SR28JAMBINEWS.COM, KOTA JAMBI – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Jambi menunjukkan peran strategisnya sebagai mitra kritis sekaligus kolaboratif bagi pemerintah daerah dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membedah Program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Menuju Kota Jambi Bahagia”, Selasa (15/7/2025), di Aula Griya Mayang.
Tak sekadar forum diskusi, kegiatan ini menjadi ajang evaluasi awal pemerintahan hasil Pilkada 2024. ICMI mengajak publik dan akademisi untuk menganalisis secara objektif arah kebijakan dan implementasi program-program prioritas Wali Kota Maulana serta Wakil Wali Kota, yang kini menginjak seratus hari masa kepemimpinan.
Dalam forum yang menghadirkan sejumlah pakar lintas bidang—di antaranya Prof. Syamsurizal Tan, Prof. Dr. Helmi, Prof. Mukhtar Latif, hingga Ir. Martayadi Tajuddin—berbagai masukan kritis, evaluasi, dan saran solutif disampaikan secara terbuka. Mulai dari isu banjir, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga ketahanan ekonomi lokal dikupas tuntas dari berbagai sudut pandang akademik.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Maulana justru menyambut baik kritik dan saran yang dilontarkan. “Masukan dari para pakar ini sangat berharga bagi kami. Kritik yang berbasis data dan niat membangun, justru memperkuat arah kebijakan kami ke depan,” ungkap Maulana.
Ia bahkan secara terbuka mengajak ICMI untuk terus mendampingi proses pengambilan kebijakan daerah. “Jangan biarkan saya sendiri dalam mengambil keputusan. ICMI harus hadir memberikan arahan, karena kota ini milik kita bersama,” tegasnya.
Salah satu poin penting dalam pemaparan Maulana adalah soal percepatan penanganan banjir yang menjadi isu krusial di Kota Jambi. Ia mengungkap adanya kabar baik terkait alokasi dana Rp75 miliar dari berbagai sumber—APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota—untuk perbaikan sistem pengendalian banjir di wilayah Sungai Asam.
“Dana Rp45 miliar dari pusat telah disetujui. Rp25 miliar dari provinsi sedang dalam proses anggaran perubahan. Pemkot tinggal mengalokasikan Rp5 miliar. Jika sistem ini berjalan, potensi genangan bisa ditekan hingga 60 persen,” jelasnya optimistis.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menyebut akan menambah 10 unit transportasi umum ramah lingkungan secara bertahap, dimulai pada September 2025 melalui mekanisme MoU. “Ini sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan,” imbuhnya.
Ketua ICMI Kota Jambi, Beri Hermawati, menegaskan bahwa FGD ini bukanlah sekadar rutinitas akademik. “Ini adalah ruang evaluasi terbuka yang mempertemukan pemegang kebijakan dan para ahli. Tujuannya jelas: memastikan kebijakan benar-benar berdampak,” ucapnya.
Senada, Ketua Panitia Hafizen menekankan pentingnya ICMI menjadi intelektual organik—bukan hanya hidup di ruang teori, tapi hadir di tengah realitas sosial dan menjadi jembatan aspirasi rakyat.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pihak: akademisi, anggota DPRD Kota, perangkat daerah, camat dan lurah, mahasiswa, hingga Forum Ketua RT se-Kota Jambi. Komposisi peserta yang luas menandakan bahwa evaluasi kebijakan publik bukan hanya ranah teknokrat, tapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat.
