SR28JAMBINEWS.COM, JAMBI – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja strategis ke Provinsi Jambi pada Rabu (19/01). Kunjungan ini difokuskan pada agenda konsultasi dan koordinasi mendalam mengenai permasalahan penanggulangan bencana di wilayah Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
Evaluasi Strategis dan Perencanaan 2026Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi implementasi program penanggulangan bencana tahun anggaran 2025 serta mematangkan rencana kegiatan tahun 2026 yang bersumber dari APBN.
Sekretaris BPBD Provinsi Jambi, R. Dicky Rahmat Toha, SE, M.Ec.Dev, membuka acara sekaligus memaparkan potret umum kondisi kebencanaan di Jambi. Dalam kesempatan tersebut, para kepala bidang BPBD turut menyampaikan poin-poin krusial:
Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan: Pemaparan oleh Ismail, SE.
Bidang Kedaruratan & Logistik: Pemaparan oleh Andre Eko Rinjani, SE, ME.
Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi: Pemaparan oleh Dodi Candra, SH.
Masing-masing bidang menggarisbawahi capaian yang telah diraih, kendala di lapangan, serta usulan program prioritas untuk tahun mendatang.
Mendengar Aspirasi dari Garis Depan
Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus (HBA), menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk menyerap informasi langsung mengenai eskalasi bencana di Jambi, khususnya terkait penanganan banjir yang kerap melanda beberapa wilayah.
“Kami hadir untuk mendengar langsung dan melakukan evaluasi. Hasil dari koordinasi ini akan menjadi bahan kami di tingkat pusat untuk memperjuangkan aspirasi daerah, agar program penanggulangan bencana baik dari APBD maupun APBN dapat berjalan lebih efektif,” ujar Hasan Basri Agus.
Harapan Penguatan Penanganan Bencana
Sekretaris BPBD Provinsi Jambi menambahkan bahwa momentum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan usulan konkret kepada DPR RI guna mendukung penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Meskipun Kepala BPBD Provinsi Jambi berhalangan hadir karena tugas di luar daerah, pertemuan tetap berjalan khidmat dengan kehadiran sekitar 12 pejabat struktural BPBD Provinsi Jambi, mulai dari jajaran kepala bidang hingga kasubbag.
Melalui sinergi antara pusat dan daerah ini, diharapkan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
