Kamis, 13 November 2014 00:57 WIB

Mulai Tahun 2015, Dukcapil Tak Ikut Sumbang PAD

 Mulai Tahun 2015, Dukcapil Tak Ikut Sumbang PAD

SAROLANGUN(SR28) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) biasanya setiap tahun selalu menyumbangkan PAD untuk Kabupaten Sarolangun. Ketetuan itu tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya UU No 24 tahun 2013 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil yang melarang adanya pemungutan denda bagi yang terlambat membuat akte kelahiran atau tidak lagi dibebankan biaya secara administrasi. 

Pasalnya selama ini biasanya saat masih merujuk pada Perda 17 tahun 2012 tentang dibolehkannya memungut biaya pembuatan akte jika terlambat sesuai syarat administrasi, sehingga pembayaran dendanya dapat menyumbangkan PAD bagi Sarolangun.

Atas dasar itu, pihak Dukcapil merasa lega, sebab mereka mengaku sering dituding melakukan pungli. Padahal menurut selama ini hal itu dilakukan seuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

 “ Sekarang kita lega. Semua pendanaan diatur oleh pusat. Hal itu merujuk pada UU No 24 tahun 2013 tentang Dukcapil yang melarang adanya pungutan PAD melalui pengurusan akte,” tutur Asnawi Sani, Kadis Dukcapil Sarolangun.

Ia juga menjelaskan bahwa Perda tentang PAD dari pengurusan akte itu telah dicabut di DPRD beberapa waktu yang lalu. Saat ini ketentuan UU terbaru itu akan berlaku efektif mulai Januari 2015.

 “ Mulai bulan Januari 2015, kita tak menyumbangkan PAD. Hal itu memang sudah ketentuan yang berlaku se-Indonesia,” jelasnya. 

Terkait target PAD hingga akhir tahun 2014 yang mencapai 150 juta rupiah, pihaknya pesimis target tersebut mampu tercapai. 

“ Target untuk kita pada tahun ini Rp 150 juta, mungkin akan tercapai di bawah itu, kisarannya hanya Rp 110 juta saja,” tambahnya.

Namun ia mengaku terus berusaha mencari solusi agar pihak instansi yang dipimpinnya bisa tetap membantu menyumbangkan PAD dengan tetap merujuk pada aturan yang berlaku, melalui pembuatan Perda baru. 

“ Kita akan tetap berusaha agar tetap bisa memberi kontribusi PAD bagi daerah kita dan tetap merujuk pada aturan yang berlaku, misalanya dengan pembuatan Perda baru,” pungkasnya.

 

Yan/Sat

Mulai | Tahun | 2015, | Dukcapil |

Copyright @2015