Rapat Paripurna DPRD Tanjabbar, Fraksi Partai Nasdem – PPP Sampaikan Pandangannya

  • Bagikan

KUALA TUNGKAL (SR28) – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (13/04/21) mengelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – fraksi.

Rapat tersebut di pimpin Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar. Hadir anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Hairan SH.dan Kepala OPD.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati Hairan,SH menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2020. Pada paripurna sebelum nya,laporan pertanggung jawaban tersebut telah di pelajari dan di tentukan secara seksama oleh anggota DPRD Tanjabbar dan di bahas secara bersama pada masing-masing Fraksi di DPRD Tanjabbar.

Dalam kesempatan itu seluruh Fraksi menyampaikan pandangan Fraksi masing-masing, mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra,Fraksi Tanjung Jabung Barat Bersatu, dan Fraksi NasDem – PPP.

Dikesempatan tersebut Fraksi dari Partai NasDem – PPP, di Wakili Rayun untuk memberi Pandangan umum Terhadap ( LKPJ ) Tahun 2020 oleh Bupati Tanjabbar pada Senin 12/4/2021 kemarin.

Sebelum menyampaikan pandangannya juga mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1442 H.

“Selain itu juga kita turut prihatin dan mendoakan agar wabah virus Corona ini cepat berakhir, dan Fraksi NasDem – PPP menekan kan bentuk AKUNTABILITAS pengelolaan keuangan Tanjabbar atas penyelengaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sebagai upaya prinsip Transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan yang baik,” ucap Rayun.

“Pengelola keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip Dasar Penegakan Akuntabilitas publik dalam semua tahapan pada saat perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggung jawabannya dan di berlakukan kepada lembaga pengguna anggaran Pemerintah daerah yang bekerja di atas Legalitas dan Legitimasi Masyarakat,” tambahnya.

Lanjut Rayun,”Untuk menilai laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 bukanlah sekedar menilai aktivitas teknis untuk menghitung masukan dana tetapi harus efektif menelaah dan yang di jiwai kejujuran pengelola keuangan dan pemajuan kapasitas fiskal daerah,” tandasnya.

Usai membaca pandangan Fraksi, setiap Fraksi menyampaikan laporan – laporan masing masing yang di terima oleh Wakil Ketua I (SATU) Ahmad Jahfar dan akan di serahkan ke Bupati untuk di pelajari lebih lanjut tentang pandangan Paraksi-praksi tersebut. (Sabri)

  • Bagikan