SR28JAMBINEWS.COM, JAKARTA – Wacana relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke beberapa negara, termasuk Indonesia, muncul menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025. Isu ini dilaporkan oleh NBC News, yang mengutip pernyataan seorang anggota tim transisi pemerintahan Trump. Menurut sumber tersebut, salah satu opsi yang didiskusikan adalah memindahkan sekitar 2 juta penduduk Gaza untuk sementara waktu ke negara-negara tertentu, termasuk Indonesia.
Respon Pemerintah Indonesia Saat Donald Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) segera memberikan tanggapan resmi pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam pernyataan tertulis, Kemlu RI menegaskan bahwa pemerintah Indonesia:
- Tidak Pernah Mendapat Informasi Resmi
Pemerintah menyatakan bahwa tidak ada komunikasi atau informasi terkait rencana relokasi tersebut yang diterima dari pihak manapun. - Menolak Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
Indonesia menolak segala upaya yang berpotensi mengurangi jumlah penduduk Palestina di Gaza, karena langkah tersebut dianggap mendukung pendudukan ilegal Israel. - Mendukung Solusi Dua Negara
Pemerintah Indonesia tetap konsisten mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar utama konflik Palestina-Israel, sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati.
Kritik terhadap Wacana Relokasi
Pernyataan pemerintah Indonesia menyoroti bahwa relokasi warga Palestina tidak hanya memperpanjang pendudukan ilegal, tetapi juga bertentangan dengan upaya komunitas internasional untuk mengakhiri konflik secara damai. Pemerintah menekankan pentingnya dialog dan negosiasi untuk memanfaatkan momentum gencatan senjata di Gaza.
Wacana relokasi ini menimbulkan kritik luas karena dianggap mencerminkan kebijakan yang tidak adil terhadap rakyat Palestina. Banyak pihak melihat relokasi sebagai upaya untuk mengosongkan wilayah Gaza, yang bertentangan dengan hak rakyat Palestina untuk tinggal di tanah air mereka.
Dengan tegas, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui langkah diplomatik dan posisi politik yang konsisten. Isu ini juga menjadi perhatian internasional, terutama di tengah pelantikan Donald Trump yang kembali memimpin pemerintahan Amerika Serikat.
