SR28JAMBINEWS.COM, Jambi – Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Jambi yang kian memprihatinkan memantik reaksi keras dari jajaran legislatif. Komisi III DPRD Provinsi Jambi secara resmi melayangkan permintaan dukungan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui skema APBN guna melakukan percepatan perbaikan.
Langkah “gedor pintu” pusat ini diambil setelah jajaran Komisi III melakukan pantauan lapangan dan menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kerusakan jalan nasional maupun provinsi yang menghambat urat nadi perekonomian daerah. Kerusakan jalan ini dinilai sudah dalam tahap darurat dan memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi menjadi kendala utama dalam menangani seluruh kerusakan secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dari kementerian menjadi harga mati.
“Kami datang ke Kementerian PU untuk menyampaikan realita di lapangan. Kondisi jalan kita sudah sangat memprihatinkan, dan jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak akan cukup. Kami minta pusat memberikan perhatian khusus melalui APBN,” tegasnya saat memberikan keterangan terkait kunjungan kerja tersebut, Selasa (14/4/2026).
Fokus pada Jalur Logistik dan Ekonomi Dalam pertemuan tersebut, DPRD memaparkan sejumlah titik krusial yang mengalami kerusakan parah, terutama jalur-jalur yang menjadi akses utama angkutan logistik dan komoditas unggulan Jambi. DPRD mengingatkan bahwa buruknya infrastruktur ini berdampak langsung pada melambungnya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Pihak legislatif mendesak agar Kementerian PU memasukkan perbaikan jalan di Jambi ke dalam skala prioritas nasional. DPRD berharap pembangunan jalan tidak hanya sekadar tambal sulam, melainkan perbaikan permanen yang mampu menahan beban kendaraan berat yang kerap melintas di jalur lintas Jambi.
Tanggung Jawab Pusat pada Jalan Nasional Komisi III secara khusus menyoroti status jalan nasional yang ada di wilayah Jambi. Mereka meminta Kementerian PU melalui balai terkait untuk lebih responsif terhadap kerusakan yang terjadi tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang.
“Jangan sampai rakyat Jambi merasa dianaktirikan. Kami di DPRD akan terus mengawal ini sampai ada komitmen anggaran yang jelas dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur di daerah kami,” tambah anggota Komisi III lainnya.
Harapan untuk Konektivitas Daerah DPRD Provinsi Jambi berharap, melalui koordinasi intensif ini, alokasi anggaran infrastruktur untuk Jambi pada tahun anggaran mendatang dapat meningkat secara signifikan. Perbaikan jalan dinilai sebagai kunci utama untuk meningkatkan daya saing daerah dan menjamin keselamatan pengguna jalan.
Pihak Kementerian PU dilaporkan menerima usulan tersebut dan akan melakukan kajian teknis lebih lanjut terhadap titik-titik kerusakan yang dilaporkan oleh delegasi DPRD Provinsi Jambi. DPRD pun berjanji akan terus melakukan “penjemputan bola” ke Jakarta agar aspirasi masyarakat Jambi benar-benar terealisasi.
