SR28JAMBINEWS.COM, Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun anggaran 2025. Meski pertumbuhan ekonomi Jambi secara makro menunjukkan tren positif, pihak legislatif menyoroti realisasi pendapatan daerah yang dinilai masih jauh dari optimal.
Dalam rapat paripurna yang membahas capaian kinerja pemerintah daerah tersebut, DPRD mengakui adanya progres dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan stabilitas harga komoditas. Namun, pencapaian tersebut dianggap “hambar” karena tidak dibarengi dengan efektivitas dalam menjaring Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Jambi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai sektor pendapatan.
“Kami mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jambi 2025 yang tumbuh positif. Namun, kami memberikan catatan tebal terkait pendapatan daerah. Realisasinya belum maksimal dan ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemprov,” tegas pihak DPRD Provinsi Jambi.
Soroti Kebocoran dan Target yang Meleset Legislator menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil yang kinerjanya dianggap belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. DPRD meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit internal guna memetakan kendala, apakah disebabkan oleh faktor eksternal atau kelemahan dalam sistem pemungutan.
Pihak dewan mendorong adanya inovasi dalam tata kelola aset daerah dan pemanfaatan teknologi digital untuk menekan potensi kebocoran anggaran di sektor retribusi dan pajak daerah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tingkat masyarakat harusnya linier dengan pendapatan daerah. Jangan sampai masyarakatnya produktif, tapi setoran ke kas daerah justru stagnan atau meleset dari target,” tambahnya.
Dampak pada Pemerataan Pembangunan DPRD mengingatkan bahwa ketidaktercapaian target pendapatan akan berdampak langsung pada postur belanja daerah di tahun berjalan. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat program-program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi yang sudah direncanakan untuk masyarakat di desa-desa.
DPRD mendesak agar tim anggaran pemerintah daerah lebih realistis namun progresif dalam menetapkan target pendapatan di masa mendatang, agar tidak terjadi defisit yang membebani pembangunan.
Rekomendasi Perbaikan Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, DPRD Provinsi Jambi akan menyusun rekomendasi resmi atas LKPJ 2025 tersebut. Rekomendasi ini nantinya wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur dan jajaran dinas terkait sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun anggaran 2026.
“Catatan kritis ini adalah wujud kecintaan kami pada Jambi. Kami ingin ekonomi yang tumbuh positif ini benar-benar dirasakan manfaatnya melalui pembangunan yang dibiayai oleh pendapatan daerah yang kuat dan mandiri,” pungkasnya.
