SR28JAMBINEWS.COM, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi lintas sektoral di Bappeda, Kamis (15/01/2026). Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan bahwa Pemkot Jambi berkomitmen penuh mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini demi menciptakan generasi emas yang sehat.
Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana menekankan bahwa MBG memerlukan kolaborasi kerja sama yang sangat luar biasa. “Hari ini semua pihak bertemu, saya sebagai Kepala Daerah memfasilitasi untuk menjadi grup kecil, sesuai dengan problem dilapangan, seperti ketersediaan bahan pokok, berkaitan dengan regulasi dan kondisi real dilapangan,” tekannya.
Hingga Januari 2026, realisasi pembangunan dapur SPPG telah mencapai 62%, dengan 38 unit sudah terbentuk. Program ini ditargetkan menyasar 275.738 jiwa pada pertengahan tahun ini. Sebagai penguat langkah, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah dan mitra penyedia bahan pokok. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dapur, Wali Kota Maulana juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap rantai pasok bahan baku agar standar nutrisi tetap terjaga. Pemerintah Kota Jambi menggandeng ahli gizi dan dinas terkait untuk menyusun menu variatif yang berbasis pada potensi pangan lokal, guna memastikan setiap paket makanan memenuhi kriteria gizi seimbang. Langkah ini diambil bukan hanya untuk memberikan makan gratis, tetapi juga sebagai intervensi kesehatan preventif untuk menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah.
Untuk memastikan keberlanjutan operasional 74 dapur tersebut pada Juni 2026, Pemkot Jambi juga memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan UMKM dan kelompok tani lokal sebagai penyalur bahan pangan utama. Sinergi ini diharapkan menciptakan efek domino ekonomi yang positif bagi warga Jambi, di mana program MBG tidak hanya menghasilkan generasi yang lebih sehat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian di tingkat akar rumput. Dengan sistem digitalisasi pemantauan stok dan distribusi yang sedang disiapkan, transparansi anggaran dan ketepatan sasaran program ini diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
