JAMBI (SR28) – Optimalisasi penanganan pasien Covid-19, Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari menyiapkan penambahan ruang perawatan bagi pasien terpapar Covid-19, baik di rumah sakit (RS) rujukan maupun RS swasta yang ada di wilayah Jambi.
Terkait hal tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris didampingi Bupati Batanghari, M Fadhil Arief melakukan peninjauan ke fasilitas kesehatan RS Pertamina, Bajubang, Batanghari, Sabtu (10/7).
Peninjauan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat seberapa layak RS yang sudah sejak 2009 tidak difungsikan itu untuk dijadikan salah satu RS rujukan penanganan pasien positif Covid-19.
Dalam peninjauan ini Gubernur juga didampingi pimpinan Forkopimda Provinsi Jambi dan jajaran pimpinan OPD Provinsi Jambi serta pimpinan OPD Kabupaten Batanghari.
Hadir pula Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan, didampingi Senior Manager Production and Project sekaligus menjabat Pjs GM PHR Regional 1 Zona 1, Muzwir Wiratama, Senior Manajer Humas SKK Migas Sumbagsel, Andi Arie P dan Field Manager Jambi PHR Zona 1, Hermansyah.
Pjs GM PHR Regional 1 Zona 1 menyampaikan, RS Pertamina Bajubang ini merupakan aset fasilitas kesehatan yang sudah hampir 12 tahun terakhir tidak difungsikan lagi, mengingat pekerja KKKS Pertamina Hulu Rokan (dahulu Pertamina EP Asset 1) juga telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Jambi.
Bahkan untuk penanganan kasus covid-19 di lingkungan kegiatan usaha hulu migas mendapatkan perawatan di rumah sakit rujukan atas dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, sesuai amanat pemerintah.
Ia juga menyampaikan bahwa untuk memfungsikan kembali rumah sakit ini membutuhkan usaha cukup besar, baik dari segi perbaikan bangunan yang telah rusak maupun administrasinya.
Namun demikian, Wira juga menyampaikan bahwa Pertamina akan siap mendukung program pemerintah dengan kemampuan yang Pertamina miliki saat ini.
“Apapun itu kami akan mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat menyesuaikan tupoksi yang ada” ujar Wira.
Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono menyebutkan, rumah sakit ini merupakan salah satu aset yang pengelolaannya ada di Dirjen Kekayaan Negara.
Sejalan dengan pihak Pertamina, Anggono juga menyebutkan SKK Migas akan mendukung penuh program pemerintah.
“Kami akan sangat mendukung kegiatan tersebut, terlebih lagi kalau memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, pemanfaatan aset negara untuk memenuhi tujuan tersebut merupakan hal yang sangat membantu di saat pandemi seperti saat ini” jelasnya.
Anggono mengharapkan nantinya dapat terjalin kolaborasi dan sinergi yang baik antara SKK Migas dan Pertamina dengan Pemerintah baik di tingkat Kabupaten Batanghari maupun Provinsi Jambi.
Dalam kunjungannya yang pertama usai dilantik 7 Juli lalu, Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan bahwa pemerintah provinsi akan melihat kedepan perkembangan kasus Covid yang terjadi di Provinsi Jambi.
“Jikalau memang dibutuhkan tambahan fasilitas kesehatan saya rasa rumah sakit ini sangat strategis untuk dijadikan rumah sakit rujukan pasien covid-19,” ungkapnya.
Haris menjelaskan, dengan lokasi yang strategis ini memfungsikan kembali rumah sakit Pertamina Bajubang juga akan sangat efektif nantinya untuk mengurangi penanganan pasien Covid di Kota Jambi.
“Kalau kita alihkan sebagian ke sini, maka nanti tidak akan over load di Kota Jambi,” lanjut Haris.
Haris menekankan dijalankannya kembali kegiatan pelayanan kesehatan di RS Pertamina Bajubang ini tetap akan menelaah kembali segala aspek kedepannya, khususnya kondisi kasus Covid-19 di Provinsi Jambi pada masa akan datang.
Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan adanya kontribusi serta kolaborasi dari Pertamina, SKK Migas maupun pemerintah Provinsi.
SKK Migas Sumbagsel menyampaikan, dalam penyelenggaraan upaya pemanfaatan aset yang digunakan KKKS Pertamina EP ini akan mengedepankan kerjasama yang solid dengan memperhatikan tanggung jawab dari masing-masing pihak, sehingga koridor good governance tetap terjaga.
SKK Migas bersama Pertamina akan menunggu komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dari Pemprov Jambi dengan menyesuaikan ketersediaan program kerja dan anggaran yang ada di KKKS.
“Apabila terdapat anggaran dari pemerintah daerah untuk disinergikan dengan potensi yang ada di KKKS Pertamina Hulu Rokan, akan menguatkan sumber pendanaan yang akan digunakan dan dipadukan dari masing-masing pihak,” tutup Anggono. (Sidik)
