SR28JAMBINEWS.COM, JAMBI – Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, turut menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Perubahan Geopolitik Dunia Dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”, yang digelar di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Jakarta pada Selasa (20/5/2025).
Acara yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengangkat tema utama: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”. Tujuannya adalah memperkuat semangat kebangsaan di tengah arus perubahan global yang semakin dinamis.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa perkembangan geopolitik global saat ini perlu disikapi dengan memperkuat ketahanan nasional yang berpijak pada Pancasila sebagai ideologi negara.
“Melalui sarasehan ini, kita berharap dapat memperkuat daya tahan bangsa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menegaskan bahwa dinamika geopolitik global dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia. Namun, menurutnya, peluang itu hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal jika Indonesia tetap konsisten berlandaskan pada Pancasila.
“Keberagaman bangsa ini baik etnis, budaya, maupun agama adalah kekuatan besar, tapi juga bisa menjadi celah konflik bila tak dijaga. Pancasila adalah kunci utama menjaga masa depan bangsa,” tegas Muzani.
Dalam sesi diskusi, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa tantangan global yang semakin kompleks membuat penguatan ideologi Pancasila menjadi semakin penting. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan nyata baik di bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, hingga dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Di tengah derasnya arus globalisasi dan pengaruh budaya asing, Pancasila harus menjadi panduan moral dan arah pembangunan bangsa. Kegiatan ini sangat penting untuk menyatukan visi dari berbagai elemen bangsa agar tetap solid dan berdaulat,” jelas Al Haris.
Sarasehan tersebut diikuti oleh para pejabat tinggi negara, menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah dari seluruh provinsi, termasuk Forkopimda, serta bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. (*)