Rabu, 03 Mei 2017 10:39 WIB

Kemenangan Gugatan Calon Kades Terpilih Arpin Siregar Desa Pematang Lumut Di PTUN Jambi Dibatalkan PTTUN Medan

 Kemenangan Gugatan Calon Kades Terpilih Arpin Siregar Desa Pematang Lumut Di PTUN Jambi Dibatalkan PTTUN Medan
Muhammad Firdaus, SE

KUALATUNGKAL(SR28) - Perjalanan panjang gugat mengugat yang dilakukan oleh Arpin Siregar terhadap Bupati Tanjabbar H. Safrial atas tidak dilantiknya dirinya sebagai Kades Pematang Lumut dikarenakan terjadinya sengketa dalam Pemilihan Kades tahun 2016 lalu.

 Arpin Siregar mengugat Keputusan Bupati Tanjab Barat Nomor 140/588/PEMDES/2016 di PTUN Jambi. PTUN Jambi memenangkan gugatan Arpin Siregar.

Kemudian Pemkab Tanjabbar mengambil langkah banding ke PTTUN Medan. Dalam keputusan PTTUN Medan menerima permohonan banding dari tergugat dalam hal ini Pemkab Tanjab Barat serta membatalkan putusan PTUN Jambi Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-JBI, tanggal 07 Desember 2016.

Adapun hasil dari PTTUN Medan menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya, menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bupati Tanjabbar DR. Ir. H. Safrial, MS melalui Kabag Komunikasi dan Dokumentasi Setda Tanjab barat, Muhammad Firdaus, SE, mengatakan bahwa keputusan PTTUN Medan sudah keluar dan menolak hasil dari keputusan PTUN Jambi yang sebelumnya memenangkan gugatan Arpin siregar. 

"Kemenangan gugatan Arpin di PTUN Jambi dibatalkan PTTUN Medan, menolak gugatan penggugat/terbanding seluruhnya," ujar Firdaus Selasa (02/05/17) di ruang kerjanya.

Perlu diketahui bahwa dalam putusan majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan berpendapat dan berkesimpulan yang menjadi dasar Penerbitan objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kementerian Desa a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Tertanggal 27 Juni 2016 disebutkan bahwa ntuk mengatasi permasalahan pemilihan kepala desa yang tidak juga menemui titik temu bisa dianggap belum ada pemenang dalam Pilkades tersebut, selanjutnya desa tersebut dapat diikutkan pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya dan Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

"Setelah keputusan PTTUN Medan keluar maka sengketa pilkades Pematang Lumut telah selesai, sehingga penggugat dalam hal ini Arpin Siregar harus mematuhi keputusan dari PTTUN Medan" jelas Firdaus.

Lanjutnya, berdasarkan edaran Mahkamah Agung Nomor 08 tahun 2011 angka 2 huruf C tentang pasal 45 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga berdasarkan ketentuan, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan Kasasi.

Reporter: Sabri|Editor: Agus Sholihin Abar

Kemenangan | Gugatan | Calon | Kades |

Copyright @2015