Sabtu, 17 Oktober 2015 02:23 WIB

Guru Kontrak Dan BOS Banyak Ngajar Di Daerah Terpencil

 Guru Kontrak dan BOS Banyak Ngajar di Daerah Terpencil

SAROLANGUN(SR28) - Masalah pemerataan guru yang berstatus PNS di Kabupaten Sarolangun masih menjadi persoalan yang cukup pelik dan butuh keseriusan dari Pemkab Sarolangun untuk menyelesaikannya. Ditemukan masih banyak guru yang hanya berstatus guru kontrak dan guru honor BOS yang lebih banyak mengajar di sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil, seperti di Kecamatan Batang Asai.  Sementara guru PNS pada satu sekolah terkadang hanya memiliki satu guru.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Sarolangun, terjadi penumpukan guru PNS di sekolah-sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Pendidikan H Lukman, MPd, kemarin mengakui, jumlah guru berstatus PNS di Kabupaten Sarolangun masih banyak kekurangan tenaga pengajar. Untuk menutupi kekurangan tersebut, ditutupi dengan keberadaan guru kontrak dan guru honor BOS.  

 Kekurangan guru menurut Lukman terjadi, karena jumlah guru yang pensiun setiap tahun mencapai 200 orang. Sementara pengangkatan guru setiap tahun belum tentu ada.

“ Setiap tahun ada 200 orang guru yang pensiun, sedangkan yang lulus CPNS pada tahun kemarin hanya 19 orang. Kita saat ini  dibantu oleh tenaga pengajar sejumlah 1.750 orang guru kontrak daerah serta 1.200 orang guru honor dari dana BOS agar kekurangan di setiap sekolah bisa tercukupi,” jelasnya. 

Sementara belum adanya pemerataan guru, Lukman mengakui hal tersebut. 

“ Pengadaan guru bukan kami yang memiliki wewenang, tetapi orang-orang di BKPPD yang mengatur dan menempatkan posisi para guru itu mengajar,” jelasnya.

Pihaknya kata Lukman, setiap ada guru yang meminta pindah tugas dengan alasan yang tidak jelas pasti ditolak. 

“ Temp hari banyak yang meminta pindah, apalagi yang baru mengajar atau ditempatkan, namun semua rata-rata kami tolak. Kecuali para guru yang memang sudah 10 tahun ke atas sudah di sana atau juga yang ikut suaminya pindah. Yang jelas untuk mutasi bukan dari kita, tetapi BKPPD,” ujarnya.

Sementara Kepala BKP2D Sudirman, SE, ME, kepada sejumlah wartawan, mengakui kalau daerah ini masih mengalami kekurangan PNS, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Pihaknya terus mengusulkan ke pusat untuk penerimaan CPNS di Kabupaten Sarolangun. Sudirman membantah kalau pihaknya yang sering menyetujui usulan pindah guru. 

“ Itu tidak benar. Setiap guru yang mau pindah, harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Zaman kepemimpinan saya tidak ada guru yang pindah tugas tanpa ada rekomendasi dari mereka,” kata Sudirman.

 

Yan/Wit

Guru | Kontrak | dan | BOS |

Copyright @2015