Minggu, Januari 17, 2021

Sriwijaya Air Wajib Ganti Rugi Rp1,25 M per Penumpang SJ182

JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 berhak atas ganti rugi dari pihak maskapai. Hal tersebut mengacu pada Pasal 141 ayat (1)...

Besok Divaksin, Begini Kondisi Kesehatan Jokowi

JAKARTA - Sekretariat Presiden memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) besok di Istana Kepresidenan Jakarta....

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan kerumunan di Petamburan, Tanah...

BREAKING NEWS:Black Box Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan!

JAKARTA - Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan. Kotak hitam itu kemudian dibawa ke daratan. Seperti dikutip dari Antara,...

Technology

Usai Upacara HUT RI, Bupati dan Ketua DPRD Serahkan Sertifikat Tanah Pemda Tebo

TEBO (SR28) - Usai upacara HUT RI ke 75 di kabupaten Tebo, Senin (17/8/2020), Panglima Komando Daerah Militer ll/ Sriwijaya yang diwakili oleh Dandim 0416/ BUTE Letkol Inf. Widi Rahman menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Bupati Sukandar. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja sama dan dukungan dalam pelaksanaan tugas.

Kemudian dilanjutkan penyerahan Sertifikat Tanah Pemda Kabupaten Tebo dan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek dan Landreform yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sukandar kepada Wakapolres Tebo, kemudian Ketua DPRD Tebo kepada Sekda Tebo, Kajari Tebo Kepada Kakan Kemenag Tebo, Dandim 0416/ BUTE kepada Perwakilan Desa Sumber Sari dan Kepala BPN Tebo kepada Perwakilan Desa Sapta Mulya.

Penyerahan sertifikat tanah Pemda Tebo

Sebelumnya upacara peringatan HUT RI ke 75 berlangusng khidmat meski digelar secara terbatas. Adapun Bupati Tebo, Dr. H. Sukandar, S. Kom., M. Si., memimpin Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-75 yang diselenggarakan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Tebo.

Bupati Sukandar saat memmimpin upacara HUT RI ke 75

Penyelenggaraan upacara menyesuaikan dengan kondisi pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bertugas sebagai Komandan Upacara Kapten Inf. Wahid Nurohim dan Petugas Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Sindi, SH., MH., serta pembacaan doa dipimpin Kakan Kemenag, Herman, S. Ag. MH.

Prosesi pengibaran bendera Merah Putih oleh petugas Paskribraka

Adapun peserta upacara pada kesempatan tersebut terdiri dari KODIM 0416/ BUTE, KOMPI Senapan B 142 (TNI-AD), Polres Tebo, Pejabat Eselon ll, lllA, dan lllB, Dinas Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, dan Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Bupati Sukandar dan Wakil Bupati, Syahlan SH., diikuti Unsur Forkopimda, Sekda, Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta Pejabat Eselon lll Lingkup Pemkab Tebo seusai upacara mengikuti Upacara Peringatan Detik Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-75 secara virtual dari Istana Negara. (Tim Liputan)

- Advertisement -

Rahima Minta DWP Provinsi Jambi Tingkatkan Peranan Bangun Jambi

JAMBI (SR28) - Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi Hj.Rahima Fachrori berharap agar kinerja DWP terus meningkat terutama dalam membangun Provinsi Jambi. Harapan tersebut dikemukakannya dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN, DWP Dinas Nakertrans, DWP Bakesbangpol, DWP RSUD Raden Mattaher, dan DWP Rumah Sakit Jiwa Daerah, di Aula DWP Provinsi Jambi, Rabu (23/9/2020).Rahima berpesan agar DWP dapat menjalankan peran dan fungsinya, terutama menjadi mitra pemerintah dalam membangun Provinsi Jambi.

"Saya menaruh harapan yang cukup besar terhadap Dharma wanita Persatuan Provinsi Jambi untuk dapat memainkan peran dan fungsinya secara baik dan terarah. Bekerjalah dengan baik dan profesional," ungkap Rahima.

Rahima juga berharap agar DWP dapat mendorong kaum perempuan di Provinsi Jambi secara umum  dan anggota DWP khususnya untuk terus berkiprah dan berkarya, mampu mandiri secara ekonomi dan berperan lebih luas untuk turut serta menggerakkan roda pembangunan di Provinsi Jambi.

"Saya meminta DWP Persatuan Provinsi Jambi  menciptakan hubungan harmonis dengan dinas/instansi terkait di Povinsi Jambi, maupun dinas/instansi terkait lainnya di jajaran pemerintah pusat, serta masyarakat Provinsi Jambi.  Dharma wanita Persatuan Provinsi Jambi selama ini telah memberikan warna bagi proses perjalanan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di Provinsi Jambi," ujar Rahima.

Rahima mengatakan, tujuan utama pendirian DWP yang kuat adalah meningkatkan sumber daya anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencapai kesejahteraan nasional.

"Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan kesejahteran bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu membina anggota, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial serta melakukan pembinaan sosial," kata Rahima.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Hj.Iin Kurniasih Sudirman menyampaikan bahwa Dharma Wanita adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri sipil/ASN.

"Dharma wanita persatuan wajib bersyukur dan patut berbangga karena telah menjadi sebuah organisasi perempuan yang besar dan semoga tujuan organisasi DWP sebagai center of excellent bisa tercapai,” kata IIn Kurniasih.

Iin Kurniasih mengemukakan, DWP Provinsi Jambi harus yakin dan optimis dalam membangun organisasi yang lebih modern, profesional, disertai dengan program-program pengembangan dan peningkatan kualitas anggota DWP yang berkesinambungan, dan menjadikan anggota DWP secara aktif memberikan kontribusi, pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan di negeri yang kita cintai.

Iin Kurniasih Sudirman mengajak para pengurus dan anggota DWP Provinsi Jambi untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas, sebagai organisasi istri ASN agar mampu bekerja secara profesional dan menjalankan program kerja secara terintegrasi.

"Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerja sama yang solid, menyamakan gerak dan langkah untuk mencapai tujuan," jelas Iin Kurniasih (Humas)

Bupati Safrial Terima Audiensi dan Silaturahim Forum Jurnalis Tanjung Jabung Barat

KUALA TUNGKAL (SR28)- Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS sambut langsung kunjungan Ketua beserta Pengurus Forum Jurnalis Tanjab Barat (FJ-TJB) dalam rangka audiensi sekaligus silaturahmi di Ruang Rapat Bupati, Selasa (15/09).

Dalam arahannya Bupati menyampaikan, penberdayaan pers lokal sudah tercantum dalam visi misinya sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, salah satu fungsi Media merupakan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Dirinya juga menyatakan tidak anti kritik, dan siap menerima kritikan asalkan berdasarkan data dan fakta.

"Kerjasama dengan pemkab tidak harus memberikan pujian kepada saya. Saya tidak butuh popularitas. Saya butuh kritik dan saran yang membangun," ungkapnya.

Bupati Safrial juga memaparkan capaiannya selama hampir 5 tahun menjabat sebagai Bupati.

"Air bersih sudah mengalir ke Tungkal walaupun belum sempurna, masalah listrik sebentar lagi gardu induk selesai, pelabuhan Roro sudah selesai, insfrastruktur juga tinggal beberapa yang masih belum. SDM juga kita tingkatkan lewat beasiswa dan pengiriman ratusan putra-putri daerah ke berbagai sekolah vokasi," jelas Safrial.

Ditempat yang sama Ketua Forum Jurnalis Tanjab Barat, Sabri mengungkapkan kunjungannya bertujuan untuk silaturahmi, memperkenalkan pengurus, ikut serta mensukseskan pilkada dan meminta arahan Bupati agar organisasi berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut ketua FJ-TJB juga memaparkan, Organisasi Forum Jurnalis Tanjabbar terbentuk sejak maret 2017.

"Ini merupakan periode kedua, di bawah pengurus yang baru saat ini kami ingin bersilaturahmi dan memperkenalkan pengurus kepada Bapak. Anggota kami ada 15 orang yang terdiri dari 12 media, selain itu juga FJ-TJB siap menjalin kerjasama yang baik dan bersinergi dengan Pemkab Tanjab Barat," tegasnya.

Dalam pertemuan penuh keakraban tersebut juga di bahas banyak isu-isu aktual seputar Tanjab Barat.

Ikut serta mendampingi Bupati Asisten Administrasi Umum, Jeter Simamora, S.IP dan Kasubbag Komunikasi Pimpinan, Ari Kresna Wisnu Nenggar, S.Pd. (Sabri)

Merdeka Belajar: Apakah Benar Sudah Merdeka?

SR28JAMBINEWS - Perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lomba balap karung, tidak ada lomba makan kerupuk, tidak ada lomba panjat pinang, dan tidak ada lomba-lomba tradisional lainnya. Kalaupun ada persentasinya pasti sangat sedikit. Upacara kemerdekaanpun tidak akan meriah seperti biasa. Pasukan pengibar bendera banyak dikurangi kuantitasnya. Gegap gembita karnaval yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat dan pelajarpun tak akan digelar.

Covid-19 telah memaksa hampir seluruh aktifitas perayaan kemerdekaan lumpuh total. Lalu, jika gegap gempita perayaan kemerdekaan sepi, bagaimana dengan tututan pendidikan di sekolah? Karena seperti halnya Indonesia yang tengah merayakan hari kemerdekaan, pendidikan di tanah air juga telah mencanangkan program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar sendiri dilahirkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 2019. Program Merdeka Belajar episode satu ditandai dengan hilangnya ujian akhir nasional, pembaharuan konsep ujian sekolah, penyederhanaan rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan program zonasi.  Lalu, apakah konsep merdeka belajar ini dapat membantu siswa di masa pandemic? Apakah pelajar Indonesia telah benar-benar merdeka?

Siswa dan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Beberapa minggu yang lalu saya menyebar survey pada siswa tentang kendala dalam belajar online. Mayoritas siswa berharap untuk kembali belajar tatap muka di sekolah. 90% dari total responden (150 responden) memberikan kendala teknis dan kendala non-teknis. Kendala teknis seperti listrik yang sering mati, harga kuota internet yang mahal, dan sinyal internet yang hilang timbul. Kendala non-teknis misalnya guru yang sekedar memberi tugas, tanpa memberi materi yang interaktif, serta tidak adanya fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran dan penugasan. Lalu timbul pertanyaan, apakah mereka sudah merdeka di tengah jargon merdeka belajar?

A.      Kondisi listrik yang seperti minum obat

Ada banyak siswa tinggal di pinggiran yang tidak begitu memperoleh akses listrik yang memadai. Seringnya gangguan bahkan dalam satu hari bisa mencapai tiga kali (mirip seperti minum obat), tentu menjadi penghambat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Berikut adalah salah satu quote dari siswa saya, Toni (nama samaran) “Saya tinggal di desa kecil dan terkadang mati lampu seharian, otomatis di sini tidak ada jaringan seharian.” Bukan hanya itu, data KEMENDES (2010) menunjukkan bahwa masih terdapat 2.275 desa yang belum teraliri listrik. Jika di negara kita masih ada dua ribuan desa yang belum teraliri listrik; atau ada aliran listrik namun sering terjadi gangguan, maka kemerdekanan dalam merdeka belajar sulit untuk diwujudkan.

B.      Harga kuota internet mahal dan terbatasnya akses internet

“…kendala jaringan internet, karna tidak semua anak tinggal di tempat yang ada jaringan internet yang bagus. Ketiga, tidak semua anak memiliki hp dan kuota.” (Doni, nama samaran). Tidak sedikit siswa kami yang mengembalikan survey mengeluhkan banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan untuk sekedar mengikuti kelas online. Bukan hanya itu, sudah harganya mahal, sinyal internet sering pula hilang timbul.  Setiap hari, Senin s.d Jumat mereka harus “On” dari pukul 7.30 s.d pukul 12.00, tentu menggunakan aplikasi yang bervariasi mulai dari WhastApp, Youtube, Google Classroom, Google Meet, Quiziz, Ruang Guru, Zoom, dsb. Tentu, pulsa yang dibutuhkan tidaklah sedikit.

Belum lagi di sore dan malam hari, siswa dituntut untuk aktif mencari sumber referensi yang juga menggunakan pulsa internet. Kebijakan pusat baru sekedar memberikan kebebasan dalam menggunakan dana BOS untuk PJJ. Namun, dari berbagai informasi yang saya peroleh dari media masa dan sosial media, dana BOS sudah terkuras untuk biaya operasional sekolah dan gaji guru. Andaipun uang itu harus dibagi pada siswa dan guru, pasti tidak akan mencukupi dan malah akan memunculkan polemik dikemudian hari. Sebelum pemerintah mampu menggandeng BUMN telekomunikasi untuk memberikan diskon khusus untuk guru dan siswa selama PJJ, maka kemerdekaan dalam merdeka belajar akan sulit diwujudkan.

C.      Tugas menumpuk, kadang tidak dikoreksi

Jasmine (nama samara) menuliskan bahwa 90% pembelajaran online adalah berbentuk tugas, sementara hanya 10% saja guru yang mengajar dengan membuat materi yang interaktif. Parahnya lagi, banyak siswa yang mengungkapkan bahwa guru hanya sekedar memberikan tugas tanpa mengembalikan feedback kepada siswa. Bayangkan jika di suatu sekolah, setiap siswa mempunyai 14 mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran memberikan tugas kepada siswa; maka dapat kita bayangkan betapa tertekannya siswa-siswa kita. Bahkan saya sering mendengar keluhan dari siswa bahwa ada beberapa oknum guru, baru pertemuan pertama, langsung memberikan tugas/PR. Padahal mereka belum berdiskusi tentang silabus dan topik pelajaran. Tentu hasil survey dari siswa yang mayoritas mengeluhkan pembelajaran daring tidak efektif dikarenakan guru hanya memberikan tugas, dapat menjadi cambuk tersendiri bagi kami para guru. Tentu, juga koreksi dan masukan untuk program merdeka belajar.

D.      Pembelajaran yang Non-Student Centered

“Kendala dari belajar online menurut saya yaitu kurangnya pembelajaran tatap muka jarak jauh, yang sebenarnya sangat membantu untuk dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang materi tersebut” (Sari, nama samara). Pembelajaran satu arah dengan menggunakan WA atau google classroom dengan guru memberikan ringkasan materi, kemudian memberikan tugas terkesan kembali pada pengajaran konvensional yang berpusat pada guru. Padahal generasi milenial/generasi Z yang hidup di abad 21 membutuhkan kecakapan hidup yang kritis, inovatif, dan kolaboratif. Survey yang kami dapatkan, memberikan masukan berharga bagi kami agar guru dapat lebih memberikan porsi diskusi melalui google classroom stream. Atau jika memungkinkan dapat belajar dengan zoom atau google meet yang memantik diskusi kelompok secara live. Tentu pembelajran yang mengedepankan diskusi dan kolaborasi lebih efektif ketimbang selalu memberikan tugas kepada siswa terus menerus.

E.       Tidak Fleksibel

“..kami merasa kebingungan dengan tugas yang belum selesai sudah ditambah dengan tugas lain dan waktu tenggat yang kadang sangat singkat.” Begitulah petikan suara pelajar dari Bunga (nama samaran). Memang betul tugas yang bertubi-tubi muncul, dalam waktu yang berdekatan tidak malah membuat siswa tertantang untuk mengerjakan, namun malah sebaliknya menjadi kesal dan akhirnya ter-demotivasi untuk sekedar membaca tugasnya. Hasilnya tentu dapat diprediksi, nilai siswa akan semakin merosot di tengah pandemi ini.

Oleh karenanya, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk memebrikan fleksibilitas dalam tiga hal. Yang pertama, waktu: saya selalu memberi penjelasan yang detail tentang tugas yang dikerjakan anak didik saya. Saya hanya memberi tugas satu saja dalam empat kali pertemuan, dan saya memberi waktu minimal 14 hari dalam menyelesaikan satu tugas tersebut. Yang kedua, tugas yang saya beri, memberikan banyak pilihan untuk siswa; contohnya saya memberi tugas tentang topic “asking, giving, and responding to suggestion” maka saya memberi kebebasan jenis project yang siswa dapat kerjakan: bisa berupa video Tik Tok, bisa berupa postingan youtube, bisa berupa video pembelajaran, bisa berupa poster, bisa berupa komik, dan bisa juga berupa postingan di blog internet. Terakhir, saya juga memberi fleksibilitas untuk siswa memilih dalam mengerjakannya: boleh dalam kelompok (minimal lima anggota) dan bisa juga dikerjakan sendirian. Alhamdulillah, dari feedback yang saya terima anak didik saya sangat berterimakasih atas tiga kelonggaran yang saya berikan.

Suara Pelajar yang saya dapat dari survey meninggalkan pekerjaan rumah bagi kita guru, orangtua, masyarakat dan tentunya pemerintah. Tentu kita harus cepat belajar dan beradaptasi agar dapat terus mendampingi putra-putri kita dalam mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang efektif di masa pandemi. Tidak berlebihan rasanya jika saya mengulas kembali rekomendasi dari siswa-siswi Amerika dan Indonesia yang pada tanggal 29 Juli 2020 mengadakan pertukaran pemuda secara virtual. Diskusi siswa Indonesia-Amerika tersebut menyepakati beberapa poin tentang pembelajaran online. Berikut adalah rekomendasinya:

1.Untuk guru agar tidak memberikan banyak tugas dan PR selama Pandemi. Karena siswa sudah merasa berat dengan pembelajaran online, maka guru harus secara ikhlas mengurangi intensitas pemberian PR dan tugas.

2.Jika memang terpaksa harus memberikan tugas, maka guru harus memberikan fleksibilitas yang tinggi.

3.Agar guru dapat memberikan materi secara menarik dan mudah dipahami, bukan hanya sekedar memberikan tugas.

4.Untuk siswa/i agar dapat terus mematuhi aturan pemerintah termasuk untuk tetap menjaga physical distancing dan disiplin dalam menggunakan masker ketika harus ke luar rumah.

5.Untuk siswa/i agar dapat memanfaatkan waktu belajar dari rumah untuk memaksimalkan penelitian dan penemuan jati diri, contohnya dengan secara mandiri mempelajari bahasa asing, atau mempelajari budaya dari negara lain yang tentunya tidak diajarkan di sekolah.

Akhirnya, momen kemerdekaan Republik Indonesia harus dapat kita jadikan momentum untuk  berbenah dalam mewujudkan cita-cita luhur “merdeka belajar.” Tentu kebijakan merdeka belajar ini tidak dapat menjadi seperti “silver bullet”, namun perlu waktu dan usaha ikhlas dan pantang menyerah dari semua pihak: siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Semoga kita semua dapat berkomitmen dalam menyongsong kemajuan pendidikan tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke 75.

Penulis: Dion Ginanto, Guru/Dosen, dan Pengamat Pendidikan

Dana Covid-19 Menipis, Pemkot Jambi Berhemat

KOTA JAMBI (SR28) - Pemerintah Kota Jambi kini tengah mengambil langkah-langkah penghematan untuk bisa mempertahankan dana Covid-19 yang tersisa Rp18 Milyar agar tetap bisa dipergunakan untuk penanganan Covid-19 hingga akhir tahun 2020.

Latest News

Tak Layak Masuk Dalam Pemiliharaan, Aktivis Endus Dugaan Korupsi Uang Negara Di Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 (Satu)...

Di Akhir Jabatannya, Bupati Safrial Resmikan Proyek Fisik Infrastruktur 2016-2020

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir.H.Safrial didampingi Wabup Drs. H. Amir Sakib, Senin (11/01/21) kemarin di Laman Orang...

Yuk Intip, Ini Daftar Kekayaan 5 calon Kapolri

JAKARTA (SR28)- Perrgantian Kapolri direncanakan akan rampung pada akhir Januari 2021 ini. Sederet nama pun mulai muncul ke publik, mulai dari petinggi...

Nelayan Melihat Pesawat Jatuh Saat Hujan Deras di Sekitar Lokasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

JAKARTA - Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Surachman mengatakan, nelayan Pulau Lancang mendengar ledakan di...

LSM Petisi: Hasil Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Didesa Tungkal 1 Tanggung Jawab PPK-PPTK

KUALA TUNGKAL (SR28) – Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 Kecamatan...

Music

Gubernur Beri Penjelasan Atas Tanggapan Dewan Terhadap 5 Ranperda

JAMBI (SR28) - Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyampaikan penjelasan dan jawaban atas tanggapan dewan terhadap lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi Jambi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9/2020). Penjelasan gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2020, yang telah disampaiakan oleh gubernur kepada dewan dalam rapat paripurna pada Jumat, 11 September 2020.

Agenda rapat paripurna tersebut adalah :1.Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, 2.Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Jambi terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas 5 (lima) Ranperda Provinsi Jambi dan Pembentukan Pansus.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto,SH.I,M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra, dan diikuti oleh 32 orang dari 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi.

Juru bicara fraksi-fraksi yang membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah: Fraksi PDIP Wartono Priyo Kusumo, Faksi Gerindra Hakiman, Fraksi Golkar Dra.Hj.Mai Masnah, Fraksi Demokrat Ahmad Fauzi Ansori, Fraksi PAN H.Musharudin,SE, Fraksi PKB Hj.Eka Marlina, Fraksi PKS H.Rudi Wijaya, Fraksi P3 Berkarya Kamaluddin Havis,S.Ag, dan Fraksi Nasdem Hanura Sofwan.

Pada intinya, semua fraksi di DPRD Provinsi Jambi memberikan saran agar penyusunan dan pelaksanaan APBD benar-benar memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Gubernur memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhatap lima Ranperda Provinsi Jambi. Kelima ranperda tersebut adalah:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi

c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan PERDA Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Asing

Gubernur memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan seluruh fraksi terhadap lima ranperda, secara runut dan menyeluruh. Ia berharap agar tanggapan dan jawaban yang diberikannya memberikan penjelasan yang baik dan memadai terhadap pertanyaan fraksi-fraksi.

Gubernur mengemukakan, dirinya yakin bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan kualitas lima ranperda Provinsi Jambi, dari segi isi dan redaksional, serta agar Perda yang dihasilkan nantinya implementatif.

Dalam Ranperda tentang Cadangan Pangan, gubernur mengatakan, peran pemerintah daerah dan stakeholder adalah memberikan informasi terkait bencana alam, bencana sosial, gagal panen, dan keadaan kronis yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana yang terjadi di wilayah kabupaten/kota, mulai dari tingkat desa yang terkena bencana dengan melakukan pendataan yang diketahui oleh kecamatan dan diusulkan kepada bupati/wali kota. Informasi ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyaluran cadangan pangan berupa beras, sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat per kapita per hari dan akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi, gubernur menerangkan, Ranperda tersebut telah disusun berdasarkan kajian naskah akademik dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam proses perumusannya, telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Ranperda ini juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Jambi.

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan PERDA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Asing, gubernur mengucapkan terima kasih kepada Dewan atas saran untuk melakukan pemantauan tenaga kerja asing di Provinsi Jambi.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan PERDA Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, gubernur mengungkapkan bahwa pada dasarnya dengan adanya ranperda ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.

Pada kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Jambi membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami pembahasan lima ranpeda Provinsi Jambi.

Pemkab Tanjabbar Bangun Gedung Instansi Vertikal Pakai APBD-P, Ini Kata Ketua LSM Petisi “Pemkab Miskin tapi Sok Kaya”

KUALA TUNGKAL (SR28) - Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat merehab Rumah Dinas Kejari Kuala Tungkal yang merupakan lembaga vertikal menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020 kembali dipersoalkan oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Peneliti Anti Korupsi (LSM-Petisi) Syarifuddin AR.

Dia menuturkan bahwa dari dananya terlihat janggal karena kondisi keuangan daerah saat ini yang diketahui sangat minim.

"Sama-sama kita ketahui minim, namun anehnya bisa-bisanya  Pemkab merehab rumah dinas Kejari Kuala Tungkal yang merupakan instansi vertikal itu," ujar Syarifuddin kepada SR28.

"Ya kita aneh saja sudah jelas anggaran daerah kita saat ini minim malah bantu instansi vertikal, ini membuat kita berasumsi  besak pasak dari pada tiang, awak miskin tapi belagak sok kaya," tambahnya.

"Memang  di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) diperbolehkan instansi vertikal dibantu pemerintah daerah,namun lihat dulu kondisi keuangan daerah," ucapnya.

Lanjut dia, "Jika kita mengacu memoratorium , sebagaimana yang di tuangkan kebijakan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu langkah untuk efisiensi anggaran di dalam belanja-belanja agar anggaran yang ada untuk dapat digunakan lebih berdampak kepada masyarakat," paparnya.

Adapun pembangunan yang mendesak tersebut dicontohkan Syarifuddin adalah seperti pembangunan jalan,sarana pendidikan, kesehatan yang langsung bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Ini kalau kita nilai rehab rumah dinas kejaksaan terkesan pemborosan, terlebih lagi kondisi bangunan rumdis yang ada masih bagus dan masih layak di pergunakan ,namun aneh kok mengunanakan Dana APBD-P ,” jelasnya.

"Instansi vertikal itu semestinya cukup dibiayai dengan anggaran-anggaran yang dari pusat, jangan lagi membebani anggaran daerah seperti APBD dan APBD-P, gunakanlah uang daerah itu sebaik mungkin dan secara efektif dan efisien jangan di foya-foyakan," tegas Syarifuddin.

"Tidak perluhlah daerah juga ikut  memikirkan instansi vertikal, karena hal-hal itu menurut kita cukup menguras uang daerah, untuk ke depannya, kita minta pemerintah daerah fokus untuk pembangunan skala prioritas yang menyentuh kemasyarakat. Karena akses jalan, sarana pendidikan dan kesehatan kita masih banyak kekurangan dan masih perlu di benahi," bebernya.

"Masyarakat kita saat ini masih butuh itu, apa tidak lihat keluhan masyarakat selama ini dan kita minta juga kepada instansi vertikal juga  untuk memahami itu, selain itu kita beharap instansi vertikal dan pemkab bisa memahami itu semua, jangan memaksakan kehendak, pikirkan kepentingan masyarakat," tandasnya. (Sabri)

Jaringan Sinyal Handphone dan Pendidikan, Akan Menjadi Perhatian Serius Syafril Nursal

JAMBI - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jambi nomor urut 2 Fachrori Umar dan Syafril Nursal terus gencar menyisir seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi untuk "berbelanja masalah" dalam lawatan safari politiknya pada Pilkada Jambi 2020. Dari dekat, keduanya mendengar, merasakan dan melihat fakta dilapangan secara langsung, terutama dari masyarakat.

Selama lawatan safari politiknya diseluruh wilayah Provinsi Jambi, calon wakil gubernur Jambi nomor urut 2 Syafril Nursal menemukan sejumlah persoalan yang harus cepat ditangani dan menjadi perhatian serius, bahkan laporan itu langsung diterima dari masyarakat setempat.

Salah satu hal yang dikeluhkan masyarakat saat berkeliling dan berdialog dengan masyarakat di Kabupaten Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat,  yakni susahnya signal jaringan telepon seluler atau telepon genggam, termasuk tidak adanya akses internet di sebagian desa. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, apalagi ditengah situasi Covid 19 yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring (online).

Syafril mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi konsen dan perhatian serius ia bersama Fachrori untuk memberikan solusi dan jalan keluarnya serta penanganan yang cepat. Apalagi, kapan kepastian berakhirnya pandemi Corona belum bisa diprediksi.

"Ini sangat merisaukan saya. Katanya belajar pake daring, online. Saya jalan kemana itu signalnya susah, ndak ada internetnya. Bagaimana itu mau sekolah. Kalau berlangsung panjang corona ini kalau tidak dipikirkan jalan keluarnya  nanti kita kehilangan generasi ini. Akan ada nanti generasi yang kualitasnya rendah zaman corona ini. Karena tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Kareana semestinya pelajaran (misalnya) 7 mata pelajaran hanya dapat 3, 4. Belum lagi gangguan internet tidak bisa. Kita akan lost generasi itu," kata Syafril.

Tak main-main, Syafril langsung bergerak cepat agar desa-desa yang tidak ada signal telepon genggam dan belum terjangkau akses internet bisa segera terjangkau. Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini langsung memanggil pakar dan ahli IT untuk berdiskusi dalam mencari solusi agar semua desa terjangkau signal dan internet. Sehingga saat terpilih persoalan ini bisa segera ditangani dengan cepat.

"Kemarin itu saya sudah mengundang ahli IT. Bagaimana di daerah yang tidak ada internetnya itu supaya ada. Tapi harganya murah, kemarin saya suruh paparan, saya suruh perbaiki dulu. Kalau memungkinkan nanti bisa kita pasang alat-alat itu sehingga anak-anak kita tidak pergi naik gunung kemana mana dia mencari signal," ucapnya.

SYAFRIL RISAU KARENA ADA LAPORAN PELAJAR PUTUS SEKOLAH.

Tak sekedar persoalan susahnya signal dan akses internet di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi yang membuat pelajar terkendala untuk belajar secara online.

Bahkan, Ketua Lembaga Adat Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Mustafa Kamal menemukan adanya sejumlah pelajar SD dan SMP yang ia sebut sama seperti putus sekolah carena situasi Covid 19. Hal itu sampaikan Mustafa kepada Syafril Nursal saat silaturahmi dan tatap muka dengan masyarakat Muara Pijoan.

Apalagi, kata Mustafa, untuk siswa dan pelajar yang orang tuanya tidak punya telepon genggam pintar dan paket data internet tentu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online. Bahkan sebagian diantaranya sudah bekerja. "Sayo memandang sekarang ini, banyak sayo jalan, sudah (ado yang) putus sekolah. Kareno orang tuonyo menasehati dio dak mau ikut. Belajar dio dak punyo hp. Akhirnyo dio main main bae begitu. Kebanyakan itu kelas 5, 6 (SD) 1, 2 SMP. Kabayakan putus sekolah bagi sayo. Bahkan sudah ado yang kerjo anak-anak yang begitu. Kareno Pada saat covid ini dio mau belajar hp dak punyo. Hp, kuota dak punyo akhirnyo terserah bae. Akhirnyo mulai kelas 5 kelas 6 kelas 2 SMP itu sudah banyak bagi sayo itu lah putus sekolah. Bahkan ado yang sudah kerjo,ado yang kerjo ikut (angkutan) batu bata. Ikut ngambek kayu. Apo bae kerjo kasar, sudah banyak, sudah ikut," ucapnya.

Syafril cukup kaget mendengar hal itu. Ia mengatakan sangat risau dan prihatin dengan kondisi tersebut. Karena pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Jambi.

"Maka ini pemikiran kita, jika terpilih nanti inilah yang menjadi perhatian pertama. Kalau tidak, kita akan lost generasi. Kita akan kehilangan generasi. Insya Allah itu sudah menjadi pikiran saya," ucapnya.

Syafril menegaskan akan serius menyelesaikan persoalan ini. Bahkan ia mengatakan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk percepatan penanganan persoalan tersebut. Apalagi kata Syafril, terkait dengan pendidikan yang berkualitas, seperti peningkatan kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan dan kualitas pendidikan serta lain sebagainya terkait peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi merupakan salah satu prioritas utama ia bersama Fachrori.

"Itu menjadi kerisauan saya. Karena betul-betul risau sekali. Karena saya belum mengatakan banyak yang berhenti, tidak sekolah. Tapi saya baru mengatakan tidak bisa belajar. Tapi faktanya seperti itu tadi. Kemarin saya berjalan ke Tanjung Jabung Timur itu begitu, (mengatakan) kita akan lost generasi ini. Insya Allah nanti akan menjadi pemikiran serius bagaimana mengatasi ini," tutupnya.

Kasus Baru Positif Covid 19 di Petro China, Sekda Himbau ASN Patuhi Protokol Kesehatan

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait adanya penambahan kasus baru terkonfirmasi positif covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru-baru ini, Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi himbau ASN agar disiplin terapkan protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Sekda dalam arahannya saat menjadi inspektur Apel rutin Sekretariat Daerah yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati, Senin (27/07/2020).

Sekda mengutarakan, "Meskipun kita terapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, saya himbau kepada masyarakat, khususnya ASN, untuk betul-betul terapkan protokol kesehatan, seperti yang kita tau, beberapa hari ini di kabupaten Tanjung Jabung Barat ada penambahan kasus Baru positif covid 19 di salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Betara, untuk diketahui, hingga Minggu (26/07) kemarin, ada 13 karyawan perusahaan Petrochina International Jabung Ltd yang terkonfirmasi positif covid 19 dari hasil tracking disertai uji swab," beber Sekda.

Menurut Sekda, menyikapi adanya kasus baru positi covid 19 di Tanjab Barat, Tim Satgas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi akan turun langsung lakukan peninjauan ke lokasi perusahaan.

"Selain itu, rencananya hari ini Tim Satgas Tanjab Barat dan Provinsi Jambi akan lakukan pengambilan sampel di salah satu pasar di Kecamatan Betara untuk memantau perkembangan covid 19, rencananya sekitar 500 sampel," jelas Sekda.

Lanjut sekda terkait hal tersebut hari ini juga akan dilakukan pembahasan terhadap Raperda Penegakan Protokol Kesehatan yang beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat.

"Semoga pembahasan Raperda ini nantinya berjalan lancar dan bisa segera diberlakukan, tujuannya agar protokol kesehatan bisa benar-benar diterapkan di masyarakat," pungkasnya. (Sabri)

Orang Kaya Terpapar Covid-19 Tidak Ditanggung Pemerintah

KOTA JAMBI (SR28) - Lantaran kehabisan anggaran, Pemkot Jambi berencana untuk menyiapkan lokasi khusus bagi pasien Covid-19 berlabel orang tanpa gejala yang berstatus orang mampu. Dimana mereka nantinya akan diisolasi tanpa pembiayaan dari pemerintah.

Nonton berita lainnya di JAMBI28.TV

Culture

- Advertisement -

Landasan Prinsip Hukum Syariah terhadap Asuransi di Indonesia

Oleh: Muhammad Haadi Nugraha, SH.MH

Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudhârabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Âli ‘Imran (3): 130. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum, antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu:

1. Utmost good faith, atau itikad baik dari kedua pihak, antara tertanggung dan penanggung.

2. Indemnity, atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi keuangan tertangung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.

3. Proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

4. Subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

5. Contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

Ada dua jenis risiko yang dapat diasuransikan:

1. Takâful keluarga (asuransi jiwa), meliputi:

a. TakâfulBerencanaWaktu, Insurance and Islamic Law,

b. Takâful Pembiayaan,

c. Takâful Pendidikan;

d. Takâful Kolektif (asuransi kerugian), meliputi Takâful kebakaran,  Takâful kendaraan bermotor, Takâful kecelakaan diri, Takâful pengangkutan laut, darat, dan udara serta Takâful l rekayasa/engineering

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu:

Pertama, Mengharamkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ‘Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: Asuransi sama dengan judi, Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti,  Asuransi mengandung unsur riba/renten; dan Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, Premi-premi yang sudah dibayarakan diputar dalam praktik-praktik riba,  Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Dukung Pemulihan Ekonomi, Ardy Daud Dorong Pelaksanaan Anggaran

JAMBI (SR28) - Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Ir.Restuardy (Ardy) Daud,M.Sc mendorong pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi yang akan berdampak pada perekonomian daerah. Ia mengingatkan seluruh kepaala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera merealisasikan rencana kerja anggaran, tentunya sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang berlangsung di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, (05/11/2020).

Ardy Daud mengatakan, Pemerintah Provinsi juga mengupayakan pemulihan perekonomian Provinsi Jambi ditengah pandemi Covid-19, dan mendukung pemerintah pusat dalam memulihkan perekonomian nasional.

Ardy Daud menjelaskan, Pemprov Jambi telah melakukan refocusing anggaran untuk membantu pemulihan perekonomian akibat Covid-19, program dan kegiatan telah tertuang dalam APBD Perubahan Tahun 2020 untuk fokus dengan hal tersebut. Salah satu contoh kegiatannya adalah memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat yang sangat terdampak Covid-19.

“Pemulihan perekonomian ini tidak hanya kita anggarkan pada tahun 2020 saja, tapi juga akan terus berjalan di tahun 2021 dengan mengalokasikan anggaran untuk pemulihan perekonomian, karena ini merupakan salah satu upaya kita bersama dalam mengatasi kondisi perekonomian yang menurun, disamping kita juga terus melakukan penanganan Covid-19,” ujar Ardy Daud.

Ardy Daud berpesan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih memfokuskan program dan kegiatan guna membantu perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendorong meningkatnya perekonomian Provinsi Jambi.

“Dampak yang sangat siginifikan dari pandemi Covid-19 ini adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berada pada angka minus 1,72 persen. Perlambatan ekonomi terjadi karena penurunan kinerja, konsumsi rumah tangga yang relatif menurun, pelemahan harga komoditas unggulan dan menurunnya produksi manufaktur,” kata Ardy Daud.

“Berita baiknya, kondisi ekspor Provinsi Jambi saat ini sudah mulai membaik berdasarkan data yang ada, serta pada bidang pertanian juga turut memberikan kontribusi positif dengan adanya panen raya beberapa waktu yang lalu dalam menjaga pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi,” lanjut Ardy Daud.

Selanjutnya, Ardy Daud mengingatkan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mempercepat pelaksanaan APBD, karena realisasi anggaran APBD tersebut sangat membantu dalam perputaran uang ditengah masyarakat.

Pada rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi, H.Sudirman,SH,MH bertindak sebagai moderator dalam rapat yang diikuti oleh Asisten II Sekda Provinsi Jambi, Ir.Agus Sunaryo,M.Si dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi. (Sidik)

Bupati Tanjabar Safrial MS Salurkan Bantuan Sosial Beras Untuk PKH

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial MS serahkan langsung secara simbolis Bantuan sosial beras (BSB) Tahun 2020 kepada perwakilan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) Di Gudang Bulog Kuala Tungkal, Selasa(20/10).

Disampaikan Kadis Sosial Drs. Syarifudin MM dalam laporannya, bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) ini, diperentukan bagi keluarga harapan yang terdampak covid 19 yang mencapai 11. 435 KPM.

"Beras yang disiapkan yaitu kualitas premium dengan kemasan 15 kilogram, dan penyaluran bantuan sosial tersebut akan dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak Agustus sampai Oktober 2020," jelas Syarifudin.

Sementara itu Bupati H. Safrial dalam sambutannya berharap bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi covid 19. Namun, Bupati juga ingatkan kepada masyarakat untuk tetap produktif selama masa pandemi.

"Kita berharap dengan bantuan ini dapat mengurangi beban ekonomi, yang paling penting kita tekankan, selain bantuan ini kita harus bekerja, karena di era new normal ini kita harus bekerja, ekonomi berjalan dan kesehatan harus dijaga" katanya

Bupati H. Safrial juga menghimbau masyarakat untuk selalu patuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terlebih dengan adanya Perda yang mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjab Barat untuk selalu patuhi protokol kesehatan apalagi kita sudah ada perda tentang Covid 19, artinya jika ada Peraturan Daerah pasti ada sanksinya, jadi saya berharap masyarakat betul-betul menyadari Covid 19 ini sangat berbahaya maka Protokol kesehatan harus dilaksanakan" tegas Bupati.

Ditanya soal persedian Beras di Gudang Bulog , Bupati Safrial langsung Gudang Beras Bulog mengatakan, persedian beras yang tersedia di Gudang Bulog diperkirakan cukup untuk 3 bulan kedepan."hadir dalam acara ini, Para Kepala OPD, Camat, Ka Bulog, Masyarakat Penerima Bantuan serta tamu undangan lainnya. (Sabri)

- Advertisement -

Must Read

Korban Tenggelam Ditemukan 36 Kilometer Dari Lokasi Kejadian

JAMBI (SR28) - Korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR gabungan pada Jumat sore. Korban ditemukan tersangkut di pinggir sungai Batanghari di desa Sekumbang, Kabupaten Muaro Jambi. Korban ditemukan 36 Km dari lokasi kejadian.

Polisi Tangkap Pelaku Penggelapan Motor Curian di Jambi, Melibatkan Anak Dibawah Umur

KOTA JAMBI - Pelaku penggelapan dan penadah motor curian, berhasil ditangkap petugas kepolisian polsek Jambi Timur. Satu diantara pelaku yang berperan sebagai pelaku penggelapan adalah seorang anak dibawah umur berusia 14 tahun.

Modus yang dilakukan pelaku adalah berpura-pura meminjam motor temannya untuk pergi memotong rambut dan setelah motor berhasil dikuasai, motor tersebut malah dijualnya seharga 700 Ribu Rupiah yang ia gunakan untuk berfoya-foya.

Gedung Megah VVIP RSUD Raden Mattaher Disulap Jadi Tempat Isolasi Covid-19

KOTA JAMBI (SR28) - Pemerintah provinsi Jambi kini tengah memeprsiapkan gedung Super VVIP RSUD Raden Mattaher untuk direnovasi guna menjadi ruang isolasi pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG).

Astaga! Kecanduan Filler Pipi, Bentuk Wajah Wanita Ini jadi Aneh

Wanita bernama Anastasiia Pokreshchuk ini, nekat melakukan injeksi filler sendiri di bagian wajahnya, demi menonjolkan tulang pipinya.

Namun, kecanduan Anastasiia terhadap injeksi filler itu malah membuat bentuk wajahnya jadi terlihat aneh. Tulang pipinya tampak begitu menonjol, tak seperti pada umumnya.

Walaupun terlihat aneh di mata banyak orang, namun wanita asal Ukraina ini mengaku sangat puas dengan penampilan wajahnya yang sekarang.

"Setelah aku mendapatkan injeksi filler dan aku melihat perubahan di pipiku, aku jatuh cinta dengan bentuknya. Aku suka pipiku, aku ingin bentuknya seperti itu dan aku sangat senang," ungkap Anastasiia, dilansir dari Daily Star.

Anehnya, Anastasiia nekat menginjeksi filler dengan bahan hyaluronic acid filler ke pipinya, tanpa pernah belajar ilmu kesehatan dan kedokteran.

"Aku sering menyuntikkan beberapa bagian di wajahku sendiri. Aku memahami bahwa terlihat aneh bagi orang lain tapi aku tidak memikirkannya," sambungnya.

Anastasiia mengaku, filler pipi yang dilakukannya seorang diri malah membuatnya jadi lebih percaya diri. Sebelum melakukan filler, Anastasiia mengaku sangat tidak percaya diri, ia bahkan malu untuk mengunggah foto di media sosial.

"Aku sangat malu dengan segalanya, suaraku, penampilanku. Aku bekerja keras untuk itu," jelasnya. (Indozone)

Baru Seumur Jagung Jembatan Parit 20 Sudah Retak, Aktivis Minta Kejari Kuala Tungkal Periksa Rekanan dan Oknum PUPR

‌‌KUALA TUNGKAL (SR28) –Peningkatan Jembatan Parit 20 Kecamatan Sebrang Kota yang dibangun dengan Dana APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 5,8 Milyar lebih baru seumur jagung sudah retak dan lentur. Hal ini sangat mengecewakan masyarakat Parit 20.

Pasalnya jalan tersebut belum dilalui mobil dan roda dua namun kondisinya sudah memperihatinkan.‌‌

Dari laporan warga setempat Penigkatan Jembatan Parit 20 itu dibangun dengan tiang pancang sebayak 2 sambung.

"Wajar saja kalau jembatan tersebut lentur sebelum dilalui kendaraan, selain itu juga dari coran beton rekanan mengunakan ari lobak saat mengecor jembatan tersebut, jadi wajar saja kalau jembatan Parit 20 itu retak dan lentur karena hasil kerjanya asal jadi" ungkap JM kepada SR28 kemarin.‌‌

Menyikapi hal tersebut aktivis Tanjab Barat Anand Viqriza,SH.MH, mendesak BPK dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Karana menurut saya hal ini sudah merugikan negara, dan ada indikasi  atau melakukan korupsi dengan dikuranginya tiang pancang yang ditanam rekanan, karena setahu saya jembatan Parit 20 yang dibangun oleh rekanan tersebut Dalam BQ  nya itu Rata-Rata Empat sambung bukan 2 sambung,”seloroh Anand Viqriza,SH,MH, Jum’at (06/11) kemarin.‌‌

"Demikian juga Oprit Jembatan yang sudah retak dan itu juga ada idikasi kerugian Negara,karena tidak sesuai juga dengan RAB dan mutu beton serta kepadatan Tembokan OPrit tersebut,hal ini juga kurangan pengwasan dari oknum Dinsa PUPR Tanjab Barat sealama pelaksanaan pekerjaan tersebut,untuk itu kembali kita tekankan kepada Pengak hukum  kejaksaan Negri Kuala Tungkal Jangan Hanya meninjau Saja di 17 jembatan tersebut saat mendampigi Sekda Tanjab Barat kita minta segra dilakukan pemereiksaan terhadap rekanan dan oknum Dinas PUPR,” pungkas Anand Viqriza. (Sabri)

7 Fraksi DPRD Tebo Setujui Ranperda APBD TA 2020 dan Perumda Air Minum Tirta Muaro

TEBO (SR28) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, Selasa (06/08/2019) sekitar pukul 14:00 wib menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kab. Tebo Terhadap nota pengantar rancangan perda Kabupaten Tebo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan ranperda kabupaten Tebo tentang Perumda air minum Tirta Muaro.

Rapat langsung dipimpin oleh ketua DPRD Tebo, Agus Rubyanto. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Tebo, H. Sukandar, Ketua DPRD Agus Rubyanto, SE dan wakilnya Wartono Triankusumo, para anggota dewan, Asisten dan para Staf Ahli Bupati, serta para tamu undangan lainnya

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Tebo Wartono mewakili 7 fraksi di DPRD Tebo dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kab. Tebo Terhadap nota pengantar rancangan perda Kab. Tebo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan ranperda kab Tebo tentang Perumda air minum tirta muaro.

Ketujuh Fraksi di DPRD Tebo Yaitu Fraksi Golongan Karya, Frakasi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Nasional Demokrat Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Nurani Sejahtera menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo menjadiPeraturan Daerah.

Lifestyle Magazine

Kemunculan Seekor Ular Sanca Hebohkan Warga Thehok-Kebun Kopi

KOTA JAMBI (SR28) - Kamis pagi (30/7) puluhan warga yang tinggal di jalan Raden Wijaya Lorong Akimar Kelurahan Thehok Kota Jambi dibuat ketakutan dengan kemunculan seekor ular sanca.

Bawaslu Pertanyakan Keterbukaan Informasi Hasil Tes Kesehatan Cagub-Cawagub Jambi

JAMBI (SR28) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi mempertanyakan keterbukaan informasi hasil tes kesehatan yang dilakukan KPU Jambi terkait hasil peemriksaan kesehatan para Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang kini telah ditetapkan sebagai Cagub dan Cawagub Jambi tahun 2020.

Sumber: JAMBI28 TV

Tangkap Pengedar Sabu, Polisi Malah Temukan Penyeludupan Benih Lobster

TANJAB TIMUR - Selain barang bukti 27 box styrofoam berisi 40.500 ekor Baby Lobster jenis mutiara dan pasir. Dalam penangkapan tersebut polisi juga mengamankan sebanyak 3 orang tersangka, yakni KR, RN dan AB.

Ketiga tersangka in diduga merupakan jaringan yang terlibat dalam aksi penyelundupan benih lobster tersebut ke luar negeri.

Ketiga tersangka itu saat ini juga telah diperiksa untuk dilakukan pengembangan leih guna dapat menankap tersangka lainnnya.

DPRD Tebo Gelar Sidang Paripurna Dengar Pendapat Akhir Fraksi Tentang 8 Ranperda dan APBD 2021

TEBO (SR28) - DPRD Tebo menggelar Sidang Paripurna tentang pendapat akhir fraksi - fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah APBD Tebo 2021 dan 8 Perda lainnya, Senin (16/11/2020).

Tampak Bupati Tebo Dr. H. Sukandar, S. Kom, M.Si bersama Wabup Syahlan, SH menghadiri Sidang Paripurna DPRD Tebo tersebut dengan tetap mengikuti protokol kesehetan.

Ketua DPRD, Mazlan memimpin jalannya sidang paripurna

Sidang Paripurna dibuka langusng oleh Ketua DPRD Tebo Mazlan, S.Kom yang didampingi Wakil Ketua Aivandri, AB  dan Syamsurizal, SE, M.Si serta diikuti Anggota Dewan lainnya.

"Sidang paripurna hari ini untuk memberikan kejelasan dan ketegasan kepada seluruh anggota DPRD Tebo apakah rancangan peraturan daerah Kabupaten Tebo tentang APBD 2021 dan 7 ranperda eksekuitf serta 1 ranperda inisiatif tahun 2020 dapat disetujui untuk dijadikan Perda Tebo," ujar Mazlan dalam persidangan.

Penandatangan dokumen oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan S.Kom

Semenatara itu, Bupati Tebo H. Sukandar dalam pidatonya mengatakan, Paripurna kali ini merupakan momentum strategis bagi Pemkab Tebo dan DPRD Tebo.

"Paripurna kali ini menjadi momentum strategis, sebab di tengah pandemi Covid-19 kita dapat menyusun dan membahas rancangan Perda tentang APBD Tebo 2021 dan 8 Ranperda lainnya,' papar bupati Sukandar.

Penandatanganan dokumen oleh Bupati Tebo, H. Sukandar

Atas penyusunan Ranperda tersebut,Pemkab. Tebo memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi- tingginya kepada Pimpinan dan anggota Dewan.

"Kami menyadari bahwa dalam pembahasan ini ada dinamika, namun atas dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tebo maka pembahasan Ranperda berjalan dengan kondusip, terarah dan sesuai tahapan ", ungkap Bupati H. Sukandar.

Seluruh anggota dewan dan undangan tetap mematuhi protokol kesehatan

Jalannya sidang paripurna dapat berjalan dengan tertib dimana setiap anggota dan undangan yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan yakni dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak antara satu dan lainnya.

PM Lebanon Bersumpah Untuk Menghukum Mereka yang Bertanggung Jawab Atas Ledakan Besar

Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab bersumpah akan mencari siapa orang yang membuat ledakan ini. Dia akan meminta pertanggungjawaban atas ledakan besar yang menewaskan puluhan orang dan ribuan orang luka-luka.

Sumber: JAMBI28 TV

Video News

- Advertisement -

Breaking News!!! Pemkot Jambi Kembali Liburkan Siswa PAUD, SD dan SMP se-Kota Jambi

KOTA JAMBI (SR28)-  Setelah melaksanakan keputusan Walikota Jambi nomor 245 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Relaksasi di Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2020-2021 selama 3 pekan terhitung 13 juli 2020, pada hari Rabu (6/8/2020) Pemerintah Kota Jambi secara resmi kembali meliburkan siswa/i PAUD/TK, SD dan SMP yang ada di Kota Jambi. Keputusan tersebut diambil setelah menyikapi melonjaknya kasus Covid 19 di Kota Jambi dan Provinsi Jambi sebanyak 19 orang. Angka ini tercatat sebagai angka terbesar setelah klaster Gowa yang membuat panik masyarakat Provinsi Jambi pada bulan Mei lalu.

Keputusan untuk meliburkan kembali siswa-siswi ini disampaikan secara langsung oleh Kadis Pendidikan Kota Jambi Mukhlish dengan melalui surat resmi dengan perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh Kepala PAUD, SD dan SMP tetanggal 5 Agustus 2020. Para siswa ini diminta untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh terhitung 6 Agustus 2020 hingga 19 Agustus 2020.

Berikut surat resminya

Jurnalis: Muhammad Sidik

Tim SAR Lakukan Pencarian Bocah 7 Tahun yang Tenggelam di Sungai Batanghari

KOTA JAMBI (SR28) - Upaya pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Namun higga Kamis sore korban belum berhasil ditemukan. Operasi pencarian dilanjutkan Jumat pagi atau hingga 7 hari kedepan jika korban belum juga ditemukan.

Bupati Tanjabbar Dampingi Gubernur Salurkan JPS

TANJAB BARAT (SR28) - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. Ir. H Safrial  MS, dampingi Gubernur Jambi Fachrori Umar salurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua untuk warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Tebing Tinggi, Senin (12/07/2020).

Disampaikan Kadis Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi, Arif Munandar, penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua ini  sama seperti alokasi tahap pertama, yaitu 3523 Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Arif Munandar juga mengatakan, keterlambatan penyaluran JPS tahap kedua ini disebabkan terkendala pada tumpang tindihnya data yang diterima. Namun, dikatakan Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah data yang terbaik. Selain itu ditambahkannya, Kabupaten Tanjab Barat sudah mendapat apresiasi dari BPKP dalam melakukan rinsing data.

"Karena datanya terbaik, yang kedua kemarin BPKP juga sudah mengapresiasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat," ujar Arif.

Pada kesempatan yang sama Bupati Safrial juga mengatakan, terlambatnya penyaluran JPS di Tanjab Barat memang disebabkan adanya tumpang tindih data. Namun dijelaskan Safrial, bahwa permasalahan data dapat diselesaikan dengan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Camat, Kades dan ketua RT sehingga didapatkan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang akurat untuk tahap kedua ini.

"Alhamdulillah, di Tanjab Barat ini, dengan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial, Camat, Kades dan ketua RT, sehingga tidak banyak terjadi kesalahan data," ujarnya.

Terkait era new normal, Bupati juga mengajak kepada masyarakat untuk mengikuti himbauan Pemerintah dalam disiplin penerapan protokol kesehatan.

"Kalau kita ingin pandemi ini cepat berlalu, ya kita harus disiplin ikuti himbauan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan," ajak Safrial.

Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam penyampaiannya mengatakan, dengan diserahkannya JPS bagi masyarakat yang terdampak covid 19 ini diharapkan mampu meredam lonjakan permintaan bahan pangan, dan meringankan beban kelompok penerima manfaat.(Sabri)

Pelajar Lakukan Aborsi, Janin Dikubur Didepan Ruko

JAMBI - Pasangan kekasih yang satu diantaranya masih pelajar SMA membuang janin hasil hubungan gelap mereka. Janin itu ditemukan terkubur di depan sebuah ruko di kawasan kasang, kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dan sudah terkubur selama dua hari dengan kedalaman sekitar 40 Cm.

Sumber: JAMBI28 TV

Gubernur Jambi kunker ke Merangin resmikan jembatan

MERANGIN - Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong infrastruktur di daerahnya. Salah satunya dengan membangun infrastruktur darat sampai ke desa-desa.

“Kita sudah berkomitmen dalam membangun Provinsi Jambi dimulai dari desa-desa,” kata Fachrori usai meletakkan batu pertama pembangunan jembatan Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabil Ilir, kabupaten Merangin, Kamis 23 Juli 2020.

Fachrori mengatakan, perhatian nyata Pemprov Jambi ditunjukkan melalai pembangunan jembatan Desa Rantau Limau dalam membantu pembangunan di wilayah kabupaten/kota, khususnya di wilayah Kabupaten Merangin.

“Jembatan Desa Rantau Limau Manis ini akan dibangun secara permanen, sebelum nya hanya jembatan gantung biasa dan hanya dilewati oleh kendaraan roda dua, jembatan ini nantinya akan menghubungkan tiga kabupaten yaitu Merangin, muara Bungo, dan Tebo,” ujar Gubernur.

Fachrori berharap pengerjaan pembangunan jembatan ini bisa selesai tepat waktu sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Pembangunan jembatan desa rantau limau manis ini merupakan pemenuhan janji kampanye saat maju menjadi Wakil Gubernur Jambi mendampingi Zumi Zola. “Pembangunan jembatan sudah kita mulai, sudah kita wujudkan, saya tepati janji saya,” ucap Gubernur.

Sementara Bupati Merangin H Al Haris mengucapkan, berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi karena telah membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merangin.

“Saya melaporkan kepada Bapak Gubernur Jambi bahwa Kabupaten Merangin telah mendapat banyak bantuan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jambi karena anggaran APBD Kabupaten Merangin tidak mencukupi untuk membangun seluruh daerah yang luas ini, dengan PAD lebih kurang Rp100 miliar per tahun,” ucap Haris.

Haris juga mengatakan, upaya pemerintah Kabupaten Merangin dalam membangun infrastruktur telah membangun 44 jembatan, jalan 69,8 persen dari yang di target kan nasional yaitu 70 persen, perbaikan jalan rusak ringan 18 persen, jalan rusak berat 11,65 persen.

“Kami sangat mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, karena peran pemerintah provinsi sangat penting sekali untuk membantu pembangunan di kabupaten Merangin ini dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah kami, sehingga kedepannya lebih maju lagi,” tuturnya.

Ditangkap di Lampung Terkait Prostitusi Online, Intagram Artis VS Diserbu Netizen

JAKARTA - Seperti diketahui, artis VS ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada 28 Juli 2020 malam atas kasus prostitusi online. VS ditangkap bersama dua orang yang diduga mucikari di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung.

Nama Vernita Syabila kini pun tengah jadi perbincangan hangat publik. Instagram Vernita pun kin diserbu netizen.

Salah satu unggahan teranyar Vernita pun menjadi sorotan netizen. Dia membagikan video dirinya dengan mencantumkan lokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya itu, Vernita juga membagikan suasana di sebuah hotel.

Unggahan teranyar Vernita di akun instagramnya @vernitasyabila

Beberapa netizen pun menduga bahwa lokasi yang dicantumkan oleh Vernita hanya pengalihan. Ada yang menilai bahwa suasana hotel yang dibagikannya itu mirip seperti hotel yang ada di kawasan Bandar Lampung.

"Haha. Makanya, update lokasi di Pontianak, tapi suasananya di N***tel Lampung," komentar netizen lainnya. (Okezone)

- Advertisement -

Music

Gubernur Jambi Semakin Aktif Olahraga Ajak Masyarakat Jaga Kesehatan

JAMBI (SR28) - Mengisi kegiatan pagi diwaktu luang dengan berolahraga semakin giat dilakukan terutama ditengah Pandemi Covid-19 guna penguatan imun tubuh olahraga semakin aktif dicontohkan sosok Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengikuti dan memulai acara Gowes Santuy Harhubnas 2020 dengan tema Wujudkan Asa Majukan Indonesia di Terminal Lama Bandara Sultan Thaha Syaifuddin, Sabtu (12/9/20) pagi.

Acara yang diselenggarakan pihak terkait perhubungan juga menyediakan begitu banyak hadiah bagi para pencinta olahraga sepeda dari berbagai kalangan termasuk para pejabat Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

Disaat akhir acara Pj.Sekda H.Sudirman menyampaikan ucapan selamat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020 termasuk kepada seluruh peserta Gowes Santuy,"Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan diri kita semakin sehat karena kita pahami betul Pandemi Covid-19 ini kepatuhan kita pada protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan," ungkap Pj.Sekda.

Pemerintah Provinsi Jambi begitu kuat menggalakkan olahraga guna mengajak masyarakat semakin antusias pada kegiatan positif menyehatkan badan serta perekonomian khususnya olahraga sepeda dapat membantu menggerakkan bidang bengkel sepeda, pihak penjual sepeda hingga badan sehat ekonomi kuat,"Kita juga perlu untuk berolahraga karena olahraga mengkondisikan badan menjadi sehat, memberikan kekuatan, ketangguhan dalam menghadapi atau menangkal Covid-19," jelas Pj.Sekda.

Pj.Sekda menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi pada rangkaian kegiatan Hari Perhubungan Nasional 2020 diharapkan insan-insan perhubungan menjadi contoh yang baik dalam rangka mematuhi protokol kesehatan,"Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberi manfaat bagi kita semua dan tadi pagi Gubernur sempat hadir dalam rangka Gowes Santuy namun karena ada agenda lain tidak bisa menghadiri sampai selesai," kata Pj.Sekda. (Post Amirzan, Raihan,Foto Adi Putra Merangin

Astaga! Kecanduan Filler Pipi, Bentuk Wajah Wanita Ini jadi Aneh

Wanita bernama Anastasiia Pokreshchuk ini, nekat melakukan injeksi filler sendiri di bagian wajahnya, demi menonjolkan tulang pipinya.

Namun, kecanduan Anastasiia terhadap injeksi filler itu malah membuat bentuk wajahnya jadi terlihat aneh. Tulang pipinya tampak begitu menonjol, tak seperti pada umumnya.

Walaupun terlihat aneh di mata banyak orang, namun wanita asal Ukraina ini mengaku sangat puas dengan penampilan wajahnya yang sekarang.

"Setelah aku mendapatkan injeksi filler dan aku melihat perubahan di pipiku, aku jatuh cinta dengan bentuknya. Aku suka pipiku, aku ingin bentuknya seperti itu dan aku sangat senang," ungkap Anastasiia, dilansir dari Daily Star.

Anehnya, Anastasiia nekat menginjeksi filler dengan bahan hyaluronic acid filler ke pipinya, tanpa pernah belajar ilmu kesehatan dan kedokteran.

"Aku sering menyuntikkan beberapa bagian di wajahku sendiri. Aku memahami bahwa terlihat aneh bagi orang lain tapi aku tidak memikirkannya," sambungnya.

Anastasiia mengaku, filler pipi yang dilakukannya seorang diri malah membuatnya jadi lebih percaya diri. Sebelum melakukan filler, Anastasiia mengaku sangat tidak percaya diri, ia bahkan malu untuk mengunggah foto di media sosial.

"Aku sangat malu dengan segalanya, suaraku, penampilanku. Aku bekerja keras untuk itu," jelasnya. (Indozone)

Kasus Baru Positif Covid 19 di Petro China, Sekda Himbau ASN Patuhi Protokol Kesehatan

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait adanya penambahan kasus baru terkonfirmasi positif covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru-baru ini, Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi himbau ASN agar disiplin terapkan protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Sekda dalam arahannya saat menjadi inspektur Apel rutin Sekretariat Daerah yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati, Senin (27/07/2020).

Sekda mengutarakan, "Meskipun kita terapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, saya himbau kepada masyarakat, khususnya ASN, untuk betul-betul terapkan protokol kesehatan, seperti yang kita tau, beberapa hari ini di kabupaten Tanjung Jabung Barat ada penambahan kasus Baru positif covid 19 di salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Betara, untuk diketahui, hingga Minggu (26/07) kemarin, ada 13 karyawan perusahaan Petrochina International Jabung Ltd yang terkonfirmasi positif covid 19 dari hasil tracking disertai uji swab," beber Sekda.

Menurut Sekda, menyikapi adanya kasus baru positi covid 19 di Tanjab Barat, Tim Satgas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi akan turun langsung lakukan peninjauan ke lokasi perusahaan.

"Selain itu, rencananya hari ini Tim Satgas Tanjab Barat dan Provinsi Jambi akan lakukan pengambilan sampel di salah satu pasar di Kecamatan Betara untuk memantau perkembangan covid 19, rencananya sekitar 500 sampel," jelas Sekda.

Lanjut sekda terkait hal tersebut hari ini juga akan dilakukan pembahasan terhadap Raperda Penegakan Protokol Kesehatan yang beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Tanjung Jabung Barat.

"Semoga pembahasan Raperda ini nantinya berjalan lancar dan bisa segera diberlakukan, tujuannya agar protokol kesehatan bisa benar-benar diterapkan di masyarakat," pungkasnya. (Sabri)

Jokowi Resmi Tandatangani UU Cipta Kerja

JAMBI (SR28) Upaya demonstrasi jutaan mahasiswa, buruh, LSM, se-Indonesia kian menemui kebuntuan solusi. Pasalnya meski telah didemo hampir seluruh kabupaten/kota ditanah air, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya tetap menandatangani RUU Cipta Kerja pada hari Senin (2 November 2020).

Jokowi resmi menandatangani RUU tersebut dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan nomor lembar negara 245 dan terdiri dari 1187 halaman dan  Tambahan Lembar Negara (TLN) 6673.

UU ini memuat 11 klaster, 15 bab, 186 pasal, dan merevisi 77 undang-undang yang dibahas sejak April hingga Oktober oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah.

Sejak ditandantangani, salinan UU tersebut sudah dapat diunduh melalui link resmi Pemerintah berikut.

https://jdih.setneg.go.id/Terbaru

Sport News

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ajukan Pembelian 15 Ribu Unit Alat Rapid Test

JAMBI (SR28) - Guna mnegoptimalkan penanganan Covid-19 di Jambi. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi kembali mnegajukan 15 ribu unit alat Rapid Test. Hal tersebut dilakukan pada pengajuan ke empat penggunaan anggran refocusing.

Dinkes ajukan pembeloan 15 ribu rapid test

Kutuk Keras Aksi Anarkis Pelajar, Pemprov Jambi Siapkan Sanksi Tegas

JAMBI - Atas aksi anarkis yang untuk kesekian kalinya kembali terjadi di amsa pengesahan Undang-undang Cipta Kerja itu, Pemprov Jambi telah melakukan koordinasi lanjutan bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk memebrikan sanksi tegas kepada para pelajar.

LSM Petisi: Hasil Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Didesa Tungkal 1 Tanggung Jawab PPK-PPTK

KUALA TUNGKAL (SR28) – Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 Kecamatan...
- Advertisement -

Presiden BEM UNJA Sebut Akan Ada Gelombang Demonstrasi Lanjutan Penolakan UU Ciptaker

JAMBI (SR28)- Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu terus menimbulkan protes dari berbagai elemen. Padahal salah satu poin yang terus didesak adalah agar Presiden Jokowi tidak mengesahkan draf yang telah diketuk palu oleh DPR RI tersebut. Kendati demikian, Presiden Jokowi tidak bergeming. Senin (2/11) dia resmi menandatangani draf yang kontraversi tersebut.

Penandatanganan tersebut ternyata langsung disambut dengan uji materiel yang diajukan oleh KSBI yang telah resmi didaftarkan perhari ini (Selasa 3 November 2020). Sebagai LSM yang fokus pada isu-isu buruh, KSBI berharap upaya ini bisa membuahkan hasil. Meskipun dari berbagai kalangan juga menilai upaya tersebut akan berujung sia-sia, mengingat pejabat yang ada di MK adalah produk dari partai penguasa.

Sejumlah upaya sebagai bagian dari respon telah disahkannya UU CILAKA ini oleh DPR dan Presiden juga muncul dari kalangan mahasiswa.

Kurnia Nanda misalnya, selaku penggerak demonstrasi yang beberapa waktu lalu sempat pecah di Kota Jambi menyebut jika arus protes dari mahasiswa semakin terasa baik dari almamaternya maupun dari kampus-kampus lain di Kota Jambi dan sekitarnya.

"Sebuah ironi yang menyayat hati. Dengan di sahkannya UU CILAKA sudah jelas mengoyak hati dan perjuangan semua elemen pemuda, mahasiswa, petani, buruh, LSM dan pelajar yang telah turun kejalan selama ini dalam menolak UU CILAKA. Pengkhianatan ini tak akan pernah usai jika terus di biarkan. Apakah suara rakyat hanya di cari saat pemilihan saja, bukankah suara rakyat sudah sepantasnya didengar, karena setiap keputusan yang di ambil pemerintah berefek pada rakyat. Ini tentu menjadi pukulan keras untuk kita renungi bersama untuk semua rakyat Indonesia" ungkap Kurnia Nanda, Presiden Mahasiswa BEM KBM UNJA 2020-2021.

Nanda juga menyebut jika aliansi BEM di Kota Jambi dan sekitarnya yang selama ini terkenal solid juga akan menggelar aksi seiring dengan eskalasi gerakan oleh BEM Seluruh Indonesia.

"Saya pribadi sebagai presiden BEM KBM UNJA akan mengajak semua teman-teman BEM sejambi, Cipayung serta semua elemen pemuda yang menolak UU CILAKA ini dan akan turun kejalan dalam menyuarakan aspirasi ini, karena sepertinya penyampaian secara tertulis dengan baik dan santun kepada pemerintah tak lagi berguna. Jika usul di tolak hak bicara di rebut maka tidak ada kata lain , LAWAN" tutup aktivis yang juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.

Si Jago Merah Hanguskan Rumah Bedeng di Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Belum selesai penghitungan suara pilkada Tanjab Barat. Kini warga digegerkan dengan mengamuknya Si Jago Merah, yang menghanguskan rumah bedeng di RT. 06 kelurahan Tungkal IV kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kadis Damkar Iswardi, SE, ketika ditemukan dilokasi kebakaran saat dikonfirmasikan mengungkapkan, kebakaran yang terjadi di RT. 06 diketahui nya sekitar pukul 20.00 Wib, dan atas laporan warga setempat.

"Kobaran api mulai tampak pukul 20.00 Wib," ujar Iswardi, Kamis malam (10/12).

Saat ditanyakan berapa rumah yang ludes terbakar pihaknya belum tahu berapa rumah yang hangus terbakar, demikian juga asal api kita juga belum diketahui.

"Kita akan selidiki terkait kebakaran ini, dari mana asal api, dan berapa rumah yang terbakar serta berapa krtugian yang dialami korban," ujarnya.

Sementara itu, untuk proses pemadaman api Damkar menurunkan empat unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu oleh pemadam dari Yayasan Budi Luhur.

Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. (Sabri)

Perkuat Penanganan Covid-19, Ardy Daud Rapat Dengan Dinkes

JAMBI (SR28) - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Ir.Restuardy (Ardy) Daud,M.Sc mengadakan rapat dengan Plt.Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan beberapa orang struktural dan jajaran terkait Dinas Kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kamis (15/10/2020).

Langkah ini merupakan upaya Ardy Daud untuk mendapat masukan yang lebih baik tentang kondisi Covid-19 di Provinsi Jambi, dan selanjutnya mengupayakan peningkatan testing, tracing, dan treatment (pengujian, penelusuran, dan pengobatan) terhadap Covid-19 di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, termasuk dengan menambah mesin uji swab di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Hadir pada rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi H.Sudirman, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Reflizal, Asisten I Sekda Provinsi Jambi Drs.H.Apani Saharuddin, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher dr.Mhd.Fery Kusnadi,Sp.OG, jajaran pejabat Dinkes Provinsi Jambi diantaranya Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Provinsi Jambi, dr.Ike Silviana, MKM.

Ardy Daud mendengarkan pemaparan dari Plt.Kadis Kesehatan Provinsi Jambi tentang pemakaian alat PCR di Labkesda. Plt.Kadis Kesehatan beserta jajarannya juga menjelaskan langkah dan rencana kerja dan evaluasi dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Provinsi Jambi.

“Penanganan Covid-19 ini memiliki tantangan yang luar biasa, selain menangani masalah kesehatan, kita juga harus memikirkan dampak lain seperti dampak ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pekerjaan penanganan Covid-19 ini bukanlah kerja yang normal tetapi kerja di luar batas normal. Kita bekerja dalam masa kritis, masa luar biasa, kita dituntut ekstra, perlu diikuti beberapa hal, yaitu peralatan mendukung, insentif bagi tenaga kesehatan, ketersediaan tenaga kerja, dan juga bagaimana melindungi diri kita semua terutama yang terkait dengan tenaga kesehatan kita,” ujar Ardy Daud.

Ardy Daud mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras dalam menangani Covid-19, terutama tenaga kesehatan.

Aneh!! Pembubaran Aktivitas Malam Hari

OLEH: AGUSTIA GAFAR

Sebelumnya penulis mau bercerita terlebih dahulu pada jum'at malam tepatnya pada tanggal 31-oktober-2020 menuju tanggal 1-november-2020 penulis berkumpul dengan teman-teman di sebuah Kafe di bilangan Telanai Pura Kota Jambi.

Maksud kami berkumpul yaitu ingin diskusi mengenai kegiatan  paguyuban ke depan atau kegiatan yang akan dilakukan kedepan, namun waktu asik diskusi datanglah segerombolan Polisi. Polisi itu pun masuk ke cafe tersebut dan meminta kami bubar. Karena hari sudah malam terpaksa kami bubar dengan pembahasan yang belum tuntas.

Hal pembubaran aktivitas dimalam hari ternyata bukan hanya terjadi di kota jambi juga terjadi di kota-kota lainya atau daerah lain yang berada di provinsi jambi.

Hampir setiap daerah melakukan pembubaran aktivitas pada malam hari dengan alasan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona atau covid-19,  namun menurut penulis sangat aneh dan banyak pertanyaan tentang pembubaran aktivitas masyarakat pada malam hari.

Jika alasan hanya untuk memutuskan rantai penyebaran covid19 pertanyaaannya kenapa pembubaran aktivitas masyarakat cuma pada malam hari? Lalu bagaimana dengan aktivitas siang hari? Tentu ini sangat bertentangan sekali dengan pikiran penulis.

Apa yang membedakan aktivitas siang dan malam hari? Bahkan aktivitas siang hari lebih ramai perkumpulan masyarakat dari pada malam hari, di mall contohnya banyak sekali terjadi perkumpulan dan tidak ada petugas yang melakukan pembubaran.

Bahkan pembubaran pada malam hari yang sering terjadi di cafe dan warung-kopi dan dimana di cafe dan diwarung kopi penulis sering berkumpul berdiskusi dengan teman-teman.

Mari kita lihat undang-undang yang mengatur tentang perkumpulan.
Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Sangat jelas sekali penjelasan dalam UUD 1945 ini, kecuali perkumpulan yang membuat keributan, kegaduhan baru boleh dibubarkan dan bahkan bisa dipidana, jika hanya duduk ngopi sambil diskusi, bercerita, dan canda tawa dengan teman perkumpulan maka tidak pantas untuk dibubarkan dan jika memang alasan untuk memutus penyebaran covid 19 maka perlu juga pembubaran pada siang hari.

Selain UUD 1945, hal ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (“UU HAM”) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".

Jelas sekali berkumpul dengan damai mempunyai dasar yang jelas dan dilindungi oleh undang-undang.

TV

Fachrori Salurkan JPS Covid-19 Tahap II Untuk Masyarakat Batang Hari

BATANGHARI (SR28) - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi menyalurkan bantuan tahap kedua Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 untuk 275 Kelompok Penerima Manfaat/KK, berbentuk sembako dan uang tunai bagi masyarakat yang sangat terdampak wabah Covid-19, di Kantor Camat Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, Senin (20/7/20).

Fachrori mengharapkan, bantuan bagi masyarakat yang sangat terdampak Covid-19 sudah memasuki tahap kedua khususnya daerah Batang Hari, dapat meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat. "Sejak merebak wabah Covid-19 dan akhirnya kita mulai adaptasi kebiasaan baru dengan jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, gunakan masker, yang bertujuan antisipasi penyebaran Covid-19," ungkap Fachrori.

Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan risiko terjadinya tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran menjadi bentuk serta menjadi kontribusi Pemerintah Provinsi membantu Kabupaten/Kota. "Saat ini, mari bahu-membahu membantu masyarakat yang kurang mampu," harap Fachrori.

Alokasi anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat Covid-19 sebanyak 30.000 KK telah diberikan untuk masyarakat, dengan bantuan pengawasan dan pengawalan dari pihak TNI dan Polri serta aparat hukum guna menghindari kesalahan administrasi dan keterlambatan distribusi.

Bupati Batang Hari H.Syahirsah menyampaikan, beberapa sumber bantuan sosial tunai telah disalurkan terhitung bulan April dengan Dana Desa sebesar Rp600 ribu sementara dari Pemerintah Kabupaten ada Bantuan Batang Hari Tunai. "Bantuan Batang Hari Tunai kita harapkan menjadi bantuan yang paling terakhir menutupi semua bantuan yang telah diberikan," ujar Syahirsah.

Syahirsah menyampaikan terima kasih atas kedatangan Gubernur Jambi yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Maro Sebo Ilir.

Sementara itu Kadis Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Arif Munandar melaporkan, JPS Covid-19 berbentuk paket sembako disalurkan Bulog serta uang tunai melalui PT Pos, saat ini telah memasuki tahap kedua dalam menghadapi bencana Covid-19 dengan beberapa jenis bantuan PKH, Bantuan Sosial Tunai dari Kabupaten/Kota serta Dana Desa termasuk Pemerintah Provinsi Jamb, hingga saat ini ada bantuan dari perikanan. "Melaksanakan JPS sudah mulai dari bulan Mei-Juni-Juli dan ini sudah tahap kedua melaksanakan distribusi, kita targetkan tiga hari mulai tanggal 24-27 Juli," kata Arif Munandar.

Arif Munandar menyampaikan, dari 30 ribu KPM yang diperkirakan sejak awal wabah terjadi dapat diberikan bantuan sesuai SK Bupati/ Wali Kota sebanyak 27.731 KPM dengan realisasi 98,35 persen atau ada 457 KPM yang tidak mendapat bantuan. "Ada data tumpang tindih hingga dikembalikan ke pemerintah, sedangkan untuk Kabupaten Batang Hari tahap pertama sebanyak 1.124 KPM untuk tahap kedua ketiga 3.371 KPM," jelas Arif Munandar.

Penyaluran Jaring Pengaman Sosial Covid-19 juga didampingi Forkopimda Kabupaten Batang Hari serta para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. (Sidik)

Santer disebut Tak Akan Dapat Perahu, Kini Satu-Persatu DPP Partai Mulai Menyatakan Dukungan ke Fasha

KOTA JAMBI (SR28)- Langkah Sy Fasha menuju BH 1 pada Pilgub 2020 mendatang terbilang sangat terjal. Mulai dari peta percaturan Golkar yang masih didominasi oleh kelompok senior dan mengarah pada Cek Endra si ketua partai hingga manuver rivalnya Alharis pada tahun 2019 kemarin bersama 4 Bupati semakin mengunci pintu masuk Fasha masuk ke desa-desa dibeberapa Kabupaten. Bahkan, ekspektasi Fasha mengharap 5 kursi di DPRD Provinsi dari PKS melalui Happy Story pada Pilwako 2018 lalu juga kandas. Sejumlah pengamat juga menyebut jika Fasha mesti berjuang lebih ekstra jika ingin mendapatkan partai. Hal tersebut seiring dengan Fasha yang bukan berasal dari kalangan ormas manapun yang memiliki afiliasi kepartaian.

Bahkan, bertemunya Sy Fasha dengan Alharis 3 pekan lalu membuat banyak kalangan menilai jika Fasha sudah mengibarkan bendera putih.

Namun, ikhtiar Walikota Jambi dua periode itu untuk merebut BH 1 mendadak memberikan kejutan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dukungan Nasdem yang jatuh pada Sy Fasha pada pekan awal Juli lalu membuat peta politik berubah. Fachrori Umar yang merasa jika Partai Nasdem akan aman-aman saja dibikin pusing bukan kepalang. Posisinya sebagai petahana dan pembina Partai  tidak serta merta membuat tiket partai aman untuknya. Bahkan ketua tim keluarga Fachrori Umar sempat meminta agar Gubernur Jambi itu keluar dari Nasdem saja berikut istrinya karena keputusan DPP Nasdem tersebut.

Kejutan kedua muncul dari momentum Sy Fasha yang mendapat dukungan dari PPP. Meski sempat memberikan ultimatum akan menarik dukungan, namun Fasha  terbukti mampu memenuhi ultimatum PPP yaitu dengan mendapatkan dukungan dari partai Nasdem sebagai partai pendukung selain PPP.

Kini, publik tengah menunggu kejutan-kejutan selanjutnya dari Sy Fasha. Dia mengklaim dalam waktu dekat akan ada lagi partai-partai yang akan mendukungnya.

“untuk partai-partai lain dalam waktu dekat akan menyusul” ungkap Fasha meyakinkan publik dan lawan-lawan politiknya.

Muhammad Sidik

Pjs Gubebrnur Jambi Ikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

JAMBI (SR28) - Ikut peringatan Hari Kesaktian Pancasila melalui siaran virtual. Pemerintah Provinsi Jambi ajak masyarakat memahami arti Pancasila sebagai falsafah negara ditengah pandemo Covid-19.

Gubernur Jambi Buka Ruang Aspirasi Masyarakat Terkait UU Cipta Kerja

JAMBI (SR28) - Penjabat Gubernur Jambi Restuardy Daud, bersama Forkopimda secara virtual Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Rabu (14/10).

Hadir Menko Perekonomian, Mendagri, Menaker, Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Polri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja dengan materi sebenarnya bukan hoax.

"Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibahas secara umum makanya ada beberapa naskah Omnibus Law dari beberapa UU menjadi satu hingga seperti pada bagian perizinan bisa lebih sederhana," jelas Mahfud MD.

Dalam keterangan Resmi Menko Polhukam terkait Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta pemberantasan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keberadaan Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja sepanjang itu dilaksanakan dengan damai dan menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Unjuk rasa silakan dan yang anarkis ditangani dan negara harus diselamatkan," kata Mahfud MD.

Hadir Kapolda Jambi Irjen.Pol.Drs.Firman Santyabudi,M.Si, Danrem 042/Gapu Jambi Brigjen TNI M.Zulkifli, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Pj.Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi.

Pjs. Gubernur Jambi dan jajaran Forkopimda Provinsi Jambi menyimak penjelasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang secara urgensi dan substansi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, Mendagri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Pejabat dari Mabes Polri, juga yang mewakili Panglima TNI dan Wakil Jaksa Agung serta dari pihak BIN.

"Pemerintah daerah tadi diwakili oleh asosiasi gubernur, asosiasi wali kota dan asosiasi bupati karena kita juga sama-sama terus mempelajari juga turut mencermati itu bersama teman-teman di provinsi," ungkap Ardy Daud.

Pjs. Gubernur Jambi akan menindaklanjuti terkait hal tersebut di daerah untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat sebelum diimplementasikan atau akan diturunkan dalam beberapa regulasi atau Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen, Peraturan Daerah.

"Tentunya perlu masukan dari kita semua jadi ada ruang bagi kita untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan aspirasi yang disampaikan selama ini kami di Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat Jambi khususnya yang memiliki masukan atau aspirasi silakan nanti akan ada tim yang akan mengakomodir itu akan kami tindaklanjuti beberapa hari kedepan diharapkan sudah bisa berjalan," jelas Ardy Daud.

Menyikapi beberapa opini yang berkembang terkait UU Cipta Kerja ditengah masyarakat, selaku Pjs. Gubernur Jambi mengimbau kepada semua pihak untuk mencermati penerimaan informasi karena masih ada opini yang terbentuk tidak sesuai kondisi terkait.

"Mari kita pelajari bersama dan betul-betul cermati manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi dan kami juga akan menginformasikan materi yang betul-betul sesuai dengan yang aslinya dan terakhir kepada pihak-pihak yang aspirasinya ingin disampaikan ada jalur melalui Uji Materi MK itu juga silahkan digunakan manakala itu diperlukan," kata Pjs.Gubernur Jambi.

Apresiasi Pjs.Gubernur Jambi kepada jajaran Forkopimda dan masyarakat atas situasi aman, terkendali, kondusif di Provinsi Jambi selama masa penyampaian aspirasi dari masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada semua elemen masyarakat kemaren yang dapat menahan diri pada waktu menyampaikan aspirasi dan pendapat tidak bertindak bersifat anarkis berlebihan dan apresiasi kepada jajaran Forkopimda yang sigap di lapangan dalam beberapa hari terakhir dan kita juga berjuang menekan angka penyebaran Covid-19 ini merupakan tanggung jawab kita semua dan jangan dilupakan karena ini penting untuk kesehatan kita semua," ungkap Pjs.Gubernur Jambi.

Rapat virtual tersebut berlangsung empat jam lebih mendengarkan beberapa penjelasan Pemerintah Pusat untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat serta membuka ruang penyampaian aspirasi daerah.