KUALA TUNGKAL (SR28) – Sebuah proyek peningkatan pengerasan jalan Parit Lapis di Desa Tungkal 1 (Satu), Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diduga dilakukan oleh CV Siluman, menuai perhatian terkait ketidakjelasan informasi publik. Menurut hasil investigasi media di lapangan, tidak terdapat plang merek yang dipasang oleh rekan di lokasi pekerjaan.
Beberapa warga yang melintas di lokasi tersebut ketika ditanya apakah mereka melihat plang merek pekerjaan tersebut, menyatakan tidak melihatnya dengan seksama. Mereka juga mengakui ketidaktahuan terkait sumber dananya serta informasi penting lainnya. “Kami tidak tahu ini dana apa dan dari dinas mana anggarannya,” ujar beberapa warga yang enggan menyebutkan namanya.
Kadis PUPR Tanjung Jabung Barat, Apridasman, ST.MM, saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (14/05/24) kemarin, menjelaskan bahwa peningkatan pengerasan jalan parit tersebut bukan merupakan kegiatan dari Dinas PUPR Tanjab Barat. “Kalau tidak salah, itu kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim),” ujarnya.
Sementara itu, seorang aktivis Tanjung Jabung Barat, Mukhtar, AB, Ketua LPA2DP, juga mengangkat isu ketiadaan plang merek di lokasi pekerjaan tersebut. Menurutnya, plang merek merupakan hal wajib yang harus dipasang oleh rekanan untuk memberi tahu masyarakat tentang jenis pekerjaan, sumber dana, panjang dan lebar proyek, serta jangka waktu pengerjaannya. “Jika itu tidak ada, bisa dikatakan rekanan mengangkangi Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008,” pungkasnya pada Kamis (16/05/24).
Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur serta kepatuhan terhadap regulasi terkait informasi publik. Diharapkan pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat terkait proyek-proyek yang sedang dilaksanakan di wilayah tersebut. (Sabri)
Mengapa perlu plang merek dalam pekerjaan jalan?
Plang merek atau papan informasi dalam pekerjaan konstruksi jalan sangat penting karena memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah alasan mengapa plang merek diperlukan dalam pekerjaan jalan:
- Informasi Transparan: Plang merek memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Informasi yang biasanya tercantum meliputi jenis pekerjaan, sumber dana, dan kontraktor yang terlibat. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih baik kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran publik.
- Partisipasi Masyarakat: Dengan adanya plang merek yang informatif, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pembangunan. Mereka dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proyek tersebut. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan proyek, serta memberikan masukan yang relevan jika diperlukan.
- Peningkatan Akuntabilitas: Plang merek membantu meningkatkan akuntabilitas pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk pihak pemerintah dan kontraktor. Dengan informasi yang terbuka dan terpampang jelas di lokasi proyek, akan lebih mudah untuk menelusuri dan menilai kinerja serta penggunaan anggaran proyek.
- Kepatuhan Hukum: Di beberapa negara, pemasangan plang merek dalam proyek konstruksi merupakan persyaratan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proyek mematuhi peraturan terkait transparansi informasi publik dan penggunaan anggaran publik.
- Mencegah Penyimpangan: Plang merek juga dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan atau tindakan korupsi dalam proyek konstruksi. Dengan informasi yang terbuka, lebih mudah bagi pihak terkait untuk memantau dan mengawasi jalannya proyek.
Dengan demikian, plang merek dalam pekerjaan jalan tidak hanya sekadar sebagai tanda identitas atau branding kontraktor, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang penting antara pihak pelaksana proyek dan masyarakat. Hal ini memberikan manfaat besar dalam membangun kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
