UNJA dan Pemprov Jambi Sepakati Kerja Sama Optimalisasi Lahan Rawa untuk Dukung Ketahanan Pangan

SR28JAMBINEWS.COM, JAMBI – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi (Unja) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka optimalisasi lahan rawa sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ketua Tim Survei Investigasi dan Desain (SID) LPPM Unja, Prof. Rosyani, menyampaikan bahwa optimalisasi lahan pertanian rawa ini akan dilaksanakan di tujuh wilayah di Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.

Kerja sama ini mencakup pelaksanaan SID sebagai bagian dari Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun Anggaran 2025 yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penandatanganan kontrak swakelola dilakukan antara Ketua LPPM Unja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi.

Prof. Rosyani menjelaskan, kegiatan SID ini bertujuan untuk melakukan survei, investigasi, dan merancang desain pertanaman yang dapat meningkatkan indeks pertanaman. Targetnya, lahan rawa yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi dua hingga dua setengah kali tanam dalam satu tahun.

Dengan peningkatan ini, diharapkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan turut meningkat, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

Program ini juga mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Tidak boleh ada lagi warga yang miskin dan kelaparan di tahun 2025. Kita harus memastikan petani bisa sejahtera, dan program ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan hal itu,” tegas Prof. Rosyani.

Kegiatan SID ini melibatkan 58 personel dari berbagai latar belakang, termasuk tenaga ahli, alumni, dan mahasiswa tingkat akhir dari program studi teknik sipil, agribisnis, agroekoteknologi, serta sosial ekonomi pertanian.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mendukung kedaulatan pangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan memperkuat posisi petani lokal menuju pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. (*)