Kamis, 08 Mei 2014 11:44 WIB

PM Yingluck Shinawatra Dipaksa Mundur Oleh Pengadilan, Krisis Thailand Belum Selesai

PM Yingluck Shinawatra Dipaksa Mundur Oleh Pengadilan, Krisis Thailand Belum Selesai

Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, akhirnya terjungkal. Bukan melalui Pemilu dan rangkaian aksi protes di jalanan oleh kelompok oposisi - yang telah memakan korban jiwa dan melumpuhkan Ibu Kota Bangkok dalam enam bulan terakhir - namun lewat vonis dari hakim di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Rabu siang, hakim mahkamah menyatakan Yingluck telah menyalahgunakan kekuasaan terkait pergantian seorang pejabat tinggi demi menguntungkan kepentingan kerabatnya pada 2011, tahun di mana dia baru menjabat sebagai perdana menteri. Sebagai hukuman, Yingluck harus menanggalkan jabatan sebagai perdana menteri. Para menteri yang terkait dengan pergantian kontroversial itu juga harus mundur.

Keputusan mahkamah ini merupakan pukulan telak bagi Yingluck, yang selama ini terus bertahan menghadapi berbagai tekanan dari kubu oposisi, termasuk menang Pemilu pada Februari lalu walau diboikot para lawan politiknya, dan hasilnya tidak diakui pengadilan. Namun, kali ini, Yingluck pasrah menghadapi putusan hakim. "Selama menjadi perdana menteri, saya telah memberikan segalanya untuk bekerja demi keuntungan rakyat. Saya belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti yang dituduhkan selama ini," kata Yingluck seperti dikutip kantor berita Reuters. Yingluck merupakan perdana menteri ketiga di Thailand yang terdomplang dari kekuasaan akibat keputusan hakim pengadilan dalam kurun lima tahun terakhir. 

Usai mendengar putusan hakim, dia mencoba selalu tersenyum dan bersikap antusias kepada para warga pendukung saat melangkah keluar dari Kantor Kementerian Pertahanan. Yingluck memilih tidak datang ke gedung mahkamah dan tetap berada di kantor Menteri Pertahanan, jabatan yang dia rangkap sejak 30 Juni 2013.  "Mulai saat ini, apa pun situasinya, saya akan berjalan di jalur yang demokratis. Saya sedih tidak akan bisa melayani kalian setelah peristiwa ini," kata Yingluck kepada para pendukungnya, yang memberi dia banyak bunga. 

Banyaknya warga yang melepas Yingluck menandakan bahwa sebagian rakyat Thailand tidak rela dia terjungkal begitu saja. Ini cukup menjadi salah satu penanda bahwa konflik politik di Thailand, yang berlangsung bertahun-tahun, tidak segera selesai. Memang sudah ditunjuk pejabat sementara pengganti Yingluck, yaitu Niwattumrong Boonsongpaisan yang merupakan deputi PM. Namun pemerintahan masih belum segera kembali normal, lantaran dia harus menyiapkan Pemilu berikut pada Juli mendatang setelah Pemilu sebelumnya yang dimenangkan Yingluck dinyatakan tidak sah.  

Kubu oposisi pun sepakat terjungkalnya Yingluck tidak langsung mengatasi krisis politik. Wakil Ketua Partai Demokrat yang beroposisi, Kiat Sittheeamamorn, menilai keputusan pengadilan itu tidak langsung mengakhiri krisis politik. Seperti dikutip stasiun berita BBC, Kiat menyatakan perlu ada reformasi politik yang menyeluruh sebelum pemilu baru digelar. "Masih ada perbedaan-perbedaan mendasar dan kami harus melihat perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari mendatang," kata Kiat.  

Kubu oposisi yakin bahwa Yingluck selama ini hanya menjadi pemimpin boneka yang diatur kakaknya, Thaksin Shinawatra. Walau dikudeta militer dari posisi PM pada 2006 dan menjadi buronan kasus penyalahgunaan kekuasaan sejak 2008, Thaksin masih punya pengaruh besar bagi perpolitikan Thailand. Dia masih populer di kalangan rakyat pedesaan. Maka, bisa saja Thaksin mengorbitkan orang yang lain lagi di perpolitikan demi mengamankan kepentingannya, begitu logika oposisi. Massa pendukung klan Thaksin, yang dikenal sebagai Kelompok "Kaos Merah," bertekad melancarkan protes atas keputusan pengadilan, yang mereka nilai tidak adil. "Kami sudah mengantisipasi vonis itu. Musuh memang menggunakan segala cara untuk meruntuhkan proses demokrasi," kata Jatuporn Prompan, pemimpin Kaos Merah seperti dikutip Reuters. Dia berjanji aksi protes mereka akan berjalan damai. "Tidak ada alasan kita harus angkat senjata. Kami akan tetap gelar aksi protes damai seperti yang direncanakan pada 10 Mei," kata Jatuporn. 

Tidak Wajar

Awal terjungkalnya Yingluck berawal saat Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan bahwa dia bersalah atas gugatan penyalahgunaan kekuasaan. Dia dianggap telah melanggar konstitusi dan harus mundur dari kursi perdana menteri. Hakim memutuskan Yingluck secara tidak wajar mendomplang Thawil Pliensri dari posisi Kepala Dewan Keamanan Nasional pada 2011. Pliensri digantikan oleh kepala polisi Jenderal Wichean Potephosree. Mengisi posisi kepala polisi yang ditinggalkan Wichean adalah Jenderal Priewpan Damapong, yang merupakan kerabat Yingluck.

Thawil menggugat mutasi itu ke pengadilan dan menuduh tindakan itu untuk menguntungkan keluarga dan partai berkuasa yang dia pimpin, Puea Thai. Thawil menang melawan pemerintah Yingluck di pengadilan administrasi pada tahun lalu. Pengadilan memerintahkan Yingluck mengembalikan posisi tersebut pada Thawil. Pengadilan MK memutuskan, kepemimpinan Yingluck berakhir karena pencabutan Thawil ilegal. Dia sudah dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai PM di bawah konstitusi Thailand.

"Tertuduh terlibat dalam pemindahan Thawil Pliensri dari posisinya sebagai Kepala Dewan Keamanan Thailand, hanya agar Priewpan Damapong, kerabat tertuduh, bisa mendapat posisi baru. Tertuduh melakukannya untuk mencari keuntungan politis dirinya sendiri, bukan demi negara," kata hakim. Selain Yingluck, ada sembilan posisi di pemerintahan yang juga dicabut karena kasus ini. Yingluck membantah tuduhan ini. Belum diketahui apa langkah hukum yang akan dilakukannya selanjutnya.

Ini bukan satu-satunya gugatan terhadap PM wanita pertama Thailand itu. Yingluck juga digugat atas kelalaian pada kasus korupsi skema beras negara. Kasus korupsi ini membuat Thailand rugi besar. Gugatan korupsi ini diajukan oleh Komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand. Diperkirakan, pengadilan akan berlangsung pada bulan ini. Jika terbukti bersalah, selain harus mundur, Yingluck juga dilarang berpolitik selama lima tahun.

viva.co.id

Sat

PM | Yingluck | Shinawatra | Dipaksa |

Copyright @2015