JAKARTA (SR28) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, akhirnya buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersebut terkait dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses pergantian antar-waktu (PAW) yang melibatkan nama Harun Masiku. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan komitmennya untuk taat hukum, meski menilai langkah tersebut sebagai ujian dari perjuangannya menegakkan demokrasi.
PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum
Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurutnya, keputusan KPK untuk menetapkannya sebagai tersangka akan dihormati sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum di Indonesia.
“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan tersebut. Kami adalah warga negara yang taat hukum, dan PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Hasto dalam sebuah video yang dirilis pada Kamis (26/12/2024).
Sebagai pemimpin partai besar, Hasto juga menyampaikan pesan kepada seluruh kader PDIP untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Risiko Perjuangan Menegakkan Demokrasi
Dalam pernyataannya, Hasto menjelaskan bahwa sejak awal ia menyadari risiko yang akan dihadapinya saat berjuang menegakkan demokrasi. Menurutnya, suara rakyat adalah amanah yang tidak boleh dikebiri.
“Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter harus dihentikan, saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi,” ujarnya.
Hasto juga mengkritik bentuk-bentuk tekanan politik yang menurutnya bertujuan untuk melemahkan perjuangan demokrasi. Baginya, setiap kader PDIP harus siap menghadapi risiko demi menjaga nilai-nilai kedaulatan rakyat.
Berpegang pada Ajaran Bung Karno
Sebagai seorang murid ideologis Bung Karno, Hasto mengatakan bahwa ajaran Bung Karno menjadi pedoman dalam menghadapi tekanan dan ujian. Ia bahkan merujuk pada buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, yang disebutnya sebagai kitab perjuangan.
“Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan. Ketika Bung Karno mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation demi cita-cita Indonesia merdeka. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” jelas Hasto.
Hasto menyatakan bahwa masuk penjara adalah risiko yang harus dihadapi demi memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan hukum.
Kritik terhadap Intimidasi Politik
Dalam pernyataannya, Hasto juga menyinggung dugaan penggunaan aparat penegak hukum untuk intimidasi politik. Ia menilai bahwa sumber daya negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” katanya.
Hasto juga mengkritik pihak-pihak yang mencoba merongrong kewibawaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, upaya tersebut hanya didorong oleh ambisi kekuasaan.
Pesan Hasto kepada Kader PDIP
Di akhir pernyataannya, Hasto menyerukan kepada seluruh kader PDIP untuk tetap teguh dan tidak gentar menghadapi tekanan. Ia mengajak kader-kader partai untuk terus menjaga marwah partai dan memperjuangkan cita-cita Bung Karno.
“Kita adalah partai yang sah. Risiko apa pun yang kita hadapi harus dilalui dengan kepala tegak dan senyuman. Sebagaimana para kader PNI pada masa Belanda yang tetap tersenyum meski menghadapi hukuman gantung, kita juga harus menghadapi segala risiko dengan semangat yang sama,” ucapnya.
Hasto menutup pernyataannya dengan pekik Merdeka!, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang demi demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia.
