Selasa, 24 April 2018 00:20 WIB

Pemkab Tanjabbar Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Puluhan Massa

 Pemkab Tanjabbar Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Puluhan Massa
Perwakilan massa disambut Sekda Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) -- Kedatangan Massa Aktivis Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK) yang berunjuk rasa didepan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat yang salah satunya mempertanyakan mantan Napi yang bisa menempati tempat starategis (Jabatan) pada Instansi Pemerintahan Tanjab Barat, Senin (24/04/18) disambut Baik oleh Pemkab Tanjab Barat.

Melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Drs.Ambok Tuo, yang didampingi Asisten I Hamdani,SE,Asisten II Hidayat,Kadis PUPR Tanjab Barat Drs.H.Andi Ahmad Nuzul,dan Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Sekda Ambok Tou. Dirinya mendengarkan paparan yang disamapikan oleh Koordinator Lapangan Muklis Harianto dimana ada enam yang dipaparkan masing masing dijawab oleh Kepala Dinas dan Asisten I dan II.

"Kami ingin m3nhrlaskan erkait Eks Napi yang ditempatkan ditempat strategis hal itu sama saja dimana pun ditempatkan ,karna untuk itu kita juga sudah mengseleksi melalui Baparjakat,” kata Sekda Ambok Tuo.

Sekda Ambok Tuo juga memerintahkan Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih untuk menjelaskan permaslahan tersebut.

Diakuinya saat ini BKPSDM sudah diminta untuk mendata dari  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)  yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pejabat yang pernah menjalani hukuman. 

"Masukan ini kami jadikan evaluasi, akan kami sampaikan ke bupati," kata Encep. 

Sementara dari informasi yang dihimpun, disebut sedikitnya ada dua jabatan strategis di lingkup Pemkab Tanjabbar yang saat ini diisi oleh pejabat yang pernah mendekam dibalik jeruji besi.

"Akan tetapi kami punya pertimbangan dimana berdasarkan  perintah pengadilan,putusan yang telah kami dapatkan ada beberapa orang ASN yang sudah menjalani hukuman,dan melakukan Gugatan kembali,itu perintah nya kepada bupati adalah untuk mengaktifkan dan mengembalkan harkat martabat dan jabatan nya,dan itu merupakan perintah pengadilan, akan tetapi apa yang kami samapaikan,itu akan menjadi pertimbangan kami untuk melakukan evaluasi" jelas Encep.

Sabri/Agus S

SR28 GROUP 3018

Pemkab | Tanjabbar | Tanggapi | Aksi |

Copyright @2015