JAMBI (SR28) – Pengusaha kelapa sawit di Jambi diminta memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit dengan prinsip berkelanjutan, dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Jambi, Al Haris, pada Focus Group Discussion (FGD) Pemprov Jambi bersama pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Jambi, di Kota Jambi, Senin, 7 Agustus 2023.
Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi, dan memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga 16,4 juta hektar sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.
Secara umum, luas kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi sekitar 1.134.640 hektar. Berdasarkan kepemilikan, milik BUMN seluas 23.057 hektar, swasta 518.869 hektar, dan milik rakyat 592.714 hektar.
“Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, pada 2020 bagi Indonesia dengan luasan tersebut kelapa sawit memberi kontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang,” kata Haris.
Al Haris menjelaskan, berdasar data Kemenko Perekonomian April 2021, sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit Indonesia telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta orang, langsung maupun tidak langsung.
Tingginya kontribusi komoditas sawit, tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor, yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical.
“Namun demikian, keberlanjutan industri kelapa sawit, daerah maupun nasional, masih menghadapi berbagai tantangan,” kata Haris.
Salah satu tantangan adalah meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, untuk mensinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership).
Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan.
Al Haris menghimbau semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi ikut dan bergabung di GAPKI, sebagai wadah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, serta menunjang kebijakan pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik.
“Saya harap FGD ini semakin memperkuat data dan koordinasi, kapasitas dan kapabilitas tata kelola serta dukungan terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan akses pasar produk kelapa sawit,” ujar Haris. (ags)
