SR28JAMBINEWS.COM, BATANGHARI – Memasuki kuartal kedua tahun 2025, para kepala desa (kades) dan perangkat desa (prades) se-Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, masih belum menerima gaji mereka dari pemerintah daerah. Tak hanya gaji tahun ini yang belum cair, bahkan tunggakan gaji tahun 2024 pun disebut belum juga tersalurkan.
Salah satu kepala desa yang dikonfirmasi membenarkan bahwa ia dan perangkat desanya belum menerima gaji selama dua bulan terakhir. Ia juga mengaku prihatin dengan nasib staf dan aparat desanya yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada pendapatan bulanan tersebut.
“Saya kasihan dengan para staf dan perangkat desa, karena beberapa di antaranya hanya mengandalkan dari gaji yang diterima tiap bulan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini semakin berat bagi perangkat desa perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Yang paling terdampak adalah perangkat desa yang tidak punya suami. Tentu mereka sangat menggantungkan biaya hidup dari gaji tersebut. Saya sangat kasihan. Tapi mereka masih tetap bekerja, dan itu saja saya sudah sangat bersyukur. Untungnya mereka masih bisa mengerti kondisi sekarang,” tambahnya.
Keterlambatan pencairan gaji ini juga berdampak pada operasional kantor desa. Biaya operasional seperti bahan bakar, alat tulis kantor (ATK), dan kebutuhan harian lainnya terpaksa dipenuhi dengan cara berutang atau meminjam dana dari BUMDes.
“Biaya bulanan kantor desa masih kami pinjam dari BUMDes. Untuk ATK kami masih ngebon, kerja sama dengan rekanan. Bahkan biaya bahan bakar untuk operasional perangkat desa pun ditanggung sendiri demi pelayanan tetap berjalan,” ungkapnya.
Meski berat, ia mengatakan para perangkat desa masih bersikap profesional dan tetap bekerja seperti biasa, meski dengan harapan besar agar pemerintah daerah segera mencarikan solusi konkret terkait keterlambatan pembayaran hak mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batanghari mengenai penyebab keterlambatan pencairan gaji tersebut maupun solusi untuk mempercepat penyaluran.
Para kepala desa dan perangkat berharap pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah nyata untuk menjamin kelangsungan hidup serta pelayanan publik di tingkat desa. (Ilham)
