KOTA JAMBI (SR28)-Kabar duka muncul dari Universitas Jambi pada Kamis malam (26/7/2021) sekira pukul 22.23 WIB. Guru Besar Fakultas Hukum Prof Bahder Johan dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19 di Clinic leader dr.Emilzon Taslim,SpAn KIC, Sumatera Barat.
Prof Bahder merupakan Ketua Program Ilmu Hukum Universitas Jambi. Selama hidupnya dia dikenal sebagai sosok pendidik yang tegas dan konsisten dalam partisipasi aktif penegakan hukum di Indonesia.
Berikut beberapa rekam jejak akademisnya.
Pendidikan:
S1 Universitas Andalas (lulus 1987)
S2 Universitas Brawijaya (lulus 1995)
S3 Universitas Brawijaya (lulus 2001)
Riset:
1. Harmonisasi Hukum Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (Free Prior Informed Consent) dalam Kebijakan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia dan Vietnam 2021
2. EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSEPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 2021
3. REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 2021
4. Perubahan Sosial Masyarakat Provinsi Jambi Pada Pemilihan Gubernur Dimasa Pandemi Covid-19 2021
5. Transformasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional Terkait Pembagian Manfaat (Access and Benefit Sharing/ABS) Sumber Daya Genetik: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. 2020
6. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa 2020
7. KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) MELAKUKAN AUDIT INVESTIGASI GUNA MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 2020
8. PANDANGAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP RADIKALISME Studi Kasus di Universitas Jambi 2020
9. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN PANDEMI COVID-19 2020
10. MODEL PEMANFAATAN HUTAN ADAT BATU KERBAU KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL 2019
11. PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN 2019
12. FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEHUTANAN 2019
13. Fenomena Over Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap penyebab dan Upaya Penanggulangannya 2019
14. MODEL PENORMAAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO 2018
15. Reformasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Negara 2018
16. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MELAKUKAN PENGAWASAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 2018
17. Rekonstruksi Hubungan Hukum Dokter-Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 2018
18. Analisis Penerapan Sanksi Administrasi pada Pelaksanaan Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi 2017
19. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2017
20. KewenanganKementerian Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa 2016
21. Kajian Yuridis Tentang Usul Pembubaran Partai Politik Oleh Masyarakat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 2016
22. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia 2016
23. Peran Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2015
24. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Daerah 2013
25. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah
*sumber:simpeg.unja.ac.id
