Sabtu, Januari 16, 2021

LSM Petisi: Hasil Kerja Pembangunan Sarana Dan Prasarana MTQ Didesa Tungkal 1 Tanggung Jawab PPK-PPTK

Must Read

Sriwijaya Air Wajib Ganti Rugi Rp1,25 M per Penumpang SJ182

JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 berhak atas ganti rugi dari pihak maskapai. Hal tersebut mengacu...

Besok Divaksin, Begini Kondisi Kesehatan Jokowi

JAKARTA - Sekretariat Presiden memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1)...

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan...

KUALA TUNGKAL (SR28) – Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Anggaran APBD Tahun 2020 kemarin sebesar kurang lebih Rp.34 Milyar, yang hingga kini masih dalam pekerjaan tersebut menjadi perhatian aktivis Tanjab Barat Penggiat Anti Korupsi yaitu LSM Petisi Tanjung Jabung Barat
Syapuddin,AR.

Ketua LSM Petisi ini mengatkan dari hasil kerja yang dilaksanakan oleh rekanan, seperti pembangunan sarana dan prasarana MTQ Tingkat Provinsi yang berada di Desa Tungkal 1 itu merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Tekhnis Kerja (PPTK).

“Dia penanggung jawab dalam kegiatan teknisnya, demikian hasil yang dilaksanakan oleh rekanan dan kita minta hasil kualitasnya standar atau layak jangan seperti proyek-proyek yang mangkrak seperti yang lain,semuanya sepenuhnya tanggung jawab PPK,” ujar Syapuddin, Rabu (06/01/21).


Lanjut Syapuddin,”PPK dan PPTK itu harus ada di lapangan bukan hanya mengontrol saja,karena artian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus tahu hasil Kerja rekanan, jadi kita tegaskan ke PPK dan PPTK nya untuk bertanggung jawab hasil kerja rekan tersebut terlebih dari hasil pelaksaan tersebut yang kita ketahui itu sudah dibayarkan kerekan ,” tegas Ketua LSM Petisi.

“Jadi kalau memang itu nanti hasilnya yang tidak maksimal itu tanggung jawab PPK dan PPTK karena diduga tidak adanya meninjau ke lapangan oleh PPK dan PPTK karena semua kegiatan itu dikomandokan oleh PPK dan PPTK baik itu pengawas Tehknis, Konsultan dan juga rekannya semua dikomandokan oleh rekanan jadi kalau hasil kerja itu layak atau tidak semua merupaka tanggun jawab PPK dan PPTK terlebih bila itu dibayarkan 100 persen ,” timpal Syapuddin.

Diwaktu terpisah Kabid Cipta Karya (Cikar) Sapron ketika akan dikonfirmasikan oleh SR28 lebih lanjut melalui ponsel hingga kini belum bisa dapat untuk dikonfirmasikan hingga berita ini naik. (Sabri)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Sriwijaya Air Wajib Ganti Rugi Rp1,25 M per Penumpang SJ182

JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 berhak atas ganti rugi dari pihak maskapai. Hal tersebut mengacu...

Besok Divaksin, Begini Kondisi Kesehatan Jokowi

JAKARTA - Sekretariat Presiden memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani vaksinasi Covid-19 pada Rabu (13/1) besok di Istana Kepresidenan Jakarta....

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Habib Rizieq

JAKARTA - Hakim Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan yang diajukan Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan kerumunan di Petamburan, Tanah...

BREAKING NEWS:Black Box Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan!

JAKARTA - Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan. Kotak hitam itu kemudian dibawa ke daratan. Seperti dikutip dari Antara,...

Tak Layak Masuk Dalam Pemiliharaan, Aktivis Endus Dugaan Korupsi Uang Negara Di Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tanjabbar

KUALA TUNGKAL (SR28) - Terkait hasil kerja pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang berada di Desa Tungkal 1 (Satu)...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -