JAMBI (SR28) – Seluruh pejabat eselon II dan eselon III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendadak menjalani tes urine di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi pada Rabu, 17 Juli 2024. Tes urine ini dilakukan usai mereka mengikuti Upacara/Apel Peningkatan Nasionalisme dan Kedisiplinan ASN serta Menuju Jambi Bersinar (Bersih dari Narkotika) di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi.
![](https://i0.wp.com/sr28jambinews.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-11.01.33.jpeg?resize=680%2C454&ssl=1)
Tes urine ini juga dijalani oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, dan seluruh pejabat eselon II serta eselon III di lingkungan Pemprov Jambi. Hasil tes urine menunjukkan bahwa Gubernur Al Haris dan Sekda Sudirman negatif narkoba.
Gubernur Al Haris mengajak Bupati dan Wali Kota di Jambi untuk melakukan tes urine terhadap pejabat dan pegawainya.
“Saya himbau kepada Bupati dan Wali Kota untuk menjalani tes urine terhadap pejabat dan pegawainya,” kata Gubernur Al Haris.
![](https://i0.wp.com/sr28jambinews.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-11.01.34.jpeg?resize=680%2C454&ssl=1)
Gubernur Al Haris juga menyatakan bahwa tes urine tidak hanya untuk pejabat eselon II dan III, tetapi juga akan dilakukan terhadap seluruh pejabat eselon IV. “Nanti pejabat eselon IV di Polda,” sebutnya.
Tujuan dilakukannya tes urine terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jambi adalah untuk memastikan bahwa seluruh pejabat berkomitmen anti narkoba.
“Tujuannya agar kita memang berkomitmen dimulai dari pejabat dulu yang bersih. Jangan sampai kita menggaungkan bebas anti narkoba tapi ada pejabatnya yang menggunakan narkoba. Jadi kita mulai dari diri sendiri dan berkomitmen menolak narkoba,” ujar Gubernur Al Haris.
Selain itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa jika ada pejabat yang terindikasi narkoba, maka akan ada sanksi tegas yang menanti. “Jika ada pejabat atau ASN yang terindikasi narkoba, ada sanksi dan ada aturannya. Nanti pihak BNN dan Polda mendalaminya,” tegas Gubernur Al Haris. (ags)