JAMBI (SR28) – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Mukhtar Bakti SH, MA beserta jajaran Selasa (10/3) pagi menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari. Hadir pada kunjungan ini, Ketua Komisi I DPRD Batanghari Patoni, SE, Wakil Ketua Adison, Anggota Komisi I Aminah, Mardiana, Tarmizi dan Suip. Dalam kunjungan tersebut, Ketua komisi I DPRD Batanghari Patoni mengatakan, kunjungan yang dilakukan ini untuk meminta masukan terkait program Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga kencana) BKKBN.
Kehadiran Komisi I DPRD Batanghari ini untuk mengetahui perkembangan kependudukan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari masih butuh perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana kebijakan BKKBN pusat dan daerah dapat bersinergi.
“Kita berharap masukan terkait program Bangga Kencana, karena kita dalam waktu dekat akan ke BKKBN Pusat untuk mengetahui program dan usulan program dari daerah”, katanya.
Pada pertemuan itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menjelaskan kebijakan dan strategi BKKBN tahun 2020-2024, salah satunya mensosialisasikan logo baru dan pentingnya sinergitas semua pihak dalam mensukseskan program kependudukan dari pusat dan daerah.
”Kita masih membutuihkan dukungan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana operasional bagi tenaga akseptor KB, keterpaduan program lintas sektor akan cepat menyelesaikan program kependududkan,” ujar Mukhtar Bakti.
Mukhtar juga menyebutkan, jika saat ini program Bangga Kencana butuh dorongan dan kerjasama lintas sector, sehingga kamping KB ini bisa menjadi kampung yang berkualitas.
”Kita butuh kerjasama yang baik di setiap lini, misal bagaimana infrastruktur kampung itu baik, bagaimana pembangunan akhlak sejak dini, bagaimana pemahaman dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah ini butuh bantuan dari semua pihak, tidak hanyak BKKBN tetapi pemerintah melalui OPD terkait dan juga Kementrian Agama.” tambahnya.
Untuk itu Mukhtar menitipkan agar DPRD dapat membantu dan mengawasi agar kerja sama antata OPD di daerah dapat sejalan dengan penyuluh KB di lapangan. (Muhammad Sidik
