plang merek.

" Setiap proyek yang dikerjakan melalui dana anggaran APBD, APBN itu sudah seharusnya memasang plang merek di lokasi pekerjaan tersebut, agar masyarakat tau pekerjaan itu bersumber dana dari mana dan berapa jumlah rupiah yang dikucurkan dalam pekerjaan tersebut, " ujar Anand Viqriza.

"Jangan mentang-mentang pekerjaan itu dikawasan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal semau rekanan tidak memasang plang merek dan menurut saya pembangunan ini keliru, Kejaksaan negeri Kuala Tungkal itu pretikal dan dia punya anggaran sendiri dengan anggaran APBN pusat, kenapa mesti harus menggunakan dana angaran daerah APBD Tanjab Barat,apakah Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal itu Miskin Anggaran sehingga membangun Rumah dinas itu mengunakan dana Daerah, dan atau rekanan yang mengerjakan jembatan parit 20 dana APBD 2020 yang belum dimanpaat sudah lentur, ingin berlindung di kejaksaan negeri kuala Tungkal, " pungkasnya. (Sabri)

Video News

- Advertisement -

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

JAMBI (SR28) - Puluhan wartawan Jambi mengikuti Rapid Tes yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi, di Pendopo Halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (17/9/2020).

Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi karena buntut dari Walikota Jambi Sy Fasha yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Selain wartawan, puluhan pegawai Humas Pemprov Jambi juga dilakukan rapid test.

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

Puluhan Wartawan Jambi Lakukan Rapid Test

Posted by JAMBI28 TV on Thursday, September 17, 2020
Sumber: JAMBI28 TV

Ada 24 Orang Positif Corona Bersama Anies Baswedan dan Riza Patria

JAKARTA - Sebanyak 24 orang yang memiliki kontak erat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Corona. Hal itu diketahui setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melakukan tracing atau penelusuran.

Anies terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12) dini hari. Anies melaksanakan tes PCR di Balai Kota, Senin (30/11) siang. Sementara itu, Wagub Ahmad Riza Patria lebih dahulu dinyatakan positif Corona. Riza Patria terkonfirmasi positif Corona pada Jumat (27/11) lalu.

Sindikat Pengedar Narkoba Berhasil Diringkus Polda Jambi

JAMBI (SR28) - Ditresnarkoba Polda Jambi berhasil meringkus lima orang tersangka sindikat pengedar Sabu. Kelima tersangka tersebut diamankan di 4 lokasi yang berbeda dan merupakan 1 sindikat narkoba yang diduga melibatkan seorang napi lapas Jambi.

Sumber Youtube: JAMBI28 TV

Bupati Tanjabbar Dampingi Gubernur Jambi Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Diperusahan LPPPI Dan WKS

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial, Ms dampingi Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dalam rangka Kunjungan kerja (Kunker),dan meninjau langsung pelaksanaan program penanganan dan pencegahan virus Covid-19 di PT. Lontar Papyrus yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Tanjab Barat, Senin (13/07).

Perwakilan PT. LPPI, Sumarno menyampaikan bahwa  PT LPPPI mendukung upaya pemerintah daerah provinsi Jambi dalam penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Program tersebut dilaksanakan baik lingkup internal perusahaan maupun kepada masyarakat sekitar. Program tersebut antara lain, pelaksanaan protokol kesehatan di lingkup internal maupun eksternal perusahaan, bantuan kepada masyarakat berupa penyemprotan disinfektan, sampai dengan bantuan sosial kebutuhan pangan.

"Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat juga telah lakukan berbagai langkah dan upaya dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran wabah Covid 19.” Salah satunya dengan mengedukasi masyarakat tentang pandemi covid 19 dan cara menekan penyebaran virus dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu,juga Pemkab Tanjab Barat juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah  tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat," tandasnya.

Dalam Kesempatan tersebut  Gubernur Jambi,didampingi  Bupati Tanjab Barat bersama pejabat Kantor PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI), dan Pejabat PT Wirakarya Sakti (WKS) lakukan penaburan 25.000 benih ikan di sungai Pengabuan sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem perairan sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, juga dilaksanakan pemberian bantuan paket sembako bagi nelayan dan masyarakat tidak mampu dalam upaya meringankan beban masyarakat sekitar

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf ahli Gubernur, Asisten dan kepala OPD Provinsi Jambi dan pejabat pimpinan Pratama dan para Administrator lingkup pemerintah Tanjung Jabung Barat.

Mendagri Tito Karnavian Desak Pemprov Jambi Segera Terbitkan Perda Sanksi Langgar Protokol Kesehatan

JAMBI - Dianggap belum maksimal tangani covid-19, Mendagri RI Tito karnavian mendesak pemerintah provinsi Jambi untuk segera menerbitkan perda sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sumber: JAMBI28 TV

Breaking News!!! Pemkot Jambi Kembali Liburkan Siswa PAUD, SD dan SMP se-Kota Jambi

KOTA JAMBI (SR28)-  Setelah melaksanakan keputusan Walikota Jambi nomor 245 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Relaksasi di Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2020-2021 selama 3 pekan terhitung 13 juli 2020, pada hari Rabu (6/8/2020) Pemerintah Kota Jambi secara resmi kembali meliburkan siswa/i PAUD/TK, SD dan SMP yang ada di Kota Jambi. Keputusan tersebut diambil setelah menyikapi melonjaknya kasus Covid 19 di Kota Jambi dan Provinsi Jambi sebanyak 19 orang. Angka ini tercatat sebagai angka terbesar setelah klaster Gowa yang membuat panik masyarakat Provinsi Jambi pada bulan Mei lalu.

Keputusan untuk meliburkan kembali siswa-siswi ini disampaikan secara langsung oleh Kadis Pendidikan Kota Jambi Mukhlish dengan melalui surat resmi dengan perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh Kepala PAUD, SD dan SMP tetanggal 5 Agustus 2020. Para siswa ini diminta untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh terhitung 6 Agustus 2020 hingga 19 Agustus 2020.

Berikut surat resminya

Jurnalis: Muhammad Sidik

- Advertisement -

Music

Kena Covid-19, Aktris Nirina Zubir Sempat Drop

JAKARTA - Aktris dan presenter Nirina Zubir kini tengah menjalani isolasi bersama keluarganya karena sama-sama terinfeksi COVID-19. Bukan hal yang mudah baginya menerima kenyataan...

Landasan Prinsip Hukum Syariah terhadap Asuransi di Indonesia

Oleh: Muhammad Haadi Nugraha, SH.MH

Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudhârabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Âli ‘Imran (3): 130. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum, antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu:

1. Utmost good faith, atau itikad baik dari kedua pihak, antara tertanggung dan penanggung.

2. Indemnity, atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi keuangan tertangung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.

3. Proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

4. Subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

5. Contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

Ada dua jenis risiko yang dapat diasuransikan:

1. Takâful keluarga (asuransi jiwa), meliputi:

a. TakâfulBerencanaWaktu, Insurance and Islamic Law,

b. Takâful Pembiayaan,

c. Takâful Pendidikan;

d. Takâful Kolektif (asuransi kerugian), meliputi Takâful kebakaran,  Takâful kendaraan bermotor, Takâful kecelakaan diri, Takâful pengangkutan laut, darat, dan udara serta Takâful l rekayasa/engineering

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu:

Pertama, Mengharamkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ‘Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: Asuransi sama dengan judi, Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti,  Asuransi mengandung unsur riba/renten; dan Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, Premi-premi yang sudah dibayarakan diputar dalam praktik-praktik riba,  Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan kerumunan di Petamburan, Tanah...

Partai Gelora Dampingi Penuh Jend (Purn) Syafril Nursal ke Batanghari

BATANGHARI (SR28)- Safari politik yang dilakukan oleh pasangan FU-SN pada hari ini (Kamis 15 Oktober 2020) fokus menyisir Kabupaten Batanghari. Hari ini (15/10) misalnya Calon Wakil Gubernur Jend (Purn) Syafril mengunjungi beberapa desa di Btanghari antara lain Desa Pulau Betung, Kelurahan Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tanjung Marwo, Desa Ampelu Mudo serta Kelurahan Muara Jangga.

Kedatangan mantan Kapolda Sulteng itu disambut dengan gegap gempita oleh para petinggi partai pengusung dan masyarakat yang memang sudah lama menunggu kehadiran pasangan calon ini.

Dalam lawatannya, Syafril tampak berdiskusi secara langsung dengan warga dan tokoh masyarakat serta melantik timses di Kecamatan Pemayung.

Para petinggi partai setempat juga tampak mendampingi penuh safari politik Syafril di Batanghari, termasuk Partai Gelora.

"Kami hari ini full mendampingi pak jenderal keliling Batanghari. Kami telah menghimpun massa disetiap titik yang dikunjungi oleh pak jenderal" Ungkap Jangti, Ketua Gelora Batanghari.

Jangti juga menyatakan jika Partainya punya alasan sangat kuat untuk memenangkan FU-SN pada Pilkada 2020 ini.

"Pak FU bersih, beliau birokrat handal dan santun. sedangkan pak jenderal tentu dia bisa tegas. kita juga tidak ragu jaringannya di Bhayangkara akan bisa memaksimalkan dalam pembangunan di Provinsi Jambi" Tambahnya

Selain kampanye secara berkeliling disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dijadwalkan ketiga Paslon akan mengikuti debat kandidat pada 24 Oktober 2020 mendatang dengan 3 geleombang.

Sport News

Fachrori Umar Resmikan Laboratorium PCR Covid-19 dan Unit Transfusi Darah RS Raden Mattaher Jambi

JAMBI (SR28)- Guna mempercepat penanganan penyakit yang diakibatkan virus corona atau Covid-19, Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meresmikan Laboratorium Biologi Molekuler dan Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) di RSUD Raden Mattaher, Selasa (22/9/2020). Dengan diresmikannya laboratorium tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi resmi memiliki Laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk uji Swab Covid-19.  Langkah ini merupakan upaya Gubernur Jambi dan jajaran serta pihak terkait, mendorong percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.

Tampak mendampingi Gubernur, Plt.Kepala Dinkes Provinsi Jambi  Refrizal, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher dr.Ferry Kusnadi, SpOG. Tampak hadir pula Danrem 042/GAPU, Brigjen TNI M.Zulkifli.

Gubernur berharap, adanya Laboratorium Biologi Molekuler ini, bisa mempercepat tracing (penelusuran) penyebaran Covid-19, meningkatkan kinerja, dan dengan cepat mendiagnosa penyakit, khususnya Covid-19.Gubernur menjelaskan, upaya secara medis harus dimaksimalkan, dengan peralatan dan sebagainya. Tak hanya itu, Gubernur pun berharap agar masyarakat tetap punya kesadaran untuk mematuhi protokol Kesehatan Covid-19.

“Pemerintah  Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada Plt.Kadis Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang telah menyiapkan gedung dan laboratorium biologi molekuler coronavirus dan juga gedung unit Transfusi Darah. Keberadaan gedung ini mempermudah masyarakat untuk mendapat darah tepat waktu dan memudahkan penanganan kasus Covid-19 di Provinsi Jambi,” kata gubernur.

Gubernur mengungkapkan, akhir bulan Juli lalu terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan per tanggal 20 September 2020 terdapat 386 jumlah kasus di Provinsi Jambi, serta menerangkan beberapa upaya dalam percepatan penanganan wabah Covid-19 antara lain disediakannya Bapelkes sebagai rumah isolasi mandiri dan penambahan ruang isolasi Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19 Provinsi Jambi. Gubernur mengharapkan peresmian laboratorium Biologi Molekuler  ini dapat meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel uji swab per hari dan memperpendek antrian pemeriksaan sampel sehingga dapat mempermudah kerja tim gugus tugas dan gerak cepat dalam penelusuran kontak  untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Tidak saja laboratorium biomolekuler saja  yang diresmikan hari ini tetapi juga Gedung Unit Transfusi Darah RS Raden Mattaher Jambi. Iini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan pelayanan transfusi darah yang aman, tepat waktu, sesuai dengan standar.  Keberadaan UTDRS ini diharapkan pula dapat memenuhi ketersediaan darah dan memudahkan pasien untuk mendapat darah, khususnya pada keadaan darurat,” tutur gubernur.Gubernur berpesan kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah  Raden Mattaher Jambi termasuk pemeriksaan laboratorium yang akan semakin banyak, agar tetap bekerja ikhlas dan maksimal, memberikan pelayanan prima yang dimulai dari kemampuan, sikap, penampilan,  perhatian,  tindakan dan tanggung jawab.Direktur Utama RSUD Raden Mattaher dr.Ferry Kusnadi, SpOG menyampaikan, peresmian Gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit dan Laboratorium Molekuler dapat meningkatkan semangat dan kinerja seluruh jajaran RSUD Raden Mattaher.

“Dengan adanya laboratorium Biologi Molekuler ini, Rumah sakit Raden Mattaher sudah dapat melakukan PCR, tes cepat molekuler untuk penanganan diagnose Covid-19. Dan dengan adanya gedung unit transfusi darah yang sesuai dengan standar tipe B, maka kita dapat mengambil komponen darah tertentu, dan uji saring. RSUD juga memiliki satu buah unit mobil dengan alat transfusi darah lengkap,” ujar Ferry (HUMAS)

Pemkab Merangin Sampaikan Enam Ranperda

MERANGIN - Pemerintah Kabupaten Merangin menyampaikan enam Rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke DPRD Merangin, untuk selanjutnya dibahas dan akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keenam Ranperda itu, disampaikan Bupati  Merangin H Al Haris didampingi Wabup H Mashuri pada Paripurna DPDR Merangin, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Merangin Ahmad Kausari di Aula Utama Gedung Dewan Merangin, Selasa (30/6).

‘’Dari enam Ranperda itu, ada Ramperda perubahan. Intinya kita akan menyesuaikan Perda-perda kita dengan kondisi terkini saat ini. Mudah-mudahan bisa cepat dibahas oleh Dewan untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda,’’ujar Bupati.

Sebanyak enam Ramperda yang disampaikan itu, Ranpeda tentang pendirian BUMD PT Merangin Bima Tama (Perseroda), Ranperda tentang Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Merangin Bima Tama (Perseroda).

Selain itu, Ranperda tentang Perubahan kedua atas Perda nomor 04 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda nomor 01 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Ada juga Ranperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan Ranperda tentang Pencabutan Perda nomor 05 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada RSD Kol Abundjani Bangko.

Tidak hanya itu, pada paripurna yang dihadiri 22 dari 35 anggota Dewan Merangin tersebut, DPRD Merangin melalui Ketua Pimpinan Bapemperda DPRD Merangin As Arie El Wakas juga menyampaikan dua Ranperda inisiatif DPRD Merangin 2020.

Kedua Ranperda inisiatif Dewan tersebut, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, serta Ranperda tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah.

Pemprov Jambi Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Libur Panjang Minggu Depan

JAMBI (SR28) - Langkah antisipasi ini perlu dilakukan pemerintah daerah agar meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang tersebut. Akibat berkunjung ke tempat-tempat wisata maupun tempat keramaian lainnya bahkan mudik bisa di minimalisir.

- Advertisement -

Fenomena Dinasti Politik Dan Kotak Kosong, Kegiatan yang Legal Tapi Kurang Disetujui

Pemilu-KADA serentak tahun 2020 ini, yang direncanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, diduga pelaksanaannya masih berlangsungnya Covid 19, menjadi sangat menarik, karena munculnya Dinasti Politik secara terstruktur, systimatis massive (TSM), fenomena ini yang mengarah kotak kosong, atau pasangan tunggal, umumnya berasal dari Dinasti Politik, dan bukan hanya menjadi isu lokal di daerah, melainkan telah menjadi isu nasional.

Pilkada menjadi menarik dan unik, karena para kontestannya, terdiri dari dan merupakan anak dan menantu presiden, anak wakil presiden, anak dan adik para menteri, Bupati atau walikota dan dari keluarga pejabat lainnya.

Memang disadari bahwa Dinasti Politik ini semakin hangat Ketika proses rekruitmen oleh DPP Parpol yang ada di pusat, Dinasti Politik ini bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan telah dipersiapkan berbulan bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, tentunya Ketika orang tua atau saudaranya dan keluarganya sedang berkuasa. Persiapan-persiapan tersebut tentunya bukan hanya sekedar financial, termasuk Infrastruktur Politik, pemanfatan segala potensi dan infrastruktur yang ada di wilayah, baik SDM, Proyek, SDA, sponsor dll.

Dengan persiapan-persiapan tersebut, sehingga dalam proses rekruitmen di DPP yang diawali dengan proses di tingkat tapak, fakta sampai hari ini, ada indikasi mengarah pemborongan partai pengusung oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik atau partai yang minta diborong oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik, sehingga mempersulit Baca-KADA yang non Dinasti Politik untuk mendapatkan partai pengusung baik sendiri maupun koalisi.

Indikasi borong partai memang sangat kental, karena Baca-KADA dari dinasti Politik telah melakukan pendekatan melalui Infrastruktur Politik dari daerah sampai ke pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan bahkan beberapa Partai Politik yang masih memberikan signal akan memberikan rekomendasi ke Baca-KADA Dinasti Politik.

Kondisi ini tentunya tidak saja tidak merusak demokrasi, melainkan akan menghancurkan demokarsi itu sendiri, karena menghambat para Baca-KADA lainnya untuk ikut berkompetisi, karena kecenderungan Rekruitmen bukan berbasiskan Integritas, visoner, track record dll, namun berindikasi lebih menonjolkan “ISI TAS”. Kondisi ini sudah memunculkan dagang sapi dan demokrasi yang bersifat liberal murni, yang memberi kesan bahwa Dinasti Politik dan Kotak Kosong merupakan pemilu-KADA adalah sistem kerjaaan berbungkus Demokrasi.

Dinasti Politik muncul, sebagai bagian dari keinginan dan keserakahan para pejabat, yang memaksakan diri dan ingin keluarganya berkuasa. Keangkuhan para elite, dalam menempatkan sanak familynya, menjadi penerus kekuasaannya. Akhirnya, orang lain tak boleh berkuasa. Orang lain tak boleh menjabat apa-apa. Seolah-olah hanya keluarga pejabat tersebut, yang berhak untuk berkuasa dan memiliki jabatan. Seolah-olah rakyat yang berprestasi, tak boleh menjadi kepala daerah.

Dinasti Politik yang muncul akhir-akhir ini, lebih diwarnai oleh politik aji mumpung. Mumpung ayahnya presiden, mumpung ayahnya wakil presiden, mumpung kakaknya menteri, mumpung ayah atau ibunya anggota DPR, dan mumpung keluarganya sedang jadi pejabat, mumpung Bapaknya Bupati atau Wali Kota,maka mereka memperluas kekuasaannya, dengan cara mendorong keluarganya jadi kepala daerah.

Akibat dari dinasti politik yang menginkan kekuasaan dengan mudah, berusaha untuk memborong partai sebagai sebuah scenario yang dimainkan dan akan menciptakan pasangan tunggal atau kotak kosong, sehingga fenomena Pemilu-KADA kotak kosong muncul dan bahkan kian Terstruktur, Systimatis dan Masive (TSM) pada 2020.

Tentunya kondisi Pemilu-KADA Tahun 2018 termasuk tahun 2020 dan Pemilu sebelumnya ini hendaknya menjadi catatan bagi Pengamat dan Pembuat UU atau DPR serta penyelengara Pemilu-KADA, bahwa penyebab munculnya kotak Kosong dalam Pemilu-KADA, perlunya penyempurnaan regulasi, baik bagi parpol dan gabungan parpol, maupun bagi kandidat perseorangan.

Sesungguhnya Fenomena Dinasti Politik dan Kotak Kosong, sebagaimana terjadi di Makasar tahun 2018, kotak kosong menjadi pemenang dan Pemilu-Kada akan berlangsung atau dilanjutkan Pemilu-KADA selanjutnya. Sebaiknya fenomena tersebut perlu dipikirkan kembali sehingga sistem pemilu di Indonesia ke depan lebih baik lagi. Karena kemenangan kotak kosong ini tidak memberikan manfaat bagi negara sebab dengan menangnya kotak kosong, pemilihan ulang terpaksa dilakukan dan berdampak pada keuangan negara. Begitu juga kemenangan oleh Pasangan Tunggal yang memberi arti bahwa demokrasi tidak demokrasi.

Dinasti Politik dengan pola dan startegi untuk mendapatkan kekuasaan yang mudah, dengan kekuatan financial yang besar, cenderung ingin menang by atau pasangan tunggal atau kotak kosong, yang berarti Demokrasi sudah rusak dan hampir mati, disamping dapat merugikan negara, karena membebani keuangan kepada negara. Ke depan perlu dipikirkan bagaimana masalah kotak kosong ini. Ini juga merupakan pemikiran bersama sehingga memberikan kefaedahan bagi negara dan bangsa ini. Kita harus memikirkan sistem apa yang harus tepat dilaksanakan barangkali dengan hal-hal lain, tetapi tetap memenuhi asas demokrasi.

Terkesan Dinasti Politik dan kotak kosong karena Parpol terutama kadernya tidak atau kurang bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya sehingga para elite parpol akhirnya hanya ”memperjualbelikan” yang memiliki otoritas untuk pemberi rekomendasi bagi setiap Baca-KADA yang hendak berkompetisi dalam pilkada. Ini tentu sebuah ironi di tengah begitu tingginya ekspektasi publik atas peningkatan kualitas demokrasi kita.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat pemilih pada wilayah yang kecenderungan adanya dinasti politik yang cenderung memborong Partai Politik dan menciptakan kotak kosong, mulai ditolak oleh masyarakat, dan adanya gerakan social anti dinasti politik. Walaupun sesungguhnya Dinati Politik bukan sebuah perbuatan melanggar hukum konstitusi, namun dari beberapa catatan cenderung merusak demokarsi dan membungkus Demokarsi dengan kerajaan

Dengan memperhatikan factor-faktor tersebut, Dinasti Politik tidak dapat dihentikan, dan merupakan kegiatan legal dan syah, namun Gerakan moral yang bergerak bukan berdasarkan hukum positif, untuk menghentikan dan mencegah harus menjadi Gerakan nasional, dan tidak mungkin adanya kebijakan Undang-undang, maka yang harus dilakukan dari luar kebijakan. Antara lain beberapa cara untuk mengatasinya (1) dengan meningkatkan literasi politik masyarakat agar memilih calon sesuai kompetensinya dan bukan hanya karena populer (modal awal para calon dinasti politik); (2) menghilangkan politik uang dalam pemilihan, agar lebih banyak orang bisa berpartisipasi dalam ajang pilkada/pemilu; (3) Edukasi sosialisasi politik kesemua pemilih baik pemula atau pemilih secara continyu dan konsisten terkait dengan muncul subur Dinasti Politik secara TSM; (4) Pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang peduli dengan Pemilu Langsung, umum bebas dan rahasia, dan pola one man, one vote (OMOV) bekerja sama dengan Lembaga penyelengara dan pengawas, serta Lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK dan GNPK.

Karena kita semua harus memahami bahwa pemilu sebagai proses demokrasi itu adalah persaingan dalam pemilihan seperti persaingan dalam pemilihan Kepala Daerah, bukan persaingan dengan kotak kosong, sehingga pasangan tunggal itu identic dengan merusak demokrasi dan tidak memenuhi azas pemilu-KADA sebagai sebuah kompetisi. Kompetisi yang sesungguhnya adalah persaingan dalam pemilihan dan pencoblosan di Bilik suara secara Jujur dan Adil, langsun umum bebas dan rahasia (Jurdil, luber) beserta One man, one vote (OMOT).

Memang disadari Dinati Politik bukan kegiatan yang dilarang, maka perlunya Gerakan social yang besifat edukasi politik kepada semua pemilih serta pemantauan dan upaya pencegah serta upaya penegakan hukum secara khusus melalui BANWASLU dan Instansi Hukum terkait, terutama pada Indikasi wilayah yang memiliki indikasi dan munculnya Politik Dinasti, merupakan keharusan, termasuk KPK, GNPK dan masyarakat yang peduli dengan demokrasi dan Pemilu-KADA bersih, melalui pembentukan POSKO Bersama di masing-masing Kecamatan dalam wilayah tersebut sedari dini.

Masyarakat pemilih sangat mengharapkan himbaun kami terkait dengan edukasi politik dan upaya pencegahan dan Tindakan hukum, mohon dapat ditindak lanjuti sedini mungkin, harapan kami dimulai dari pra persiapan, persiapan dan Pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan, terutama pada tahapan (1) Proses receuitmen oleh Partai di tingkat tapak, sampai di tingkat Pusat (DPP), (2) Saat sosialisasi pra tahapan; (3) saat kampanye, (4) Saat menjelang pemilihan/Pencoblosan, dan pasca Pencobosan dalam artian perhitungan suara saat di TPS, PPK sampai tingat Kabupatan/kota, merupakan wilayah rawan invisible hand.

Penulis: Syamsul Bahri

Talak cerai Via Telepon

Oleh: Farida Ayu Nadya S.Sos, M.H

Urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor  16 Tahun 2019 yang diatur ketentuannya dalam Kompisili Hukum Islam. Aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, dan perwarisan bersumber dari literatur-literatur Islam dari berbagai mazhab yang dirangkum dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut.

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat universal (umum), sehingga dengan kaidah ushul fikih itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat.

Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, sementara itu perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan hukum, perangkat hukum dan aparatur penegak hukum demi menyelesaikan persoalan hukum ini dalam bingkai teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti masjid, rumah, atau gedung dimana calon suami dan calon istri serta walinya hadir di tempat tersebut, namun di Jakarta Selatan pada tahun 1989 terjadi perkawinan melalui telepon, dan hal tersebut sah dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan pernikahan melalui telepon, walaupun sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perjawinan melalui jalur telekomunikasi.

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehinnga pada hal-hal tertentu (perbuataan hukum dan peristiwa hukum tertentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri.

b. Hukum perceraian menurut hukum islam berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.

c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen).

Hukum talak (cerai) melalui SMS dapat dianalogikan atau dikiaskan dengan hukum cerai melalui tulisan surat biasa. Sebab kesamaan keduanya merupakan pesan cerai Keabsahan melalui teks yang bukan verbal (lisan), para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan. Dalam perumusanxketentuanxhukum suatu permasalahan atauxperistiwa sebaiknya menggunakanxinstrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapaixkemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.

Pemkot Jambi Minta Bantuan Dana CSR Perusahaaan untuk Beli Alat PCR Covid-19

KOTA JAMBI - Pemerintah Kota Jambi memutuskan untuk membeli alat PCR Covod-19 tersebut dari luar Indonesia yang tentunya dengan bantuan dana CSR dai para pengusaha di Kota Jambi. Sementara, dana yang sudah dianggarkan pemerintah nantinya bisa dipergunakan untuk memebeli alat kesehatan lainnya guna mendukung pelaksanaan pengujian spesimen swab Covid-19 itu berjalan dengan optimal.

Al Haris Nikmati Kebersamaan Bakar Ikan

MERANGIN - Bupati Merangin bersama Wabup Mashuri serta Sekda Merangin bersama jajaran menikmati ikan bakar serta makanan seafood lainnya.

Nampak tak ragu, orang nomor satu di kabupaten Merangin itu membakar sendiri ikan di pemanggangan ikan tersebut, meskipun panasnya kayu bakar tak menyurutkan Al Haris untuk terus membakar ikan dengan bumbu beraroma sedap tersebut.

Setelah ikan bakar telah matang, Al haris langsung memotong ikan bakar untuk dinikmati bersama. Terlihat suasana kekeluargaan dan kebersamaan Al Haris dengan para jajarannya tersebut, apalagi sembari duduk sambil bercerita untuk kemajuan bersama.

Kebersamaan pun semakin kentara tatkala mereka bernyanyi bersama yang membuat suasana menjadi semakin akran dan penuh kehangatan.

"Saya sangat senang sekali hari ini, bisa berkumpul bersama sambil menikmati ikan bakar yang kezat ini," ujar Al Haris.

TV

Kedepankan Kearifan lokal dan pemberdayaan perempuan, Cici- Jalil Siap Mengusung Visi (SMART)

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hj. Cici Halimah SE dan Drs. H. Abdul Jalil MM mengusung Visi Tanjab Barat SMART (Sdm unggul Maju Aman Ramah dan Tangguh) dengan mengedepankan Kearifan Lokal.

Balon Wakil Bupati Drs. H. Abdul Jalil MM mengatakan hal tersebut sesaat setelah melakukan uji Swab di RSUD Raden Mattaher Jambi, Rabu (02/09) kemarin.

"Sebagai Kabupaten Berjuluk Serambi Mekah "Jambi" , selayaknya nilai nilai Kearifan Lokal diangkat dan menjadi referensi dalam pembangunan," ujar H. Jalil.

Senada dengan H. Jalil,Hendra Koto yang terlihat setia mendampingi Cici - Jalil saat melakukan Uji Swab Di RSUD Raden Mattaher Jambi, saat di tanya media juga mengatakan.

"Kedepannya Kita akan Melibatan Kelompok Masyarakat Lokal seperti Komunitas Adat Terpencil  (KAT) yang ada, akan diberdayakan dan dilestarikan sebagai Aset Daerah dan tentunya demi menjaga Kearifan Lokal yang ada," ujar Hendra Koto.

Lanjut Hendra Koto, kepada SR28 dia juga mengatakan pentingnya peran dan pemberdayaan kaum perempuan melalui PKK dan Kelompok Masyarakat berbasis perempuan.

"Pemberdayaan dan peran serta Kaum Perempuan melalui PKK dan Kelompok kelompok masyarakat berbasis Perempuan akan di maksimalkan. Hal ini sinergi dengan munculnya Hj.CICI HALIMAH, SE  sebagai Calon Bupati Perempuan Pertama di Kabupaten Tanjab Barat," pungkas Koto. (Sabri)

Wabup buka pengobatan gratis bagi lansia di Kejari Jambi

MERANGIN - Dalam  tatanan kehidupan new normal pada pandemi Covid 19 ini, para orang tua lanjut usia (Lansia), membutuhkan perhatian kesehatan yang serius.

Hal ini mengingat usia Lansia itu sangat rentan terhadap virus Covid-19. Ini dikatakan Wabup Merangin, H. Mashuri yang juga merupakan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Lansia Merangin, saat menghadiri acara Bhakti Sosial Hari Bhakti Adhyaksa ke-60, di Gedung Kejari Kabupaten Merangin, Kamis (16/7/2020).

‘’Saya sangat berterima kasih sekali dan memberikan penghargaan serta meng- apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejari Merangin, yang telah dan sangat perduli terhadap Lansia. pada Momentum Hari Adyaksa dan melakukan Bhakti Sosial, pengobatan gratis bagi Lansia ini,’’ ujar Wabup.

Wabup pun berharap, perhatian Kejari Merangin terhadap kesehatan para Lansia itu, agar dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin bagi Kejari Merangin pada berbagai kegiatan.

‘’Mudah-mudahan bhakti sosial pengobatan gratis ini, akan mampu meningkatkan derajat dan kwalitas kesahatan para orangtua Lansia di Kabupaten Merangin. Tidak hanya pengobatan gratis, Kejari Merangin juga akan gelar Senam massal Lansia,’’

Wabup pun menambahkan, Untuk senam massal lansia,  itu rencananya akan dilakukan pada Minggu (19/7/2020) di halaman Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Merangin, Wabup sangat mengharapkan kepada para Lansia Merangin khususnya dapat hadir untuk mengikutinya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin Martha Parulina Berliana, S.H, M.H mengatakan, bhakti sosial, pengobatan kesehatan gratis tersebut, akan terus dilakukan pada Hari Bhakti Adhyaksa setiap tahunnya nanti.

‘’Lansia itu, merupakan orang pendamping kita dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, karena para Lansia ini sudah sangat berpengalaman dalam berbagai hal,’’ Sebut Kajari.

Terbaru! Ini Jadwal Libur Natal & Tahun Baru 2021

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memangkas libur akhir tahun dan cuti bersama Desember 2020.

Berikut jadwal terbaru libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru 2020, 24 Desember 2020 (Kamis) Libur Cuti Bersama  Natal ,25 Desember 2020 (Jumat) Libur Natal , 28 Desember 2020 (Senin) Masuk , 29 Desember 2020 (Selasa) Masuk, 30 Desember 2020 (Rabu), Masuk 31 Desember 2020 (Kamis), Libur Pengganti Idul Fitri 2020, 1 Januari 2021 (Jumat) : Libur Tahun Baru 2021.

DPRD Tebo Setujui Ranperda Perubahan RPJMD

TEBO (SR28)-DPRD Kabupaten Tebo menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017- 2022 menjadi Peraturan Daerah, Kamis (04/06/2020)..Hal tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo Dalam Rangka Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda Perubahan RPJMD yang diselenggarakan terpisah melalui konferensi video serta dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Syamsulrizal, SE., M. Si., dan Aivandri, AB..

Wakil Bupati Tebo, Syahlan, SH., dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pandangan akhir tersebut terlihat semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah ditengah pandemi proses tersebut dilakukan dengan semangat demokrasi..Beliau juga mengatakan bahwa RPJMD merupakan instrumen yang diarahkan untuk memecahkan masalah dan menjawab isu isu strategis yang akan dihadapi kedepannya. Substansi pokok di dalam perubahan tersebut adalah sasaran pembangunan dapat tercapai..

"Substansi perubahan RPJMD adalah agar sasaran pembangunan daerah Tahun 2021-2022 tercapai. Hal tersebut diawali dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang ditandai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta indikator lainnya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks gini dan indeks pembangunan manusia." jelas beliau.

Diakhir sambutannya, Wabup Syahlan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan mengawal dan mengevaluasi prosesnya untuk percepatan pembangunan menuju Tebo Tuntas 2022.

Jurnalis: Rd Ari