SR28JAMBINEWS.COM, KOTA JAMBI – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, berperan aktif memfasilitasi mediasi antara warga yang terdampak proyek batu bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) dengan perusahaan serta pemerintah daerah. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa (16/9/2025), dalam suasana yang sempat memanas.
Warga dari Kelurahan Aur Kenali dan Penyengat Rendah (Kota Jambi) serta Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi) menyuarakan protes keras terhadap pembangunan underpass dan stockpile batu bara. Mereka menilai aktivitas PT SAS telah merusak lingkungan, menimbulkan polusi, hingga mengganggu kenyamanan tempat tinggal.
Dalam dialog, Maulana bertindak sebagai moderator sekaligus penengah ketika ketegangan muncul saat perwakilan perusahaan menyampaikan tanggapan. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, juga turun langsung mendekati warga untuk meredakan situasi.
“Perda RTRW Kota Jambi 2024–2044 sudah disahkan dan mendapat persetujuan Kementerian ATR/BPN. PT SAS juga memegang izin dari kementerian terkait. Maka, perlu harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk menentukan kelanjutan proyek,” jelas Maulana.
Ia menegaskan bahwa aktivitas PT SAS dihentikan sementara, sambil menunggu hasil kajian ilmiah tim independen yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan.
“Kami membuka ruang dialog lanjutan, baik di tingkat kota maupun provinsi. Prinsipnya, pemerintah akan selalu berpihak pada keselamatan dan kepentingan warga,” tegasnya.
Namun, keputusan penghentian sementara tersebut belum memuaskan sebagian warga. Mereka mendesak penghentian permanen proyek.
“Kami tidak butuh mediasi berlarut-larut. Kami butuh keputusan tegas yang melindungi warga,” ujar Ahmad, warga Aur Kenali.
Hal senada diungkapkan Rahmat Supriadi, Ketua Barisan Perjuangan Rakyat Menolak Stockpile Aur Kenali. Ia menilai pernyataan Gubernur Jambi Al Haris, yang juga hadir dalam pertemuan, belum menjawab tuntutan warga.
Menurut Rahmat, aktivitas PT SAS telah menimbulkan kerusakan lingkungan, getaran pada bangunan, hingga polusi udara, karena lokasi proyek terlalu dekat dengan pemukiman.
“Kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat, tunjukkan sikap tegas. Jangan biarkan kepentingan perusahaan mengalahkan keselamatan warga,” ujarnya.
Warga menegaskan akan terus mengawal proses kajian ilmiah yang dijanjikan pemerintah, bahkan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan penghentian permanen tidak dipenuhi.
