JAMBI(SR28)-Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID) Provinsi Jambi, berkomitmen terus mendukung upaya mendorong stabilisasi dan pengendalian inflasi, terutama inflasi komoditi pangan strategis.
Hal itu ditegaskan Gubernur Jambi, Al Haris, saat pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ( GNPIP) Provinsi Jambi, di Kota Jambi, Jumat malam, 23 September 2022.
Al Haris sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia, bersinergi dengan semua stakeholder ini, dalam mengendalikan dan mengawal inflasi, atau lonjakan kenaikan harga yang dipicu oleh kenaikan harga pangan dari awal sampai sekarang.
GNPIP menjadi komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai (persediaan), dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif dan berdampak nasional.
“Berlandaskan pada kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Al Haris.
Inflasi Provinsi Jambi periode Juli 2022 sebesar 8,55 % dan periode Agustus 7,70 % yang berada di atas inflasi nasional. Ini perlu mendapat perhatian dan sinergi antar lembaga, khususnya TPID se-Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi.
Program unggulan GNPIP yang dilakukan TPID Provinsi Jambi adalah operasi pasar dan pasar murah, rutin dilakukan oleh Bulog Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
Optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut, memperkuat ketahanan komoditas hortikultura melalui Gerakan Tanam Cabai yang dilakukan berbagai lembaga, kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Gerakan Satu Juta Tanam Cabai di Kabupaten Bungo, pemberian bibit cabai kepada Korem 042/Gapu di Kota Jambi, Kelompok Wanita Tani Sumber Jaya Tangkit Baru di Muaro Jambi, SMK PP Negeri Muaro Jambi, Ponpes As’ad Kota Jambi, Ponpes An Nur Tangkit Muaro Jambi, Ponpes Al Muttaqin Ibru Muaro Jambi, pemberian bantuan sarana dan produksi pertanian kepada SMK PP Negeri serta Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang perlu mendapat perhatian karena hingga saat ini KAD yang sedang proses baru KAD Kota Jambi dan Sungai Penuh.
Al Haris menjelaskan, KAD bidang pangan diharapkan dilakukan semua kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Digitalisasi pertanian saat ini diinisiasi Dinas Pertanian Provinsi Jambi bersama dengan Ciptani.
Penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi dalam bentuk High Level Meeting (HLM) TPID yang dilakukan TPID Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
“Kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini terus berkelanjutan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di Provinsi Jambi,” harap Al Haris.
Al Haris menekankan agar TPID Provinsi Jambi bersama TPID kabupaten/kota perlu extra effort (usaha ekstra) dalam pengendalian inflasi, agar stabilisasi harga bisa dijaga dengan sinergi antar lembaga.
“Pemerintah Provinsi Jambi sebagai bagian dari TPID berkomitmen terus mendukung upaya mendorong stabilisasi inflasi dan pengendalian inflasi, terutama inflasi komoditi pangan strategis,” tekan Al Haris.
Al Haris menghimbau masyarakat Provinsi Jambi agar membeli beras lokal, untuk antisipasi stabilitas harga tetap terjaga.
Dengan naiknya harga BBM, semua harus bisa dikendalikan, baik bahan pokok kebutuhan masyarakat. Kita sebaiknya membeli beras lokal, agar semua harga tidak begitu naik dan bisa dikendalikan.
“Pemprov juga menyediakan bantuan modal UMKM senilai Rp 6,5 miliar bagi nelayan, ojek, emak-emak, melinja dan pemula,” ujar Al Haris.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution, mengatakan, Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID terus berkomitmen menjaga terkendalinya inflasi nasional.
Pemprov Jambi dan Bank Indonesia beserta tim TPID terus mewujudkan melalui gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) yang dicanangkan pada 10 Agustus 2022.
“GNPIP merupakan gerakan bersifat nation-wide (nasional) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022,” kata Suti.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bibit cabai kepada pondok pesentren secara simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama digitalisasi pertanian.
