SR28JAMBINEWS.COM, JAMBI – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., secara resmi menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang terukur, transparan, dan fokus pada hasil. Penandatanganan ini digelar di Aula Lantai 6 Kantor Wali Kota dan menandai keseriusan pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks.
Dalam sesi wawancara setelah acara, Maulana menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan tanggung jawab nyata yang harus diemban oleh kepala daerah beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jambi.
“Perjanjian ini tidak hanya soal saya sebagai wali kota, tetapi bagaimana seluruh OPD dan ASN di Kota Jambi bersinergi dengan tujuan yang sama. Kebersamaan dan kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.
Perjanjian Kinerja tersebut memuat berbagai indikator strategis, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, pelayanan publik yang berbasis digital, serta percepatan reformasi birokrasi. Maulana menilai bahwa pencapaian indikator-indikator tersebut tidak akan berhasil tanpa inovasi dan rasa tanggung jawab dari seluruh elemen pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar sektor, memberi contoh program penataan pasar dan digitalisasi sistem parkir dengan pembayaran non-tunai QRIS. Meski pelaksanaan teknis program berada di tangan dinas tertentu, keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh OPD.
“Misalnya, penataan pasar memang Satpol PP yang langsung bergerak di lapangan, tapi dinas lain juga harus merasakan dampak dan ikut mendukung. Begitu pula program digitalisasi juru parkir, bukan hanya urusan Dishub, melainkan semua perangkat daerah harus terlibat,” jelasnya.
Selain fokus pada komitmen kinerja, Maulana juga membahas tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) di pelayanan publik.
“Kami sudah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan penyelidikan. Tidak semua pengaduan langsung bisa dibenarkan, tapi hal ini menjadi sinyal penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kami,” tuturnya.
Ia memandang pengaduan publik sebagai peluang untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Maulana kembali menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan hanya dapat diraih melalui kerja sama yang solid dan visi bersama.
“Saya ingin semua pihak kompak, bergerak bersama sebagai satu kesatuan, bukan berdiri sendiri-sendiri. Itulah makna sesungguhnya dari perjanjian kinerja ini,” pungkasnya.
