SR28JambinewsBerita Jambi Terkini

Pemilu-KADA serentak tahun 2020 ini, yang direncanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, diduga pelaksanaannya masih berlangsungnya Covid 19, menjadi sangat menarik, karena munculnya Dinasti Politik secara terstruktur, systimatis massive (TSM), fenomena ini yang mengarah kotak kosong, atau pasangan tunggal, umumnya berasal dari Dinasti Politik, dan bukan hanya menjadi isu lokal di daerah, melainkan telah menjadi isu nasional.

Pilkada menjadi menarik dan unik, karena para kontestannya, terdiri dari dan merupakan anak dan menantu presiden, anak wakil presiden, anak dan adik para menteri, Bupati atau walikota dan dari keluarga pejabat lainnya.

Memang disadari bahwa Dinasti Politik ini semakin hangat Ketika proses rekruitmen oleh DPP Parpol yang ada di pusat, Dinasti Politik ini bukan muncul sekonyong-konyong, melainkan telah dipersiapkan berbulan bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, tentunya Ketika orang tua atau saudaranya dan keluarganya sedang berkuasa. Persiapan-persiapan tersebut tentunya bukan hanya sekedar financial, termasuk Infrastruktur Politik, pemanfatan segala potensi dan infrastruktur yang ada di wilayah, baik SDM, Proyek, SDA, sponsor dll.

Dengan persiapan-persiapan tersebut, sehingga dalam proses rekruitmen di DPP yang diawali dengan proses di tingkat tapak, fakta sampai hari ini, ada indikasi mengarah pemborongan partai pengusung oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik atau partai yang minta diborong oleh Baca-KADA dari Dinasti Politik, sehingga mempersulit Baca-KADA yang non Dinasti Politik untuk mendapatkan partai pengusung baik sendiri maupun koalisi.

Indikasi borong partai memang sangat kental, karena Baca-KADA dari dinasti Politik telah melakukan pendekatan melalui Infrastruktur Politik dari daerah sampai ke pusat, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan bahkan beberapa Partai Politik yang masih memberikan signal akan memberikan rekomendasi ke Baca-KADA Dinasti Politik.

Kondisi ini tentunya tidak saja tidak merusak demokrasi, melainkan akan menghancurkan demokarsi itu sendiri, karena menghambat para Baca-KADA lainnya untuk ikut berkompetisi, karena kecenderungan Rekruitmen bukan berbasiskan Integritas, visoner, track record dll, namun berindikasi lebih menonjolkan “ISI TAS”. Kondisi ini sudah memunculkan dagang sapi dan demokrasi yang bersifat liberal murni, yang memberi kesan bahwa Dinasti Politik dan Kotak Kosong merupakan pemilu-KADA adalah sistem kerjaaan berbungkus Demokrasi.

Dinasti Politik muncul, sebagai bagian dari keinginan dan keserakahan para pejabat, yang memaksakan diri dan ingin keluarganya berkuasa. Keangkuhan para elite, dalam menempatkan sanak familynya, menjadi penerus kekuasaannya. Akhirnya, orang lain tak boleh berkuasa. Orang lain tak boleh menjabat apa-apa. Seolah-olah hanya keluarga pejabat tersebut, yang berhak untuk berkuasa dan memiliki jabatan. Seolah-olah rakyat yang berprestasi, tak boleh menjadi kepala daerah.

Dinasti Politik yang muncul akhir-akhir ini, lebih diwarnai oleh politik aji mumpung. Mumpung ayahnya presiden, mumpung ayahnya wakil presiden, mumpung kakaknya menteri, mumpung ayah atau ibunya anggota DPR, dan mumpung keluarganya sedang jadi pejabat, mumpung Bapaknya Bupati atau Wali Kota,maka mereka memperluas kekuasaannya, dengan cara mendorong keluarganya jadi kepala daerah.

Akibat dari dinasti politik yang menginkan kekuasaan dengan mudah, berusaha untuk memborong partai sebagai sebuah scenario yang dimainkan dan akan menciptakan pasangan tunggal atau kotak kosong, sehingga fenomena Pemilu-KADA kotak kosong muncul dan bahkan kian Terstruktur, Systimatis dan Masive (TSM) pada 2020.

Tentunya kondisi Pemilu-KADA Tahun 2018 termasuk tahun 2020 dan Pemilu sebelumnya ini hendaknya menjadi catatan bagi Pengamat dan Pembuat UU atau DPR serta penyelengara Pemilu-KADA, bahwa penyebab munculnya kotak Kosong dalam Pemilu-KADA, perlunya penyempurnaan regulasi, baik bagi parpol dan gabungan parpol, maupun bagi kandidat perseorangan.

Sesungguhnya Fenomena Dinasti Politik dan Kotak Kosong, sebagaimana terjadi di Makasar tahun 2018, kotak kosong menjadi pemenang dan Pemilu-Kada akan berlangsung atau dilanjutkan Pemilu-KADA selanjutnya. Sebaiknya fenomena tersebut perlu dipikirkan kembali sehingga sistem pemilu di Indonesia ke depan lebih baik lagi. Karena kemenangan kotak kosong ini tidak memberikan manfaat bagi negara sebab dengan menangnya kotak kosong, pemilihan ulang terpaksa dilakukan dan berdampak pada keuangan negara. Begitu juga kemenangan oleh Pasangan Tunggal yang memberi arti bahwa demokrasi tidak demokrasi.

Dinasti Politik dengan pola dan startegi untuk mendapatkan kekuasaan yang mudah, dengan kekuatan financial yang besar, cenderung ingin menang by atau pasangan tunggal atau kotak kosong, yang berarti Demokrasi sudah rusak dan hampir mati, disamping dapat merugikan negara, karena membebani keuangan kepada negara. Ke depan perlu dipikirkan bagaimana masalah kotak kosong ini. Ini juga merupakan pemikiran bersama sehingga memberikan kefaedahan bagi negara dan bangsa ini. Kita harus memikirkan sistem apa yang harus tepat dilaksanakan barangkali dengan hal-hal lain, tetapi tetap memenuhi asas demokrasi.

Terkesan Dinasti Politik dan kotak kosong karena Parpol terutama kadernya tidak atau kurang bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya sehingga para elite parpol akhirnya hanya ”memperjualbelikan” yang memiliki otoritas untuk pemberi rekomendasi bagi setiap Baca-KADA yang hendak berkompetisi dalam pilkada. Ini tentu sebuah ironi di tengah begitu tingginya ekspektasi publik atas peningkatan kualitas demokrasi kita.

Saat ini ada kecenderungan masyarakat pemilih pada wilayah yang kecenderungan adanya dinasti politik yang cenderung memborong Partai Politik dan menciptakan kotak kosong, mulai ditolak oleh masyarakat, dan adanya gerakan social anti dinasti politik. Walaupun sesungguhnya Dinati Politik bukan sebuah perbuatan melanggar hukum konstitusi, namun dari beberapa catatan cenderung merusak demokarsi dan membungkus Demokarsi dengan kerajaan

Dengan memperhatikan factor-faktor tersebut, Dinasti Politik tidak dapat dihentikan, dan merupakan kegiatan legal dan syah, namun Gerakan moral yang bergerak bukan berdasarkan hukum positif, untuk menghentikan dan mencegah harus menjadi Gerakan nasional, dan tidak mungkin adanya kebijakan Undang-undang, maka yang harus dilakukan dari luar kebijakan. Antara lain beberapa cara untuk mengatasinya (1) dengan meningkatkan literasi politik masyarakat agar memilih calon sesuai kompetensinya dan bukan hanya karena populer (modal awal para calon dinasti politik); (2) menghilangkan politik uang dalam pemilihan, agar lebih banyak orang bisa berpartisipasi dalam ajang pilkada/pemilu; (3) Edukasi sosialisasi politik kesemua pemilih baik pemula atau pemilih secara continyu dan konsisten terkait dengan muncul subur Dinasti Politik secara TSM; (4) Pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang peduli dengan Pemilu Langsung, umum bebas dan rahasia, dan pola one man, one vote (OMOV) bekerja sama dengan Lembaga penyelengara dan pengawas, serta Lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK dan GNPK.

Karena kita semua harus memahami bahwa pemilu sebagai proses demokrasi itu adalah persaingan dalam pemilihan seperti persaingan dalam pemilihan Kepala Daerah, bukan persaingan dengan kotak kosong, sehingga pasangan tunggal itu identic dengan merusak demokrasi dan tidak memenuhi azas pemilu-KADA sebagai sebuah kompetisi. Kompetisi yang sesungguhnya adalah persaingan dalam pemilihan dan pencoblosan di Bilik suara secara Jujur dan Adil, langsun umum bebas dan rahasia (Jurdil, luber) beserta One man, one vote (OMOT).

Memang disadari Dinati Politik bukan kegiatan yang dilarang, maka perlunya Gerakan social yang besifat edukasi politik kepada semua pemilih serta pemantauan dan upaya pencegah serta upaya penegakan hukum secara khusus melalui BANWASLU dan Instansi Hukum terkait, terutama pada Indikasi wilayah yang memiliki indikasi dan munculnya Politik Dinasti, merupakan keharusan, termasuk KPK, GNPK dan masyarakat yang peduli dengan demokrasi dan Pemilu-KADA bersih, melalui pembentukan POSKO Bersama di masing-masing Kecamatan dalam wilayah tersebut sedari dini.

Masyarakat pemilih sangat mengharapkan himbaun kami terkait dengan edukasi politik dan upaya pencegahan dan Tindakan hukum, mohon dapat ditindak lanjuti sedini mungkin, harapan kami dimulai dari pra persiapan, persiapan dan Pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan, terutama pada tahapan (1) Proses receuitmen oleh Partai di tingkat tapak, sampai di tingkat Pusat (DPP), (2) Saat sosialisasi pra tahapan; (3) saat kampanye, (4) Saat menjelang pemilihan/Pencoblosan, dan pasca Pencobosan dalam artian perhitungan suara saat di TPS, PPK sampai tingat Kabupatan/kota, merupakan wilayah rawan invisible hand.

JAMBI (SR28)- Jagat Politik Jambi tahun 2020 ini diwarnai dengan berbagai teka-teki dan aksi lobi tingkat tinggi yang seolah tak mengenal lelah. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena para bakal calon Gubernur Jambi berlatar belakang seorang Bupati/Walikota pada wilayahnya masing-masing dan telah memasuki periode kedua. Secara politik, bisa terpilih pada periode kedua kali adalah capaian yang baik. Mungkin karena faktor itulah mereka optimis untuk melaju merebut tahta orang nomor 1 di Provinsi Jambi. Apalagi, jika secara jujur kita mau menarik sejarah 20 tahun kebelakang, maka pasca “runtuhnya” dinasti Nurdin yang disebut-sebut sebagai “orang kuat Jambi”  dinilai oleh berbagai kalangan bahwa pilkada kali ini  sebagai panggung bebas yang memungkinkan siapa saja  untuk menang. Tak heran  jika baru pada tahapan mendapatkan dukungan partai saja sudah memunculkan asmosfer yang sangat menegangkan.

Terbaru, pada pekan ke 4 Agustus 2020 atau H-10  menjelang pendaftaran kandidat ke KPU, muncul 3 pasang kandidat yang telah cukup mengantongi tiket untuk melaju pada Pilgub mendatang. Mereka adalah Alharis-Abdullah Sani, Fachrori Umar-Syafril Nursal serta Cek Endra-Ratu Munawaroh. Sedangkan Sy.Fasha-AJB terpaksa gugur sebelum bertarung karena gagal mengumpulkan tiket dukungan parpol. Hingga saat ini ketiga kandidat tersebut sama-sama memiliki peluang untuk menang. Kekuatan diatas kertas, belum ada yang dipastikan akan melenggang dengan mudah. Semua kandidat memiliki kekuatan dengan differensiasi masing-masing.

Ditengah hiruk pikuk Pilgub tersebut, ternyata ada ruang kosong yang nyaris luput dalam perdebatan antara calon kepala daerah  dan masyarakat. Padahal ruang kosong ini yang sejatinya menjadi poin penting dalam dialektika demokrasi. Ruang tersebut adalah tawaran program strategis dari kandidat untuk Provinsi Jambi selama 5 tahun kedepan.  Dari sanalah sebenarnya masyarakat Provinsi Jambi sama-sama berjuang untuk pembangunan daerah dengan siapapun gubernurnya.

Berdasarkan pengamatan, baru pasangan Alharis-Sani yang  sedari awal 2020 telah menjual gagasan strategis selama 5 tahun kedepan yang dinamainya dengan DUMISAKE (Dua Milayar Satu Kecamatan. Sedangkan pasangan lainnya belum memunculkan ke publik apa program strategis yang akan mereka persembahkan selama 5 tahun kedepan. Oleh karena belum adanya paket gagasan yang bisa dikomparasikan secara “apple to apple” dari masing-masing bakal calon gubernur, maka penulis akan lebih memfokuskan pada telaah terhadap DUMISAKE besutan Alharis-Abdullah Sani.

Pengantar

DUMISAKE merupakan singkatan dari Dua Milyar Satu Kecamatan. DUMISAKE adalah program janji politik yang diusung oleh Bupati Merangin Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH (dua periode) dan mantan wakil walikota Jambi Drs. H. Abdullah Sani jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2026.

Secara Historis, DUMISAKE merupakan suatu program yang ingin melanjutkan program Gubernur Jambi periode 2010-2015, Hasan Basri Agus-Fachrori Umar (HBA-FU) kala itu bernama SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kecamatan). Konsekuensi dari program SAMISAKE saat itu adalah Pemerintah Provinsi Jambi harus menyiapkan 138 Milyar per tahun guna disalurkan pada 138 Kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah gelontoran dana tersebut otomatis juga akan bertambah 2 kali lipat seiring dengan nama program yang oleh Alharis-Sani dinamai dengan DUMISAKE.

Adapun secara politis, hubungan “anak dan bapak angkat” antara Alharis dan Hasan Basri Agus akhirnya juga menginspirasi sekaligus mendorong Alharis untuk melanjutkan program SAMISAKE. Dimata Alharis SAMISAKE yang  - lagi-lagi - kala itu digawangi HBA sangat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat provinsi Jambi. Dari program SAMISAKE itu pula political branding HBA  menjadi semakin kuat.

DUMISAKE mulai santer digadang-gadang oleh Al Haris sejak awal 2020 ketika beliau menyatakan siap maju Pilgub pada 9 Desember 2020 mendatang. Alasan Al Haris sederhana, yaitu ingin melanjutkan program Gubernur HBA dengan nominal yang dua kali lipat menjadi dua milyar per kecamatan.

Hingga saat ini, belum ada kajian akademis tentang DUMISAKE yang bisa menjawab pertanyaan, apakah ini hanya sekedar slogan semata atau suatu program yang realistis dalam upaya membahagiakan rakyat Jambi seperti yang dijanjikan. Namun demikian, dengan intensnya Alharis mengkampanyekan DUMISAKE kepada masyarakat  serta beberapa pandangan strategis beliau seperti wilayah integrasi Sengeti Tungkal dan Sabak (SENTUSA) secara otomatis  publik menangkap bahwa Alharis adalah satu-satunya calon Gubernur Jambi yang mampu menjual visi besarnya tersebut kepada masyarakat Jambi.

Adapun pendekatan yang paling memungkinkan untuk melakukan melakukan telaah rencana program strategis DUMISAKE ini adalah dengan mengevaluasi pengalaman program SAMISAKE yang telah dijalankan HBA-FU pada 2010-2015. Dari sana kemudian kita dapat memberikan rekomendasi dan usulan redisain Program DUMISAKE yang di usung oleh Al Haris-Abdullah Sani jika menjadi Gubernur-Wakil Gubernur pada periode 2021-2026 mendatang.

Kilas Balik Program SAMISAKE

Program SAMISAKE tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pembangunan yang berorientasi pada pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment dan sejalan dengan strategi Pembangunan Nasional.

Ada Sebelas program utama, SAMISAKE yang telah dijalankan pada tahun 2010-2015, yaitu: Bedah Rumah, Beasiswa bagi rumah tangga miskin, Jamkesda, Penerbitan Sertifikat Tanah, Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengadaan alat Mesin Pertanian dan non pertanian, Bantuan modal usaha, Sambungan listrik bagi rumah masyarakat miskin, Pelatihan Tenaga Kerja, Kegiatan Dukungan Posyandu serta Kegiatan prioritas lainnya dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi  masyarakat. (Sumber: Pergub No 4 Tahun 2014)

Refleksi Perjalanan SAMISAKE

Perjalanan SAMISAKE era HBA baru berjalan pada tahun kedua pada periode kepemimpinannya (TA 2012). Program SAMISAKE pada masa HBA juga pernah dijadikan sebagai salah satu program percontohan nasional. Secara gagah, HBA juga kala itu juga sangat pedememaparkan SAMISAKE saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  berkunjung ke Provinsi Jambi. Nama HBA kala itu harum baik dikalangan masyarakat maupun dihadapan kolega maupun presiden.

Total dana transfer dari pemerintah Provinsi Jambi kepada seluruh kecamatan hingga tahun 2015 adalah sebesar 546 Milyar, jumlah ini setara dengan 80% dari komitmen yang ingin dialokasikan.

Catatan Sisi lain SAMISAKE

Dalam praktiknya, Alokasi Dana SAMISAKE masih  menyisakan SILPA yang cukup besar. Di tahun pertama pelaksanan SAMISAKE (TA 2012) misalnya, Alokasi Dana SAMISAKE di Kabupaten Batanghari yang memiliki 8 Kecamatan misalnya memiliki SILPA senilai Rp.4.680.762.280, Artinya dari 8 Kecamatan, baru 3 kecamatan yang bisa menggunakan Dana SAMISAKE tersebut. Sementara Di Merangin SILPA mencapai Rp. 5,5 milyar. SILPA tersebut belum termasuk Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi. (Radesman Manihuruk,2015)

Selain SILPA, implementasi SAMISAKE juga mengalami penolakan dari pihak kecamatan baik saat sosialisasi dan tahap awal pelaksanaan SAMISAKE maupun saat implementasi. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan bahwa camat adalah orang yang dimandatkan sebagai Pengguna Anggaran. Sehingga dengan pengalaman yang terbatas dalam pengelolaan dana dalam jumlah besar seperti halnya program SAMISAKE, juga disinyalir program uji coba membuat camat memilih untuk menolak dana 1 Milyar untuk tiap kecamatan tersebut.

Selanjutnya, selama dua tahun pertama, Program SAMISAKE menghadapi sederet hambatan tidak saja harus menyiapkan regulasi dan petunjuk tekhnis, juga berhadapan dengan kapasitas SDM di tingkat kecamatan yang terbatas. Bisa jadi karena kultur di pemerintahan level kecamatan merupakan turunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Aktivitasnya cenderung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fungsi administratif pemerintahan. Genealogi ini tentu mendadak menjadi terkejut saat mendapat tugas untuk membelanjakan dana sebesar 1 Milyar berikut sederet aturan turunannya. Dengan kata lain, SAMISAKE pada awalnya dinilai telah “memotong kompas” antara Pemerintah Provinsi terhadap  Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegagapan Kecamatan dalam menyambut  program Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya diubah tekhnis implementasinya. Setelah berembuk dan bermusyarawarah dengan Pemmerintah Kbaupaten Kota, Pemerintah Provinsi kala itu akhirnya  memilih untuk menitipkan anggaran SAMISAKE pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan masuk dalam pos anggaran pendapatan lain-lain di APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian melalui Kabupaten/Kota ini dinilai lebih realistis untuk eksekusi di lapangan. Secara regulasi, pengalokasian dana dengan cara  itu dinilai juga sejalan dengan Permendagri No 13 Tahun 2006.

Desain DUMISAKE

DUMISAKE merupakan sintesis antara RPJPD Provinsi Jambi 2020-2025 dan RPJMN 2019-2024. DUMISAKE mencoba membreakdown program pembangunan nasional tersebut yang disesuaikan dengan kelokalan Provinsi Jambi. Didukung dengan pendekatan politik, tekhnokratik, partisipatif dan Top-Down serta Buttom-Up DUMISAKE didesain sedemikian rupa agar menjadi program yang relevan dan mampumenjawab tantangan yang ada dalam pembangunan.

Berkaca Permendagri No 90 tahun 2019 sebagai payung hukum, maka DUMISAKE secara tekhnis akan dapat dilaksanakan dengan cara menitipkan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk Bantuan Keuangan. Permendagri No 90 tahun 2019 tersebut secara umum masih memiliki kesamaan format dengan Permendagri no 13 tahun 2006 yang kala itu juga menjadi payung hukum SAMISAKE.

Komponen Program DUMISAKE

DUMISAKE memiliki 6 sektor yang menjadi program utama, yaitu: Jambi Agamis, Jambi Sehat dan Bersih, Jambi Cerdas, Jambi Tangguh, Jambi Smart dan Jambi Responsif. Dari 6 program tersebut pula akan memiliki turunan sebagai berikut:

1.       Jambi Agamis: Kredit MASURAI (Masyarakat Sejahtera dan Imani), Insentif untuk pegawai syara’, Satu ponpes satu BLK, Pengiriman Kader Ulama ke Turki, serta SADESHAMAH (Satu desa satu hafidz dan penerjemah).

2.       Jambi Sehat dan Bersih: Jambi Bebas Stunting, Budaya Bersih dan Lingkungan Sehat, Pelayanan air bersih, pengelolaan sampah sanitary landfill.

3.       Jambi Cerdas: Satu keluarga minimal 1 sarjana, perpustakaan keliling dan cerdas, Satu SMK satu BLK, Sekoper Berliontin (Sekolah Perempuan Bahagia Lahir Batin).

4.       Jambi Tangguh: UMKM Tangguh, Sekolah Petani Berdaya, Tenaga Kerja Terampil dan Kompetitif, Jambi Terang serta Ketahanan energi dan pangan.

5.       Jambi Smart: Pembangunan 1000 Tower telekomunikasi, Jaringan internet masuk desa, fasilitas e-learning ke sekolah dan pesantren, fasilitas ee-bussines untuk UMKM dan rintisan, serta e-wisata untuk usaha pariwisata

6.       Jambi Responsif: Aduan kemanusiaan dan reaksi cepat tanggap terhadap bencana, LATIB (Layanan akan tiba pada pasien)

Strategi Implementasi DUMISAKE

Ada 2 program pemerintah yang menjadi pembelajaran sekaligus rujukan untuk implementasi DUMISAKE, yaitu SAMISAKE (Provinsi Jambi) dan PNPM (Nasional).

Dari SAMISAKE,  dapat diambil pelajaran bagaimana tekhnis implementasi program Pemerintah Provinsi Jambi dengan basis implementasi di tiap kecamatan, baik dari segi regulasi maupun tekhnis pelaksanaan.

Adapun dari PNPM dapat diambil pelajaran tentang pola perencanaan dan imlementasi berbasis kemasyarakatan (sosial development). Pada PNPM masyarakat dilibatkan secara langsung bagaiaman merencanakan program dengan dibimbing tenaga ahli pendamping serta bagaimana program dapat direalisasikan dengan pelibatan berbagai pihak baik masyarakat, LSM, perusahaan maupun pemerintah itu sendiri.

Output DUMISAKE

Implementasi DUMISAKE diproyeksikan akan berjalan 5 tahun kedepan. Dengan asumsi normal dan ekspektasi optimis maka ada 6 output secara umum yang akan muncul, yaitu:

1.       Pembangunan SDM berbasis nilai-nilai keagamaan

2.       Lingkungan yang bersih

3.       Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Strata 1 serta perhatian khusus pada pendidikan perempuan

4.       Terbinanya 80% masyarakat Provinsi Jambi yang bergerak pada sektor pertanian dan UMKM

5.       Pemerataan jaringan internet diseluruh wilayah dalam Provinsi Jambi guna mendukung segala kebutuhan berbasis internet

6.       Adanya tim taktis yang bergerak dengan pola Agile Management yang diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan jangka pendek