Opini

Tidak sampai kurun waktu 10 hari, pergolakan-pergolakan keresahan berkecamuk dialam lintasan pikiran penulis. bukan karena…

JAMBI (SR28) – Momen suksesi kepemimpinan di negeri sepucuk jambi sembilan lurah telah masuk babak…

JAMBI (SR28) -Perekonomian Indonesia jelas tegas masih dalam kungkungan pandemi Covid-19. Data Badan Pusat Statistik…

JAMBI (SR28) – Baru saja, BPS merilis data kependudukan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Jumlah…

Tahun 2020, para pelaku peternakan unggas termasuk diantaranya peternak ayam mandiri, menutup akhir tahun dengan…

Oleh: Effi Marleni S.H,M.H

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada ini secara potensial memunculkan masyarakat Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Seruan Golput pertama dilontarkan oleh Azyumardi Azra, guru besar UIN Syarif Hidayatullah, salah satu tokoh intelektual Muslim ini menyatakan diri secara terbuka untuk tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada 2020 atau memilih menjadi golput (golongan putih). Golput ini pernah terjadi di beberapa negara yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilu di tengah kondisi pandemi yang belum mereda. Merujuk Pemilu di Queensland-Australia yang diselenggarakan Maret lalu.

Banyak warga yang memutuskan untuk tidak memilih demi terhindar dari penularan Covid-19. Mereka rela membayar denda yang ditetapkan oleh pemerintah karena menjadi Golput. Hal yang sama juga terjadi di Perancis yang dalam pemilihan lokal hanya 44,7 persen warga yang berpartisipasi. Demikian juga dengan pemilu di Iran yang hanya diikuti oleh sekitar 40 persen. Ini merupakan kondisi terburuk sejak Revolusi Iran di tahun 1979. Dalam situasi pandemi menjadi Golput adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam. Situasi ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk. Jangan sampai pesta demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite politik tertentu yang mencari kekuasaan dan keuntungan namun harus berakhir dengan mengorbankan nyawa rakyat.

Oleh: Muhammad Haadi Nugraha, SH.MH

Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudhârabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Âli ‘Imran (3): 130. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum, antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi, yaitu:

1. Utmost good faith, atau itikad baik dari kedua pihak, antara tertanggung dan penanggung.

2. Indemnity, atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi keuangan tertangung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.

3. Proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

4. Subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

5. Contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

Ada dua jenis risiko yang dapat diasuransikan:

1. Takâful keluarga (asuransi jiwa), meliputi:

a. TakâfulBerencanaWaktu, Insurance and Islamic Law,

b. Takâful Pembiayaan,

c. Takâful Pendidikan;

d. Takâful Kolektif (asuransi kerugian), meliputi Takâful kebakaran,  Takâful kendaraan bermotor, Takâful kecelakaan diri, Takâful pengangkutan laut, darat, dan udara serta Takâful l rekayasa/engineering

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu:

Pertama, Mengharamkan. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, ‘Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah: Asuransi sama dengan judi, Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti,  Asuransi mengandung unsur riba/renten; dan Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi, Premi-premi yang sudah dibayarakan diputar dalam praktik-praktik riba,  Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Oleh: Farida Ayu Nadya S.Sos, M.H

Urusan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor  16 Tahun 2019 yang diatur ketentuannya dalam Kompisili Hukum Islam. Aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, dan perwarisan bersumber dari literatur-literatur Islam dari berbagai mazhab yang dirangkum dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun dalam praktek perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, banyak bermunculan hal baru bersifat ijtihad, karena tidak ada aturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut.

Perkembangan Teknologi informasi (TI) abad XXI sangat pesat dan menduduki lini kehidupan. Terutama dalam komunikasi yang berbasis kemudahan dalam melakukan hubungan seseorang secara langsung. Konteks dalam Hukum Islam ini yang bersifat universal (umum), sehingga dengan kaidah ushul fikih itu sendiri, bahwa hukum tersebut akan berubah dengan perubahan zaman dan perubahan tempat.

Permasalahannya, hukum positif di Indonesia sekarang ini belum mengatur spesifik kaidah perkawinan yang melalui alur telekomunikasi, sementara itu perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan hukum, perangkat hukum dan aparatur penegak hukum demi menyelesaikan persoalan hukum ini dalam bingkai teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti masjid, rumah, atau gedung dimana calon suami dan calon istri serta walinya hadir di tempat tersebut, namun di Jakarta Selatan pada tahun 1989 terjadi perkawinan melalui telepon, dan hal tersebut sah dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan pernikahan melalui telepon, walaupun sampai saat ini hukum positif di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perjawinan melalui jalur telekomunikasi.

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehinnga pada hal-hal tertentu (perbuataan hukum dan peristiwa hukum tertentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada subsistem hukum perceraian yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

a. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri.

b. Hukum perceraian menurut hukum islam berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang bergama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama.

c. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi para suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau di Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Kristen).

Hukum talak (cerai) melalui SMS dapat dianalogikan atau dikiaskan dengan hukum cerai melalui tulisan surat biasa. Sebab kesamaan keduanya merupakan pesan cerai Keabsahan melalui teks yang bukan verbal (lisan), para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri yang telah melangsungkan suatu perkawinan, baik cerai hidup maupun cerai mati yang disebabkan oleh beberapa faktor dan memenuhi persyaratan. Dalam perumusanxketentuanxhukum suatu permasalahan atauxperistiwa sebaiknya menggunakanxinstrumen istibat hukum yang konfrehensi agar tercapaixkemaslahatan bagi umat. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.

Oleh : Haidir S.Ag.,M.H.

Manusia saat ini tengah menghadapi suatu krisis global yang mungkin menjadi salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut setiap elemen masyarakat, pemerintah, dan elit politik untuk bersinergi dalam mengatasi kompleksitas implikasi yang ditimbulkan dari mulai kesehatan, ekonomi, sosial politik, sampai budaya. Karena Persebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas menyebabkan krisis kesehatan nasional bahkan global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan status kedaruratan kesehatan pada tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Akan tetapi krisis kedaruratan semacam ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena situasi kedaruratan (state of emergency) memberikan kekuasaan luar biasa kepada negara yang tidak dimiliki ketika situasi normal, hal ini lazim disebut sebagai Emergency Power.

Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

Awalnya, Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Melalui maklumat yang ditandatangani Idham pada 19 Maret 2020, Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun.

Adapun, tindakan pengumpulan massa terdiri atas empat hal.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai dan karnaval. Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular yaitu :

1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)

Kapolri pun juga mengeluarkan telegram bagi jajarannya, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020, ancaman pidana bagi mereka yang melawan imbauan polisi untuk membubarkan diri bertambah. “Menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2),”

Dalam Pasal 14 ayat 1 UU tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Sementara, Pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam hukuman kurungan enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000. Polisi mengantisipasi bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama PSBB antara lain kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik (street crime), kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pmberatan. Tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363, 365, 406, dan 170 KUHP.

Bentuk kejahatan lainnya, yakni upaya menghambat kemudahan akses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 77 juncto Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 79 Ayat (1) dan (2). Kemudian, ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti tertuang Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun kenyataannya ditengah Langkah hukum yang telah diambil pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19 masih saja banyak  masyarakat tidak mematuhinya. Meskipun penyebaranCovid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat tetapi dengan  berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Berbagai hoax mengenai kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai kondisi yang tidak akan menimbulkan penyebaran luas atau hoax terkait ramuan ataupun obat-obatan yang dianggap dapat mencegah timbulnya Covid 19 ternyata mampu mempengaruhi masyarakat untuk tidak sepenuhnya menganggap virus ini sebagai ancaman sehingga masih banyaknya pelanggran pelangran emnegenai protocol kesehtan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masayrakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin.

Terkait dengan hal tesrebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker umumnya di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Merangin agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Namun ketegasan di sini juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Merangin agar pesan-pesan dari pemegang kekuasaan dapat didengar dan anjurannya dapat dilaksananan. Sikap Pemerintah seperti ini sangat urgen di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya dan sisi negatifnya yang sangat berpenguh terutama dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan masyarakat.

Oleh: Bahren Nurdin
(Akademisi UIN STS Jambi dan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan)

Semua diharap tenang. Masa kampanye telah berakhir dan tahapan Pilkada serentak tahun ini mamasuki babak baru yaitu masa tenang. Ada tiga hari sebelum menunaikan hajat bersama ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sebut masa tenang. Hiruk-pikuk ‘jualan’ para pasangan calon (paslon) bersama tim sudah harus dihentikan baik secara ‘off line’ maupun ‘on line’.

Semua alat peraga harus sudah dibersihkan. Itu artinya seluruh ‘studio’ di jalan sudah harus tutup dan tidak ada lagi yang memajang foto-foto para perserta kontes. Sudah cukup waktu yang diberikan oleh Komisi Pelilihan Umum (KPU) untuk ‘jual’ tampang dan menawarkan program-program kepada ‘calon pembeli’. Termasuk alat kampanye online. Seluruh akun media sosial yang secara resmi didaftarkan kepada KPU sudah harus sign out. Tidak boleh diakses sama sekali.

Seharusnya hal ini juga dihormati oleh para tim sukses. Status-status di media sosial sudah tidak dibenarkan lagi berkampanye. Tidak boleh lagi menonjol-nonjolkan tim jagoanya. Kembalilah menulis statu-status yang menyejukkan. Unggahlah foto-foto selfie terbaik dengan senyum-senyum lebar yang tidak bersangkut paut dengan pilkada. Riang dan gembira. Pilkada tidak harus tegang, kan?

Jika selama masa kampanye beberapa bulan terakhir paslon dan tim sangat sedikit atau bahkan tidak –punya waktu untuk berkumpul dengan anak, isteri, dan keluarga, saatnya untuk pulang ke rumah. Saatnya berkumpul dan bersama. Ada waktu tiga hari untuk menarik nafas selebum nanti  naik ring yang sebenarnya. Begitu juga tim sukses yang harus ikut menenangkan diri. Usaha sudah dilaksanakan maksimal. Tinggal menunggu hasil. Yakinlah hasil tidak akan mengingkari usaha. Apa yang diusahakan itulah yang akan dihasilkan. Ups, jangan lupa ada juga kehendak Tuhan di sana. Maka, usaha harus pula dibingkai harap dan munajat kepada yang Maha pengambil keputusan.

Masa tenang merupakan hari-hari yang diberikan oleh KPU kepada para calon pemilih untuk menenangkan diri sehingga siap untuk mengambil keputusan. Calon pemilih selama ini sudah sangat banyak disuguhkan janji-janji dan program kerja para paslon. Saatnya menimbang-nimbang paslon mana yang akan dipercaya untuk mengemban amanah dan harapan. Menakar-nakar siapa yang mampu menepati janji. Mempelajari semua program dan strategi siapa yang jitu untuk membawa perubahan yang dijanjikan. Masa tenang inilah kesempatan.

Maka dari itu, hentikan segala bentuk provokasai apa lagi intimidasi kepada siapa pun di masa tenang ini. harus diingat pula, masa tenang tidak boleh digunakan untuk menghitung ‘amplop’ yang harus disebarluaskan.  Jika semua itu dilakukan, tentu saja sanksi hukum telah menanti. Tegas, siapa pun yang melanggar segala bentuk aturan yang telah ditetapkan dan diikat oleh undang-undang yang berlaku, harus mendapat hukuman. Termasuk, jika ada yang masih coba-coba berkampanye di masa tenang.

Akhirnya, masa tenang selama tiga hari ke depan tidak boleh ada yang membuat ‘kegaduhan’. Semua harus tenang. Jika selama kampanye ada yang ‘gila’ sekarang saatnya ‘waras’. Jika ada yang tidak bisa menahan lidah dan jarinya, saatnya menahan diri. Maka, jika KPU sudah menyatakan minggu tenang, TENANGLAH! Janganlah ada yang berkampanye lagi!.