Jumat, Januari 22, 2021

KPU Tanjabbar Tetapkan Uas-Haira Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pemilu Serantak 2020

KUALA TUNGKAL (SR28) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Tanjab Barat Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil...

Pembangunan Jalan Mayang RT.09 Baru Sebulan Selesai Sudah Menimbulkan Debu

KUALA TUNGAKAL (SR28) – Pembangunan atau peningkatan Jalan Mayang Rt.09 di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat oleh Dinas...

Polisi Tangkap Kakek Dan Cucu Pemilik 3 Hektare Ladang Ganja

Klik video dibawah untuk nonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=RUbDdYV04x8&feature=emb_title

Penumpang Angkot Hanya Bayar 200 Rupiah, Supir : Tak Usah Bayar

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=5cO4INqitE4&feature=emb_title

Technology

Ketagihan Narkoba, Juru Parkir Nekat Jadi Jambret

KOTA JAMBI - Gara-gara ketagihan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, seorang juru parkir nekat menjadi jambret. Dalam aksinya pelaku selalu mengincar wanita sebagai korbannya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui, pelaku telah 6 kali melakukan aksinya dan biasa beraksi di wilayah Pasar baru, kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

- Advertisement -

Bikin Panik Angin Puting Beliung Terjang Waduk Gajah Mungkur Di Wonogiri

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=IjhNWnaBWIM&feature=emb_title

Kemunculan Seekor Ular Sanca Hebohkan Warga Thehok-Kebun Kopi

KOTA JAMBI (SR28) - Kamis pagi (30/7) puluhan warga yang tinggal di jalan Raden Wijaya Lorong Akimar Kelurahan Thehok Kota Jambi dibuat ketakutan dengan kemunculan seekor ular sanca.

3 Hari Hilang Di Sungai Kumpeh, Korban Tenggelam Berhasil Dievakuasi Tim Basarnas

MUARO JAMBI (SR28) - Kantor SAR Jambi berhasil menemukan satu orang korban yang dikabarkan telah 3 hari hilang di sungai Kumpeh, desa Pemunduran, kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tersangkut diantara tumpukan sampah dan rumput di tepi sungai. Oleh tim SAR jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan.

Nonton berita menarik lainnya di JAMBI28 TV

Manfaatkan Libur Panjang Dengan Aman Dan Poduktif, Hindari Kerumunan

JAMBI (SR28) - Untuk mengantisipasi terjadinya kluster baru dan lonjakan kasus Covid-19 pada libur panjang akhir Oktober 2020, Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Restuardy Daud, memimpin rapat terpadu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi bersama instansi terkait, Jumat (23/10/2020) sore.

Rapat diikuti semua unsur Forkopimda, Kakanwil Kemenag Prov Jambi, BNN, dan para OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dipandu oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman,SH,MH.

Rapat ini juga sekaligus sebagai tindak lanjut Rapat Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 se nasional  yang telah dilakukan secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020, yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia.

Ardy Daud mengemukakan bahwa libur panjang akhir Oktober 2020 jangan memimbulkan kluster baru Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan seluruh instansi terkait melakukan upaya mengantisipasi terjadinya peningkatan Covid-19 pada libur panjang akhir Oktober 2020. Dihimbau kepada masyarakat Jambi untuk mengisi libur panjang ini dengan kegiatan yang produktif di rumah dan lingkungan masing-masing, terutama hindari kerumunan.

Ardy Daud menampung pendapat dari seluruh instansi peserta rapat yang akan dituangkan ke dalam surat edaran, yaitu masukan dari TNI, Polri, Kabinda, Kejati, BNN Provinsi Jambi, selain tentunya dari OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi.
Ardy Daud menekankan agar protokol kesehatan harus diterapkan. Selanjutnya disiapkan langkah operasional antara lain pelayanan kesehatan harus tetap siaga, pengaktifan pos pengawasan di perbatasan provinsi Jambi dengan provinsi tetangga, mengantisipasi kemacetan akibat meningkatnya lalu lintas dan kemungkinan bencana, serta mendorong tempat-tempat wisata menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

“Kita mengambil beberapa langkah agar libur panjang akhir Oktober 2020 tidak menjadi penyebab naiknya angka Covid-19, karena pada masa libur, kemungkinan terjadi peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, termasuk wisata. Untuk pembatasan terhadap kegiatan yang berpotensi berkumpul dalam jumlah banyak, Satgas Covid-19 diminta untuk mencermatinya,” ujar Ardy Daud.

Setelah mendengarkan masukan dari berbagai instansi, Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman menyampaikan, sesuai dengan saran-saran yang didapadkan dalam rapat, akan dibuat 3 (tiga) surat edaran, yakni: 1.Surat edaran kepada kabupaten/kota, 2.Surat edaran tentang angkutan barang, dan 3.Surat edaran kepada ASN (internal) Pemerintah Provinsi Jambi.
Melalui Surat edaran kepada kabupaten/kota, diminta Bupati dan Walikota untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah antisipasi bersama unsur terkait diwilayahnya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenang Provinsi Jambi mengimbau agar peringatan Maulid dilaksanakan secara sederhana dan jumlah terbatas, dan jika ada konsumsi, sebaiknya tidak disajikan secara prasmanan tetapi misalnya langsung disiapkan nasi kotak. Selain itu, Plt. Kasatpol PP Provinsi Jambi menyatakan bahwa Satpol PP Provinsi Jambi akan melakukan penjagaan di tempat wisata milik Pemerintah Provinsi Jambi, serta mengaktifkan patroli bersama untuk penegakan disiplin kesehatan Covid-19.

Latest News

Bikin Panik Angin Puting Beliung Terjang Waduk Gajah Mungkur Di Wonogiri

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=IjhNWnaBWIM&feature=emb_title

Bupati Tanjabbar Hadiri Acara Peresmian Koramil 419-03 Tungkal Ilir

KUALA TUNGKAL (SR28) - Bupati Tanjab Barat Dr.Ir.H.Safrial didampingi Wabup Drs.H.Amir Sakib Kamis (21/01/21) Hadiri Acara Peresmian Kantor Koramil 419-03 Tungkal Ilir...

Satpam Tenggelam Di Sugai Batanghari Ditemukan Tanpa Nyawa

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=g5NM1l0TCu0&feature=emb_title

Belum Ada Sanksi Bagi Masyarakat Jambi Yang Menolak Divaksinasi

Klik video dibawah untuk menonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=p4ya9PKXxPo&feature=emb_title

Tak Gunakan Masker, 20 Orang Warga Kota Jambi Terjaring Operasi Yustisi

Klik video dibawah untuk nonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=QF_Kz28jfKE&feature=emb_title

Music

Talak cerai Via Telepon

Oleh: Farida Ayu Nadya S.Sos, M.H

Urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor  16 Tahun 2019 yang diatur ketentuannya dalam Kompisili Hukum Islam. Aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, dan perwarisan bersumber dari literatur-literatur Islam dari berbagai mazhab yang dirangkum dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut.

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat universal (umum), sehingga dengan kaidah ushul fikih itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat.

Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, sementara itu perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan hukum, perangkat hukum dan aparatur penegak hukum demi menyelesaikan persoalan hukum ini dalam bingkai teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti masjid, rumah, atau gedung dimana calon suami dan calon istri serta walinya hadir di tempat tersebut, namun di Jakarta Selatan pada tahun 1989 terjadi perkawinan melalui telepon, dan hal tersebut sah dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan pernikahan melalui telepon, walaupun sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perjawinan melalui jalur telekomunikasi.

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehinnga pada hal-hal tertentu (perbuataan hukum dan peristiwa hukum tertentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri.

b. Hukum perceraian menurut hukum islam berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.

c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen).

Hukum talak (cerai) melalui SMS dapat dianalogikan atau dikiaskan dengan hukum cerai melalui tulisan surat biasa. Sebab kesamaan keduanya merupakan pesan cerai Keabsahan melalui teks yang bukan verbal (lisan), para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan. Dalam perumusanxketentuanxhukum suatu permasalahan atauxperistiwa sebaiknya menggunakanxinstrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapaixkemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.

H Al Haris: Semua Pasien Covid-19 yang Dirawat Sembuh

MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris memulangkan lima pasien Covid-19, setelah tim medis Rumah Sakit Daerah (RSD) Kol Abundjani Bangko menyatakan kelima pasien tersebut telah sembuh totol dan hasil Swab terakhir negatif.

Kelima pasien Covid-19 yang sebelumnya mendapat perawatan insentif dan sekarang dipulangkan dari rumah isolasi RSD Kol Abundjani Bangko pada Selasa malam (23/6) itu, JG (23), WI (16), AK (54), B (40) dan AHM (20).

Lima pasien Covid-19 yang dipulangkan itu jelas bupati, merupakan akhir dari sebanyak 21 pasien Covid-19 yang sebelumnya dirawat insentif di RSD Kol Abundjani Bangko. Artinya semua pasien Covid-19 Merangin sudah sembuh semua.

“Alhamdulillah, Allah memberikan kita keyakinan. Alhamdulillah pasien sembuh semua dan bisa berkumpul bersama keluarga. Saya juga bernazar kalau semua sembuh saya akan memotong kerbau,’’ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, bupati mengucapkan terima kasih kepada tim medis RSD Kol Abundjani Bangko, Satgas Covid-19 Merangin dan semua pihak yang terlibat dalam menangani pasien Covid-19.

Selain itu, bupati juga mengungkapkan rasa maafnya kepada para mantan pasien Covid-19 Merangin, jika selama dalam perawatan terjadi berbagai kekurangan atau pelayanan perawat yang belum memuaskan.

Bila sampai berakhirnya wabah Corona dan Kabupaten Merangin benar-benar bersih dari virus Covid-19, tidak ada warga Merangin yang meninggal dunia karena Covid-19, bupati segara akan membayar nazar memotong satu ekor kerbau.

Bupati juga mengingatkan agar pasien Covid-19 yang sudah sembuh, agar tetap mengindahkan protokol kesehatan Covid-19, dengan selalu mengenakan masker, menjaga jarak dan selalu mencucitangan dengan sabun di air yang mengalir.

‘’Pertahankan apa yang menjadi acuan Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Mudahan tidak ada lagi pasien Corona dan Merangin akan bersih serta bebas dari wabah Covid-19,”harap Bupati.

2 Dari 16 Santri yang Positif Corona Merupakan Warga Kota Jambi

KOTA JAMBI (SR28) - Dari 16 orang santri Ponpes Al Hidayah Kota Jambi yang positif Corona ternyata hanya ada 2 santri yang merupakan warga Kota Jambi.

Pemerintah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jambi

JAMBI (SR28) - Pemerintah menjelaskan, apel dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah Provinsi Jambi guna menghadapi bencana Hidrometeorologi yang bisa saja terjadi di wilayah Provinsi Jambi pada puncak musim hujan yang diperkirakan pada November ini.

Pengesahan RAPBD Jambi 2021 Ditargetkan Rampung Akhir November

JAMBI - Usai penyampaian nota keuangan dan RAPBD Tahun 2021 oleh pemerintah provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi targetkan akhir November APBD Tahun 2021 resmi disahkan.

Culture

- Advertisement -

Target Partisipasi Pemilih di Jambi Hanya 75 Persen

JAMBI - Pihak Kesbangpol Provinsi Jambi menyatakan bahwa partisipasi pemilih yang dipatok sebesar 75 persen itu merupakan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan, pihak Kesbangpol menilai bahwa angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 ini malah lebih meningkat jika dibandingkan Pilkada serentak tahun 2019 lalu yang hanya mencapai 72 persen dari keseluruhan DPT saat itu.

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan kerumunan di Petamburan, Tanah...

Kronologi Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi penegasan bahwa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari penjajahan.

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi, ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah serangan sekutu terhadap Jepang yang membuat kota Hiroshima hancur akibat bom atom pada 6 Agustus 1945.Setelah insiden tersebut, Jepang membentuk Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. PPKI dibentuk dengan tujuan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Dalam situasi tersebut, Jepang malah kembali mendapat serangan bom dari sekutu yang berlokasi kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Momen ini yang membuat Jepang menyatakan kalah dari sekutu pada 14 Agustus 1945.

Kronologi Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1)
Komandan Jepang mendengarkan ketentuan penyerahan diri kepada sekutu. Foto: Wikipedia

Para pemuda yang mendengar kekalahan Jepang langsung mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi. Hasil rapat tersebut adalah memerintahkan Wikana dan Darwis mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Namun, Soekarno dan Mohammad Hatta selaku golongan tua menginginkan konsep kemerdekaan yang lebih matang dan tidak terburu-buru. Akhirnya, Soekarno dan Moh. Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengasdengklok, Karawang pada 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Pemilihan Rengasdengklok untuk merundingkan kemerdekaan katena letaknya yang strategis, sudah dikuasai oleh PETA, dan masyarakat di sana juga anti dengan Jepang. Setelah golongan tua yang diwakili Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda membuat kesepakatan, proklamasi kemerdekaan akhirnya diputuskan untuk diadakan pada esok harinya, 17 Agustus 1945.Namun sebelum itu, dilakukan pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang, terlebih dahulu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk perumusan teks proklamasi yang dihadari oleh golongan tua dan golongan muda. Setelah ditulis tangan oleh Soekarno, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik.

Kronologi Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (2)
Pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 1945. Foto: Wikipedia

Selanjutnya, para tokoh proklamator mendatangi rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Prosesi proklamasi tersebut berjalan lancar. Pengibaran bendera Merah Putih juga dilakukan oleh Latief Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Surastri Karma (SK) Trimurti.  Lalu, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh beberapa walikota, yaitu Suwiryo dan dr. Muwardi.

sumber : kumparan.com

- Advertisement -

Must Read

Pemkab Tanjabbar Bangun Gedung Instansi Vertikal Pakai APBD-P, Ini Kata Ketua LSM Petisi “Pemkab Miskin tapi Sok Kaya”

KUALA TUNGKAL (SR28) - Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat merehab Rumah Dinas Kejari Kuala Tungkal yang merupakan lembaga vertikal menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020 kembali dipersoalkan oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Peneliti Anti Korupsi (LSM-Petisi) Syarifuddin AR.

Dia menuturkan bahwa dari dananya terlihat janggal karena kondisi keuangan daerah saat ini yang diketahui sangat minim.

"Sama-sama kita ketahui minim, namun anehnya bisa-bisanya  Pemkab merehab rumah dinas Kejari Kuala Tungkal yang merupakan instansi vertikal itu," ujar Syarifuddin kepada SR28.

"Ya kita aneh saja sudah jelas anggaran daerah kita saat ini minim malah bantu instansi vertikal, ini membuat kita berasumsi  besak pasak dari pada tiang, awak miskin tapi belagak sok kaya," tambahnya.

"Memang  di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) diperbolehkan instansi vertikal dibantu pemerintah daerah,namun lihat dulu kondisi keuangan daerah," ucapnya.

Lanjut dia, "Jika kita mengacu memoratorium , sebagaimana yang di tuangkan kebijakan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu langkah untuk efisiensi anggaran di dalam belanja-belanja agar anggaran yang ada untuk dapat digunakan lebih berdampak kepada masyarakat," paparnya.

Adapun pembangunan yang mendesak tersebut dicontohkan Syarifuddin adalah seperti pembangunan jalan,sarana pendidikan, kesehatan yang langsung bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Ini kalau kita nilai rehab rumah dinas kejaksaan terkesan pemborosan, terlebih lagi kondisi bangunan rumdis yang ada masih bagus dan masih layak di pergunakan ,namun aneh kok mengunanakan Dana APBD-P ,” jelasnya.

"Instansi vertikal itu semestinya cukup dibiayai dengan anggaran-anggaran yang dari pusat, jangan lagi membebani anggaran daerah seperti APBD dan APBD-P, gunakanlah uang daerah itu sebaik mungkin dan secara efektif dan efisien jangan di foya-foyakan," tegas Syarifuddin.

"Tidak perluhlah daerah juga ikut  memikirkan instansi vertikal, karena hal-hal itu menurut kita cukup menguras uang daerah, untuk ke depannya, kita minta pemerintah daerah fokus untuk pembangunan skala prioritas yang menyentuh kemasyarakat. Karena akses jalan, sarana pendidikan dan kesehatan kita masih banyak kekurangan dan masih perlu di benahi," bebernya.

"Masyarakat kita saat ini masih butuh itu, apa tidak lihat keluhan masyarakat selama ini dan kita minta juga kepada instansi vertikal juga  untuk memahami itu, selain itu kita beharap instansi vertikal dan pemkab bisa memahami itu semua, jangan memaksakan kehendak, pikirkan kepentingan masyarakat," tandasnya. (Sabri)

Fachrori Terus Dorong Ekspor Untuk Dongkrak Perekonomian Jambi

JAMBI (SR28)- Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengharapkan ekspor dapat lebih mendongkrak perekonomian Provinsi Jambi, terlebih ditengah pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan Fachrori pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (23/09).

Fachrori menyampaikan, forum tersebut bernilai sangat strategis sekali sebagai upaya meningkatkan ekspor di Provinsi Jambi, terlebih lagi saat ini kondisi perekonomian Provinsi Jambi mengalami penurunan dan perlambatan akibat dari dampak pandemi covid-19 yang tengah melanda.

“Kita semua mengetahui, saat ini laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka minus 1,72% (year on year) dengan laju pertumbuhan ekspor pada periode yang sama berada pada angka minus 10,17%. Forum ini sangat diharapkan merumuskan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor di Provinsi Jambi, terutama terkait dengan komoditas yang berbasis sumber daya alam,” ujar Fachrori.

Fachrori menuturkan, dalam mendukung transformasi struktur perekonomian di Provinsi Jambi terkait ekspor, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan, seperti terus mengembangkan pelabuhan Ujung Jabung yang terintegrasi dengan kawasan industri Kemingking dan kawasan wisata budaya Percandian Muaro Jambi.

“Potensi yang ada tersebut juga memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media massa dan masyarakat dalam bahu membahu mewujudkan peningkatan ekspor di Provinsi Jambi. Forum ini merupakan awal optimisme bersama dan saya mengharap dapat terus kita lakukan secara berkesinambungan sebagai upaya meningkatkan ekspor di Provinsi Jambi,” tutur Fachrori.

Selanjutnya, Fachrori juga kembali mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin sebagai upaya bersama dalam mencegah penularan dan mengatasi covid-19.

“Kita harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga pandemi covid-19 ini segera berakhir,” tutup Fachrori.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Rosnifa,SE.,MM., melaporkan, forum ini bertujuan membangun kolaborasi dan lebih bersinergi untuk bersama sama mendorong dan meningkatkan ekspor barang setengah jadi dan barang jadi melalui hilirisasi, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Jambi yang saat ini mengalami penurunan akibat dari pandemi covid-19.

“Upaya yang dapat kita lakukan untuk mendorong peningkatan ekspor di Provinsi Jambi adalah dengan mendukung kemudahan investasi agar dapat meningkatkan performa ekspor manufaktur, sehingga nantinya forum ini akan membahas langkah strategis yang bisa diambil guna mempercepat peningkatan ekspor di Provinsi Jambi.

Presiden BEM UNJA Sebut Akan Ada Gelombang Demonstrasi Lanjutan Penolakan UU Ciptaker

JAMBI (SR28)- Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR RI beberapa waktu lalu terus menimbulkan protes dari berbagai elemen. Padahal salah satu poin yang terus didesak adalah agar Presiden Jokowi tidak mengesahkan draf yang telah diketuk palu oleh DPR RI tersebut. Kendati demikian, Presiden Jokowi tidak bergeming. Senin (2/11) dia resmi menandatangani draf yang kontraversi tersebut.

Penandatanganan tersebut ternyata langsung disambut dengan uji materiel yang diajukan oleh KSBI yang telah resmi didaftarkan perhari ini (Selasa 3 November 2020). Sebagai LSM yang fokus pada isu-isu buruh, KSBI berharap upaya ini bisa membuahkan hasil. Meskipun dari berbagai kalangan juga menilai upaya tersebut akan berujung sia-sia, mengingat pejabat yang ada di MK adalah produk dari partai penguasa.

Sejumlah upaya sebagai bagian dari respon telah disahkannya UU CILAKA ini oleh DPR dan Presiden juga muncul dari kalangan mahasiswa.

Kurnia Nanda misalnya, selaku penggerak demonstrasi yang beberapa waktu lalu sempat pecah di Kota Jambi menyebut jika arus protes dari mahasiswa semakin terasa baik dari almamaternya maupun dari kampus-kampus lain di Kota Jambi dan sekitarnya.

"Sebuah ironi yang menyayat hati. Dengan di sahkannya UU CILAKA sudah jelas mengoyak hati dan perjuangan semua elemen pemuda, mahasiswa, petani, buruh, LSM dan pelajar yang telah turun kejalan selama ini dalam menolak UU CILAKA. Pengkhianatan ini tak akan pernah usai jika terus di biarkan. Apakah suara rakyat hanya di cari saat pemilihan saja, bukankah suara rakyat sudah sepantasnya didengar, karena setiap keputusan yang di ambil pemerintah berefek pada rakyat. Ini tentu menjadi pukulan keras untuk kita renungi bersama untuk semua rakyat Indonesia" ungkap Kurnia Nanda, Presiden Mahasiswa BEM KBM UNJA 2020-2021.

Nanda juga menyebut jika aliansi BEM di Kota Jambi dan sekitarnya yang selama ini terkenal solid juga akan menggelar aksi seiring dengan eskalasi gerakan oleh BEM Seluruh Indonesia.

"Saya pribadi sebagai presiden BEM KBM UNJA akan mengajak semua teman-teman BEM sejambi, Cipayung serta semua elemen pemuda yang menolak UU CILAKA ini dan akan turun kejalan dalam menyuarakan aspirasi ini, karena sepertinya penyampaian secara tertulis dengan baik dan santun kepada pemerintah tak lagi berguna. Jika usul di tolak hak bicara di rebut maka tidak ada kata lain , LAWAN" tutup aktivis yang juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Bungo

BUNGO (SR28) - Tim Satuan Reserse narkoba Polres Bungo berhasil mengamankan 4 pengedar narkoba jenis Sabu, Ekstasi dan Ganja yang selama ini beroperasi di wilayah kabupaten Bungo, Jambi.

Keempat pelaku yang diamankan merupakan sindikat jarigan Lapas Kelas II B Muara Bungo. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 4 Kg ganja, 83 gram Sabu dan Ekstasi sebanyak 1,50 gram.

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Bungo

4 Pengedar Narkoba Ditangkap Polres Bungo

Posted by JAMBI28 TV on Wednesday, September 16, 2020
4 Pengedar narkoba di Bungo ditangkap bersama barang bukti

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan kerumunan di Petamburan, Tanah...

Selamat!!! Nanda-Dorel Terpilih Jadi Presiden dan Wakil Presiden BEM KBM UNJA 2020-2021

MENDALO (SR28)- Setelah melewati dinamika panjang sejak 2019, akhirnya Pemilu Raya Mahasiswa (PEMIRA) Universitas Jambi membuahkan hasil pada siang ini (Senin, 24 Agustus 2020)

Dalam kontestasi yang berlangsung alot dan bertensi  panas tersebut, terpilihlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Bintang Mahasiswa yaitu Nanda-Dorel.
Keduanya mendapat  5886 suara dan disusul rivalnya Syahrial- Tobi dengan 5181 suara.

Menyikapi hal itu, Presiden Partai Bintang Mahasiswa (PBM) UNJA Aviv Ramadya mengaku jika tahun ini adalah salah satu PEMIRA yang sangat menyita energi dan strategi pada partai besutannya tersebut.

Aviv Ramadya Akbar, Presiden Partai Bintang Mahasiswa (PBM)

"ini adalah kemenangan paling tipis sepanjang sejarah dari torehan partai  UNJA Partai Bintang Mahasiswa, persaingan dilapangan sangat alot, apalagi saat ini semua berbasis online. Tentu ini jadi tantangan tersendiri bagi PBM yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan PEMIRA offline. Namun demikian kami puas dengan hasil ini dan saat ini tugas kami adalah merealisasikan janji-janji politik kami kepada mahasiswa uang telah memandatkan dukungan kepada pasangan Nanda-Dorel" Ungkap Aviv

Sementara itu, Kurnia Nanda selaku Presiden Mahasiswa terpilih menyatakan terima kasih atas ribuan dukungan dari mahasiswa UNJA untuk dirinya.

Calon Pemenang Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNJA 2020-2021

"Terima kasih kepada seluruh kader PBM, simpatisan , teman-teman komunitas dan seluruh mahasiswa UNJA yang telah memilih kami. Kami membuka ruang kolaborasi sebesar-besarnya untuk kita membangun UNJA bersama-sama" Ungkap Nanda

Selain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, PEMIRA tahun ini juga turut memilih suara Majelis Aspirasi Mahasiswa tingkat Universitas hingga Fakultas serta Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa di level fakultas.

PEMIRA tahun ini juga menggunakan metode terbaru yaitu e-vooting dan diselenggarakan selama 3 hari.

Lifestyle Magazine

Walikota Jambi Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Tenaga Kesehatan

KOTA JAMBI - Pemkot Jambi mengakui bahwa apa yang telah diberikan pemerintah khususnya bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kota Jambi tak sebanding dengan capaian kinerja yang telah diberikan para tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Untuk itu, Walikota Jambi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Walikota juga mendoakan agar amal kebaikan yang telahh dilakukan seluruh tenaga kesehatan menjadi amal pahala yang tak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa.

KPU Tanjab Barat Tetapkan Nomor Urut Paslon Pilkada 2020

KUALA TUNGKAL (SR28) - Pengambilan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Tanjab Barat di Aula Tungkal Hotel secara Live di Facebook dan Instragram telah menetapkan paslon Mulyani dan Amin dengan nomor urut 1,kemudian Ustadz Anuar Sadar dan Hairan dengan nomor urut 2,sedangkan Muklis dan Supadi ditetapkan nomor urut 3.

Penetapan nomor urut tersebut langsung ditetapkan oleh ketua KPU Tanjab Barat Hairuddin Kamis (24/09) digedung aula Tungkal Hotel, jalan Panglima Camara, Kecamatan Tungkal Ilir, dan dihadiri Pasangan Calon, serta Partai pengusung juga LO. (Sabri)

Provinsi Jambi Terima 64 SK Hutan Sosial dari Presiden

JAMBI (SR28) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma...

Tak Gunakan Masker, 20 Orang Warga Kota Jambi Terjaring Operasi Yustisi

Klik video dibawah untuk nonton berita selengkapnya. https://www.youtube.com/watch?v=QF_Kz28jfKE&feature=emb_title

Duh! Tingkat Kematian Covid-19 di Indonesia Masih di Atas Global

JAKARTA - Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan per 3 Agustus 2020 kematian akibat Covid-19 di Indonesia 4,68%, sementara angka kematian global 3,79%.

Prof Wiku pun menghimbau agar masyarakat terus memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Mulai dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan.

Sumber: JAMBI28 TV

Video News

- Advertisement -

Gubernur Jambi kunker ke Merangin resmikan jembatan

MERANGIN - Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong infrastruktur di daerahnya. Salah satunya dengan membangun infrastruktur darat sampai ke desa-desa.

“Kita sudah berkomitmen dalam membangun Provinsi Jambi dimulai dari desa-desa,” kata Fachrori usai meletakkan batu pertama pembangunan jembatan Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabil Ilir, kabupaten Merangin, Kamis 23 Juli 2020.

Fachrori mengatakan, perhatian nyata Pemprov Jambi ditunjukkan melalai pembangunan jembatan Desa Rantau Limau dalam membantu pembangunan di wilayah kabupaten/kota, khususnya di wilayah Kabupaten Merangin.

“Jembatan Desa Rantau Limau Manis ini akan dibangun secara permanen, sebelum nya hanya jembatan gantung biasa dan hanya dilewati oleh kendaraan roda dua, jembatan ini nantinya akan menghubungkan tiga kabupaten yaitu Merangin, muara Bungo, dan Tebo,” ujar Gubernur.

Fachrori berharap pengerjaan pembangunan jembatan ini bisa selesai tepat waktu sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Pembangunan jembatan desa rantau limau manis ini merupakan pemenuhan janji kampanye saat maju menjadi Wakil Gubernur Jambi mendampingi Zumi Zola. “Pembangunan jembatan sudah kita mulai, sudah kita wujudkan, saya tepati janji saya,” ucap Gubernur.

Sementara Bupati Merangin H Al Haris mengucapkan, berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi karena telah membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merangin.

“Saya melaporkan kepada Bapak Gubernur Jambi bahwa Kabupaten Merangin telah mendapat banyak bantuan pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Jambi karena anggaran APBD Kabupaten Merangin tidak mencukupi untuk membangun seluruh daerah yang luas ini, dengan PAD lebih kurang Rp100 miliar per tahun,” ucap Haris.

Haris juga mengatakan, upaya pemerintah Kabupaten Merangin dalam membangun infrastruktur telah membangun 44 jembatan, jalan 69,8 persen dari yang di target kan nasional yaitu 70 persen, perbaikan jalan rusak ringan 18 persen, jalan rusak berat 11,65 persen.

“Kami sangat mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, karena peran pemerintah provinsi sangat penting sekali untuk membantu pembangunan di kabupaten Merangin ini dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah kami, sehingga kedepannya lebih maju lagi,” tuturnya.

Satu Bulan Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid 2, Pendapatan Daerah Jambi Capai Rp16 Milyar

KOTA JAMBI (SR28) - Berdasarkan catatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Baru dilaksanakan satu bulan lebih, penerimaan pendapatan Provinsi Jambi melalui sektor pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk yang kedua kalinya pada tahun 2020 ini sudah mencapao angka Rp16 Milyar.

Satu Bulan Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid 2, Pendapatan Daerah Jambi Capai Rp16 Milyar

Satu Bulan Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid 2, Pendapatan Daerah Jambi Capai Rp16 Milyar

Posted by JAMBI28 TV on Friday, September 18, 2020
Sumber: JAMBI28.TV

Ribuan Orang di Kota Jambi Kena Sanksi Melanggar Protokol Kesehatan

KOTA JAMBI - Jika dihitung secara keseluruhan, ad asebanyak 5.000 orang di Kota Jambi yang terjaring razia lantaran tidak mneggunakan masker. Hanya saja, tidak semua dari jumlah tersebut mendapat sanksi denda sebesar Rp50.000, lantaran ada yang mendapatkan sanksi disiplin fisik maupun sanksi sosial.

Bahkan, semenjak penerapan sanksi wajib penerapan protokol kesehatan itu di Kota Jambi ada sebanyak 25 tepat usaha yang juga mendapatkan sanksi denda lantaran tak patuhi aturan penerapan protokol kesehatan.

Hari Ini Tempat Hiburan Dan Olahraga di Kota Jambi Boleh Buka Lagi

JAMBI (SR28) - Adapun tempat usaha yang kembali dizinkan buka lago seperti tempat-tempat olahraga yaitu fitnes, senam, bola sodok kemudian tempat pijat refleksi, spa, serta bar, cafe dan tempat karaoke keluarga termasuk kolam renang dan wahana bermain anak-anak.

Pegawai Positif Corona, Kantor Samsat Kota Jambi Sementara Tutup

KOTA JAMBI (SR28) - Pelayanan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Kota Jambi terpaksa ditutup seentara selama 3 hari kedepan. Penutupan layanan itu dilakukan setelah adanya seorang pegawai ASN di kantor samsat yang terkonfirmasi positif terpapar virus corona.

Sumber: JAMBI28.TV

Breaking News! Istri dan Anak Rocky Candra Positif Covid-19

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra pada Sabtu malam (26/9) resmi mengumumkan kabar terkait Covid-19 yang menyerang keluarganya. Dalam keterangan tertulis resminya Rocky menyebut jika istri dan anaknya yang paling kecil berusia 7 bulan positif covid-19 per 25 september 2020 kemarin.

Berikut pesan tertulis resmi dari Rocky Candra

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh
semoga bapak dan ibu serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat.
Bapak ibu yg saya hormati Saya Rocky Candra, Wakil Ketua DPRD Prov.Jambi - warga Villa Gading Mayang menginformasikan bahwa saya dan keluarga saya telah melaksanakan SWAB.
Dari hasil SWAB  menyatakan bahwa Istri saya BCS usia 32 tahun dan Putri saya AZO usia 7 bulan Positif COVID 19, pada tgl 25 september kemarin, dan saat ini telah melaksanakan isolasi mandiri di kediaman pribadi kami di luar villa gading mandiri.
Adapun Saya dan kedua anak saya yg lain serta adik sepupu saya berdasarkan hasil SWAB di nyatakan negative
Mengingat putri saya baru berusia 7 bulan saya berinisiatif untuk isolasi mandiri sesuai aturan KEMENKES .
Anak dan istri saya sama sekali tidak ada gejala, saya melakukan swab sekeluarga menyusul dengan keluarnya hasil Positif lebih dahulu Covid - 19 dari pengasuh anak saya yang bekerja paruh waktu di kediaman saya.
Istri saya sebagai ibu rumah tangga yang jarang sekali beraktifitas di luar rumah begitupun anak saya yg baru berusia 7 bulan, kami sekeluarga sudah semaksimal mungkin melaksanakan protokoler kesehatan,Tapi saya meyakini ini adalah ujian dari Allah untuk saya dan keluarga
Alhamdulilah istri dan anak saya  hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudahan kedepannya juga seperti itu. Mohon doa dari bapak2 dan ibu2 sekalian agar saya dan keluarga dapat melalui cobaan ini dan kami dapat berkumpul kembali.
atas pehatian bapak dan ibu saya ucapkan terimakasi..??
Fastabiqul khairat
wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu
- Advertisement -

Music

Bupati Merangin Pimpin Rakor LPPK

MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris didampingi Wabup H Mashuri, memimpin jalannya rapat kerja (rakor) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK), di Aula Utama Kantor Bupati Merangin, Rabu (10/6).

Rakor yang diikuti satu orang utusan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tetap menerapkan keprotokolan kesehatan Covid-19 tersebut, disebut bupati bukan sebagai ajang mengevaluasi anggaran.

‘’Rakor ini cenderung sebagai media saya untuk menyampaikan kepada para pimpinan OPD, terhadap situasi dan kondisi anggaran terkini. Dimana dimasa pendemi Covid-19 semua anggaran OPD dikurangi,’’terang Bupati.

Namun demikian harap bupati, Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan masing-masing OPD tetap bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, meskipun dengan kondisi anggaran yang jadi sangat terbatas.

"Jujur sekarang ini anggaran di OPD tinggal cukup untuk membayar gaji pegawai, tagihan listrik, air, telepon dan sedikit dana perjalanan dinas dalam daerah,’’terang Bupati usai memimpin jalannya rakor LPPK.

Tugas para pejabat di jajaran Pemkab Merangin jelas bupati, menyesuaikan kondisi anggaran yang ada dan mengikuti intruksi Pemerintah Pusat. Jangan mengeluh dan tetaplah bersemangat dalam bekerja.

"Untungnya sekarang ini, serapan anggaran di setiap OPD menjadi sangat tinggi, karena anggarannya dikurangi untuk Covid-19. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan pada anggaran perubahan,’’harap Bupati.

3 Hari Hilang Di Sungai Kumpeh, Korban Tenggelam Berhasil Dievakuasi Tim Basarnas

MUARO JAMBI (SR28) - Kantor SAR Jambi berhasil menemukan satu orang korban yang dikabarkan telah 3 hari hilang di sungai Kumpeh, desa Pemunduran, kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tersangkut diantara tumpukan sampah dan rumput di tepi sungai. Oleh tim SAR jasad korban kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan.

Nonton berita menarik lainnya di JAMBI28 TV

Karena Covid-19, IGD RS Abdul Manap Kota Jambi Resmi Ditutup Selama Sepekan

KOTA JAMBI (SR28)- Rumah Sakit milik Pemeritah Kota Jambi RS Abdul Manap resmi menutup salah satu layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama sepekan kedepan terhitung Sabtu (26/9) hingga 3 Okober 2020.

Hal tersebut disebabkan karena adanya 3 orang petugas medis yang dinyatakan positif Covid-19.

Namun demikian, untuk layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan tetap buka seperti biasa.

Berikut petikan resmi surat yang ditandatangani oleh Dirut RS Abdul Manap dr Rudi Maruli

surat pemberitahuan resmi

Tim Satresnarkoba Mapolres Tanjabbar Bekuk Dua Bandar Narkoba Jaringan Pulau Pandan

KUALA TUNGKAL (SR28) - Mapolres Tanjung Jabung Barat berhasil mengamankan dua tersangka bandar Narkoba jaringan antar Kabupaten, di wilayah Kabupaten. Bahkan dari penangkapan tersebut ternyata salah satu jaringan dari daerah pulau pandan Jambi.

"Penangkapan Dua bandar narkoba antar Kabupaten ini, berhasil diringkus pihak kepolisian Tanjung Jabung Barat (Setnarkoba), di salah satu rumah yang menjadi tempat transaksi," ungkap Kapolres Tanjab Barat, AKBP Guntur Saputro saat melakukan press rilis di halaman Mapolres Tanjab Barat, Rabu (14/10).

Dua tersangka tersebut AN berinisial SRN alias Nok dan bandar utama berinisial YHT akan tetapi sempat melarikan diri disaat pengebrekan,namamun berhasil diringkus, dua bandar narkoba jaringan antar Kabupaten ini, memang sudah menjadi target pihaknya sejak lama.

"Namun ternyata mereka termasuk jaringan dari pulan pandan Jambi," beber nya.

Dijelaskan Kapolres Guntur Saputro, tim berhasil mengerebek salah satu rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba di daerah Pembengis Bram Itam. Dalam penggerebekan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa Sabu-sabu dan pil ekstasi.

"Dari hasil pengeledahan dirumah tersebut, di salah satu kamar ditemukan Jenis sabu-sabu 1 paket besar. Ada 6 paket sedang, dan 7 paket kecil kurang lebih Brutonya 107 gram. Serta 6 butir pil ekstasi warna pink, alat hisap, timbangan, HP dan uang sekitar Rp 2 juta rupiah,” jelas Kapolres.

Disaat  akan dilakukan pengerebekan di rumah salah satu pelaku yang merupakan bandara utama, pelaku sempat kabur melarikan diri.

"Satu pelaku sempat kabur namun berhasil ditangkap saat dilakukan pengejaran," ujar Kapolres.

"Dua bandar ini sudah hampir satu minggu kita pantau, dan ikuti, berdasarkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba, oleh karena itu kita sudah memasang tim penyelidikan," jelasnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal berlapis dan terancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. (Sabri)

Sport News

KPK Ingatkan Sanksi Pemecatan Bagi ASN di Jambi yang Terlibat Politik

JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jambi, untuk tidak ikut kegiatan politik para calon kepala daerah saat selama masa kampanye masih berlangsung.

KPK mengutarakan ada sanksi tegas yang dapat diberikan jika masih ada ASN di seluruh wilayah Jambi yang berani mengikuti kegiatan politik praktis para paslon Pilkada.

Tak Layak Masuk Dalam Pemiliharaan, Aktivis Endus Dugaan Korupsi Uang Negara Di Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 (Satu)...

Usai Gelaran Debat Pilgub Putaran Pertama, Partai Gelora Se-Provinsi Jambi Kembali Gelar Konsolidasi

JAMBI (SR28) - Berlangsung di RM.Pondok Purnamana yang terletak di bilangan Kota Baru Jambi, para pengurus ada ada pada level Kabupaten/Kota menggelar konsolidasi tingkat Provinsi Jambi.

Konsolidasi digelar seiring dengan telah digelarnya debat putaran pertama sekaligus penggodokan semua informasi dan penyusunan  langkah-langkah strategis pemenangan pasangan Fachrori Umar-Syafril Nursal.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir tim dari Berkah 5, Anggara. Berbekal pengalaman berjibaku di lembaga survei Indobarometer, pria berdarah Kerinci tersebut juga memberikan informasi terbaru seputar peta politik pemilihan Gubernur Provinsi Jambi terbaru.

Ketua DPW Partai Gelora Jambi Mahyudi dalam keterangan persnya menyebut konsolidasi digelar seiring dengan peta Pilgub yang telah mulai tampak peta basis-basis seluruh kandidat.

"Ini adalah kali kesekian kami menggelar konsolidasi Partai, Alhamdulillah setiap konsolidasi selalu ada informasi terbaru yang bisa kita himpun dan segera kita sikapi" Ungkap Mahyudi (Minggu 25 Oktober 2020).

Mahyudi juga melanjutkan, jika hasil konsolidasi tersebut akan terus dia laporkan pada tim pemenangan FU-SN.

"Kami ingin langkah kami base on data, kami mau semua valid. Jadi konsolidasi inilah ajang kami menghimpun informasi diakar rumput dan mengkombinasikannya dilevel yang lebih tinggi lagi. Goalnya jelas, memenangkan pasangan FU-SN.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir disemua perwakilan tiap Kabupaten/Kota, kecuali Sungai Penuh yang berhalangan hadir. (Muhammad Sidik)

- Advertisement -

Ini Penyebab Munculnya Fenomena Awan Tsunami di Aceh

MEULABOH - Fenomena alam,awan berbentuk gelombang selimuti langit Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pada senin pagi.gumpalan awan jenis arcus yang muncul secara tiba-tiba dan sempat menggelapkan kota meulaboh ini membuat warga panik. Namun badan Meteorologi Geofisika Nagan Raya, meminta warga tidak panik karena itu hanya fenomena alam biasa.

Sumber: JAMBI28 TV

Sekda Tanjabbar Ikuti Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020

JAMBI (SR28) - Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 dan pengarahan dari satuan tugas covid 19 yang disampaikan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian di Ball Room Swiss Bell hotel, Rabu (26/08)

Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Pilkada serentak di tengah kondisi pandemi covid 19 yang menuju normal baru, tentu menghadapi sejumlah tantangan mulai dari aspek penyelenggaraan, aspek peserta pemilu dan aspek pandemi virus Corona yang mengharuskan masyarakat beradaptasi.

"Terkait Pilkada Serentak 2020 ini, Fachrori sampaikan Provinsi Jambi dan 5 Kabupaten Kota siap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang," paparnya.

Untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2020 yang aman berkualitas dan demokratis di bumi Sepucuk Jambi sembilan lurah di era adaptasi dan kebiasaan baru akan diambil langkah-langkah konkrit dan antisipatif.

"salah satunya dengan penyesuaian penyelenggaraan Pilkada yang diawali dengan menyiapkan peraturan atau merubah peraturan tentang tahapan program dan jadwal Pilkada menyesuaikan teknis berkaitan dengan mekanisme tata cara pendaftaran, calon metode kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara yang tepat dengan situasi pandemi."imbuh nya.

Lanjut Fachrori juga diperlukan penerapan ketentuan protokol kesehatan yang ketat dalam penyelenggaraan Pilkada KPU Bawaslu peserta pemilihan dan pemilik misalnya penggunaan masker menjaga jarak dan selalu mencuci tangan." kita sangat membutuhkan inovasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Pilkada baik dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mencegah pelanggaran menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan serta mencegah kerumunan.

"Kita berharap kesuksesan pelaksanaan Pilkada di provinsi Jambi dapat kita wujudkan meski di tengah pandemi, kita upayakan agar tidak menjadi klaster baru penularan virus covid 19, baik bagi pemilih maupun bagi pekerja negara khususnya petugas Pilkada di lapangan," pungkasnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Mendagri Tito Karnavian terkait penanganan covid 19. Tito berharap kepada Kepala Daerah dapat bersungguh sungguh dalam penangangan covid 19. Tito juga ingatkan terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid 19 agar tidak menimbulkan klaster baru, salah satunya dengan penerapan protokol kesehtan yang ketat dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pilkada.

"Masalah pilkada serentak belum ada jamiman pandemi covid 19 sudah berakhir, namun dengan kemauan dan kesungguhan pilkada bisa jadi momentum daerah yang penting untuk menentukan pemimpin dan menekan penyebaran covid 19 melalui dukungan pemerintah daerah baik kabupaten/Kota dan Provinsi," tegas Tito.

Sementara itu Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi dalam keterangannya usai mengikuti Rakor mengatakan bahwa Mendagri sampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap Kabupaten Kota Se Provinsi Jambi atas dukungan anggaran dalam penanganan Covid 19. Menurutnya, arahan Mendagri lebih fokus pada penanganan covid 19."Yang paling pokok agar lebih banyak pemeriksaan PCR kepada masyarakat, pemeriksaan dengan skala besar,

"Mengenai persiapan pilkada kita sudah sepakat ada 670 TPS yang sudah ditetapkan. Kita sudah sepakat dan itu tidak ada masalah," tandas Sekda Agus Sanusi. (Sabri)

Fachrori-Syafril Terlihat Sangat Kompak Ikuti Webinar Bersama KPK

JAMBI (SR28) - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi nomor urut 2 Fachrori Umar dan Syafril Nursal kompak dalam mengikuti webinar nasional pilkada berintegritas 2020 yang diselengarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 20 Oktober 2020.

Fachrori dan Syafril tampak kompak menggunakan baju kemeja khasnya dengan warna campuran putih, biru, hijau dan oranye. Keduanya kompak hadir secara virtual dilokasi yang sama, di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi.

Webinar via aplikasi zoom ini mengangkat tema yang menarik dan penting, dengan tema 'Mewujudkan pimpinan daerah berkualitas melalui Pilkada serentak yang jujur berintegritas' dijadwalkan mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB.

Secara virtual tampak hadir pembicara dan narasumber Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu RI Abhan.

Calon gubernur Jambi nomor urut 2 Fachrori Umar mengatakan ia bersama wakilnya Syafril Nursal memang sudah menyiapkan waktu untuk mengikuti webinar yang penting ini. Fachrori mengapresiasi dan berterima kasih atas terselengaranya webinar ini.

"Alhamdulillah, saya bersama pak Syafril bisa mengikuti secara virtual. Kehadiran kita merupakan salah satu bentuk komitmen kita untuk mewujudkan pilkada serentak yang jujur dan berintegritas," kata cagub Jambi Fachrori Umar sebelum acara dimulai.

Senada dengan Fachrori, calon wakil gubernur Jambi nomor urut 2 Syafril Nursal mengatakan, ia bersama Fachrori berkomitmen untuk mewujudkan pilkada serentak 2020 yang jujur berintegritas.

"Tema webinar ini sangat menarik dan penting. Tentunya akan banyak gagasan dan ide serta ilmu yang bisa kita dapatkan. Kita berkomitmen untuk mewujudkan pimpinan daerah berkualitas melalui Pilkada serentak yang jujur berintegritas," ucap Syafril.

Sejumlah Petinggi DPN Partai Gelora Kunjungi Jambi

KOTA JAMBI (S28)-Sebagai partai politik teranyar di blantika perpolitikan tanah air, Partai Gelora Indonesia terus menggenjot dan mengaktivasi mesin politiknya. Apalagi dengan adanya Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang tentu menjadi konsekuensi politik bagi Partai Gelora untuk mengasah sekaligus menorehkan capaian-capaian politiknya pada semua daerah di Indonesia.

Pada hari Minggu kemarin (18/10) misalnya, Sejumlah Petinggi Dewan Pengurus Nasional Partai Gelora mengunjungi kader-kader yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya. Kunjungan dengan tajuk Orientasi Kepartaian tersebut selain menjadi ajang transfer pengetahuan dari DPN ke DPW dan DPD, juga dijadikan sebagai momentum untuk diluncurkannya Akademi Manusia Indonesia (AMI) dan Srikandi Gelora.

Ketua DPW Partai Gelora  Provinsi Jambi menyebutkan jika dia sangat senang atas kunjungan dari petinggi DPN.

"Kami tentu sangat senang dengan kegiatan yang digelar kemarin. kegiatan kemarin benar-benar menjadi proses transfer knowledge dan semangat yang luar biasa tentang visi 5 besar dunia, tentang tujuan bergabung dengan gelora yaitu dengan menjadi sosok yg religius, betrpengetahuan dan sejahterah" Ungkap Mahyudi.

Adapun sejumlah petinggi yang hadir dalam kegiatan yang berlangsung dibilangan Karya Kota Jambi itu dihadiri antara lain oleh fungsionaris DPN Zahfan Badri Sampurno (Ketua Bangter Sumatera) KH. Musyafa Ahmad Rahim ( Kabid SDM DPN) Coach Gunawan  ( Wakabid SDM DPN) Dr. Muhammad Rahman (Staf Bidang SDM).

Lanjut Mahyudi, dia juga menyampaikan ke Petinggi DPN terkait gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh Partai Gelora untuk Pilkada di Provinsi Jambi.

"setiap pekannya saya rutin melapor ke DPN mengenai geilat-geliat kita di daerah dan kemarin kita juga menyampaikan secara langsung semua aktivitas-aktivitas politik pada Partai Gelora di Provinsi Jambi" Tutup Mahyudi

TV

Masih Lemahnya Kesadaran Masyarakat di Indonesia Dengan Terbukti Banyaknya Pelanggaran Terhadap Larangan Melakukan Kerumunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Corona Virus

Oleh : Haidir S.Ag.,M.H.

Manusia saat ini tengah menghadapi suatu krisis global yang mungkin menjadi salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan elit politik untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkan dari mulai kesehatan, ekonomi, sosial politik, sampai budaya. Karena Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power.

Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

Awalnya, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Idham pada 19 Maret 2020, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas empat hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Kapolri pun juga mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah. "Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2),"

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pmberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun kenyataannya ditengah Langkah hukum yang telah diambil pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19 masih saja banyak  masyarakat tidak mematuhinya. Meskipun penyebaranCovid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat tetapi dengan  berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Berbagai hoax mengenai kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai kondisi yang tidak akan menimbulkan penyebaran luas atau hoax terkait ramuan ataupun obat-obatan yang dianggap dapat mencegah timbulnya Covid 19 ternyata mampu mempengaruhi masyarakat untuk tidak sepenuhnya menganggap virus ini sebagai ancaman sehingga masih banyaknya pelanggran pelangran emnegenai protocol kesehtan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masayrakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin.

Terkait dengan hal tesrebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker umumnya di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Merangin agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Namun ketegasan di sini juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Merangin agar pesan-pesan dari pemegang kekuasaan dapat didengar dan anjurannya dapat dilaksananan. Sikap Pemerintah seperti ini sangat urgen di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya dan sisi negatifnya yang sangat berpenguh terutama dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan masyarakat.

KPK Ingatkan Sanksi Pemecatan Bagi ASN di Jambi yang Terlibat Politik

JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jambi, untuk tidak ikut kegiatan politik para calon kepala daerah saat selama masa kampanye masih berlangsung.

KPK mengutarakan ada sanksi tegas yang dapat diberikan jika masih ada ASN di seluruh wilayah Jambi yang berani mengikuti kegiatan politik praktis para paslon Pilkada.

Ormas Rajawali Sakti Geruduk Kantor Bupati dan Dinas PUPR Tanjabbar Soalkan Lelang Proyek Sarana dan Prasaran MTQ

KUALA TUNGKAL (SR28) - Ormas Rajawali Sakti, Kamis  (13/08) geruduk Kantor Bupati Tanjab Barat dan Dinas PUPR Tanjab terkail ada dugaan Penyimpangan Lelang Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi 2021 Kabupaten Tanjab Barat yang dimenangkan oleh PT.Bumi Delta Hatten,Dana Sebesar Tiga Puluh Milyar lebih,Tahun Anggaran 2020 APBD Tanjab Barat.

Sudirman Ketua Ormas Rajawali Sakti mengatakan, dari hasil lelang proyek tersebut menduga ada pemain terselubung antara panitia lelang yaitu Unit Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa  (ULP) dan Oknum Dinas PUPR Tanjab Barat  sehingga rekanan tersebut melaksanakan Pekerjaan padahal.

"Dari hasil investigasi bayak kejanggalan dari pemenang proyek tersebut,” ujar Sudirman.

"Selain itu juga kami menyoalkan Admitrasi Perusahaan,dan kita minta agar Panitia Lelang (ULP) bertanggung Jawab tentang Legalitas penawaran Sub Kontraktor yang diduga Bodong,” ungkap Sudirman.

Lanjut Sudirman, "Kami juga disini mempertanykan Ke Dinas PUPR Tanjab Barat tentang pungsi pengawasan pisik Pekerjaan Sarana dan Prasaran  MTQ Tingkal Provinsi 2021,dan uji Slam /agregat kedalaman Ting pancang,surat dukungan Pabrik Tiang Pancang (Brosur Tiang Pancang),” tambah Sudirman.

Menurutnya, proyek tersebut juga diduga telah mengakangi  Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan jasa,dan perubahan nomor 4 tahun 2015,yang mana anggaran  diatas Rp.25 Milyar wajib di Sub kontraktorkan (Sub Penyedia Usaha Kecil).

"Namun seperti itu tidak kita temukan di lapangan," ujarnya.

"Terkait pertanyaan kami akan terus persoalkan permasalahan ini hingga nanti akan kita laporkan ke pihak hukum," pungkas Sudirman. (Sabri)

Gubernur Jambi Izin Cuti Untuk Kampanye

JAMBI (SR28)- Gubernur Jambi Fachrori Umar pada Rabu malam (23/9) menggelar silahturahmi bertajuk pamitan kepada seluruh petinggi  OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dikediamannya di bilangan Ancol Kota Jambi. Gubernur Fachrori menyatakan jika dia akan cuti selama beberapa bulan kedepan terhitung 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta para tamu dan undangan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Rahima Fachrori dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Hj.Iin Kurniasih Sudirman turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya Fachrori mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan.

"Terima kasih atas kehadirannya, semoga dapat memberi semangat dan motivasi bagi kami untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Fachrori Umar.

Fachrori Umar menuturkan bahwa dirinya menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Jambi pada tanggal 10 April 2018 - 12 Februari 2019 kemudian secara definitif pada tanggal 13 Feb 2019 di Istana Negara.

Diujung sambutannya, Fachrori yang didampingi istri jugamenegaskan jika  mereka akan menanggalkan seluruh fasilitas negara selama proses kampanye.

"Selama cuti kami harus meninggalkan rumah dinas gubernur dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mohon maaf, dalam menjalankan kepemimpinan ada kekurangan dan kesalahan, namun kami berupaya memberikan yang terbaik demi kemajuan Provinsi Jambi," jelas Fachrori.

Harapan Gubernur Jambi Fachrori Umar kepada Kepala OPD, agar tetap bersinergi dan terus meningkat kinerja serta menjalankan program-program yang telah ditetapkan untuk program kemasyarakatan dapat dipercepat realisasi, termasuk aspek penyelenggaraan Pilkada, aspek peserta dan pemilih. "Upayakan agar tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19, bagi pemilih, maupun petugas Pilkada di lapangan," tambah Fachrori.

Selain itu Fachrori juga berpesan untuk ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga netralitas serta profesionalitas, karena dengan ASN yang netral birokrasi menjadi kuat.