JAMBI (SR28)- Gubernur Jambi Fachrori Umar pada Rabu malam (23/9) menggelar silahturahmi bertajuk pamitan kepada seluruh petinggi  OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dikediamannya di bilangan Ancol Kota Jambi. Gubernur Fachrori menyatakan jika dia akan cuti selama beberapa bulan kedepan terhitung 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Hadir dalam forum tersebut unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta para tamu dan undangan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Rahima Fachrori dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Hj.Iin Kurniasih Sudirman turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya Fachrori mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan.

"Terima kasih atas kehadirannya, semoga dapat memberi semangat dan motivasi bagi kami untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Fachrori Umar.

Fachrori Umar menuturkan bahwa dirinya menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Jambi pada tanggal 10 April 2018 - 12 Februari 2019 kemudian secara definitif pada tanggal 13 Feb 2019 di Istana Negara.

Diujung sambutannya, Fachrori yang didampingi istri jugamenegaskan jika  mereka akan menanggalkan seluruh fasilitas negara selama proses kampanye.

"Selama cuti kami harus meninggalkan rumah dinas gubernur dan tidak menggunakan fasilitas negara. Mohon maaf, dalam menjalankan kepemimpinan ada kekurangan dan kesalahan, namun kami berupaya memberikan yang terbaik demi kemajuan Provinsi Jambi," jelas Fachrori.

Harapan Gubernur Jambi Fachrori Umar kepada Kepala OPD, agar tetap bersinergi dan terus meningkat kinerja serta menjalankan program-program yang telah ditetapkan untuk program kemasyarakatan dapat dipercepat realisasi, termasuk aspek penyelenggaraan Pilkada, aspek peserta dan pemilih. "Upayakan agar tidak menjadi klaster baru penularan Covid-19, bagi pemilih, maupun petugas Pilkada di lapangan," tambah Fachrori.

Selain itu Fachrori juga berpesan untuk ASN lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga netralitas serta profesionalitas, karena dengan ASN yang netral birokrasi menjadi kuat.