KOTA JAMBI (SR28) - Senin siang (27/7) sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Anak Bangsa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi. Mereka mendesak agar Pemerintah Daerah membenahi pelaksanaan Penerimaan Pesereta Didik Baru (PPDB) SM/SMK yang ada di Provinsi Jambi dibenahi secara total. Pasalnya banyak laporan masyarakat yang mengaku jika dia tinggal di sekitaran sekolah namun gagal masuk dengan alasan yang tidak masuk akal. Padahal secara tekhnis, Gubernur Jambi telah mengaturnya dalam Pergub No 20 Tahun 2020. Padahal didalam pergub tersebut  terpampang jelas jika jalur masuk untuk SMA/SMK bisa dari berbagai jalur, seperti jalur prestasi dan juga jalur zonasi yang belakangan terus berpolemik.

Peserta  yang yang tergabung dalam Kolaisi Anak Bangsa ini juga menilai jika polemik yang terjadi dalam PPDB tahun 2020 ini akan menjadi lahan basah bagi segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh politik lainnya. Mereka menilai ujung tombak dari lancar atau tidaknya pelaksaan PPDB ini adalah Dinas Pendidikan.

“Kami menuntut agar Gubernur Jambi bersikap tegas terhadap oknum di Dinas Pendidikan yang memanfaatkan momentum PPDB ini, Copot juga Plt Kadis Pendidikan. Selain itu, kami juga meminta agar Gubernur Jambi juga memberhentikna Kabid SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi” Tegas salah satu peserta aksi.

Dalam aksinya tersebut, massa sempat adu mulut dengan para pegawai di Dinas Pendidikan dan tim pengamanan. Bahkan, kericuhan nyaris tak terbendung saat Kantor Dinas Pendidikan digembok paksa oleh demonstran.

Usia menggelar aksi di Dinas Pendidikan, massa juga berjalan menuju Kantor DPRD Provinsi Jambi untuk menuntaskan dan mencarikan jalan keluar terkait polemik PPDB yang terus menerus terjadi ini.

(Muhammad Sidik)