JAMBI (SR28)- Jagat Politik Jambi tahun 2020 ini diwarnai dengan berbagai teka-teki dan aksi lobi tingkat tinggi yang seolah tak mengenal lelah. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena para bakal calon Gubernur Jambi berlatar belakang seorang Bupati/Walikota pada wilayahnya masing-masing dan telah memasuki periode kedua. Secara politik, bisa terpilih pada periode kedua kali adalah capaian yang baik. Mungkin karena faktor itulah mereka optimis untuk melaju merebut tahta orang nomor 1 di Provinsi Jambi. Apalagi, jika secara jujur kita mau menarik sejarah 20 tahun kebelakang, maka pasca “runtuhnya” dinasti Nurdin yang disebut-sebut sebagai “orang kuat Jambi” dinilai oleh berbagai kalangan bahwa pilkada kali ini sebagai panggung bebas yang memungkinkan siapa saja untuk menang. Tak heran jika baru pada tahapan mendapatkan dukungan partai saja sudah memunculkan asmosfer yang sangat menegangkan.
Terbaru, pada pekan ke 4 Agustus 2020 atau H-10 menjelang pendaftaran kandidat ke KPU, muncul 3 pasang kandidat yang telah cukup mengantongi tiket untuk melaju pada Pilgub mendatang. Mereka adalah Alharis-Abdullah Sani, Fachrori Umar-Syafril Nursal serta Cek Endra-Ratu Munawaroh. Sedangkan Sy.Fasha-AJB terpaksa gugur sebelum bertarung karena gagal mengumpulkan tiket dukungan parpol. Hingga saat ini ketiga kandidat tersebut sama-sama memiliki peluang untuk menang. Kekuatan diatas kertas, belum ada yang dipastikan akan melenggang dengan mudah. Semua kandidat memiliki kekuatan dengan differensiasi masing-masing.
Ditengah hiruk pikuk Pilgub tersebut, ternyata ada ruang kosong yang nyaris luput dalam perdebatan antara calon kepala daerah dan masyarakat. Padahal ruang kosong ini yang sejatinya menjadi poin penting dalam dialektika demokrasi. Ruang tersebut adalah tawaran program strategis dari kandidat untuk Provinsi Jambi selama 5 tahun kedepan. Dari sanalah sebenarnya masyarakat Provinsi Jambi sama-sama berjuang untuk pembangunan daerah dengan siapapun gubernurnya.
Berdasarkan pengamatan, baru pasangan Alharis-Sani yang sedari awal 2020 telah menjual gagasan strategis selama 5 tahun kedepan yang dinamainya dengan DUMISAKE (Dua Milayar Satu Kecamatan. Sedangkan pasangan lainnya belum memunculkan ke publik apa program strategis yang akan mereka persembahkan selama 5 tahun kedepan. Oleh karena belum adanya paket gagasan yang bisa dikomparasikan secara “apple to apple” dari masing-masing bakal calon gubernur, maka penulis akan lebih memfokuskan pada telaah terhadap DUMISAKE besutan Alharis-Abdullah Sani.
Pengantar
DUMISAKE merupakan singkatan dari Dua Milyar Satu Kecamatan. DUMISAKE adalah program janji politik yang diusung oleh Bupati Merangin Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH (dua periode) dan mantan wakil walikota Jambi Drs. H. Abdullah Sani jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2026.
Secara Historis, DUMISAKE merupakan suatu program yang ingin melanjutkan program Gubernur Jambi periode 2010-2015, Hasan Basri Agus-Fachrori Umar (HBA-FU) kala itu bernama SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kecamatan). Konsekuensi dari program SAMISAKE saat itu adalah Pemerintah Provinsi Jambi harus menyiapkan 138 Milyar per tahun guna disalurkan pada 138 Kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah gelontoran dana tersebut otomatis juga akan bertambah 2 kali lipat seiring dengan nama program yang oleh Alharis-Sani dinamai dengan DUMISAKE.
Adapun secara politis, hubungan “anak dan bapak angkat” antara Alharis dan Hasan Basri Agus akhirnya juga menginspirasi sekaligus mendorong Alharis untuk melanjutkan program SAMISAKE. Dimata Alharis SAMISAKE yang – lagi-lagi – kala itu digawangi HBA sangat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat provinsi Jambi. Dari program SAMISAKE itu pula political branding HBA menjadi semakin kuat.
DUMISAKE mulai santer digadang-gadang oleh Al Haris sejak awal 2020 ketika beliau menyatakan siap maju Pilgub pada 9 Desember 2020 mendatang. Alasan Al Haris sederhana, yaitu ingin melanjutkan program Gubernur HBA dengan nominal yang dua kali lipat menjadi dua milyar per kecamatan.
Hingga saat ini, belum ada kajian akademis tentang DUMISAKE yang bisa menjawab pertanyaan, apakah ini hanya sekedar slogan semata atau suatu program yang realistis dalam upaya membahagiakan rakyat Jambi seperti yang dijanjikan. Namun demikian, dengan intensnya Alharis mengkampanyekan DUMISAKE kepada masyarakat serta beberapa pandangan strategis beliau seperti wilayah integrasi Sengeti Tungkal dan Sabak (SENTUSA) secara otomatis publik menangkap bahwa Alharis adalah satu-satunya calon Gubernur Jambi yang mampu menjual visi besarnya tersebut kepada masyarakat Jambi.
Adapun pendekatan yang paling memungkinkan untuk melakukan melakukan telaah rencana program strategis DUMISAKE ini adalah dengan mengevaluasi pengalaman program SAMISAKE yang telah dijalankan HBA-FU pada 2010-2015. Dari sana kemudian kita dapat memberikan rekomendasi dan usulan redisain Program DUMISAKE yang di usung oleh Al Haris-Abdullah Sani jika menjadi Gubernur-Wakil Gubernur pada periode 2021-2026 mendatang.
Kilas Balik Program SAMISAKE
Program SAMISAKE tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan pembangunan yang berorientasi pada pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment dan sejalan dengan strategi Pembangunan Nasional.
Ada Sebelas program utama, SAMISAKE yang telah dijalankan pada tahun 2010-2015, yaitu: Bedah Rumah, Beasiswa bagi rumah tangga miskin, Jamkesda, Penerbitan Sertifikat Tanah, Pengadaan Kendaraan Roda 3 Pengadaan alat Mesin Pertanian dan non pertanian, Bantuan modal usaha, Sambungan listrik bagi rumah masyarakat miskin, Pelatihan Tenaga Kerja, Kegiatan Dukungan Posyandu serta Kegiatan prioritas lainnya dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. (Sumber: Pergub No 4 Tahun 2014)
Refleksi Perjalanan SAMISAKE
Perjalanan SAMISAKE era HBA baru berjalan pada tahun kedua pada periode kepemimpinannya (TA 2012). Program SAMISAKE pada masa HBA juga pernah dijadikan sebagai salah satu program percontohan nasional. Secara gagah, HBA juga kala itu juga sangat pedememaparkan SAMISAKE saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Provinsi Jambi. Nama HBA kala itu harum baik dikalangan masyarakat maupun dihadapan kolega maupun presiden.
Total dana transfer dari pemerintah Provinsi Jambi kepada seluruh kecamatan hingga tahun 2015 adalah sebesar 546 Milyar, jumlah ini setara dengan 80% dari komitmen yang ingin dialokasikan.
Catatan Sisi lain SAMISAKE
Dalam praktiknya, Alokasi Dana SAMISAKE masih menyisakan SILPA yang cukup besar. Di tahun pertama pelaksanan SAMISAKE (TA 2012) misalnya, Alokasi Dana SAMISAKE di Kabupaten Batanghari yang memiliki 8 Kecamatan misalnya memiliki SILPA senilai Rp.4.680.762.280, Artinya dari 8 Kecamatan, baru 3 kecamatan yang bisa menggunakan Dana SAMISAKE tersebut. Sementara Di Merangin SILPA mencapai Rp. 5,5 milyar. SILPA tersebut belum termasuk Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi. (Radesman Manihuruk,2015)
Selain SILPA, implementasi SAMISAKE juga mengalami penolakan dari pihak kecamatan baik saat sosialisasi dan tahap awal pelaksanaan SAMISAKE maupun saat implementasi. Hal tersebut disebabkan adanya ketentuan bahwa camat adalah orang yang dimandatkan sebagai Pengguna Anggaran. Sehingga dengan pengalaman yang terbatas dalam pengelolaan dana dalam jumlah besar seperti halnya program SAMISAKE, juga disinyalir program uji coba membuat camat memilih untuk menolak dana 1 Milyar untuk tiap kecamatan tersebut.
Selanjutnya, selama dua tahun pertama, Program SAMISAKE menghadapi sederet hambatan tidak saja harus menyiapkan regulasi dan petunjuk tekhnis, juga berhadapan dengan kapasitas SDM di tingkat kecamatan yang terbatas. Bisa jadi karena kultur di pemerintahan level kecamatan merupakan turunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Aktivitasnya cenderung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fungsi administratif pemerintahan. Genealogi ini tentu mendadak menjadi terkejut saat mendapat tugas untuk membelanjakan dana sebesar 1 Milyar berikut sederet aturan turunannya. Dengan kata lain, SAMISAKE pada awalnya dinilai telah “memotong kompas” antara Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kegagapan Kecamatan dalam menyambut program Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya diubah tekhnis implementasinya. Setelah berembuk dan bermusyarawarah dengan Pemmerintah Kbaupaten Kota, Pemerintah Provinsi kala itu akhirnya memilih untuk menitipkan anggaran SAMISAKE pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan masuk dalam pos anggaran pendapatan lain-lain di APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian melalui Kabupaten/Kota ini dinilai lebih realistis untuk eksekusi di lapangan. Secara regulasi, pengalokasian dana dengan cara itu dinilai juga sejalan dengan Permendagri No 13 Tahun 2006.
Desain DUMISAKE
DUMISAKE merupakan sintesis antara RPJPD Provinsi Jambi 2020-2025 dan RPJMN 2019-2024. DUMISAKE mencoba membreakdown program pembangunan nasional tersebut yang disesuaikan dengan kelokalan Provinsi Jambi. Didukung dengan pendekatan politik, tekhnokratik, partisipatif dan Top-Down serta Buttom-Up DUMISAKE didesain sedemikian rupa agar menjadi program yang relevan dan mampumenjawab tantangan yang ada dalam pembangunan.
Berkaca Permendagri No 90 tahun 2019 sebagai payung hukum, maka DUMISAKE secara tekhnis akan dapat dilaksanakan dengan cara menitipkan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk Bantuan Keuangan. Permendagri No 90 tahun 2019 tersebut secara umum masih memiliki kesamaan format dengan Permendagri no 13 tahun 2006 yang kala itu juga menjadi payung hukum SAMISAKE.
Komponen Program DUMISAKE
DUMISAKE memiliki 6 sektor yang menjadi program utama, yaitu: Jambi Agamis, Jambi Sehat dan Bersih, Jambi Cerdas, Jambi Tangguh, Jambi Smart dan Jambi Responsif. Dari 6 program tersebut pula akan memiliki turunan sebagai berikut:
1. Jambi Agamis: Kredit MASURAI (Masyarakat Sejahtera dan Imani), Insentif untuk pegawai syara’, Satu ponpes satu BLK, Pengiriman Kader Ulama ke Turki, serta SADESHAMAH (Satu desa satu hafidz dan penerjemah).
2. Jambi Sehat dan Bersih: Jambi Bebas Stunting, Budaya Bersih dan Lingkungan Sehat, Pelayanan air bersih, pengelolaan sampah sanitary landfill.
3. Jambi Cerdas: Satu keluarga minimal 1 sarjana, perpustakaan keliling dan cerdas, Satu SMK satu BLK, Sekoper Berliontin (Sekolah Perempuan Bahagia Lahir Batin).
4. Jambi Tangguh: UMKM Tangguh, Sekolah Petani Berdaya, Tenaga Kerja Terampil dan Kompetitif, Jambi Terang serta Ketahanan energi dan pangan.
5. Jambi Smart: Pembangunan 1000 Tower telekomunikasi, Jaringan internet masuk desa, fasilitas e-learning ke sekolah dan pesantren, fasilitas ee-bussines untuk UMKM dan rintisan, serta e-wisata untuk usaha pariwisata
6. Jambi Responsif: Aduan kemanusiaan dan reaksi cepat tanggap terhadap bencana, LATIB (Layanan akan tiba pada pasien)
Strategi Implementasi DUMISAKE
Ada 2 program pemerintah yang menjadi pembelajaran sekaligus rujukan untuk implementasi DUMISAKE, yaitu SAMISAKE (Provinsi Jambi) dan PNPM (Nasional).
Dari SAMISAKE, dapat diambil pelajaran bagaimana tekhnis implementasi program Pemerintah Provinsi Jambi dengan basis implementasi di tiap kecamatan, baik dari segi regulasi maupun tekhnis pelaksanaan.
Adapun dari PNPM dapat diambil pelajaran tentang pola perencanaan dan imlementasi berbasis kemasyarakatan (sosial development). Pada PNPM masyarakat dilibatkan secara langsung bagaiaman merencanakan program dengan dibimbing tenaga ahli pendamping serta bagaimana program dapat direalisasikan dengan pelibatan berbagai pihak baik masyarakat, LSM, perusahaan maupun pemerintah itu sendiri.
Output DUMISAKE
Implementasi DUMISAKE diproyeksikan akan berjalan 5 tahun kedepan. Dengan asumsi normal dan ekspektasi optimis maka ada 6 output secara umum yang akan muncul, yaitu:
1. Pembangunan SDM berbasis nilai-nilai keagamaan
2. Lingkungan yang bersih
3. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Strata 1 serta perhatian khusus pada pendidikan perempuan
4. Terbinanya 80% masyarakat Provinsi Jambi yang bergerak pada sektor pertanian dan UMKM
5. Pemerataan jaringan internet diseluruh wilayah dalam Provinsi Jambi guna mendukung segala kebutuhan berbasis internet
6. Adanya tim taktis yang bergerak dengan pola Agile Management yang diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan jangka pendek
